 |
| Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan pasca bencana di Aceh agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ruslan, yang akrab disapa HRD, saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Aceh, Kamis, 09 April 2026 kemarin.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di wilayah terdampak bencana.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, atas upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh,” ujar Ruslan.
Menurutnya, kehadiran negara sudah mulai terlihat melalui pembangunan yang berjalan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Pembangunan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan,” katanya.
Ruslan juga menyoroti masih adanya kendala akses di sejumlah wilayah, terutama konektivitas antar desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan agar seluruh wilayah dapat terhubung dengan baik.
“Kami berharap percepatan ini terus dilakukan. Jika akses tersambung, masyarakat tentu sangat terbantu,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program Periode 2026-2028 ini menargetkan pembangunan 20.647 unit rumah dengan total anggaran Rp 5,94 triliun.
Rinciannya, pada 2026 ditargetkan 6.220 unit, 2027 sebanyak 9.747 unit, dan 2028 sebanyak 4.680 unit. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, disusul Aceh Utara dan Gayo Lues.
Sejumlah daerah lain juga mendapat alokasi, di antaranya Kabupaten Bireuen (644 unit), Aceh Tengah (533 unit), Aceh Timur (349 unit), Bener Meriah (183 unit), Pidie (89 unit), Pidie Jaya (110 unit), Kota Lhokseumawe (66 unit), dan Aceh Tenggara (40 unit).
Di sisi lain, pembangunan hunian sementara (Huntara) juga terus berjalan. Hingga kini, pemerintah telah membangun 1.218 unit huntara yang tersebar di berbagai wilayah terdampak, dengan tambahan 84 unit masih dalam tahap pembangunan serta rencana penambahan 386 unit.
Ruslan menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bukti kehadiran negara tidak hanya melalui anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden terhadap masyarakat Aceh.
“Ini bukti negara hadir. Bukan hanya anggaran, tetapi juga perhatian langsung untuk masyarakat Aceh,” pungkasnya. (Joniful Bahri)