 |
| Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen melakukan rebabilitasi areal sawah, upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra berupa banjir dan tanah longsor akibat Siklon Senyar. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai merehabilitasi 677 hektare lahan persawahan kategori rusak sedang yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Samalanga, Peusangan, Jangka, Kutablang, dan Gandapura.
Langkah tersebut dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera berupa banjir dan tanah longsor akibat Siklon Senyar.
Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, usulan pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pembenahan lahan persawahan telah diajukan sejak 29 Februari 2026.
“Data kerusakan lahan persawahan yang diajukan meliputi rusak ringan seluas 2.756,60 hektare, rusak sedang 685,27 hektare, dan rusak berat 1.323,07 hektare,” ujarnya.
Dari total 685,27 hektare lahan kategori rusak sedang yang diusulkan, sebanyak 677 hektare telah disetujui setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pertanian.
 |
| Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen melakukan rebabilitasi areal sawah, upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra berupa banjir dan tanah longsor akibat Siklon Senyar. |
Selanjutnya, dilakukan penyusunan Survey Investigation Design (SID) antara Dinas Pertanian Aceh dengan Universitas Malikussaleh. Setelah tahapan tersebut rampung, proses rehabilitasi lahan mulai dilaksanakan.
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap rehabilitasi meliputi pembersihan lahan persawahan serta pembenahan saluran irigasi yang terdampak bencana.
Sementara itu, untuk lahan kategori rusak ringan seluas 1.920 hektare, sesuai hasil verifikasi dan validasi Kementerian Pertanian, penanganannya akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak SID selesai.
Sedangkan untuk lahan persawahan kategori rusak berat, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Penanganan sawah kategori rusak berat kemungkinan besar akan dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” kata Muhajir Juli. (Joniful Bahri)