-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Terseret Arus Sungai, Warga Pante Baro Juli Bireuen Ditemukan Satu Hari Pasca Hilang

By On Sabtu, April 26, 2025

Tim SAR, BPBD dan Tim gabungan serta masyarakat saat mengevakuasi jasad korban Mulyadi, warga Pante Baro, Juli yang hilang terseret arus sungai Peusangan, Juli Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com - Mulyadi Bin Abdullah (50), warga Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang dilaporkan hilang terseret arus sungai Krueng Peusangan, pada Kamis sore, 24 April 2025 berhasil ditemukan.

Jasad korban ditemukan oleh warga dalam kondisi meninggal dunia, pada Jum’at sore, 25 April 2025, sekira pukul 18.00 WIB, bersama tim gabungan di Leubok Tiga, perbatasan Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, dan Darul Aman, Kecamatan Peusangan Selatan, Bireuen.

Pasca hilang terseret arus sungai, tim SAR dan BPBD telah melakukan upaya penyisiran hingga ke hulu sungai. Bahkan hingga Gampong Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, yang tembus ke laut dan berjarak sekitar 25 kilometer dari lokasi kejadian.

Komandan Pos (Danpos) SAR Kabupaten Bireuen, M. Rizal, didampingi Komandan Tim (Dantim) Indra Budiman menerangkan, pasca ditemukannya jasad korban, tim SAR bersama warga langsung mengevakuasi ke darat menggunakan Rubber Boat SAR ke Pante Baro, Juli, Bireuen.

Jasad korban Mulyadi, warga Pente Baro Juli, Bireuen saat akan dibawa pulang dengan mobil ambulance pasca ditemukan dengan kondisi telah meninggal dunia. 


“Awalnya korban ditemukan dalam posisi tersangkut di jaring dan tersangkut seutas tali sepanjang 100 meter di badannya saat hanyut. Lalu dibantu warga untuk menarik tali tersebut secara paksa agar korban yang tersangkut di batu dan jaring dalam air bisa lepas dan bisa dievakuasi ke darat," katanya.

Sebelum jasad korban ditemukan, pihaknya sudah melakukan pencarian hingga beberapa titik lokasi, lalu anggota tim memperoleh informasi dari warga, kalau korban telah ditemukan dan posisi badan korban tersangkut tali.

Usai mendapatkan informasi itu, tim langsung bergerak ke lokasi titik temuan korban, dengan dibantu warga akhirnya korban bisa ditarik hingga bisa dievakuasi," sebutnya.

Selanjutnya, jenazah korban langusng dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan mobil ambulence. (Joniful Bahri)

Peringati Hari Otda ke-29, Pj Sekda Kabupaten Serang Ajak Wujudkan Swasembada Pangan

By On Sabtu, April 26, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto mengajak untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Serang.

Oleh karenanya, kata dia, harus ada kolaborasi antara semua lini otonomi daerah dijadikan kekuatan agar swasembada pangan di level lokal.

Hal itu disampaikan Rudy usai menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX Tahun 2025, di lapangan Pendopo Bupati Serang, Jumat, 25 April 2025.

Menurut Rudy, setiap tanggal 25 April, Hari Otda diperingati secara nasional, yang mana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memperingati secara nasional di Balikpapan. Sedangkan di semua daerah wajib menyelenggarakan upacara yang sama.

“Ada beberapa hal penting yang ditekankan oleh Pak Menteri. Pertama, upaya mewujudkan swasembada pangan. Harus ada kolaborasi antara semua lini otonomi daerah dijadikan kekuatan agar swasembada pangan di level lokal,” ujarnya.

Kalau untuk di Kabupaten Serang, kata Rudy, swasembada diupayakan untuk wilayah Kabupaten Serang terlebih dahulu. Nantinya, jika lebih baru dikirim ke daerah lain.

“Yang penting mengupayakan setiap daerah itu mendorong kebijakan-kebijakannya agar ketahanan pangannya lebih bagus lagi ke depannya,” ujarnya.

Kedua, kata dia, penekanan Mendagri, yakni upaya mewujudkan swasembada energi.

“Ini yang agak repot, tapi setidaknya kita berupaya hemat energi atau mencari alternatif energi lain supaya tidak banyak menjadi bebannya PLN dan pemerintah,” ucap Rudy.

Lalu yang ketiga, kata Rudy, yaitu pengelolaan sumber daya air. Hal itu yang menjadi konsen Kabupaten Serang. Karena Kabupaten Serang ini tidak mempunyai air bersih air minum, yang mana saat ini cakupannya masih di bawah 14 persen, sedangkan nasional meminta sebesar 14 persen.

“Kita masih di bawah 14 persen, makanya kita dengan teman-teman di PDAM, dan di Dewan, bagaimana mendorong PDAM ini agar lebih berperan di depan untuk menyiapkan air bersih kepada masyarakat, nanti berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa yang juga bergerak di bisnisnya untuk penyediaan air bersih,” jelasnya.

Kemudian yang keempat, kata Rudy, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dalam melayani kepada masyarakat.

Kelima, mengembangkan kewirausahaan, UMKM, koperasi di daerah supaya menjadi pilar ekonomi nasional.

“Adapun yang keenam, peningkatan akses kualitas pendidikan baik untuk SDM-nya, gurunya, kesejahteraannya, sarana prasarananya, fasilitasnya termasuk kurikulum di daerah kalau memungkinkan untuk beasiswanya baik guru maupun peserta didik. Pak Presiden mendorong untuk pemenuhan gizi melalui program memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.

Selanjutnya yang ketujuh, sebut Rudy, meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat. Menurutnya, di Kabupaten Serang masih ada desa yang sulit untuk dijangkau, yakni Desa Cikedung, Kecamatan Mancak dan Pulo Tunda.

“Saya minta Pak Kadinkes untuk siapkan Pustu atau Puskesmas Pembantu di 2026 untuk daerah terisolasi seperti Pulau Tunda, dengan menempatkan salah satu tenaga medis, apakah perawat atau bidan desa, untuk menangani desa terpencil,” pungkasnya.

Rudy mengatakan, jalan di Desa Cikedung sangat sulit dibangun lantaran terkendala tanah milik Perhutani yang merupakan wilayah hutan lindung. Kalau sudah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan, baru Pemda boleh membangun jalan tersebut.

“Mudah-mudahan di 2026 bisa dibangun beton dengan jenis beton yang berbeda karena jalannya turun dan licin, sehingga sangat berbahaya,” katanya.

Terakhir yang kedelapan, kata Rudy, yakni reformasi birokrasi. Pihaknya akan mencoba, karena 29 OPD terlalu banyak, dengan semangat otonomi daerah bagaimana menyederhanakan birokrasi setidaknya agar tidak menambah PNS baru.

