-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pj Gubernur Damenta Instruksikan Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Tiap Hari Kerja

By On Jumat, Februari 07, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta menginstruksikan untuk diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebanyak dua kali dalam sehari pada hari kerja. Pagi hari diperdengarkan pada pukul 10.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ditandatangani langsung oleh Pj Gubernur Banten A Damenta. 

SE itu ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Banten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Provinsi Banten serta pimpinan instansi swasta. 

SE itu mengacu pada Pasal 59 ayat (2) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat diperdengarkan sebagai bentuk pernyataan rasa kebangsaan. 

“Untuk itu, kami menekankan pentingnya pemutaran lagu kebangsaan ini setiap hari kerja, yakni pada pukul 10.00 WIB dan 16.00 WIB, di berbagai tempat seperti kantor, sekolah, pabrik, mal, pasar, bandara, stasiun, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya,” jelas instruksi Damenta dalam SE itu.

Melalui instruksi itu, Damenta berharap dapat meningkatkan kecintaan, kebanggaan, semangat juang, dan patriotisme masyarakat terhadap bangsa dan negara, termasuk di kalangan ASN, non-ASN, TNI, Polri, serta karyawan BUMN/BUMD di Provinsi Banten. (*/red)

Adu Mulut dengan Tim Hotman, Pengacara Razman Naik Meja di Ruang Sidang

By On Jumat, Februari 07, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), pada Kamis, 06 Februari 2025.

Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu pun viral di media sosial. Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi.

Beberapa tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa keluar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman.

Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

Terkait aksi tersebut, Razman mengaku perbuatan itu terjadi secara spontan. Menurutnya, momen itu berawal saat ia menghampiri Hotman dan hendak melakukan konfrontasi.

“Saya datang menemui Hotman saya pegang bahu Hotman, saya sampaikan pertama 'sehat kau'. Yang kedua, 'siap-siap ya kita perang untuk buka-bukaan di pengadilan ini' itu doang. Saya ngomong itu tiba-tiba datang dua orang mengejar saya memegang leher saya kaya mencekik,” kata Razman kepada wartawan, Jumat, 07 Februari 2025.

Razman mengatakan, pengacaranya tidak berniat menghina pengadilan dan ruang sidang. Menurutnya, aksi tim pengacaranya berdiri di atas meja hanya refleks semata untuk membelanya.

“Tim hukum saya dia melihat spontan ada apa kok begini dia meloncatlah karena meja ada di depan dia. Itu upaya untuk membantu saya karena saya diramai-ramaiin, itu aja. Tidak ada saya pukul Hotman, tidak ada saya ancam Hotman,” ujarnya.

Sementara itu, Hotman dalam keterangan di Instagram pribadinya mengecam aksi naik meja sidang yang dilakukan oleh salah satu pengacara Razman. Hotman menilai hal itu telah menghina wajah pengadilan Indonesia.

“Kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah naik ke meja persidangan mejanya tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, di hadapan publik,” kata Hotman.

Hotman mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis, 6 Februari 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dia mendorong Kepolisian untuk mengusut pelaku dan menjeratnya secara pidana.

“Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina, menghina, menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan. Kejadian hari ini hari Kamis 6 Februari 2025 dalam persidangan dengan terdakwa Razman Nasution,” ujar Hotman. (*/red)

KIP Gelar Rapat Pleno, Tetapkan Mukhlis dan Razuardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen

By On Jumat, Februari 07, 2025

KIP Bireuen menetapkan Mukhlis dan Razuardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen usai Rapat Pleno, di Aula Wisma Bireuen Jaya, Kamis malam, 06 Februari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen menetapkan Mukhlis dan Razuardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, di Aula Wisma Bireuen Jaya, Kamis malam, 06 Februari 2025.

Penetatapan tersebut dilaksanakan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Pemilihan Tahun 2024, paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KIP Bireuen, Saiful Hadi pada Rapat Pleno Terbuka ikut membacakan berita acara penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan memutuskan pasangan calon nomor urut 3, H. Mukhlis, S.T dan Ir. H Razuardi, M.T, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperoleh 71,86 suara atau 33,8 persen.

“Penetapan pasangan ini sebagaimana dimaksud diktum kesatu, juga sebagai pengumuman kepada masyarakat kabupaten Bireuen,” ujar Saiful Hadi.

Saiful Hadi mengatakan, usai rapat pleno penetapan, selanjutnya akan disampaikan ke DPRK Bireuen untuk dilaksanakan rapat pleno pengumuman pemenang dan akan disampaikan ke Kemendagri.

Sementara Bupati Bireuen terpilih, H. Mukhlis dalam arahannya mengajak seluruh unsur di Kabupaten Bireuen untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, kepada para pimpinan partai politik dan legislatif, Ia mengajak agar bersama-sama berfikir positif guna untuk membangun kabupaten Bireuen.

“Selanjunya kami segera berkoalisi dengan 40 anggota DPRK. Tidak ada oposisi di Kabupaten Bireuen, yang ada koalisi bersama. Mudah-mudahan ketertinggalan Kabupaten Bireuen dapat kita kejar bersama, terutama mewujudkan pembangunan daerah,” katanya. 

Turut hadir dalam Rapat Pleno tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajri) Bireuen Munawal Hadi SH, MH, unsur Forkopimda, Pj Sekda Bireuen, Asisten, Komisioner Panwaslih Bireuen, Kepala SKPK, Camat serta simpatisan Mukhlis – Razuardi serta undangan lainnya. (Joniful Bahri)

Kepengurusan Dilantik, Bupati Serang Dorong Kadin Fasilitasi dan Mediasi Pelaku UMKM

By On Jumat, Februari 07, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mendorong Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Serang untuk memfasilitasi dan memediasi antara dunia usaha dan pemerintah, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mengingat persoalan klasik pelaku UMKM masih terjadi hingga saat ini, yakni dalam hal permodalan. 

Hal itu disampaikan Ratu Tatu usai menghadiri pelantikan kepengurusan Kadin Kabupaten Serang masa bakti 2024-2029 yang mengusung tema “Sinergitas Kadin dan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai mitra strategis dalam pengembangan dunia usaha industri dan UMKM dalam peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan ekonomi”, di Hotel Ratu Horison Kota Serang, Kamis, 06 Februari 2025.

“Kadin merupakan wadah para pengusaha dan merupakan mitra strategis pemerintah, karenanya Kadin kami harapkan bisa memfasilitasi atau memediasi komunikasi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah,” ujar Tatu kepada wartawan didampingi Ketua Kadin Kabupaten Serang, Wiwi Yanti.

Ratu Tatu menyampaikan, banyak sekali potensi di Kabupaten Serang seperti UMKM yang masih terus harus didorong oleh Kadin baik dari semua sisinya.

“Persoalan klasiknya masih tetap ada, UMKM-UMKM yang masih punya persoalan di permodalan misalnya, SDM-nya, peningkatan SDM dan pemasarannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ratu Tatu meminta kepada Kadin ikut bersama para pelaku UMKM untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yakni permodalan melalui perbankan.

“Jadi tidak semua pelaku UMKM itu misalnya mengenal dengan detail persoalan perbankan, dan Kadin bisa hadir di sana karena bidang-bidangnya lengkap juga di Kadin,” ucapnya.

