-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gubernur Andra Soni Sebut 55 Persen Koperasi Merah Putih di Banten Sudah Miliki Lahan

By On Rabu, Februari 25, 2026

Sekda Banten, Deden Apriandhi saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Ranjeng dengan Program Keluarga Harapan dan Sembako Menuju Kemandirian Ekonomi, di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa, 24 Februari 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Sebanyak 55 persen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Banten sudah memiliki lahan untuk bangunan. 

Dari 1.551 unit koperasi yang rencananya beroperasi, 647 unit yang sudah berjalan dan melayani masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi dalam kegiatan Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Ranjeng dengan Program Keluarga Harapan dan Sembako Menuju Kemandirian Ekonomi, di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa, 24 Februari 2026. 

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 

"Capaian ini menunjukkan komitmen dan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Banten," kata Andra Soni. 

Koperasi Merah Putih Desa Ranjeng sendiri merupakan Koperasi percontohan nasional. 

Koperasi ini memiliki manajemen dan unit bisnis yang lengkap. Bahkan, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. 

"Kami optimistis, KDMP akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko mengatakan, pemerintah memiliki komitmen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. 

Program tersebut antara lain melalui Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah subsidi, program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan program Kampung Nelayan. 

Melalui program tersebut, ia yakin kemiskinan di Indonesia dapat dientaskan dengan cepat. 

"Program-program kerakyatan tersebut dijalankan secara sistematis, terstruktur, masif, dan berskala besar," kata Budiman. 

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan, negara hadir untuk melindungi masyarakat miskin. Pola pembangunan ekonomi masyarakat dibuat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. 

"Harus ada keberpihakan kepada masyarakat bawah," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia berharap, Koperasi Merah Putih menjadi roda penggerak perekonomian Indonesia. Koperasi ini bisa berkembang menjadi ritel modern. 

"Bahkan, bisa menjadi pesaing dan mengalahkan ritel modern," ujarnya. 

Selain itu, koperasi juga memiliki berbagai keunggulan. Masyarakat yang tinggal di sekitar koperasi bukan hanya menjadi konsumen, tetapi sekaligus pemilik. 

"Uang yang beredar dari anggota akan kembali dinikmati anggota," ujarnya. (*/red)

Bupati Tangerang Minta Semua Pihak Dukung Posyandu, Perluas Cakupan Layanan yang Berkualitas

By On Rabu, Februari 25, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Rapat Penyusunan Program bersama Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Tangerang Tahun 2026, di Ibis Hotel Kelapa Dua, Rabu, 25 Februari 2026. 

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid meminta semua pihak terus menguatkan dukungan dan bantuan terhadap keberadaan Posyandu agar mampu memberikan banyak layanan yang berkualitas bagi masyarakat. 

“Kita ingin Posyandu tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas dalam pelayanan. Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang,” tegas Bupati Maesyal Rasyid. 

Ia menegaskan, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Menurutnya, regulasi tersebut memperluas cakupan layanan Posyandu yang sebelumnya lebih berfokus pada kesehatan ibu dan anak, menjadi pelayanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi lintas sektor yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga perumahan rakyat. 

“Keberadaan Posyandu sangat strategis karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, pencegahan stunting, hingga pelayanan dasar lainnya. Dengan Permendagri 13 Tahun 2024 ini, Posyandu harus semakin kuat dan terintegrasi,” ujarnya. 

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tangerang, Risma Maesyal Rasyid mengatakan, transformasi penguatan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam mendukung pelayanan dasar secara terpadu dan berkelanjutan sangat diperlukan dan mendesak. 

"Perubahan ini tentu bukan hal yang sederhana. Transformasi Posyandu membutuhkan komitmen dan kerja bersama yang kuat. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan di semua tingkatan dan sinkronisasi program lintas perangkat daerah," tandasnya. 