“Kalau pun menambah itu hanya mengisi yang pensiun, sehingga tidak membebankan pemerintah daerah, dan tidak bersemangat menambah jumlah pegawai. Mudah-mudahan itu bagian upaya ke depan untuk membangun reformasi birokrasi Pemkab Serang untuk lebih efisien lagi,” tandasnya. (*/red)

Mahkamah Konstitusi Percepat Sidang Gugatan PSU Pilkada 2024

By On Sabtu, April 26, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Percepatan itu dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

Hal itu dikatakan Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 April 2025.

“Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat,” ujarnya.

Menurut Enny, percepatan itu juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Enny mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program Kepala Daerah yang terpilih nanti.

“Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan,” ujarnya.

Saat ini, kata Enny, ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah PSU dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut, di antaranya Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

“Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti,” pungkasnya. (*/red)

Hari Otonomi Daerah ke-29, Gubernur Andra Soni: Kunci Pemerataan Pembangunan

By On Sabtu, April 26, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun, merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni saat memimpin dan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mandagri), M. Tito Karnavian pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, 25 April 2025.

Diketahui, peringatan Hari Otda ke-29 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Peringatan itu menjadi momentum dalam refleksi atas perjalanan pelaksanaan otonomi daerah selama hampir tiga dekade.

Mendagri M. Tito Karnavian dalam amanat yang dibacakan Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan, otonomi daerah harus menjadi sarana dalam mempercepat pembangunan, memperkuat integrasi nasional, dan meningkatkan daya saing daerah.

“Otonomi daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui kebijakan ini, pembangunan bisa lebih merata karena disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, pemerintah daerah menjalankan dua fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni sebagai pelaksana urusan pemerintahan konkuren (desentralisasi) dan pelaksana tugas pembinaan dan pengawasan (dekonsentrasi) dari Pemerintah Pusat.

“Kedua peran ini menuntut kapasitas kelembagaan yang kuat dan kolaborasi yang harmonis lintas sektor dan tingkatan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Andra Soni, dengan kontribusi dan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah mampu mewujudkan fondasi yang kuat agar membentuk tata kelola pemerintahan daerah yang responsif.

“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai elemen bangsa menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ucap Andra Soni.

Tidak hanya itu, lanjutnya, dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, otonomi daerah dinilai semakin relevan. Sehingga, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan strategis yang relevan dengan kondisi lokal.

“Pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa sinergi yang efektif antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu melaksanakan otonomi secara efektif dan berkontribusi terhadap arah kebijakan nasional,” tuturnya.

Andra Soni juga menyampaikan, melalui Peringatan Hari Otda ke-29 diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. 

“Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/red)

Pembunuh Pria Dalam Karung di Tangerang Ngaku Sakit Hati ke Korban

By On Sabtu, April 26, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Sakit hati menjadi salah satu motif di balik aksi pembunuhan pria bernama Al-Bashar (32) yang jasadnya ditemukan terbungkus karung dalam got di Batu Ceper, Tangerang.

Tersangka Nana alias Ragil (23) mengaku kesal lantaran korban tidak mengacuhkannya saat diajak mengobrol.

“Tersangka membantu korban bekerja dan mengobrol terkait pekerjaan. Namun pada saat melakukan pembicaraan ngobrol, tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh atau mengacuhkan obrolan tersangka,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat, 25 April 2025.

Menurut Wira, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu, 20 April 2025. Pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah rumah bordir di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Pelaku kesal lantaran korban tidak mengacuhkan dirinya saat mengajak ngobrol. Selain itu, kata Wira, ada motif lain, yakni desakan ekonomi yang membuat tersangka berniat untuk menghabisi nyawa korban.

“Tersangka merasa kesal atau emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi kebutuhan ekonomi, muncul niat dari tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman,” ujarnya.

Tersangka Nana juga mengaku bahwa korban songong dalam bertutur. Karena hal tersebut, Nana emosi terhadap korban.

“Korban ini menurut pengakuan tersangka kalau berkata-kata agak songong. Kedua, korban merasa pintar, jadi seolah-olah tersangka harus diajari,” ujarnya.

Wira menambahkan, korban disikut saat tengah bekerja. Korban juga dikepruk menggunakan shockbreaker hingga tak sadarkan diri. Tak sampai di sana, tersangka juga menyayat jari korban untuk memastikan korban benar-benar mati.

“Pada saat korban dalam kondisi lemas dan berusaha berdiri, tersangka membenturkan kepala korban tiga kali ke lantai. Setelah itu, tersangka menggunakan sebuah besi shockbreaker motor yang terletak di atas meja, memukul leher kanan korban sebanyak dua kali,” ujarnya.

“Setelah itu, tersangka memegang piring bekas yang berada di dekat tersangka kembali memukulkan ke kepala korban, piring tersebut pecah. Kemudian tersangka kembali menggunakan besi shockbreaker memukul leher korban sebanyak dua kali dilanjutkan memukul kepala korban secara acak lima kali,” imbuhnya.

Tersangka lalu membungkus jasad korban menggunakan plastik dan dimasukkan ke karung.

Tersangka menjahit karung tersebut dan membawanya ke dalam motor untuk kemudian dibuang.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung di Jalan Daan Mogot Km 21, Batuceper, Kota Tangerang, pada Selasa pagi, 22 April 2025.

Pelaku ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Rabu sore, 23April 2025.

“Alhamdulillah, pelaku pembunuhan ini sudah kami tangkap,” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Rabu, 23 April 2025. (*/red)

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Tiga Anak di Bawah Umur Sudah Masuk Tahap SPDP

By On Jumat, April 25, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan lebih dari sepuluh terduga pelaku terhadap tiga anak di bawah umur dan sempat menghebohkan warga Lebak Selatan, kini telah memasuki tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lebak, IPDA Limbong, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 25 April 2025. “Sudah SPDP, Kang. Sedang melengkapi berkas perkara,” ujar IPDA Limbong singkat.

Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Lebak, Ibu Puji, yang turut mendampingi para korban, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus ini. Hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapat respons.

Dari informasi yang dihimpun tim redaksi, kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, aktivis, dan tokoh setempat. Kecaman keras disuarakan terhadap para pelaku yang diduga sebelumnya memaksa korban mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang sebelum melakukan aksi bejat mereka. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan seluruh pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya.

(Tim/Red)

Rapat Evaluasi Triwulan Bersama Mitra Kerja, Komisi I Minta Alokasi Anggaran Program Terdampak Efisiensi Dikembalikan ke Kasda

By On Jumat, April 25, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Komisi I DPRD Provinsi Banten melaksanakan rapat kerja evaluasi triwulan pertama bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja. Kegiatan ini digelar pada Kamis, 24 April 2025 di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Ketua Komisi I Pinan, Wakil Ketua Muhammad Faizal, Sekretaris Komisi I Umar Bin Barmawi, serta anggota lainnya yakni Madsuri, Efu Saefullah, Achmad Farisi, Eka Widya Lestari, dan Kombes Pol Jasmarni.