Kemudian dari sisi persoalan pemasaran, kata Tatu, selama ini masih menjadi bagian dari persoalan ketika mendorong produksi dan menjadi mempunyai persoalan pada segi pemasarannya.

“Pemasaran digital juga saya meminta Kadin bersama-sama dengan Pemda Kabupaten Serang melalui dinas terkait hadir di sana,” pintanya.

Sedangkan untuk lainnya pada dunia industri, kata Tatu, Kabupaten Serang mempunyai industri lebih dari 500 industri yang ada agar di manfaatkan dalam arti positif oleh Kadin.

Maka, Kadin juga harus hadir sebagai wadah pengusaha baik mulai dari pengusaha mikro sampai dengan industri merasakan manfaat dari keberadaan Kadin.

“Kalau dunia usaha, para pelaku usaha merasakan manfaat dari kehadiran Kadin, Kadin akan mempunyai posisi yang luar biasa, posisi yang strategis,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ketua Wiwi Yanti dan Pengurus Kadin Kabupaten Serang dilantik oleh Wakil Ketua 1 Kadin Banten, Tubagus Hadi Mulyadi. Turut hadir dari Unsur Muspida dan Pengurus Kadin Kabupaten Serang.

Ketua Kadin Kabupaten Serang, Wiwi Yanti mengatakan, Kadin sebagai wadah pengusaha untuk bersinergi dengan industri dan UMKM. Tentunya sesuai dengan yang dipaparkan selain bermitra dengan pemerintah, industri untuk bersama memajukan UMKM.

“UMKM itu ibarat anak kita posisinya (Kadin) ibu angkat untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Serang semaksimal mungkin. Kita bantu hasil produknya bisa masuk ke retail seperti Indomart, Alfamart dan perhotelan. Selain itu, untuk peningkatan SDM kita akan gelar pelatihan-pelatihan kepada para UMKM,” ujarnya. (*/red)

Ini Respons Istana Soal Isu Reshuffle Kabinet Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek

By On Jumat, Februari 07, 2025

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Soal isu perombakan Kabinet Merah Putih, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ya yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan dalam keterangannya, Jumat, 07 Februari 2025. 

Soal pelaksanaan waktu dan sosok yang akan direshuffle, Hasan mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

“Yang diluar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ujarnya.

Mengenai kondisi internal Kabinet Merah Putih, Hasan menyebut masih dalam kondisi baik. Kabinet Merah Putih, kata dia, juga mendapat apresiasi dari Prabowo secara langsung dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

“Karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik. Itu tercermin dalam approval rating kan. Kan itu bisa dibantah. Sudah ada tiga lembaga yang mengeluarkan approval rating dan itu bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya di Kabinet Merah Putih bekerja secara serius dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Prabowo tidak akan ragu menindak mereka yang terbukti melakukan penyelewengan.

“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo di acara puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 05 Februari 2025.

“Itu tekad kami. Kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” imbuhnya.

Prabowo mengatakan, dirinya telah memberikan peringatan berkali-kali kepada jajarannya terkait komitmen tersebut.

Ia menegaskan, siapa yang masih bandel dan ndablek serta tidak patuh, dirinya tak akan segan untuk menindak.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” ujarnya.

Usai acara, Prabowo sempat ditanya soal potensi reshuffle. Dia pun menegaskan akan menyingkirkan pejabat yang tak bekerja untuk rakyat.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujarnya.

“Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...,” ujar Prabowo sambil tertawa. (*/red)

HRD Fasilitasi Keberangkatan Keluarga PMI Korban Penembakan yang Terjadi di Malaysia

By On Jumat, Februari 07, 2025

Anggota DPR RI asal Aceh, H. Ruslan Daud (HRD). 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota DPR RI asal Aceh, H. Ruslan Daud (HRD) ikut memfasilitasi keberangkatan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penembakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hal itu dikatakan HRD kepada wartawan, Jumat, 07 Februari 2025, terkait upaya membantu keluarga korban untuk terbang ke Malaysia.

“Ini sesuai arahan dan perintah Ketua Umum (Ketum) DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, dan alhamdulillah kami tim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Aceh sudah menemui keluarga korban penembakan di Aceh dan kita sudah membantu membuat Paspor mereka guna persiapan terbang ke Kuala Lumpur, agar dapat menemui suaminya atau keluarganya yang menjadi korban penembakan di Malaysia,” ucap HRD. 

Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Aceh 2 ini, dirinya diminta oleh Ketum untuk terus memantau perkembangan kondisi para PMI, korban penembakan yang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malaysia. 

“Sejauh ini ada korban penembakan yang belum diperbolehkan dijenguk oleh keluarganya di rumah sakit di Malaysia. Kami diminta oleh Gus Ketum untuk terus memantau dan mencari solusinya agar segera bisa dijenguk oleh keluarganya, yang juga salah sorang korban penembakan asal Aceh yang belum diperbolehkan dijenguk keluarganya,” terang H Ruslan Daud. 

Politisi terbaik PKB asal Aceh yang lama menetap di Negeri Jiran Malaysia itu menerangkan, jika korban penembakan itu sudah bisa dijenguk oleh keluarganya, maka dirinya langsung membawa keluarga mereka terbang ke Kuala Lumpur.

“Kita berharapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, korban penembakan itu segera bisa dijenguk oleh pihak keluarganya dari Aceh,” harap HRD.

Berdasarkan data, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh yang menjadi korban penembakan dan sedang dirawat di Malaysia itu bernama Muhammad Hanafiah.

Sementara istrinya yang akan diterbangkan ke Malaysia bernama Mawadah, warga Desa Alue Puteh, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. (Joniful Bahri)

Cuaca Buruk, Ratusan Nelayan di Tulungagung Tak Melaut

By On Jumat, Februari 07, 2025


TULUNGAGUNG, KabarViral79.Com – Akibat kondisi cuaca buruk, ratusan nelayan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), berhenti melaut.

Salah seorang nelayan, Jumalianto mengatakan, kondisi cuaca buruk telah terjadi sejak lima hari lalu. Para nelayan tidak berani melaut karena kondisi di tengah berbahaya untuk aktivitas pelayaran.

“Badai, anginnya kencang sekali. Selain itu, gelombang juga cukup tinggii. Kalau untuk jenis kapal kecil seperti ini berbahaya,” ujar Jumalianto kepada wartawan, Kamis, 06 Februari 2025.

Menurutnya, saat kondisi cuaca buruk hasil tangkapan cenderung lebih sulit. Bahkan beberapa nelayan nekat melaut, pulang dengan tangan kosong.

“Kalau untuk nelayan slerek (purse seine) sama sekali nggak ada yang melaut. Kalau yang masih nekat itu beberapa nelayan pancing,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, sejumlah kapal besar asal Pekalongan memilih untuk sandar dan berlindung di Pantai Popoh hingga kondisi cuaca kembali membaik.

“Kapal besar itu bongkar, tapi belum belum berani melaut lagi, nunggu cuaca membaik,” ujarnya.

Sementara itu, data di BMKG kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi 2,5-4 meter diprediksi akan terjadi hingga 9 Februari mendatang. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya fenomena Siklon Tropis Taliah yang bergerak dari perairan dekat Ustralia.

Badai tersebut memicu terjadinya peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot. Angin bergerak dari barat hingga barat laut. (*/red)

Galian Tanah Merah di Desa Mekarsari Kembali Beroperasi, Ada yang Main Mata?