Dia berharap, kegiatan penyusunan program bersama tersebut bisa menghasilkan keputusan bersama yang konkret yang memastikan Posyandu bisa mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) nantinya. 

"Forum ini diharapkan bisa menghasilkan komitmen bersama dan memastikan bahwa Program Posyandu selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal serta berkontribusi nyata terhadap penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmidzi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja, indikator capaian, serta langkah-langkah strategis pelaksanaan program Posyandu tahun 2026. 

Saat ini, kata dia, jumlah Posyandu di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 2.386 unit, dengan jumlah kader sebanyak 1.625 orang. 

Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dan harus diatasi bersama agar persentase Posyandu aktif terus meningkat. 

“Beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya keterbatasan kader aktif yang telah mendapatkan pelatihan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta perlunya penguatan dukungan di tingkat desa dan kecamatan,” jelasnya. (Reno)

Tingkatkan Kendali Banjir Sungai Cirarab, Gubernur Andra Soni Pastikan Pintu Air Otomatis Bendung Sarakan Berfungsi

By On Rabu, Februari 25, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni melakukan peninjauan langsung terhadap operasional pintu air otomatis di Bendung Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 24 Februari 2026. 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten pada tahun 2025 tersebut berfungsi efektif dalam menekan risiko luapan Sungai Cirarab. 

​Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni berkesempatan menguji langsung sistem pintu air hidrolik yang kini telah menggantikan sistem manual. 

​"Bendung Sarakan memiliki tujuh pintu air yang sebelumnya dalam kondisi rusak. Alhamdulillah, saat ini sudah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggunakan teknologi pintu air hidrolik melalui anggaran tahun lalu sekitar Rp 5 miliar," ujar Andra Soni. 

​Andra menjelaskan, normalisasi fungsi pintu air ini sangat krusial dalam mengatur debit air secara presisi. Hal ini diharapkan mampu mencegah terjadinya banjir di wilayah permukiman sekitar saat intensitas hujan tinggi. 

​"Pintu air ini sangat membantu. Tadi kita lihat saat dibuka, dalam beberapa menit saja debit air mulai berkurang. Ini adalah langkah konkret kita dalam penanganan banjir," jelasnya.

​Kolaborasi Lintas Sektor

Gubernur menekankan, perbaikan pintu air merupakan salah satu bagian dari skema besar penanganan banjir. Saat ini, Pemprov Banten bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2), Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang serta Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan normalisasi Sungai Cirarab secara menyeluruh. 

​"Tugas selanjutnya adalah melakukan normalisasi di bagian hulu dan hilir karena tingkat sedimentasinya sangat tinggi. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi beberapa waktu lalu agar warga benar-benar terbebas dari ancaman banjir," tegas Andra. 

​Inovasi dan Pengawasan

Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan menjelaskan, pembangunan tujuh pintu air otomatis ini merupakan prioritas setelah evaluasi kejadian banjir pada akhir tahun 2024. 

Saat itu, kata dia, rusaknya konstruksi pintu air memaksa masyarakat menggunakan kayu besar secara manual untuk membendung air demi keperluan irigasi sawah. Namun, metode manual tersebut justru menghambat aliran air saat musim penghujan tiba. 

​"Pada akhir 2024, penghalang kayu tersebut tidak dicabut saat hujan deras, sehingga air meluap ke permukiman. Oleh karena itu, pada tahun 2025 kami memprioritaskan pembangunan pintu otomatis dan menempatkan juru situ khusus untuk menjaga serta mengoperasikan alat ini selama 24 jam," pungkas Arlan. 

​Melalui modernisasi infrastruktur ini, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan iklim dan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat. (*/red)

Kajian Ramadhan 1447 H, Diskominfo Kabupaten Serang Gelar NGOPI

By On Rabu, Februari 25, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang menggelar Kajian Ramadhan 1447 Hijriyah Ngobrol Perkawis Islam (NGOPI) bersama Ustadz Dedi Suhandi, di Kantor Diskominfo, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kecamatan Ciruas, Selasa, 24 Februari 2026. 