Selain jajaran Komisi I, turut hadir pula para pimpinan dari OPD mitra kerja, termasuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSA) Provinsi Banten, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, DP3AKKB dan Badan Perhubungan.

Ketua Komisi I Pinan, menjelaskan bahwa fokus utama rapat kali ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran triwulan pertama oleh OPD mitra, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Komisi I akan melaksanakan evaluasi atau agenda capaian triwulan I dan juga terkait bidang mana saja yang terkena efisiensi,” ujar Pinan.

Usai pembukaan, masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian kinerja, realisasi program, serta bidang-bidang yang terkena penyesuaian atau efisiensi anggaran selama triwulan pertama. Sejumlah paparan mendapat tanggapan, masukan, serta saran dari anggota Komisi I agar OPD tetap bisa menjalankan program dengan optimal meskipun berada dalam tekanan efisiensi anggaran.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi I Muhammad Faizal mengimbau kepada seluruh OPD mitra agar alokasi anggaran yang terdampak efisiensi dapat dikembalikan ke kas daerah.

“Mohon para OPD untuk dapat mengembalikan anggaran program yang terkena efisiensi untuk nanti kami masukan ke anggaran perubahan, nanti di anggaran perubahan kita akan susun kembali untuk mengoptimalkannya,” tegas Faizal.

“Untuk kegiatan OPD yang terkena efisiensi, saya harap bapak dan ibu dapat mengisi waktu tersebut dengan kegiatan yang lain,” katanya lagi.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Komisi I, Umar Bin Barmawi, juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kegiatan OPD dengan program-program Komisi I agar tidak terjadi tumpang tindih di tengah masyarakat.

“Kami Komisi I telah melakukan upaya-upaya agar bagaimana kami dapat memperbesar mitra komisi melalui kegiatan-kegiatan, kami berharap kegiatan yang sifatnya dilaksanakan oleh OPD dapat sinkron dengan kegiatan sosialisasi yang dewan lakukan,” ungkap Umar.

Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi optimalisasi pelayanan publik di Provinsi Banten.

(ADV)

Wakil Bupati Bireuen: Komite Sekolah Harus Mampu Berfungsi sebagai Lembaga Pendukung Pendidikan

By On Jumat, April 25, 2025

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, saat membuka acara Pemberdayaan Komite Sekolah, di Aula SNPF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Kamis, 24 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Komite Sekolah harus berfungsi sebagai advistory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediation agency yang sejajar dengan Kepala Sekolah.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, dalam arahannya saat membuka acara Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Rangka Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bireuen Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar Majelis Pendidikan Aceh (MPA), di Aula SNPF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Kamis, 24 April 2025.

Menurut Razuardi, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk Komite Sekolah. 

“Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen sangat dibutuhkan. Di samping itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah,” katanya. 

Sejumlah Komite Sekolah jenjang SD dan SMP saat mengikuti acara Pemberdayaan Komite Sekolah, di Aula SNPF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Kamis, 24 April 2025. 

Ke depan, kata dia, Komite Sekolah harus berperan aktif sebagai lembaga penopang dan pengawas dalam proses pendidikan.

Hal ini guna terciptanya sumber daya manusia yang unggul, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk Komite Sekolah. 

“Selama ini peran dan fungsi Komite Sekolah belum berjalan secara optimal. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terus mendorong upaya pemberdayaan Komite Sekolah agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan mutu layanan pendidikan,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen, M. Usdami, MM menjelaskan, agenda kegiatan pemberdayaan Komite Sekolah tersebut merupakan angkatan pertama tahun 2025.

Acara ini diikuti 150 peserta dari 100 Komite Sekolah jenjang SD dan 50 Komite Sekolah jenjang SMP.

“Kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas komite sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsinya,” katanya. 

Dengan semangat dan komitmen bersama, dia meyakini mutu pendidikan di Bireuen akan terus meningkat.

Selama kegiatan ini, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Drs. H. M. Yusuf Umar, H. M. Taleb M, S.Pd, Drs. H. Faizin, M.Pd, Abubakar, S.Pd., M.Pd, dan Dra. Hj. Darmalaliasari, M.Pd. (Joniful Bahri)

Open Trip Pulau Peucang Relawan AnDim Bersama Dispar Banten

By On Jumat, April 25, 2025

 


SERANG, KabarViral79.Com – Setelah berbulan-bulan kembali ke komunitasnya, bulan Mei 2025 Relawan Andra Dimyati akan kembali berkumpul. Menggelar wisata ke Pulau Peucang bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Banten.

“Insya Allah, Open Trip Relawan Andra Dimyati ini bakal dilaksanakan tanggal 16-18 Mei. Sekitar 150 relawan dari berbagai organ. Tujuan utamanya menjalin silaturahmi dan menguatkan kembali komunikasi,” kata Agus Yadi, Koodinator Sekber Relawan AnDim yang sudah dibubarkan.

Open Trip Pulau Peucang Relawan ini digagas oleh organ J-ARMY dan Royal Community (RC). Open Trip ini merupakan pengembangan dari rencana pertemuan relawan setiap 3 bulan.

“Awalnya sekedar ingin menambah value dari pertemuan rutin per 3 bulan. Ketimbang datang ketemu, cipika-cipiki, makan terus pulang, kami pengen ada nilai yang lain. Tercetuslah pertemuannya di tempat wisata. Terpilihlah Pulau Peucang,” ujar Agus Yadi.

Yadi mengaku kegiatan tersebut dilaksanakan tidak menggunakan anggaran APBD Provinsi Banten, lebih cenderung menggandeng sponsor.

“Beberapa kali kami berwisata ke sejumlah tempat termasuk pulau Peucang. Semuanya dari sponsor tidak memakai APBD,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Linda Rohyati Fatimah mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan Open Trip Pulau Peucang Relawan AnDim. Sebab, hal itu dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi wisata.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Sebab, kalau kita lakukan sendiri, belum tentu mampu, biayanya cukup besar. Tapi dengan adanya relawan Andim, kami bisa sinergi dan memberikan dukungan,” ungkapnya.

Bahkan, kata Linda. Pihaknya juga banyak menggandeng komunitas wisata lainnya, untuk meningkatkan promosi wisata. Sehingga, dengan kehadiran relawan AnDim yang menggagas kemajuan pariwisata di Banten, tentu disambut dengan antusias.

“Ini tentu sesuatu yang baik bagi kemajuan wisata di Banten. Kami akan dukung sesuai dengan kemampuan yang ada,” ungkapnya.

(*/red)

PT ABM BUMD Rusak! Transaksi Fiktif Minyak Goreng dan Proses Penetapan Tersangka Adalah Puncak Gunung Es Korupsi Terstruktur di Banten

By On Jumat, April 25, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Banten, kembali membuat malu rakyatnya sendiri. Kali ini, bukan karena kerugian usaha biasa, tapi karena terlibat dalam transaksi minyak goreng fiktif yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Skandal ini menjadi tamparan keras atas carut-marutnya tata kelola BUMD yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat.