By On Kamis, Februari 06, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Galian tanah merah di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, yang sempat ditutup oleh Satpol PP Banten kini kembali beroperasi secara misterius. Padahal, sebelumnya, aksi demo warga berhasil menghentikan aktivitas yang dianggap mengganggu lingkungan tersebut.

Ironisnya, lokasi galian baru ini berada dekat Sekolah Dasar (SD), yang tentu saja membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) terganggu oleh kebisingan alat berat. Masyarakat pun bertanya-tanya: Apakah galian ini sudah mengantongi izin atau ada oknum yang bermain di balik layar.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa galian tersebut pernah ditutup karena protes warga.

“Dulu warga sempat menghentikan galian ini karena suaranya mengganggu siswa sekolah dan warga sekitar. Tapi sekarang malah buka lagi. Kami heran, apakah ini sudah ada izinnya atau Cuma main belakang,” ujar warga tersebut.

Tim investigasi Keluarga Wartawan Lebak (KAWAL) mencoba mengonfirmasi hal ini kepada GDL, yang disebut-sebut sebagai penanggung jawab lokasi. Namun, saat didatangi ke lokasi, GDL tak tampak. Ketika dihubungi via telepon, ia hanya menjawab singkat:

“Ke Jang roko mah Aya. Urang Ker di luar,”

(Nanti buat rokok ada. Saya lagi di luar.)

Anehnya, beberapa wartawan lain justru mendapatkan informasi bahwa GDL berada di rumahnya.

“Jangan ke lokasi, Bang. Kalau mau ketemu GDL, dia ada di rumahnya. Kami baru saja dari sana,” ujar seorang wartawan yang enggan disebut namanya.

Merasa dipermainkan, Ketua KAWAL, Indra Lugay, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

“Ucapan GDL ini seolah melecehkan profesi wartawan. Kami akan mengambil langkah hukum jika diperlukan,” tegasnya.

Kini, masyarakat menunggu jawaban tegas dari pihak berwenang. Apakah galian ini benar-benar berizin atau ada permainan gelap yang dibiarkan.

(Cup/Red)

TNI AL Sebut Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Sudah 22,5 Kilometer

By On Kamis, Februari 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Hingga hari ini, Rabu, 05 Februari 2025, pembongkaran pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Banten, telah mencapai 22,5 kilometer.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan AL (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 05 Februari 2025.

Menurutnya, sepanjang 18,2 kilometer pagar laut yang berhasil dibongkar berada di kawasan Tanjung Pasir. Sementara, 4,3 kilometer lainnya berada di kawasan Kronjo, Tangerang, Banten.

“Operasi yang berlangsung sejak pagi ini berhasil membongkar pagar laut mencapai 22,5 Km dengan rincian 18,2 Km di Tanjung Pasir dan 4,3 Km di Kronjo, Tangerang, Banten,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya menurunkan sebanyak 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III dan Koarmada I untuk membongkar pagar laut itu.

Alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) juga dikerahkan.

“Selain itu, 40 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan delapan kapal nelayan,” ujarnya.

Wira menyebut, pembongkaran pagar laut itu menghadapi beberapa kendala seperti adanya angin besar dan gelombang yang tinggi. Pagar laut itu juga terpasang dua lapis.

Selain itu, ditemukan pula keramba apung yang tertancap di sekitar pagar bambu yang turut menjadi tantangan dalam proses pembongkaran pagar laut ini. 

“TNI AL berkomitmen untuk terus berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar laut ini sesuai perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto guna memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutupnya. (*/red)

Pj Sekda Nana Supiana Sebut Edukasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Penting

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, edukasi dan sosialisasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat penting dilakukan. Sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi bencana.

Demikian disampaikan Nana Supiana usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 05 Februari 2025.

“Edukasi memberikan kepahaman kepada masyarakat bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bencana,” ujarnya.

Nana berharap, petugas BPBD Provinsi Banten tetap waspada dan kesiapsiagaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana.

“Kami harap tetap menjaga kesiapsiagaan dan kewaspadaan, terlebih saat ini dan kedepan masih masuk dalam musim penghujan,” ujarnya.

Menurut Nana, upaya pencegahan dan penanganan bencana merupakan salah satu pelayanan publik yang harus terus dioptimalkan. 

“Terpenting, poinnya adalah BPBD Provinsi Banten hadir di tengah masyarakat, dan ini bagian penting dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (*/red)

Kasasi Ditolak MA, Panca Darmansyah yang Bunuh Empat Anak Kandungnya Tetap Dihukum Mati

By On Kamis, Februari 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Panca Darmansyah dalam perkara nomor 171 K/PID/2025. Atas amar putusan tersebut, Panca tetap divonis hukuman mati.

“Amar Putusan : Tolak,” tulis keterangan melalui laman resmi MA, Rabu, 05 Februari 2025.

MA juga menjelaskan, perkara yang telah diputus ini, kini sedang dalam proses minutasi oleh Majelis.

Sidang putusan tersebut dipimpin Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto didampingi Anggota Majelis 1 Hidayat Manao dan Anggota Majelis 2 Sutarjo.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) memvonis hukuman mati terhadap Panca Darmansyah.

Pria itu dinyatakan terbukti membunuh empat anak kandungnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim, Sulistyo Muhamad Dwi Putro dalam amar putusannya di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang di sidang sebelumnya juga menuntut agar Panca Darmansyah dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya.

Panca Darmansyah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Panca Darmansyah membunuh empat anaknya di kontrakan miliknya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2023. Keempat korban berinisial VA (6) anak sulungnya, kemudian anak keduanya S (4), anak ketiga A (3), dan anak bungsu As yang berusia 1 tahun.

Panca membunuh mereka dengan cara dibekap hingga tak bernyawa lalu dibiarkan di dalam rumah. Panca membunuh keempat anaknya karena kesal dan cemburu dengan istrinya yang memiliki pria idaman lain. (*/red)

Dukung MBG, Pj Gubernur Damenta Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Rabu, 05 Februari 2025.

Damenta mengatakan, pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah harus terus digencarkan dalam upaya mewujudkan Generasi Indonesia Emas Tahun 2045.

Damenta mengapresiasi sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan Kepolisian Daerah (Polda) Banten dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran anak-anak sekolah.

“Ini merupakan wujud sinergitas seluruh stakeholder dalam upaya kita bersama memenuhi kebutuhan gizi anak,” ujarnya.

Menurut Damenta, berbagai hasil penelitian menyebutkan, anak yang mendapat makan bergizi cukup secara berkesinambungan, saat mengikuti proses belajar akan dapat berkonsentrasi lebih baik dalam belajar, lebih berenergi, bersemangat, hingga berperilaku lebih baik.

“Sehingga, dampak lanjutannya akan meningkatnya prestasi akademik serta meningkat produktivitas nasional dan daya saing sebagai bangsa,” ujarnya. 

Program MBG ini, kata dia, akan membantu daerah dalam upaya mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) pada 2030, karena berhubungan erat dengan pencapaian pengurangan kemiskinan (SDGs kesatu 1).

Lalu pencapaian pengurangan kelaparan (SDGs 2), Kesehatan (SDGs 3), pendidikan (SDGs 4), kesetaraan gender (SDGs 5), pertumbuhan ekonomi (SDGs 8), mengurangi ketimpangan kesejahteraan (SDGs 10), produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDGs 13), dan menguatkan kemitraan di antara pemangku kepentingan (SDGs 17).