Kajian Ramadhan Ngopi agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendapatkan nafkah batin atau nutrisi batin berupa siraman rohani, bukan hanya mencari nafkah untuk keluarga. 

Tampak para pegawai khusyuk mendengar tausiyah Ustadz Dedi Suhandi yang aktif juga di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang. 

Tanya jawab seputar hukum ibadah di Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriyah pun dapat mudah dipahami. 

"Kominfo melauncing kegiatan resmi di bulan ramadhan yang akan dirutinkan dan terbuka juga untuk ASN di lingkungan Pemkab Serang, kita bikin acara namanya NGOPI (Ngobrol Perkawis Islam)," kata Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman. 

Dijelaskan Surtaman, Kajian Ramadhan NGOPI yang dibahas adalah tematik terkait Hukum Fiqih Islam, masalah Ibadah muamalah dan habluminallah habluminannas. 

Diharapkan, dengan kegiatan seperti ini para ASN selain mencari nafkah untuk keluarganya juga mendapatkan nafkah batin atau nutrisi batin berupa siraman rohani. 

"Ruqiahnya dapat masukan sehingga menjadi insan kamil, yang Insya Allah dalam pekerjaan juga selalu mendapat lindungan dari Allah Swt," ujarnya. 

Surtaman memastikan, dengan digelarnya kajian ramadhan di Kantor Diskominfo tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat sebagai kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. 

"Makanya diperuntukan para ASN di lingkungan Pemkab yang luang tidak ada pelayanan, silahkan datang ke sini untuk NGOPI bareng Kominfo, apabila ada Call pelayanan bisa langsung balik lagi ke OPD-nya," ujarnya. 

Lebih lanjut Surtaman memastikan, untuk Kajian Ramadhan NGOPI akan dilaksanakan setiap pekan, yakni hari Selasa pukul 08.00 WIB. 

"Nanti setelah Ramadhan kita akan rutinkan sebulan sekali NGOPI-nya," tuturnya.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Serang, Febrian Ripera menambahkan, kegiatan kajian Ramadhan Ngopi merupakan program insiatif Kepala Diskominfo. 

Menurutnya, para pegawai tampak antusias, terlebih banyak pertanyaan tentang hukum fiqih yang menjadikan suasana menjadi semarak. 

"Jadi bener-benar, memang temen-temen di diskominfo butuh siraman rohani, meski pertanyaan bersifat pribadi tetap disampaikan untuk mengetahui terkait hukumnya," ujarnya. 

Terlebih, kata Febrian, jawaban dari berbagai pertanyaan yang disampaikan Ustadz Dedi Suhandi sangat mudah dipahami yang pastinya bakal diterapkan atau dijalankan selama menjalani ibadah puasa ramadhan. 

"Jawaban yang bener-benar sesuai dengan kaidah Islam termasuk dalil-dalinya. Jadi, Alhamdulillah, bener-bener semarak dengan digelarnya kajian Ramadhan Ngopi ini," ucapnya. (*/red)

KPK Telusuri Safe House Lain, Tempat Rahasia untuk Timbun Hasil Korupsi Kasus Impor Bea Cukai

By On Rabu, Februari 25, 2026

Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keberadaan safe house dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya sudah menemukan dua safe house dalam OTT. 

Kemudian usai OTT, penyidik kembali menemukan satu tempat dengan menyita uang Rp 5 miliar di dalam lima koper. 

Dia memastikan akan menelusuri adanya safe house lainnya yang diduga menjadi tempat para pejabat Bea Cukai menyembunyikan uang hasil korupsi kasus importasi. 

"Berarti ada indikasi bahwa mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Kami akan melakukan pendalaman, untuk bisa menelusuri apakah masih ada safe house yang lain,” ujar Setyo di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026. 