Transaksi ini terjadi pada 17 Februari 2025 dengan menggunakan nomor Purchase Order ABM 1702202501035. PT ABM disebut membeli 300.000 kilogram (300 ton) minyak goreng CP10 dari PT Karyacipta Argomandiri Nusantara (KAN), yang diklaim diproduksi oleh PT Multi Nabati Asahan (MNA). Yang lebih mencurigakan, metode pembayaran yang digunakan adalah Cash Before Delivery (CBD), sistem yang semestinya hanya dipakai dalam kondisi transaksi terpercaya dan terverifikasi. Tapi kepercayaan ini justru dibalas dengan fiktif belaka!

LSM JAMBAKK telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan fakta mencengangkan. Tidak ada tangki penyimpanan minyak goreng CP10 di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagaimana diklaim dalam dokumen transaksi. Bahkan pihak PT MNA, sebagai produsen, tidak bisa menunjukkan bukti transaksi maupun distribusi barang kepada PT KAN atau PT ABM.

Tidak ditemukan dokumen pengiriman (delivery order), bukti serah terima barang, atau truk distribusi yang biasanya menyertai pengadaan sebesar itu. Indikasi ini memperkuat dugaan bahwa seluruh proses adalah rekayasa untuk mengalirkan dana secara ilegal. Dengan estimasi harga pasar Rp15.000 – 17.000/kg, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp4,5 – 5,1 miliar.

Transaksi ini ditandatangani oleh Plt. Direksi PT ABM berinisial YU, yang sampai saat ini belum memberikan klarifikasi resmi. Tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara, karena terbukti memperkaya diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Ini bukan kebodohan administratif. Ini kejahatan yang direncanakan. Tidak ada kajian kelayakan bisnis, tidak ada dasar investasi yang sah, dan tidak ada transparansi dari PT ABM sejak awal. Justru dari investigasi internal, ditemukan bahwa PT ABM pernah tersangkut kasus penyimpangan dana investasi tahun 2023 dan sejak 2022 tidak pernah diaudit independen.

Kasus ini mengingatkan kita pada skandal PT Riau Airlines, di mana direktur utamanya dijatuhi vonis 8 tahun penjara karena transaksi fiktif pengadaan avtur senilai Rp27 miliar. Kalau hukum berlaku adil, maka aktor-aktor dalam kasus PT ABM juga harus diseret ke meja hijau!

Gubernur Banten tak boleh terus berlindung dalam diam. Rakyat menuntut tindakan nyata. Ini bukan hanya kasus korupsi biasa, tapi simbol rusaknya moral birokrasi daerah. DPD Gerakan KAWAN Provinsi Banten mendesak audit forensik terhadap seluruh keuangan PT ABM, pembekuan operasional, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap semua direksi dan pihak ketiga yang terlibat.

Sebagai bentuk keseriusan dan progres positif, Feriyana, Ketua Umum LSM JAMBAKK yang merupakan pelapor kasus ini, telah memenuhi panggilan resmi Kejaksaan Tinggi Banten pada 25 April 2025 dan melengkapi seluruh keterangan serta dokumen pendukung. Hal ini menandakan bahwa proses hukum telah dimulai secara resmi, dan dengan penuh keyakinan publik, penetapan tersangka terhadap pejabat BUMD terkait tinggal menunggu waktu.

DPD Gerakan KAWAN Provinsi Banten siap mendukung langkah hukum ini sepenuhnya. Karena jika kita terus diam, maka kita mengizinkan korupsi merajalela dan menghancurkan masa depan anak cucu kita di Banten. TIKUS-TIKUS BERSERAGAM INI HARUS DIBURU, DIADILI, DAN DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA!

Oleh: Nurhasan – (Ketua DPD Gerakan KAWAN Provinsi Banten)

Soal Peristiwa Keracunan MBG di Cianjur, Ketua DPR: Perlu Dilakukan Evaluasi!

By On Kamis, April 24, 2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Soal peristiwa keracunan siswa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar), usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG, program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Perlu dilakukan evaluasi, mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis, 24 April 2025.

Namun demikian, Puan memaklumi adanya kekurangan dari pelaksanaan MBG. Apalagi, kata dia, program tersebut masih terbilang baru.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” ujarnya.

Puan juga meyakini Pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” ucapnya.

Ketua DPP PDI-P itu juga mengatakan, evaluasi penting agar program MBG benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Dia juga memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG agar tujuan mulia dari program itu dapat tercapai.

“Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan pelajar sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat (Jabar), diduga keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 21 April 2025.

Para pelajar tersebut dirawat di dua Rumah Sakit, yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur, dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala menyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare. 

“Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis di sekolah. Namun, berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya di sekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi, kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas,” ujar Frida. (*/red)

Dana BOS Kerap Disalahgunakan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Minta Semua Pihak Mengawasi

By On Kamis, April 24, 2025

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, selama ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah dan penggunaannya juga oleh sekolah.

Menurutnya, dana BOS kerap disalahgunakan, dan penyelewengan itu berasal dari sistem yang belum disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang memungkinkan semua pihak dapat melaksanakan dengan benar.

“Karena itu, kami berharap agar di masa depan, terutama pada tiga program yang 'populis', diselenggarakan di sekolah, yaitu dana BOS, kemudian BOS kinerja, dan PIP. Ini dapat diberikan tuntunan yang lebih operasional, lebih teknis, sehingga memudahkan sekolah dalam pelaksanaannya,” kata Mu'ti kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Dia juga menjamin ke depan, Kemendikdasmen akan menyampaikan, kepada publik terkait penerima dana-dana tersebut.

Dia berharap adanya dukungan pengawasan dari masyarakat, pihak orang tua maupun media massa agar penyelewengan ini tidak terjadi kembali.

“Kami mengharapkan adanya dukungan pengawasan oleh masyarakat, oleh orang tua, dan juga saya kira dukungan oleh media massa,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana menyampaikan, terdapat beberapa temuan yang menarik terkait dengan kondisi integritas pendidikan di Indonesia, salah satunya terkait dana BOS yang dipakai tidak sesuai aturan.

“Terkait dana BOS, masih terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya atau aturan-aturan yang terkait, di antaranya di 17 persen sekolah masih ditemukan pemerasan, potongan atau pungutan terkait dana BOS,” ujar Wawan. (*/red)

Andika Ucapkan Selamat ke Zakiyah - Najib: Mari Rajut Kembali Kebersamaan

By On Kamis, April 24, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pasca berakhirnya tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang, Calon Bupati Serang, Andika Hazrumy mengucapkan selamat kepada pasangan Ratu Rachmatuzakiyah - Najib Hamas.

Dia juga menyampaikan pesan kebersamaan untuk proses keberlanjutan dan pembangunan di Kabupaten Serang.

“Kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut Satu, Andika Hazrumy - Nanang Supriyatna mengucapkan selamat bekerja kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas. Semoga amanah dan mandat rakyat ini dapat dijalankan dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Serang dan kesejahteraan masyarakat,” kata Andika dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 April 2025.