“Melalui program ini, kami optimis pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Banten senantiasa terwujud. Menjadi lompatan besar dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia Emas,” jelasnya. 

Damenta berharap, apa yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing daerah. Khususnya melalui sektor pendidikan dasar di Provinsi Banten. (*/red)

KPK Geledah Rumah dan Sita Mobil, Ini Reaksi Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

By On Kamis, Februari 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa malam, 04 Februari 2025.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila, Arif Rahman menyebut, dirinya sudah bertemu dengan Ketum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

Menurutnya, Japto tidak masalah dengan tindakan KPK itu. Apalagi, KPK juga sangat menghormati Japto ketika bertindak.

“Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah,” kata Arif kepada wartawan, Rabu, 05 Februari 2025.

Arif mengatakan, Japto juga mempersilakan KPK melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Dia menyebut, Japto tidak memberi arahan apa pun kepada Pemuda Pancasila usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi.

“Kalau respons dari Pak Japto sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali,” ujarnya.

Arif mengatakan, Pemuda Pancasila tidak masalah jika Japto harus dipanggil KPK. Menurutnya, Pemuda Pancasila pun menghormati proses hukum yang KPK lakukan.

“Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau,” ujarnya.

Diketahui, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno.

“Sebanyak 11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu, 05 Februari 2025. (*/red)

Satu Rumah Warga di Desa Sukajadi Ambruk Diterjang Angin Kencang

By On Kamis, Februari 06, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Angin kencang yang melanda wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, pada Rabu (5/2/2025) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, mengakibatkan satu rumah milik Erit Muhamad Imran (44) di Kampung Cipinang ambruk total.

“Awalnya angin bertiup sangat kencang. Kami sedang berada di dalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar dentuman keras dari atas. Tak lama kemudian, genteng dan kayu-kayu rumah saya ambruk semuanya,” ujar Erit kepada awak media, Kamis (6/2/2025).

Erit mengisahkan bahwa saat kejadian, ia segera menyelamatkan istri dan kedua anaknya ke luar rumah. “Alhamdulillah, kami selamat. Saat ini puing-puing rumah sudah dievakuasi bersama warga,” tuturnya.

Erit berharap adanya bantuan dari pemerintah terkait untuk membangun kembali rumahnya yang hancur akibat bencana ini. “Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, karena rumah saya ambruk total,” pungkasnya.

(Cup)

Warga Desa Mekarsari Bayar Rp 300 Ribu untuk Sertifikat PTSL, Kepala Desa Berdalih Musyawarah

By On Kamis, Februari 06, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah justru diwarnai dugaan pungutan liar (pungli). Warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, mengaku harus merogoh kocek Rp 300 ribu untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka.

Penyerahan sebanyak 789 sertifikat dilakukan di kantor desa pada Selasa, 4 Februari 2025. Namun, di balik acara seremonial tersebut, terungkap bahwa warga diminta membayar lebih dari ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

Seorang warga yang menerima sertifikat mengaku membayar biaya secara bertahap. “Waktu pendaftaran saya bayar Rp 150 ribu, sekarang ambil sertifikat bayar lagi Rp 150 ribu,” ujarnya.

Ironisnya, Kepala Desa Mekarsari, Ade Suhendar, tidak membantah adanya biaya tambahan tersebut. Ia beralasan bahwa pungutan tersebut merupakan hasil musyawarah antara panitia desa dan warga.

“Semua atas kesepakatan bersama, warga tidak keberatan,” kilah Ade.

Padahal, jika mengacu pada SKB Tiga Menteri, biaya resmi untuk wilayah Jawa dan Bali hanya Rp 150 ribu per bidang tanah. Biaya ini mencakup persiapan dokumen, pengadaan patok, materai, dan operasional petugas desa.

Lantas, untuk apa tambahan biaya Rp 150 ribu yang dibebankan kepada warga.

Ade berdalih bahwa biaya Rp 150 ribu dalam SKB tidak mencukupi untuk menutupi berbagai kebutuhan operasional, termasuk pengukuran dan kelengkapan dokumen. Pernyataan ini jelas menimbulkan pertanyaan besar: apakah benar ada kebutuhan tambahan, ataukah ini hanya akal-akalan untuk menarik pungutan lebih dari masyarakat.

Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam program PTSL. Di banyak daerah, program sertifikasi gratis ini justru menjadi ladang pungli bagi oknum yang mencari keuntungan.

Warga pun pasrah. “Ya mau bagaimana lagi, kalau tidak bayar, sertifikatnya tidak bisa diambil,” keluh salah satu warga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli ini. Apakah pemerintah akan menutup mata, atau berani menindak tegas praktik seperti ini.

(Tim/Red)

Soal Penolakan Klaim JKM, DPRD Kabupaten Serang Bakal Panggil BPJS Ketenagakerjaan

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang bakal memanggil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang terkait persoalan penolakan klaim Jaminan Kematian (JKM).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Agus Wahyudiono saat menerima keluhan yang disampaikan ahli waris atas nama almarhum Armin, warga Kampung Pasir Jeruk, Desa Belokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, di ruang kerjanya, Rabu, 05 Februari 2025

Menurut Agus, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kordinasi dan memanggil Kepala Cabang BPJS Serang.

“Sabar ya bu, pak, saya akan kordinasi dulu dengan pihak BPJS, nanti saya akan panggil untuk kita musyawarahkan di sini. Insa Allah masalah ini akan ada solusinya,” ujar Wakil Ketua DPRD Serang dari Fraksi PKS itu.

“Kita akan fasilitasi aduan ini dengan serius, sekitar minggu ini, ya hari Jumat akan kami panggil Kepala Cabangnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Masni, ahli waris almarhum Armin mengucapkan terima kasih kepada H. Agus sebagai wakil rakyat yang akan membantu memfasilitasi persoalan yang dialaminya.

“Kami berharap, hak almarhum suami saya segera dibayar. Saya berharap kepada bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Pak H. Agus, agar dapat membantu kami. Jangan sampai ada ahli waris lain seperti kami, yang sampai bulanan klaim JKM-nya tak kunjung cair, malah ditolak setelah berkas dinyatakan lengkap dan diterima,” ujar Masni. 

Untuk diketahui, ahli waris almarhum Armin, warga Kp. Pasir Jeruk, Desa Belokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, sudah mengajukan permohonan klaim Kepesertaan BPJS Kematian, setelah beberapa bulan baru mendapatkan jawaban penolakan. Klaim tersebut diajukan ahli waris pada tanggal 20 September 2024.

Penolakan tersebut disampaikan oleh staf pelayanan kepada tim kuasa ahli waris almarhum Armin (peserta-red) saat pertemuan di Kantor BPJS Cabang Serang, pada Senin, 03 Februari 2025, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan.

Menurutnya, klaim JKM atas nama Armin tidak dapat disetujui untuk dibayarkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya rasa cukup ya. Kemarin sudah saya jelaskan kepada tim kuasa ahli waris Armin dan sepertinya sudah dipahami,” ujarnya.

Keputusan sepihak tersebut membuat ahli waris merasa kecewa dan menyesal ikut serta jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). (*/red)

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolsek Cikande Gandeng Perusahaan untuk Tanam Jagung di Lahan Dua Hektar

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Kapolsek Cikande, AKP Tatang menggandeng perusahaan PT Lami Pack untuk melakukan penanaman jagung di lahan seluas du hektar milik PT Lami Pack, di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tatang, program itu bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pendapatan masyarakat.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan hasil pertanian, program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tatang kepada awak media, Rabu, 05 Februari 2025.

