Serang – Pengadaan jasa penyelenggaraan kegiatan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 menuai sorotan tajam dari elemen masyarakat sipil. Sorotan ini mencuat setelah rincian pemenang tender paket kegiatan tersebut ditayangkan secara terbuka dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten.
Merujuk data resmi pada laman LPSE Provinsi Banten, paket pengadaan bernama Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.794.293.000.
Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan senilai Rp1.522.777.838,55.
Dari proses lelang tersebut, PT Milenia Sarana Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran sekaligus harga terkoreksi sebesar Rp1.513.883.744,19. Angka penawaran pemenang ini tercatat hanya terpaut sekitar Rp8,89 juta atau 0,58 persen dari nilai HPS. Minimnya selisih penurunan harga ini memicu tanda tanya besar mengenai sejauh mana prinsip efisiensi anggaran telah diterapkan.
Menanggapi temuan data LPSE tersebut, Perkumpulan Bocah Pribumi Banten turut angkat bicara dan menyayangkan minimnya ruang efisiensi dalam belanja kegiatan seremonial tersebut. Mereka menilai, selisih penawaran yang nyaris menyentuh angka HPS sangat patut diawasi secara ketat oleh publik maupun aparat pengawas internal pemerintah.
"Anggaran lebih dari Rp1,5 miliar untuk sebuah kegiatan apel akbar tentu bukan nominal yang kecil di tengah kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten lainnya. Apalagi penawaran pemenang hanya turun 0,58 persen dari HPS, kondisi ini memunculkan tanda tanya besar soal efektivitas, persaingan sehat, dan kewajaran harga di lapangan," ujar perwakilan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Perkumpulan Bocah Pribumi Banten juga secara tegas mendesak Satpol PP Provinsi Banten agar membuka rincian komponen pembiayaan secara transparan kepada publik. Keterbukaan itu meliputi pos kebutuhan perlengkapan acara, sewa panggung, tata suara (sound system), konsumsi peserta, transportasi, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya guna menutup celah kecurigaan adanya penggelembungan anggaran (mark-up).
"Publik berhak tahu setiap rupiah uang rakyat itu dibelanjakan untuk item apa saja dan bagaimana spesifikasinya. Jangan sampai anggaran jumbo habis hanya untuk seremoni tanpa ada tolok ukur keberhasilan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Selain keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Satpol PP Provinsi Banten sebagai satuan kerja terkait didorong untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai spesifikasi layanan serta indikator keberhasilan kegiatan agar penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.
Kendati besarnya nilai penawaran yang mendekati HPS secara normatif tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum, transparansi rincian pekerjaan dan pengawasan ketat terhadap realisasi fisik di lapangan tetap menjadi kunci utama guna mencegah potensi pemborosan uang negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Provinsi Banten maupun manajemen PT Milenia Sarana Solusi belum memberikan keterangan resmi terkait rincian item pekerjaan dan sorotan dari masyarakat tersebut. Publik kini menanti keterbukaan serta pertanggungjawaban penuh dari pihak terkait atas penggunaan dana Rp1,51 miliar pada Apel Akbar Satlinmas Banten 2026.