Menurutnya, dengan selesainya Pleno Rekapitulasi Suara oleh KPUD Kabupaten Serang nanti, maka selesai sudah seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Serang.

“Hilangkan perbedaan dan perselisihan yang ada dalam dinamika Pilkada Kabupaten Serang. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang lebih baik,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada segenap partai politik pengusung, tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan pendukung pasangan Andika - Nanang.

“Dinamika Pilkada telah selesai. Mari rajut kembali kebersamaan. Niat kita sama, dan hanya dengan kebersamaan, akan tercipta Kabupaten Serang yang maju dan sejahtera,” ujarnya. (*/red)

Guru SD di Bireuen Dibekali Peningkatan Kompetensi Penggunaan TIK

By On Kamis, April 24, 2025

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Dr. Muslim, M.Sid saat membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi  Penggunaan TIK, di Aula Wisma Bireuen Jaya. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Puluhan Guru jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bireuen dibekali Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran dengan tema “Penerapan Coding dan AI”.

Pelatihan itu dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan (PTK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2025, dan dibuka langusung oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Dr. Muslim, M.Si di Aula Wisma Bireuen Jaya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Dr. Muslim, M.Si dalam arahannya menyebutkan, penerapan coding dan AI memiliki banyak manfaat dan bisa diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga industri.

Menurut Muslim, coding mengajarkan pemikiran logis dan sistematis, sementara AI memperkenalkan pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis teknologi. 

“Bimbingan dan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan para guru dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depan,” katanya. 

Puluhan Guru SD di Bireuen dibekali Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penggunaan TIK, di Aula Wisma Bireuen Jaya. 

Dengan pelatihan ini, sambung Muslim, diharapkan dapat memanfaatkan TIK secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang kompeten di era digital.

“Kepada seluruh peserta agar tekun mengikuti pelatihan ini, nantinya dapat mengimbaskan kembali di tingkat Gugus masing-masing,” harapnya. 

Diakui Muslim, dengan adanya pengimbasan di tingkat Gugus, otomatis Guru-guru lainnya juga mendapatkan ilmu yang sama. 

“Kita harus selalu sigap di era teknologi saat ini, kalau tidak kita akan terus terlindas oleh perkembangan zaman dan diharapkan pembelajaran dapat lebih efektif dan sesuai dengan perkembangannya,” ujarnya. 

“Apresiasi kepada Bidang Pembinaan Ketenagaan di Dinas Pendidkan Bireuen yang selalu sigap dengan isu-isu pendidikan saat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Widyaprada Bidang PTK Disdikbud Bireuen, Dr. Yusmadi, S.Pd, M.Pd melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan menindak lanjuti program Kemendikdasmen tentang pembelajaran coding di tingkat SD. 

Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kemampuan Guru terhadap pembelajaran yang mengajarkan keterampilan membuat program komputer, mulai dari yang dasar hingga tingkat lanjut, yang bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi dan perangkat lunak. 

Menurutnya, pembelajaran coding banyak manfaat untuk pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir logis, dan kreativitas.

“Selain itu, coding juga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja tim, dan persiapan untuk dunia kerja di era digital,” ujarnya. 

Begitupun terhadap siswa, lanjut dia, program ini dapat berpikir sistematis, menciptakan solusi kreatif, dan memahami konsep-konsep teknologi yang relevan dengan masa depan. 

“Pelatihan ini melibatkan 70 orang Guru SD sebagai peserta. Sementara narasumbernya, Indra Amsal, S.Pd dari Cabang Dinas Pendidikan Aceh, wilayah Kabupaten Bireuen, yang sudah bersertifakat keahlian coding dan Fadli, S.KOM dari UPTD SMPN 3 Juli,” ucap Yusmadi. (Joniful Bahri)

Bupati Maesyal Rasyid Lepas Kafilah Kabupaten Tangerang Ikuti MTQ ke-22 Provinsi Banten 2025

By On Rabu, April 23, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid melepas 64 peserta Kafilah MTQ Kabupaten Tangerang pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-22 tingkat Provinsi Banten Tahun 2025. Pelepasan tersebut bertempat di Yasmin Hotel Karawaci, Rabu, 23 April 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan para peserta sebagai Kafilah yang mewakili Kabupaten Tangerang di ajang MTQ ke-22 Tingkat Provinsi Banten.

Ia juga berpesan kepada para anggota Kafilah untuk berjuang, menampilkan yang terbaik.

“Kami ucapkan selamat berjuang. Semoga sukses selalu menyertai kita semua dalam mengukir prestasi terbaik. Mari bersama-sama kita jaga dan pertahankan prestasi, demi kemuliaan Al-Qur’an dan kejayaan Kabupaten Tangerang,” kata Bupati Maesyal.

Selain itu, Ia juga memberikan dorongan semangat kepada seluruh peserta Kafilah untuk memberikan penampilan yang maksimal, semangat, kompak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keikhlasan sehingga dapat meraih prestasi terbaik.

Bupati Maesyal menuturkan, kesempatan ini merupakan sebuah amanah besar yang mencerminkan kepercayaan sekaligus tantangan untuk menunjukkan komitmen kita dalam memuliakan Al-Qur’an.

“Sebagai tuan rumah, tentu kita ingin memberikan kesan terbaik, tidak hanya dalam hal penyelenggaraan yang sukses dan meriah, tetapi juga dalam prestasi yang membanggakan,” tuturnya.

Lanjut dia, pada gelaran MTQ ke-22 Provinsi Banten, nantinya juga akan dirangkaikan dengan peluncuran program Tilawah Gemilang. Program tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam membina dan mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual dan keislaman.

“Kita ingin melahirkan calon-calon qori dan qoriah terbaik dari kalangan pelajar SMP dan MTs, baik putra maupun putri, yang kelak mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional,” ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya Kementerian Agama dan LPTQ, atas sinergi yang luar biasa dalam menggagas program Tilawah Gemilang ini.

“Semoga kerja sama ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat luas bagi umat,” tuturnya.

Diketahui, tahun ini Kabupaten Tangerang kembali dipercaya sebagai tuan rumah dalam perhelatan MTQ ke-22 tingkat Provinsi Banten. Sebelumnya, Kabupaten Tangerang juga berhasil mempertahankan gelar Juara Umum pada MTQ Provinsi Banten.

“Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan gelar juara umum pada MTQ Provinsi Banten tahun ini,” pungkasnya. (Reno)

Peringatan HPSN di Bireuen, Sejumlah Sekolah Terima Penghargaan Adiwiyata

By On Rabu, April 23, 2025

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT saat membuka kegiatan HPSN dalam rangka Kampanye dan Sosialisasi Gaya Hidup Minim Sampah serta Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata, di Aula Setdakab Lama, Rabu, 23 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dalam rangka kampanye dan sosialisasi Gaya Hidup Minim Sampah serta penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata, di Aula Setdakab Lama, Rabu, 23 April 2025.

Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Bireuen Ir. H. Razuardi, MT M, dihadiri Kepala Dinas dari instansi terkait, para Camat, perwakilan Perguruan Tinggi Vertikal, perwakilan para Lembaga Perbankan dan Rumah Sakit Swasta, Lembaga Pendidikan Islam, Sekolah, Keuchiek, LSM dan Komunitas Pegiat Lingkungan. 

Kegiatan tersebut mengusung tema “Kolaborasi Untuk Indonesia Bersih” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Wakil Bupati Bireuen, Razuardi dalam arahannya mengimbau kepada perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (APN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk mendukung Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Menurut Razuardi, surat edaran tersebut dapat memberi contoh kepada keluarga dan  tetangga kita  untuk mengelola sampah dengan Prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle).

“Untuk hal ini pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Fadli, S.T, M.S.M saat menyerahkan penghargaan Adiwiyata kepada sejumlah sekolah pada acara HPSN, di Aula Setdakab Lama, Rabu, 23 April 2025. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Fadli, S.T, M.S.M menjelaskan, kegiatan hari ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2025 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

“Periode Bupati Bireuen sebelumnya telah menyusun kebijakan terkait pengelolaan sampah, yaitu melalui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” sebutnya. 

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 500.10/745 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum, Minuman Berbahan Plastik dan Sterofoam sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan Pemkab Bireuen dan masyarakat seperti halnya pelaksanaan kegiatan hari ini sangat ramah lingkungan.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Adiwiyata kepada Sekolah di Kabupaten Bireuen.

Untuk tingkat Sekolah Dasar, penghargaan itu diterima oleh SD Negeri 1 Peusangan, SD Negeri 13 Jangka, SD Negeri 3 Percontohan Peusangan, SD Swasta Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, SD Negeri 16 Juli, SD Negeri 21 Bireuen.

Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni SMP Negeri 2 Bireuen, SMP Negeri 1 Kuala, SMP Negeri 3 Juli, SMP Negeri 3 Bireuen, SMP 3  Negeri Makmur, SMP Negeri 1 Jeumpa.

Dilanjutkan agenda sosialisai tentang Adiwiyata dan Gaya Hidup Minim Sampah oleh M. Jamansyah, Sp, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 

Strategi Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah oleh Ir. Rama Herawati, MP, Ketua Bank Sampah Unsyiah dan Penanganan Sampah menurut Perspektif Syariat Islam oleh Dr. Nazaruddin, MA Rektor Universitas Islam Aceh. (Joniful Bahri)

Bahas Konsultasi RPJMD Tahun 2025-2029, Ini Harapan Bupati Bireuen

By On Rabu, April 23, 2025

Bupati Bireuen, H. Mukhlis  saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, di Ballroom Hotel Fajar Bireuen, Selasa, 22 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Agenda hari ini adalah menjaring saran dan masukan dari semua stakeholder agar perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Hal itu dikatakan Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, di Aula Hotel Fajar Bireuen, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Muhklis, forum ini juga merupakan media pembentukan komitmen seluruh stakeholder di Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029 yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen.

“Penyusunan RPJMD ini harus diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. Untuk, itu perlu keseriusan dari kita semua agar dokumen perencanaan ini dapat selesai tepat waktu,” sebutnya.

Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sesuai dengan visi RPJMD Kabupaten Bireuen, yaitu Bireuen Makmur, Cerdas, Damai dan Islami menitikberatkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah.

Lalu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan inovatif serta penguatan syariat Islam dan pelestarian adat dan budaya dengan mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional sesuai karakteristik Kabupaten Bireuen.

“Saat ini, dinamika pembangunan daerah yang terus berubah memaksa kita untuk lebih kreatif dalam melahirkan gagasan yang inovatif,” katanya. 


Di samping itu, permasalahan yang menjadi salah satu isu saat ini adalah berakhirnya pendanaan DOKA mulai tahun 2028, dan ini harus sama-sama dicermati dalam proses penyusunan perencanaan lima tahun ke depan.

Kepada SKPK teknis agar memaksimalkan pengusulan DOKA maupun sumber-sumber pendanaan lainnya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Aceh dan Kementerian/Lembaga terkait.

“Jadi, perlu peningkatan kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan, salah satunya melalui peningkatan PAD,” paparnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar, SSTP., M.Si menyebutkan, agenda ini merupakan penyusunan RPJMD Kabupaten Bireuen 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan komprehensif untuk perencanaan lima tahun.

Nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Dijelaskan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah sebelum perumusan rancangan RPJMD.

Kegiatan ini menyepakati beberapa hal menyangkut kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran Ranwat.

“Agenda utama adalah pemaparan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bireuen dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen dan undangan yang mewakili masing-masing unsur yang nanti akan ditunjuk,” ucap Bob Mizwar. (Joniful Bahri)

Geledah Rumah Hakim Tersangka Suap, Kejagung Temukan Koper Isi Uang Rp 5,5 Milyar di Bawah Kasur

By On Rabu, April 23, 2025

Penyidik Kejagung temukan uang Rp 5,5 miliar di rumah hakim Ali Muhtarom terkait kasus suap vonis lepas korupsi CPO. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan uang Rp5,5 miliar dari kediaman Hakim pemvonis lepas kasus CPO, Ali Muhtarom. Uang tersebut ditemukan di bawah kasur. 

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penemuan uang itu saat tim penyidik Kejagung menggeledah rumah Hakim Ali di daerah Jepara, Jawa Tengah pada 13 April 2025 lalu.

“Dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar, atau 36 blok yang dengan mata uang asing 100 USD,” kata Harli kepada wartawan, Rabu, 23 April 2025.

“Jadi kalau kita setarakan di kisaran Rp5,5 miliar ya,” imbuhnya. 

Terkait penemuan uang tersebut, kata Harli, ditemukan di kolong kasur rumah Hakim Ali yang digeledah.

“Jadi ketika saudara AM diperiksa di sini berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan dibuka diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur,” ujarnya.

Harli belum bisa memastikan asal-usul uang tersebut. Menurutnya, penyidik masih mendalami sumber uang yang dimaksud.

“Ya itu yang terus didalami," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, video penemuan uang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat petugas menggunakan pakaian bertuliskan satuan khusus pemberantasan korupsi mengambil sebuah karung dari kolong tempat tidur.

Setelah dibuka, karung tersebut berisi sebuah koper. Dari koper itu didapati uang yang terbungkus kantong plastik. (*/red)

MA Rombak Ratusan Hakim, Paling Banyak di Jakarta

By On Rabu, April 23, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Agung (MA) melakukan promosi dan mutasi terhadap para ratusan Hakim yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya Hakim, MA juga melakukan hal yang sama pada jabatan panitera.