Sementara itu, perwakilan dari PT Lami Pack menyambut baik inisiatif itu dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program ketahanan pangan Presiden Prabowo.

Rencana penanaman jagung itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan lahan yang ada secara optimal. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. (*/red)

Sekda Kabupaten Tangerang: Peringatan Isra Mi'raj Mengajarkan Pentingnya Mendekatan kepada Allah SWT

By On Kamis, Februari 06, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 H/2025 M tingkat Kabupaten Tangerang, di Masjid Agung Al-Amjad, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Rabu, 05 Januari 2025. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja dalam sambutannya mengingatkan pentingnya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan dan refleksi spritualisme di tengah derasnya perkembangan budaya modern.

“Walaupun kita telah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadhan, momentum peringatan Isra Mi'raj tetap relevan untuk kita jadikan sebagai pengingat dan refleksi dalam meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan, serta pengamalan ibadah kita kepada Allah SWT,” ujar Soma.

Menurutnya, peringatan Isra Mi'raj bukan hanya sekadar sebuah tradisi, tetapi kesempatan merefleksikan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pentingnya kedekatan dengan Allah SWT.

“Peristiwa besar ini hendaknya meneguhkan iman dan ketakwaan umat Islam, serta mengajarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara,” ungkapnya.

Soma juga menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj harus dijadikan inspirasi dalam menjaga amanah, memperkuat ukhuwah, dan meningkatkan kualitas ibadah serta akhlak mulia di tengah kehidupan yang semakin dinamis. 

“Sebagai bagian masyarakat Kabupaten Tangerang, nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj harus dijadikan inspirasi dalam menjaga amanah, memperkuat ukhuwah, dan meningkatkan kualitas ibadah serta akhlak mulia di tengah kehidupan yang semakin dinamis,” pungkasnya.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyongsong bulan suci Ramadhan dengan hati yang bersih dan penuh semangat meningkatkan amal ibadah. 

“Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk melaksanakan puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan penuh berkah tersebut,” tuturnya.

Soma mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj tahun ini.

“Semoga membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (daerah yang baik dan penuh ampunan),” pungkasnya. (Reno)

Festival Harmoni Tirtayasa, Ajakan KKN Mahasiswa UGM: Kenali dan Rawat Budaya Kabupaten Serang

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Periode IV Tahun 2024 bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang menggelar Festival Harmoni Tirtayasa di Desa Wisata Bumi Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Rabu, 05 Februari 2025. 

Sebagai upaya, untuk mengajak anak usia ini sampai masyarakat secara umum untuk mengenali dan merawat budaya yang dimiliki Kabupaten Serang, yakni Silat Kaserangan yang digagas oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Tari Ringkang Jawari.

Festival Harmoni Tirtayasa sekaligus Penarikan KKN PPM Mahasiswa UGM Yogyakarta yang dimulai sejak 20 Desember 2024 sampai 7 Februari 2025 di dua titik, yakni Desa Tengkurak dan Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa.

Secara simbolis pelepasan rompi KKN diganti dengan almamater UGM bagi dua mahasiswa oleh Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Serang, Haryadi.

Asda I Setda Kabupaten Serang, Haryadi mengatakan, Festival Harmoni Tirtayasa dalam rangka untuk menarik simpati masyarakat terkait dengan tempat pariwisata Desa Bumi Tirtayasa dengan menampilkan seni budaya Silat Kaserangan dan Tari Ringkang Jawari.

Kegiatan ini pun sekaligus penarikan KKN PPM UGM yang berlangsung sejak Desember 2024.

“Potensi desa-desa wisata ini terus kita kembangkan. Kita berharap KKN Mahasiswa UGM bukan hanya di wilayah Tirtayasa, karena kita punya desa wisata banyak supaya nanti bisa diarahkan di wilayah Serang Selatan, yaitu desa wisata alam,” ujarnya.

Menurut Haryadi, dengan adanya KKN Mahasiswa UGM dengan menggelar berbagai kegiatan seperti ini, tentunya berdampak akan banyaknya kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata di Kabupaten Serang, dampaknya juga terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Manakala banyak kunjungan wisatawan, baik dari dalam dan luar Kabupatan Serang, dampaknya dapat meningkatkan roda perekonomian, khususnya para pelaku UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan KKN-PPM Mahasiswa UGM, Sudaryatno mengatakan, hal positif pada Festival Harmoni Tirtayasa yang dilakukan mahasiswa KKN ini ada workshop tentang Silat Kaserangan dan Tari Ringkang Jawari.

“Tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan budaya itu sejak usia dini dan pada masyarakat secara umum, supaya nanti mereka mau untuk merawat budaya yang dimiliki Kabupaten Serang,” ujarnya. 

Sudaryatno berharap, kegiataan yang dilaksanakan oleh KKN Mahasiswa UGM bekerja sama dengan Disporapar Kabupaten Serang, BUMN dan BUMD juga menghadirkan para pelaku UMKM ini bisa dilakukan oleh masyarakat minimal satu kali dalam sebulan.

“Kalau itu bisa dilaksanakan setiap sebulan sekali, itu tentunya akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bumi Tirtayasa sendiri secara khusus,” katanya. 

Selain Desa Wisata, kata Sudaryatno, wilayah Tirtayasa juga terdapat Wisata Religi Sultan Ageng Tirtayasa. Harapannya, nanti akan tersambung dengan wilayah lain jika wisawatan dari Tangerang bisa terlebih dahulu singgah di wisata Syekh Nawawi Al Bantani Tanara Bantani, ada Pangeran Sunyararas Tanara, kemudian ke Sultan Ageng Tirtayasa. 

“Nah kalau mau ke wisata alam bisa mampir dahulu ke Desa Lontar, baru nanti menuju ke Wisata Religi Sultan Maulana Hasanudin Banten. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana menjadikan satu kesatuan, sehingga masyarakat menikmati atau paling tidak punya kepuasan batin ketika melakukan wisata religi tidak hanya satu tempat tetapi secara berurutan,” ujarnya.

Turut hadir pada Festival Harmoni Tirtayasa, Kepala Disporapar Anas Dwi Satya Prasadya, Kepala Diskominfo Haerofiatna, Kepala Bakesbangpol Epi Priatna, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat, Plt Kepala DPMD Ishak Abdul Roup, Staf Khusus Bupati Bidang Wisata Bimo, dan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM Rustamaji. (*/red)

Selain Sabu, Kejaksaan Bireuen Musnahkan Barang Bukti Senjata Tajam dan Kosmetik Ilegal

By On Kamis, Februari 06, 2025


BIREUEN, KabarViral79.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bireuen, Aceh, melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti (BB) tindak pidana umum, di halaman Kantor Kejaksaan setempat, Rabu, 05 Februari 2025.

Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil tindak pidana umum narkotika, tindak pidana umum terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA), tindak pidana umum terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM) dan barang bukti yang berasal dari Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL).

Barang bukti yang dimusnahkan itu, di antaranya sabu seberat 6.100 gram dari 70 perkara, lalu ganja sebesar 4.300 gram dari tujuh perkara, dan psikotropika sebanyak 196 butir dari satu perkara.

