 |
| Koalisi Mahasiswa Pejuang Integritas (Kompas) menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis, 01 Oktober 2026. |
SERANG, KabarViral79.Com - Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten disorot. Koalisi Mahasiswa Pejuang Integritas (Kompas) menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, hingga pelayanan di dinas tersebut.
Desakan itu disampaikan Koordinator Kompas, Abdul Muis, dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis, 01 Oktober 2026.
Muis mengatakan, sorotan terhadap Dinkes Banten bukan hal baru. Publik masih mengingat kasus pengadaan masker saat pandemi Covid-19 yang sempat menghebohkan.
"Kami menyoroti lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian di Dinkes Banten, mulai dari pengelolaan pelayanan kesehatan, aset, pengadaan barang dan jasa, hingga penggunaan anggaran di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah," ujar Muis.
Berdasarkan kajian Kompas terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan sejumlah persoalan dalam rentang 2020-2025, terutama pada RSUD di bawah kewenangan Dinkes Banten.
Beberapa temuan yang disorot di antaranya:
1. Dugaan ketidaksesuaian pengadaan videotron dengan spesifikasi kontrak.
2. Dugaan kekurangan volume pada pekerjaan renovasi Gedung/Ruang IGD dan Kebidanan RSUD Malingping.
3. Persoalan terkait Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), baik masa berlaku maupun pengelolaannya.
4. Dugaan tidak diterapkannya sistem FIFO (First In First Out) pada aplikasi SIMRS.
5..Persoalan pengelolaan di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan.
Menurut Muis, Dinkes Banten memiliki tugas strategis, mulai dari penyediaan layanan kesehatan rujukan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi, hingga koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi program kesehatan, termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan internal.
Atas temuan tersebut, Kompas mendesak dua hal. Pertama, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan atas dugaan ketidakberesan tersebut.
Kedua, mendesak Dinkes Banten untuk membuka informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi serta kekurangan volume pekerjaan.
"Karena Dinkes hampir selalu menjadi temuan BPK setiap tahun, kami meminta Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen Dinkes dan segera mengganti Kepala Dinkes," tegas Muis. (*/red)