Menurutnya, nama safe house dalam kasus ini adalah penyebutan yang digunakan para tersangka. 

Dia mengatakan, safe house tersebut bisa berupa rumah dan apartemen. 

"Ya masalah penyebutan safe house itu kan dari istilah mereka saja. Ya safe house bisa saja rumah, bisa saja apartemen, bisa saja ditempatkan di tempat tertentu yang tidak bergerak ataupun yang bergerak,” ujarnya. 

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, modus penyewaan safe house untuk menyimpan uang hasil suap dalam perkara ini masif dilakukan. 

"Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang ini masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat. 

Budi mengatakan, pihaknya menduga safe house tersebut menjadi tempat operasional pejabat Ditjen Bea dan Cukai yang mengakali proses importasi. 

Dia mengatakan, penyidik masih mendalami fungsi-fungsi dari safe house tersebut. 

"Yang diduga juga safe house ini tentunya untuk kegiatan operasional dari para terdakwa dimaksud. Ini masih didalami, ya,” ujarnya. 

Menanggapi temuan KPK, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, penggunaan safe house untuk menyimpan uang dan emas hasil korupsi. 

Purbaya memperingatkan seluruh jajarannya agar tidak tergiur suap serta menjalankan tugas dengan dedikasi dan integritas. 

"Masih ada yang terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain, artinya kita masih belum bersih,” ujar Purbaya saat pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu, Jumat, 06 Februari 2026. 

Purbaya menilai, praktik korupsi tersebut menjadi sinyal masih ada pegawai yang belum bekerja secara lurus dan profesional. 

Dia menegaskan, kondisi ini harus menjadi momentum memperbaiki citra institusi pajak dan bea cukai. Tanpa langkah serius, kasus serupa berisiko terus berulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola penerimaan negara. 

Enam Tersangka Kasus Importasi

Dalam kasus itu, KPK menetapkan enam tersangka, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (P2 DJBC) periode 2024-2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. 

Selanjutnya ada Pemilik PT Blueray John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, John Field ingin barang-barang KW atau palsu yang diimpor perusahaannya PT Blueray tidak diperiksa saat masuk ke Indonesia. 

"PT BR ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai," ujar Asep saat Konferensi Pers, Kamis, 05 Februari 2026. 

Asep mengatakan, pemufakatan jahat antara PT Blueray dengan sejumlah pihak di Ditjen Bea dan Cukai berawal terjadi pada Oktober 2025. 

Dari pihak Ditjen Bea dan Cukai ada Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC dan Orlando Hamonangan selaku Kasi Intel DJBC. 

Sedangkan dari PT Blueray saat itu ada John Field selaku pemilik PT Blueray, Andri dari tim dokumen importasi PT Blueray, serta Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blueray. 

"Terjadi pemufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia," kata Asep.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean.

Dari OTT ini, KPK menyita sejumlah uang, logam mulia, hingga jam tangan dengan nilai keseluruhan Rp 40,5 miliar. 

Barang bukti tersebut disita dari kediaman Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, pihak dari PT Blueray, dan safe house. 

Rinciannya, uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp 1,89 miliar; Dolar Amerika Serikat sejumlah USD 182.900; Dolar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta; Yen Jepang sejumlah JPY 550.000; Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp 7,4 miliar; Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp 8,3 miliar; dan 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. 

Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Anak Buron Riza Chalid di Kasus Minyak Mentah

By On Rabu, Februari 25, 2026

Anak Buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menjerat anak pengusaha minyak Riza Chalid, yakni Muhamad Kerry Adrianto Riza, Senin, 23 Februari 2026. 

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim menolak nota pembelaan (Pleidoi) yang diajukan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya. 

“(Memohon Majelis Hakim) menolak nota pembelaan atau pleidoi terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa. Menerima seluruh tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum,” kata Jaksa Triyana Setia Putra saat membacakan replik di persidangan. 