Disamping itu, barang bukti lain yang ikut dimusnahkan, di antaranya 51 unit handphone, 11 buah bong, 46 unit timbangan digital, sembilan buah mancis, 11 buah kotak rokok, 46 plastik bening, lima buah kaca pirex, enam buah bambu penjepit, 11 buah gunting, 10 unit sendok sabu, 13 tas/dompet, dua senjata tajam.

Lalu, 1.416 kota kosmetik ilegal dari barang bukti, OHARDA, satu gunting, satu kunci, tiga buah parang, empat buah pakaian, 14 meter tali tambang, satu tangga sitaan KAMNEGTIBUM/TPUL, satu buah selang, satu buah flashdisk, 11 buah nuku/nota, lima helai pakaian, dua pakaian dalam, dua buah simcard, sarta 289 buah bantuan mineral.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH kepada wartawan di sela-sela pemusnahan barang bukti tersebut mengatakan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti yang sudah inkract atau memiliki kekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

Menurut Munawal Hadi, pihaknya memastikan kalau proses pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara transparan dan akuntable. 

“Jadi, seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan didokumentasikan dengan baik guna menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan barang bukti,” katanya. 

Diakuinya, pelaksanaan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Jaksa (penuntutan umum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP, yaitu dalam hal melaksanakan putusan pengadilan dan melaksanakan penetapan hakim. 

“Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu dicampurkan dengan air, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,” sebit Munawal Hadi. (Joniful Bahri)

Empat OPD Pemkab Serang Raih Nilai Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

By On Kamis, Februari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, meraih nilai tertinggi kategori Zona Hijau Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Banten.  

Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Peneyelanggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi kepada empat Kepala dan Sekretaris OPD dan dua Kepala UPT Puskesmas, di Pendopo Bupati Serang, Selasa, 04 Februari 2025.

Keempat OPD tersebut, di antaranya Dinsos meraih nilai 94, 62 zona hijau kualitas tertinggi, DPMPTSP nilai 91,16 zona hijau kualitas tertinggi, Dindikbud nilai 89,44 zona hijau kualitas tertinggi, Disdukcapil nilai 89,94 zona hijau kualitas tertinggi, UPT Puskesmas Pontang nilai 93,44 zona hijau kualitas tertinggi dan UPT Puskesmas Pabuaran nilai 93,30 zona hijau kualitas tertinggi.

Turut hadir, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto dan para Asda, Staf Ahli dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang.  

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penganugerahan atau penilaian pelayanan yang prima untuk masyarakat ini sangat penting. Karenanya, kehadiran pemerintah daerah intinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus tahu pelayanan kita terhadap masyarakat ini ada di mana. Jangan-jangan sudah merasa sudah baik, maksimal, sudah prima, tetapi masyarakat tidak merasakan. Dengan penilaian ini kita tahu ada di mana, misalnya masih kurang di sebelah mana, kurangnya nah ini sangat penting,” ujarnya. 

Akan tetapi, kata Tatu, sudah tiga tahun terakhir, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten baru melaksanakan atau memberi program untuk lokusnya hanya empat OPD dan dua Puskesmas.

Padahal, kata dia, masih banyak yang harus melaksanakan penilaian ini seperti keberadaan Puskesmas di Kabupaten Serang ada 31 Puskesmas, namun baru dua yang dilakukan, penilaian itu pelayanan langsung terhadap masyarakat.

“Kemudian kepada Kecamatan, berharap tadi diskusi dengan Pak Kepala Ombudsman, walaupun anggaran Ombudsman tidak ada, kita bisa mandiri bertahap, seperti OPD yang dilakukan tiga tahun berturut-turut, menjadi lokus terus, supaya terlihat perubahan setiap tahunnya,” katanya.

“Dari awal, kita (Pemkab Serang) didampingi oleh Ombudsman Provinsi Banten, (dampaknya) kita ada peningkatan dalam pelayanan tadi penilaiannya cukup baik. Saya berharap ini kepada OPD yang lain juga sama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, Kabupaten Serang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik nilainya meningkat dari 89 menjadi 91.

“Lalu secara umum, seluruh OPD dan Puskesmas yang menjadi lokus mendapat opini terbaik dan kualitas tertinggi,” ujarnya. 

Fadli menjelaskan, indikator penilaiannya ada empat, di antaranya input, proses, output dan pengelolaan pengaduan.

Input adalah salah satu kompetensi dari pelaksana. Sedangkan proses adalah bagaimana melakukan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Kemudian output, bagaimana masyarakat itu merasakan pelayanan yang diberikan tidak ada mal administrasi di dalamnya seperti penundaan, berlarut, permintaan, pungli, lalu perbuatan tidak patut, tidak kompeten dan segala macamnya. 

“Terakhir pengelolaan pengaduan. Ini penting karena aduan adalah wujud cara masyarakat ikut memberikan kontribusi guna perbaikan kinerja dari pemberi layanan. Jadi, kalau dua itu dikelola dengan baik, maka bisa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan ke depannya, titik mana yang harus kita perbaiki,” jelasnya.

“Kalau empat-empatnya sudah dikelola dengan baik, Insya Allah pelayanan publiknya akan makin baik,” imbuhnya. (*/red)

Menteri Desa Dituding Hancurkan Reputasi LSM & Wartawan, Koalisi Banten Tuntut Sanksi

By On Rabu, Februari 05, 2025



Jakarta, KabarViral79.Com - Diwakili beberapa orang Aktivis LSM dan Wartawan, Koalisi LSM dan Wartawan se Banten berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara di Jakarta pada Rabu (05/02/2025).

Adapun materi audiensi ini berfokus pada permintaan pertanggungjawaban dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait pernyataannya yang disampaikan pada saat sosialisasi PERMENDES PDT No. 2 Tahun 2024. Pernyataan tersebut, yang diungkapkan pada tanggal 31 Januari 2025, diduga telah mengandung unsur yang dapat mendiskreditkan serta melecehkan kelompok profesi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan di seluruh Indonesia.

Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan para profesional tersebut, yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merugikan reputasi mereka, tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap profesi yang mereka jalani.

Selain itu, terdapat juga permintaan untuk penegakan supremasi hukum terkait dugaan pelecehan yang dialami oleh kelompok profesi LSM dan wartawan. Pernyataan yang disampaikan secara publik tersebut dianggap telah menggeneralisasi semua LSM dan wartawan, yang berpotensi merusak citra dan integritas mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh menjadi korban dari generalisasi yang tidak berdasar, yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas bagi profesi dan masyarakat secara keseluruhan.

Terakhir, terdapat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diduga telah melakukan fitnah serta menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Informasi yang menyebutkan bahwa LSM dan wartawan meminta uang dari setiap desa dengan nominal tertentu dianggap sangat merugikan dan tidak berdasar.

Oleh karena itu, para pihak yang merasa dirugikan meminta agar Menteri tersebut dapat membuktikan pernyataannya agar tidak berujung pada fitnah. Selain itu, mereka juga meminta agar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan permintaan maaf secara tertulis yang disiarkan di media elektronik dan cetak, sebagai langkah untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi.

