 |
| Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin. |
SERANG, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badak Banten Provinsi Banten mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat lapangan.
Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) harus dijadikan momentum evaluasi total.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas mutlak ditingkatkan agar program strategis ini tidak menyimpang.
“Pengawasan administratif saja tidak cukup. Perlu ada pemeriksaan dan audit independen dari BPK untuk memastikan seluruh anggaran serta mekanisme pelaksanaan SPPG berjalan sesuai ketentuan. Ini penting sebagai langkah pencegahan sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 06 Juni 2026.
Asep merinci, audit komprehensif tersebut harus mencakup beberapa poin krusial, di antaranya tata kelola anggaran dan realisasi pembiayaan di lapangan.
Proses pengadaan bahan pangan dan mekanisme penunjukan mitra kerja. Kualitas menu makanan yang disajikan kepada masyarakat. Validitas data antara jumlah penerima manfaat riil dengan yang dilaporkan.
Lebih lanjut, Asep juga menanggapi isu miring yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan praktik jual beli titik lokasi serta setoran kepada oknum tertentu.
Ia menegaskan bahwa semua indikasi tersebut harus dibuka secara terang benderang berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar rumor.
“Jika memang ada indikasi pelanggaran, buktikan melalui audit dan proses hukum yang transparan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, sampaikan juga secara terbuka kepada publik agar tidak terjadi fitnah,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Badak Banten mengingatkan bahwa Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, integritas seluruh pihak yang terlibat menjadi taruhannya.
"Program ini menyangkut kualitas gizi anak-anak kita, masa depan bangsa. Pengawasan harus diperkuat, audit wajib dilakukan berkala, dan setiap penyimpangan yang ditemukan harus ditindak tegas tanpa tebang pilih,” tutup Asep. (Tim/Red)