Jaksa meminta Majelis Hakim tetap berpegang pada surat tuntutan dan menjatuhkan pidana 18 tahun penjara terhadap Kerry. 

Jaksa menilai, Pleidoi terdakwa mencampuradukkan informasi di luar persidangan dengan substansi surat dakwaan. 

Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk menguraikan dugaan persekongkolan dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) serta kerja sama sewa terminal bahan bakar minyak PT Orbit Terminal Merak (PT OTM). 

"Dalam surat dakwaan telah secara cermat, jelas, dan lengkap diuraikan perbuatan terdakwa dalam persekongkolan pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT JMN maupun persekongkolan dalam kerja sama sewa terminal bahan bakar minyak PT OTM yang dilakukan bersama-sama Dimas, Gading, dan Riza Chalid,” ujar Jaksa. 

Jaksa juga menegaskan, konstruksi perbuatan terdakwa dalam dakwaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta subholding kontrak kerja sama. 

“Perbuatan terdakwa telah kami konstruksikan dalam surat dakwaan sebagai bagian dari penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina dan subholding kontrak kerja sama, sehingga dalil keberatan tersebut patut dikesampingkan dan ditolak,” tutur Jaksa. 

Jaksa juga menyebut, dalil pembelaan Kerry yang menyatakan tidak ada perintah, intervensi, aliran dana, maupun niat jahat merupakan penilaian subjektif terdakwa dalam upaya membela diri. 

“Pernyataan terdakwa merupakan penilaian subjektif dari seorang terdakwa yang dilakukan dalam upaya membela diri, sehingga wajar jika terdakwa menyangkal semua bukti yang sah yang telah dihadirkan di persidangan,” pungkasnya. 

Jaksa menegaskan, dalam surat tuntutan telah diuraikan dan dibuktikan adanya niat jahat serta keterlibatan terdakwa dalam persekongkolan pengadaan sewa kapal maupun kerja sama sewa terminal BBM. 

“Meskipun faktanya penuntut umum dalam surat tuntutan telah menguraikan dan membuktikan adanya niat jahat serta perbuatan terdakwa dalam persekongkolan tersebut,” ujarnya. (*/red)

Dasco Minta Impor Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih Ditunda

By On Rabu, Februari 25, 2026

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan. 

Dasco meminta pemerintah menunda dulu rencana tersebut. 

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026. 

Dasco berharap, Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. 

Dasco menyatakan sudah meminta pemerintah menunda rencana impor itu. 

"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," jelas Dasco. 

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut ratusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Joao menyampaikan, keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India lantaran produksi di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut.

"Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair," ujar Joa, Jumat, 20 Februari 2026. (*/red)

Indahnya Berbagi, Ratusan Takjil Dibagikan Tim Pemenangan Dewan PKB di Pintu Gerbang Perum Taman Kirana Surya Solear

By On Rabu, Februari 25, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Tim Pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Pintu Gerbang Perum Taman Kirana Surya, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore, 24 Februari 2026. 

Ratusan takjil, dan nasi paketan dibagikan kepada warga yang melintas. 

Kegiatan sosial di bulan ramadhan ini  merupakan agenda rutin H. Mohamad Rano Al Fath SH, MH, Wakil Komisi III DPR RI Fraksi PKB dan Ustur Ubadi, S.Pd.i, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang bersama seluruh Tim Pemenangan dari Kecamatan Solear. 

"Untuk meringankan beban yang berpuasa," ujar Asep di sela berbagi takjil bersama tim lainnya. 

Moment berbagi untuk berbuka puasa ini diharapkan dapat membantu sesama yang tengah menjalankan ibadah puasa khususnya bagi warga di Kecamatan Solear. 

Ia  juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling berbagi kepada sesama.

"Mudah-mudahan bisa membantu dan meringankan orang yang berpuasa. Ayo kita berbagi di bulan suci ini, di bulan penuh maghfiroh ini, penuh pengampunan dan semoga menjadi barokah buat kita semua," ujarnya. 