Berikut adalah Anggota Koalisi LSM dan Wartawan se Banten;

1. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas. ( GMAKS ) Hp. 087772666229

2. KPK Nusantara Perwakilan Banten Hp. 085921803215

3. Kesatuan Komando Pembela Merah Putih ( KKPMP ) Kota Serang

4. Perkumpulan Eks Narapidana Hp. 0813 8200 2889

5. LSM Transparansi For masyarakat Banten Hp. 087890785271

6. GERAM Banten Indonesia Hp. 087775553305

7. Masyarakat Pemantau Anggaran Negara ( MAPAN ) Hp. 081385686669

8. LSM Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi ( OMBAK ).

9. Aliansi Pamungkas Banten Hp. 08311465797

10. Lsm Rakyat Peduli – NKRI

11. Aliansi Serang Bersatu

12. KP3B

13. PPKRI Banten

14. GASAK Banten

15. Gapura Banten

16. GTR Banten

17. Aliansi Monitor Dan Kritisi Banten

18. Karat Banten

19. Inakor Banten

20. GEMMA Banten

21. Advokasi Rakyat Untuk Nusaantara

22. SROJA INDONESIA

23. JAM Banten

24. Aktivis Serang Selatan

25. LSM GERHANA INDONESIA

26. GNR Indonesia

27. Perkumpulan pemuda peduli industri (PPIPN)

28. LSM JKI

29. Barisan depan anti koruptor dan kriminal (BADAKK).

30. PPKRI Banten

31. KARABEN RI

32. MAPAK BANTEN

33. Komunitas Banten Raya (KOBAR)

34. Aliansi Muda Banten (AMB)

35. LSM GPPAM

36. Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia ( KPPRI )

37. Solidaritas Anti Korupsi ( SOAK )

38. Perpindo ( Penggerak Pemuda Indonesia )

39. Relawan Masyarakat Monitor Pembangunan ( REMMONG )

40. GEGER Banten

41. Ormas Patriot Pejuang Bangsa

42. LSM Bentar

43. LSM Abdi Gema Perak

44. LSM Siliwangi Bersatu Hp. 087722822555

45. LSM Rakyat Banten

46. LSM JAMBAKK

47. LSM Gerakan Amanat Rakyat ( GEAR ) 9

48. LSM Baralak Nusantara 081802904663

49. LSM Komunitas Bersatu Rakyat Banten ( KOBRA )

50. ORMAS BADAK BANTEN.

51. LSM Pergerakan Perubahan Untuk Keadilan ( PPUK )

MEDIA :

1. Media Center Jayanti

2. Media Zona Reformasi

3. Media Karya Indonesia

4. Madia Seroja Indonesia Media Karya Indonesia

5. Media Anti Korupsi

6. Media Selaras Online

7. Media Sriwijayatoday.com

8. Media Compaskotanews.com

9. Media Beritafaktabanten.com

10. Media Beritasatubanten.com

11. Media BungasBanten.id

12. Media Naonsia.com

13. Media Cyberinvestigasi.com

14. Media Kabarindo79.com Hp. 081927664369

15. Media Kabarviral79.com Hp. 087875652473

16. Media Pojokjurnal.com

17. Media Jinnewsone.com

18. Media Kilometer78.com

19. Media Inovasinews.com

20. Media Bantenupdate79.com

21. Media Kepoinaja79.com

22. Media Suararakyat.id

23. Media koranpemberitaankorupsi.id

24. Media Lipsusmedia.com Hp. (087770062745)

25. Media matadunianews.com

26. Media Kilasnusantara.id

27. Media PortalBanten.id

28. Media Sidikberita.com

29. Media Nodeal.id

30. Media Global

31. Media Wartapos

32. Media Transparasi publik.

33. Media Suararakyat.id

34. Media Kupasmerdeka.com Hp. 0812-8803-8282

35. Media Tirtanews.com Hp. 0838-4517-8436

36. Media Cyberbanten.com Hp. 083114657937

37. Media Harianexpose.com Hp. 081927144228

38. Media Bantenmore.com Hp. 085216659344

39. Media Bentengmerdeka.com Hp. 0838-1267-2716

40. Media Katatribun.id Hp. 0821-2864-7301

41. Media RevolusiNews.com Hp. 0858-1169-9432

42. Media BidikFakta.com Hp. 0823-1037-9381

43. Media Detikrakyat.com

(*/red)

Seragam Kafilah Kabupaten Serang Saat MTQ Provinsi XXI Diduga Bermasalah

By On Rabu, Februari 05, 2025



SERANG, KabarViral79 - Seragam Kafilah Kabupaten Serang MTQ Provinsi Banten ke XXI Diduga Bermasalah. Pasalnya, jas dan celana yang dibagikan tidak dapat digunakan karena tidak sesuai ukuran masing-masing peserta. Akibatnya, para kafilah terpaksa memakai seragam tahun sebelumnya.



Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, seluruh peserta biasanya mengukur baju untuk jas dan celana, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan MTQ Provinsi XXI mewakili Kabupaten Serang. Namun, tahun 2024 hanya dibagikan tanpa melalui pengukuran terlebih dahulu.



"Setelah dicoba, ada yang kekecilan, dan ada yg kebesaran," ujarnya, Jumat (24/01/2025).


Guna mengatasi permasalah, katanya. Para kafilah MTQ Kabupaten Serang terpaksa memakai pakaian yang sebelumnya digunakan pada pelaksanaan MTQ Kabupaten Serang.


"Bahkan ada yang pakai seragam tahun 2023," ungkapnya.


Terpisah, salah seorang aktivis di Kota Serang, Asep Syahrurozi mengaku jika pihaknya juga telah mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, ia menyatakan akan segera melakukan investigasi mendalam mengenai persoalan itu.


"Sudah banyak pengaduan ke kami. Jadi, nanti saya akan bentuk tim untuk mendalami masalah ini," jelasnya.


Jika nanti terbukti benar ada dugaan permasalahan, kata Asep. Pihaknya akan langsung melayangkan surat somasi dan Laporan Pengaduan (Lapdu) agar ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. 


"Kalau benar, kami akan langsung buatkan Lapdu agar diproses secara hukum," tegasnya.

Untuk diketahui, Sampai saat berita ini di tayangkan, pihak kesra belum bisa di konfirmasi, bahkan saat di hubungi melalui watsaup pun puhak kesra tidak memberikan jawaban. ( Red/di)

Kebijakan Tanpa Akal, Masyarakat Tercekik! Kelangkaan LPG 3 KG Picu Kemarahan Publik

By On Rabu, Februari 05, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Kelangkaan LPG 3 kilogram semakin menjadi-jadi, meninggalkan masyarakat dalam kebingungan dan kesulitan. Bukannya memberikan solusi, kebijakan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru memperparah keadaan dengan membatasi pembelian gas melon hanya di pangkalan resmi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023, hanya subpenyalur yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperbolehkan menjual LPG 3 kg. Imbasnya, masyarakat yang selama ini mengandalkan pembelian di warung-warung kecil kini dipaksa mengantri di pangkalan yang lokasinya jauh dan stoknya kerap terbatas.

Entis Sumantri, Ketua Bidang ESDM HMI Badko Jabodetabeka Banten, mengecam keras kebijakan ini yang dinilai asal-asalan dan tanpa pertimbangan matang. “Pemerintah seharusnya memahami kondisi di lapangan, terutama bagi masyarakat di pelosok yang akses ke pangkalan sangat sulit. Jangan hanya membuat kebijakan dari balik meja tanpa melihat realitas di lapangan,” tegasnya.