“Untuk Hakim 199 dan untuk panitera sebanyak 68, dan akan diikuti dengan promosi mutasi berikutnya,” kata Ketua MA, Sunarto dalam keterangannya, Rabu, 23 April 2025. 

Promosi dan mutasi ratusan Hakim dan Panitera ini telah diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) MA pada Selasa, 22 April 2025 pukul 20.00 WIB. 

Sunarto mengatakan, mutasi promosi ini merupakan sebuah penyegaran.

Dia berharap dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para Hakim dan para aparatur pengadilan untuk berkinerja lebih baik lagi. 

“Semoga para warga Mahkamah Agung dan warga pengadilan selalu sehat dan marilah kita niatkan bekerja dengan tulus ikhlas, bekerja dengan keras dan bekerja dengan cerdas,” ujarnya. 

Berdasarkan data rekapitulasi hasil Rapim terkait promosi dan mutasi, sebanyak 60 Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta dimutasi ke sejumlah daerah. Tercatat, Hakim dari PN Jakarta Pusat sebanyak 11 orang yang dimutasi, PN Jakarta Barat ada 11 orang, PN Jakarta Selatan sebanyak 12 orang, PN Jakarta Timur ada 14 orang, dan PN Jakarta Utara sebanyak 12 orang. (*/red)

Kabupaten Serang Dinilai Berpotensi Terjadi PSU Pilkada Jilid II

By On Rabu, April 23, 2025

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kabupaten Serang, Banten, dinilai berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jilid II.

Potensi tersebut muncul setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan temuan politik uang dalam PSU yang digelar 19 April 2025 lalu.

Hal itu dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada wartawan di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2025.

“Artinya potensi PSU berikutnya (Jilid II) untuk Kabupaten Serang itu terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu telah mengungkapkan temuan politik uang dalam PSU Kabupaten Serang. Untuk itu, dia meyakini Bawaslu mengantongi bukti kuat adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam PSU tersebut.

Lucius mengatakan, PSU Jilid II bisa saja terjadi jika gugatan kembali dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bukti konkret pelanggaran yang masif.

“Begitu MK bisa menemukan pelanggaran terjadi secara masif, pada saat itu juga kami yakin MK akan memutuskan penyelenggaraan PSU (Jilid II) di daerah tersebut,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, politik uang di Kabupaten Serang terjadi H-1 dan hari pemungutan suara ulang berlangsung, yakni 18-19 April 2025.

“Permasalahan yang berdampak kepada penanganan pidana pemilihan adalah terdapat peristiwa politik uang yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Serang pada 18-19 April 2025,” ujar Bagja.

Menurut Bagja, pelanggaran politik uang tersebut kini dalam penanganan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang.

Diketahui, PSU yang dilaksanakan di Kabupaten Serang dilatarbelakangi oleh putusan MK yang menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang ikut terlibat memenangkan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, pada Pilkada Serang 2024.

Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa telah mengerahkan Kepala Desa untuk mendukung istrinya.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyatakan, posisi Kepala Desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa. Dengan Yandri menjabat sebagai Menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para Kepala Desa.

“Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para Kepala Desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelasnya.

Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu - Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu - Najib Hamas usai Rakercab digelar. (*/red)

Manuver Politik di Balik Kursi Kedua: Ketika Wakil Menggugat Garis Komando

By On Rabu, April 23, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - “Urang Pandeglang mah ulah kabablasan lamun keur meunang posisi, kudu bisa mikacermin jeung nyaho diri.”

(Urang Pandeglang jangan sampai kebablasan ketika mendapat posisi, harus bisa bercermin dan tahu diri.)

Petuah lokal ini agaknya mulai ditinggalkan, terutama oleh mereka yang tengah menikmati kekuasaan. Di Banten, kursi kedua—yang seharusnya menjadi simbol loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinan utama—kini justru menjadi panggung manuver politik yang mengusik tatanan birokrasi. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, yang berasal dari tanah Pandeglang, tampil seolah pemimpin utama dan menggugat garis komando yang seharusnya tegak lurus.

Alih-alih memperkuat posisi gubernur, Dimyati tampak sibuk membangun panggungnya sendiri. Dalam berbagai forum, baik resmi maupun informal, ia mengambil alih narasi, tampil percaya diri seolah-olah pemegang kendali penuh atas pemerintahan. Ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, melainkan sinyal kuat bahwa Dimyati tengah merancang strategi menuju Pilgub 2029—dengan gaya kepemimpinan yang cenderung menyerobot kewenangan.

Gaya “overlapping” ini menimbulkan keresahan internal. Ketika wakil mulai bertindak seperti gubernur, maka birokrasi kehilangan arah. Garis perintah menjadi bias, kebijakan tumpang tindih, dan pelayanan publik berpotensi terganggu. Pegawai negeri dibuat bingung: harus taat pada siapa?

Situasinya diperparah dengan isu masuknya gerbong ASN dari Kabupaten Pandeglang—basis politik Dimyati—ke lingkup strategis Pemprov. Ini bukan mutasi biasa, tapi lebih menyerupai infiltrasi. Seolah-olah ada upaya membentuk klan kekuasaan di tubuh birokrasi, yang pada akhirnya mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalisme aparatur.

Jika ini dibiarkan, maka birokrasi tidak lagi netral. ASN akan terseret dalam orbit loyalitas politik, bukan profesionalisme kerja. Ini sangat membahayakan kredibilitas pemerintahan, terlebih di masa ketika publik menuntut transparansi dan integritas.

Dimyati mungkin merasa sedang memainkan langkah catur politik yang cerdas. Namun rakyat Banten tak mudah dikelabui. Mereka tahu, ini bukan soal visi pembangunan, melainkan soal ambisi kekuasaan. Politik kursi kedua yang menggugat kursi utama hanya akan merusak harmoni dan efektivitas pemerintahan.

Secara akademik, fenomena ini adalah bentuk political overreach, ketika seorang pejabat melampaui batas konstitusional demi kepentingan elektoral pribadi. Ini bukan hanya keliru secara etik, tapi juga memperlihatkan kegagalan dalam memahami peran sebagai wakil.

Banten tak butuh perebutan kuasa di internal kepemimpinan. Banten butuh kerja nyata dan sinergi. Jika kursi kedua justru sibuk menjegal dan mencari sorotan, maka yang menjadi korban adalah rakyat.

Sudah waktunya elite politik Banten angkat bicara. Jangan tunggu stabilitas pemerintahan benar-benar runtuh akibat ambisi pribadi yang disamarkan dalam slogan. Jangan biarkan petuah kearifan lokal Pandeglang hanya jadi hiasan, tanpa makna di dunia nyata.

Oleh: Akhmad Hakiki Hakim, SHI

(Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik)

Polres Bireuen Amankan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Makmur

By On Rabu, April 23, 2025

IB, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah diamankan di Polres Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen bersama personel Polsek Makmur berhasil mengamankan seorang pria berinisial IB (43), Leubu Kuta Barat, Kecamatan Makmur, Kabupaten setempat. 

