 |
| Jubir KPK, Budi Prasetyo. |
JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan.
Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut.
"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut.
Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini.
"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia.
"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia.
Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit.
Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya.
Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif.
Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah.
"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia.
Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik.
Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri.
"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)