 |
| Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Jumat, 08 Mei 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Jumat, 08 Mei 2026, guna meninjau penanganan dampak banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu.
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait percepatan pemulihan pasca bencana di daerah terdampak.
Rapat koordinasi berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen dan turut dihadiri tim dari Kemendagri, Tim Posko Pusat Nasional, unsur TNI-Polri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, serta sejumlah Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.
Dalam arahannya, Dr. Imran menegaskan bahwa validitas data kerusakan menjadi dasar utama dalam proses rekonstruksi pasca bencana.
Karena itu, ia meminta tim teknis segera melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang rusak, mulai dari jalan hingga jembatan permanen maupun non permanen seperti jembatan bailey, aramco, dan jembatan kayu.
Selain infrastruktur transportasi, pemerintah juga menyoroti kerusakan sektor pertanian, termasuk areal cetak sawah yang terdampak banjir bandang.
"Sinkronisasi data sangat penting agar proses penanganan dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran," ujar Imran dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia juga meminta Posko Satuan Tugas (Satgas) Bersama kembali diaktifkan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, dan tenaga kesehatan guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Bupati Mukhlis menyambut baik arahan pemerintah pusat dan berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak segera direalisasikan.
Menurut Mukhlis, percepatan pembangunan Huntap sangat dibutuhkan agar warga korban banjir dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Ia menambahkan, apabila persoalan hunian telah tertangani, pemerintah daerah dapat lebih fokus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung lainnya demi pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
"Pemkab Bireuen bersama pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses pembangunan Huntap dan pemulihan infrastruktur vital agar kesejahteraan masyarakat segera kembali pulih pasca bencana," sebutnya. (Joniful Bahri)