Jakarta - Sengketa jual beli enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memasuki babak lanjutan. Meski Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026 menolak permohonan kasasi, pihak pembeli melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Tim kuasa hukum Sendjaja Herlina alias Senjaya Herlina dan Ridwan Tjahjadi menilai terdapat sejumlah fakta hukum penting yang perlu kembali dicermati, terutama terkait pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), janji pengalihan proses Akta Jual Beli (AJB), serta dugaan beralihnya objek tanah kepada pihak ketiga.
Perkara ini bermula dari PPJB Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah. Objek transaksi terdiri atas enam bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 11.277 meter persegi yang berlokasi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Dalam perkembangannya, PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014. Namun, menurut pihak pembeli, pembatalan tersebut didasarkan pada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses AJB atas enam bidang tanah itu akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Kuasa hukum menegaskan, poin penting dari surat pernyataan tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa transaksi jual beli tidak serta-merta berakhir, melainkan tetap dilanjutkan melalui mekanisme lain. Hal ini juga menjadi alasan mengapa dalam akta pembatalan tidak tercantum klausul pengembalian dana kepada pihak pembeli.
"Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi," kata kuasa hukum para penggugat, Andi Ramlan M, dalam keterangannya kepada median pada, Rabu (11/11/2026).
Persoalan kemudian muncul ketika proses pengalihan AJB sebagaimana dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pihak penjual. Di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah yang sebelumnya menjadi objek transaksi tersebut justru diketahui telah dialihkan kepada pihak lain, yakni PT Conbloc.
Fakta lain yang turut menjadi sorotan adalah keberadaan enam dokumen AJB yang sebelumnya diserahkan kepada notaris. Dalam persidangan terungkap bahwa dokumen tersebut kemudian diberikan kepada Lie Tjan Hiung oleh staf kantor notaris tanpa sepengetahuan pihak pembeli maupun Woen Kok Pin alias Alvin yang sebelumnya memegang dokumen tersebut.
Menurut pihak penggugat, rangkaian peristiwa tersebut menjadi persoalan penting karena membuka peluang terjadinya pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, sementara kewajiban yang berkaitan dengan transaksi awal dinilai belum diselesaikan.
"Klien kami merasa dirugikan karena setelah pembatalan PPJB, tidak pernah ada pengembalian uang sebagaimana lazimnya pembatalan transaksi. Sebaliknya, terdapat fakta bahwa tanah yang sebelumnya diperjanjikan justru beralih kepada pihak ketiga. Hal inilah yang akan terus kami perjuangkan melalui langkah hukum selanjutnya," ujar Thinton Al Fattah.
*Tempuh PK, Berharap Fakta Hukum Diperiksa Kembali*
Atas sejumlah fakta tersebut, tim kuasa hukum kini tengah mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali setelah menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memberikan perspektif berbeda dalam penanganan perkara.
Andi Ramlan M menegaskan, pihaknya masih menaruh harapan kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan agar melalui mekanisme PK, seluruh fakta dan bukti yang relevan dapat diperiksa serta dinilai secara komprehensif, independen, dan tidak memihak.
"Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud," tegasnya.
Tim kuasa hukum juga mengajak masyarakat, kalangan akademisi, media massa, serta pemerhati hukum untuk turut mengawal proses hukum lanjutan tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan.
Bagi pihak pembeli, perkara ini bukan semata-mata menyangkut transaksi enam bidang tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum atas kesepakatan jual beli, kejelasan penyelesaian kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang mereka klaim telah dirugikan.