Lebih parah lagi, di Tangerang, seorang ibu dikabarkan meninggal dunia saat mengantre LPG 3 kg. Insiden tragis ini memperlihatkan betapa kacaunya sistem distribusi yang seharusnya menjamin kebutuhan masyarakat.

“Coba kita pikirkan nasib ibu hamil, ibu dengan balita, dan masyarakat kecil lainnya. Mereka kini harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan gas. Ini kebijakan tanpa akal yang justru menyengsarakan rakyat,” tambahnya dengan nada geram.

Dengan Ramadhan yang semakin dekat, situasi ini berpotensi semakin memperburuk keadaan. Kebutuhan LPG yang meningkat akan berhadapan dengan distribusi yang kacau dan pembatasan yang menyulitkan. Entis pun menegaskan bahwa kebijakan ini sangat dzalim dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Kami dari HMI Jabodetabeka Banten akan terus berada di garis depan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kami menuntut Kementerian ESDM segera memberikan solusi konkret, bukan sekadar janji manis atau kebijakan yang semakin membelenggu rakyat,” ujarnya.

Senada dengan itu, M. Agus Thoib, Ketua Bidang KPP HMI Badko Jabodetabeka Banten, menilai bahwa kelangkaan LPG ini juga sangat merugikan pelaku UMKM yang bergantung pada gas melon untuk menjalankan usaha mereka.

“Bayangkan saja, demi mendapatkan gas, masyarakat harus berjalan 1 hingga 3 km. Ini bukan hanya soal dapur masyarakat, tapi juga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil,” katanya dengan tegas.

Bukan hanya soal distribusi yang buruk, maraknya oknum yang bermain dalam pengelolaan LPG juga menjadi sorotan. HMI Jabodetabeka Banten mendesak agar Presiden RI dan Kementerian ESDM memperketat pengawasan, bahkan membentuk tim khusus yang independen untuk mengawasi distribusi LPG agar tidak terus dimainkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

“Kami menduga ada kepentingan besar yang bermain di balik ini. Jangan sampai ini hanya menjadi pengalihan isu dari masalah lain yang lebih besar. Pemerintah harus segera bertindak sebelum masyarakat benar-benar kehilangan kesabaran,” pungkasnya.

Masyarakat kini menuntut agar kebijakan ini dievaluasi secara serius. Pemerintah harus memastikan pasokan LPG tetap tersedia dengan harga yang wajar dan akses yang mudah. Jika tidak, gejolak sosial tak terhindarkan, dan kemarahan publik bisa semakin memuncak.

Hanafiah Dilantik Jadi Sekda, Ini Harapan Pj Bupati Bireuen

By On Selasa, Februari 04, 2025

Pj Bupati Bireuen, Jalaluddin, SH, MM melantik Hanafiah SP, sebagai Pj Sekda, di Oproom Sekdakab setempat, Senin sore, 03 Februari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin, SH, MM, melantik Hanafiah SP, sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen, di Oproom Sekdakab setempat, Senin sore, 03 Februari 2025.

Dilantiknya Hanafiah sebagai Pj Sekdakab Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: BKA. 800/11/P3/2025 tentang persetuju pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

Prosesi pelantikan Pj Sekda Bireuen tersebut dihadiri kepala SKPK, Camat serta  undangan lainnya.

Pj Bupati Bireuen, Jalaluddin dalam arahnya mengucapkan selamat kepada Pj Sekda yang baru saja dilantik dan prosesi pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan Kabupaten Bireuen ke depan. 

“Setelah dilantik, maka Sekretaris Daerah harus mampu mengemban seluruh aktivitas, juga tugas-tugas administrasi disamping mampu mengambil langkah-langkah strategis demi kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” harapnya.

Prosesi pelantikan hari ini merupakan hal yang sangat penting karena penjabat Sekretaris Daerah mempunyai tugas penting, membantu Kepala Daerah, menyusun kebijakan dan pengorganisasian administratif, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan secara administratif.

Jadi, sambung Jalaluddin, Sekda yang baru dilantik hari ini dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, mempercepat lajunya pembangunan di Kabupaten Bireuen.

 “Kepada Sekda yang baru dilantik, dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta benar-benar berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja di Pemkab Bireuen,” pintanya. (Joniful Bahri)

Disdukcapil: Semua Layanan Kependudukan di Kabupaten Tangerang Dapat Diakses di Kecamatan, Kecuali e-KTP

By On Selasa, Februari 04, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Mulai Senin, 03 Februari 2025, semua layanan kependudukan di Kabupaten Tangerang, kecuali pencetakan e-KTP, kini dapat diakses langsung di setiap kecamatan.

Langkah ini diambil untuk mempercepat dan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Inton Cr mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan, tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil.

“Mulai hari ini (kemarin-red), semua layanan kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan pindah, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), hingga kutipan akta kelahiran, perceraian, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak, bisa dilakukan di kecamatan,” ujarnya.

Layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang dan waktu yang terbuang, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. (Reno)

Dua Warga di Serang Didakwa Rugikan Negara Rp 300 Juta Gegara Jual Sapi Bantuan

By On Selasa, Februari 04, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gegara menjual sapi bantuan, dua warga di Kabupaten Serang, Banten, yakni Sanwani dan Jajang Kelana, didakwa rugikan negara hingga Rp 300 juta.

“Terdakwa dua (Jajang) adalah kelompok tani yang menerima bantuan ternak sapi dari Kementerian Pertanian, dan terdakwa satu (Sanwani) adalah yang memiliki kandang dan melakukan perawatan sapi,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang, Endo Prabowo dalam sidang di PN Serang, Selasa, 04 Februari 2025.

Menurut Endo, kasus itu bermula ketika Jajang mendapat tawaran bantuan sapi dari seorang warga bernama Holis. Meski tidak memiliki kandang, ia kemudian mengurus bantuan itu termasuk menyiapkan berbagai dokumen.

Ia kemudian menghubungi terdakwa Sanwani untuk merawat dan menampung sapi. Sanwani juga tahu bahwa sapi itu adalah sapi bantuan dari pemerintah.

“Pada 16 April 2023, Kelompok Tani Motekar menerima bantuan sapi sebanyak 20 ekor. Setelah diterima sapi tersebut oleh terdakwa dua diserahkan kepada terdakwa satu,” ujarnya.

Sebulan kemudian, ada sapi yang mengalami kejang-kejang dan disembelih oleh warga lainnya bernama Diyanto. Sapi kemudian disembelih dan hendak dikubur, namun dagingnya malah dijual senilai Rp 2,5 juta.

Pada bulan Agustus, Sanwani juga menjual 14 ekor sapi ke M Saleh dengan total Rp 105 juta.

Kemudian, empat dari lima sisa sapi bantuan itu oleh kedua terdakwa lalu disepakati untuk kembali dijual seharga Rp 30 juta. Satu sapi sisanya oleh Jajang kemudian diserahkan kepada Sarmin untuk menebus utang.

“Perbuatan terdakwa satu bersama-sama dengan terdakwa dua menjual bantuan ternak sapi dari Kementerian Pertanian mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 juta,” kata Endo.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b huruf Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Mereka didakwa karena menjual sapi sebanyak 19 dari 20 sapi indukan produktif yang diterima oleh kelompok tani Motekar.

Dalam sidang itu, kedua terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dakwaan. Sidang akan dilanjutkan untuk agenda pembacaan eksepsi pada pekan depan. (*/red)