IB diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan diamankan Senin, 21 April 2025, sekitar pukul 12.05 WIB. 

Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K, M.Med.Kom, melalui Kapolsek Makmur, AKP M. Nasir, Selasa, 22 April 2025 menyebutkan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat, kalau tersangka IB sedang berada di kediamannya.

Kanit Reskrim dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen langsung melakukan proses penangkapan terhadap pelaku.

“Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pengepungan terhadap rumah pelaku. Namun, saat hendak diamankan, tersangka berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran,” katanya.

Berkat kesigapan personel gabungan, tersangka akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, turut diamankan barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.

Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Makmur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancamannya di atas lima tahun penjara.

Saat ini, pihak Kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain.

Terkait kasus ini, pihaknya ikut memintai keterangan sejumlah saksi dan proses pemberkasan tengah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus aktif memberikan informasi terkait gangguan Kamtibmas demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Bireuen,” harapnya. (Joniful Bahri)

Kepala Desa se-Kecamatan Panggarangan Laksanakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TA 2024

By On Rabu, April 23, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Sebelas Kepala Desa se-Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, melaksanakan presentasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Kecamatan Panggarangan.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Panggarangan Ahmad Faidllulah, S.IP., MM., Ekbang Kecamatan yang juga menjabat sebagai Plt Sekmat Panggarangan Bariah Jang, Kapolsek Panggarangan Iptu Acep Komarudin, Pgs Danramil 0314/Pgr Serma Eman Guratman, para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Panggarangan, serta perwakilan dari BKD dan BPD.

Dalam sambutannya, Camat Ahmad Faidllulah menyampaikan ucapan minal aidzin wal faidzin kepada seluruh hadirin, serta rasa syukurnya karena kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam rangka penyampaian LPPDes Tahun 2024 se-Kecamatan Panggarangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa LPPDes merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa dan Pemerintah Desa atas capaian kinerja tahun berjalan, yang nantinya akan dilaporkan secara administratif pada tahun berikutnya.

Laporan ini juga turut disaksikan langsung oleh para anggota BPD guna memastikan transparansi serta kelancaran proses pelaporan.

“Saya berharap, ke depannya para Kepala Desa dan perangkatnya dapat terus meningkatkan kinerja di desa masing-masing,” ungkap Ahmad Faidllulah.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh desa yang telah bekerja dengan baik dan responsif dalam menangani berbagai keluhan masyarakat.

(Cup/Uday)

Gubernur Andra Soni Terima Kunjungan SSDN Lemhannas RI

By On Selasa, April 22, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni menerima kunjungan 27 peserta Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Tahun 2025, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI), di Pendopo Gubernur Banten, Selasa, 22 April 2025

“Merupakan kebanggaan Provinsi Banten menerima kunjungan dari para calon pemimpin nasional yang saat ini sedang mengikuti proses pendidikan dan pemantapan kepemimpinan,” ujarnya.

Menurut Andra Soni, kepemimpinan di masa depan menghadapi tantangan yang kompleks dalam skala lokal, regional, maupun global. Proses pendidikan dan pembentukan calon-calon pemimpin bangsa sangat penting. 

“Kami menyambut baik kegiatan Studi Strategi Dalam Negeri sebagai media untuk saling bertukar gagasan, memperluas wawasan strategis, serta memperkuat sinergi antara pusat dengan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucapnya.

“Kami terbuka terhadap masukan, diskusi, dan pemikiran strategis dari para peserta P4N demi mendorong kemajuan daerah dan kontribusi terhadap pembangunan nasional,” imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Tb Ace Hasan Syadzily dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Rombongan Irjen Pol Kamarudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Banten beserta jajaran dan Forkopimda yang telah memberikan kesempatan dan bersedia menerima kunjungan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N).

Menurutnya, program P4N sebelumnya dikenal dengan PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan). Diberi tugas untuk mencetak kader kader pemimpin nasional yang dilaksanakan selama enam bulan. Peserta diperkenalkan dan mempelajari geopolitik lokal, regional, maupun global.

Kunjungan SSDN P4N LXVIII Tahun 2025 Lemhannas RI itu dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 22-24 April 2025.

Empat daerah yang menjadi lokasi tujuan kunjungan adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (*/red)

Soal Etik Direktur JakTV yang Dijerat Kejagung, Ini Penjelasan Dewan Pers

By On Selasa, April 22, 2025

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat Konferensi Pers di Kejagung. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Soal penetapan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut, pihaknya bakal mendalami konten pemberitaan yang disinggung Kejagung terkait kasus ini.

“Terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999,” kata Ninik saat Konferensi Pers di Kejagung, Selasa, 22 April 2025.

Menurt Ninik, Kode Etik Jurnalistik mengatur soal perilaku pekerja pers. Termasuk, jika ditemukan adannya indikasi penyalahgunaan profesi oleh jurnalis.

“Jurnalis kalau ada indikasi tindakan-tindakan yang berupa suap atau penyalahgunaan profesinya, ada pengaturan di dalam kode etik dan itu masuk ranah wilayah etik di Pasal 6 dan Pasal 8,” ujarnya.

Dewan Pers, kata Ninik, akan menilai dua hal dalam perkara itu. Pertama, mengenai pemberitaannya dan kedua tentang perilaku jurnalisnya.

“Apakah ada pelanggaran terhadap Kode Etik Pasal 3, Misalnya cover both site atau tidak ada proses uji akurasi dan lain-lain. Kedua adalah menilai perilaku dari wartawan. Apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan profesionalisme kerjanya,” ujarnya.

Ninik juga mengatakan, perusahaan pers harus profesional dan bekerja secara demokratis serta tidak malah mencampuradukkan opini dengan fakta. Jurnalis, kata dia, harus menggunakan standar moral tinggi dan menghindari praktik suap.

“Dewan Pers punya kewajiban untuk menjaga dan menilai, punya hak untuk menilai,” pungkasnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sebab, tersangka TB, merupakan bagian dalam organisasi itu.

“Nanti kami akan cek ulang apakah pemenuhan syarat itu kami juga akan mengundang IJTI yan menjelaskan kepada kami permasalahan keanggotaan,” ujarnya.

Ninik menyebut, Dewan Pers akan menghormati proses penegakan hukum di Kejagung.

Dia mengaku telah bersepakat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka baru di kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor miyak goreng.

Kejagung menyebut, para tersangka berupaya membuat narasi negatif untuk mengganggu konsentrasi penyidik.

Para tersangka adalah Advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Tian Bahtiar (TB) Direktur Pemberitaan Jak TV.

Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara.

“Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Selasa, 22 April 2025.

Abdul mengatakan, JS dan MS diduga memberikan Rp 400 juta lebih kepada JB. Uang itu diduga ditujukan agar JB memberikan pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan.

Menurut Abdul, JS juga membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya. JS juga diduga membuat narasi penghitungan kerugian negara yang diungkap Kejagung tidak benar. (*/red)