Bowo, salah satu Tim Pemenangan Dewan Ustur Ubadi dari Partai PKB mengatakan, giat berbagi bersama Tim Pemenangan ini menjadi giat rutin PKB Dapil 1 Kabupaten Tangerang setiap bulan puasa. 

"Alhamdulilah giat berbagi takjil pada sore ini berjalan lancar dan kondusif sehingga kita dari Tim Pemenangan Dewan PKB Kecamatan Solear bisa berbagi kepada sesama jelang berbuka puasa," ujarnya. 

Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah tim pemenangan, di antaranya Bowo, Agung, Asep, Balok Peci dan tim lainnya. (Reno) 

Respon Cepat HRD, Menteri PU Doddy Hanggodo Kembali Tinjau Kerusakan Infrastruktur di Bireuen

By On Selasa, Februari 24, 2026

Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Menteri PU Doddy Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Selasa, 24 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Doddy Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Selasa, 24 Februari 2026. 

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus antara Menteri PU dengan anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta, pada Jumat, 20 Februari 2026 kemarin. 

Pertemuan yang berlangsung hangat di bulan suci Ramadan itu dimanfaatkan HRD untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak terkait dampak banjir dan longsor, termasuk apresiasinya terhadap kerja cepat Menteri PU beserta jajaran kementerian. 

Menurut HRD, respons cepat pemerintah pusat merupakan bukti kehadiran negara di tengah situasi darurat yang dihadapi masyarakat Aceh. 

Normalisasi Sungai hingga Perbaikan Jembatan Mendesak

HRD menjelaskan, salah satu permintaan mendesak masyarakat adalah percepatan normalisasi sungai sebagai upaya mengurangi risiko banjir berulang di Aceh. 

Ia menilai, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit turut memperparah banjir di sejumlah wilayah. 

Selain itu, persoalan abrasi pantai, pendangkalan muara, serta kerusakan jalan dan jembatan juga mendapat sorotan serius. 

Sejumlah jembatan seperti Jembatan Pante Lhong di Kecamatan Peusangan, Jembatan Ulee Jalan di Peusangan Selatan, dan Jembatan Alue Limeng Kecamatan Jeumpa hingga kini belum tertangani, sehingga warga masih bergantung pada rakit untuk menyeberang. 

Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Menteri PU Doddy Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Selasa, 24 Februari 2026. 

Hunian Layak bagi Warga Terdampak Jadi Prioritas

HRD juga menekankan pentingnya penyediaan hunian sementara (Huntara) yang layak bagi warga terdampak banjir dan longsor. 

Ia menegaskan, hunian bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan kemanusiaan dan martabat sosial. 

HRD mengutip pernyataan Ketua Satgas Galapana, Sufmi Dasco Ahmad, yang menargetkan tidak ada lagi warga tinggal di tenda darurat sebelum lebaran. 

Ia menekankan, negara harus memastikan para penyintas tidak berlarut-larut hidup dalam kondisi darurat. 

Tinjau Bendung, Jalan, dan Tanggul Sungai

Dalam kunjungannya, Menteri PU meninjau langsung sejumlah lokasi infrastruktur rusak, termasuk Bendungan DI Pante Lhong di Desa Beunyot, Jembatan Pante Lhong di Peusangan, serta tanggul sungai di Desa Babah Suwak dan Cot Mee Kecamatan Kuta Blang yang putus diterjang banjir. 

Menteri PU menegaskan, pemerintah pusat akan mempercepat seluruh langkah strategis, mulai dari pembangunan kembali jembatan dengan konstruksi permanen, normalisasi sungai, perbaikan akses jalan, hingga pemulihan bendung irigasi untuk mengembalikan aliran air ke ribuan hektare sawah terdampak. 

“Kami menargetkan pemulihan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tidak terhambat lebih lama,” ujarnya. 

Apresiasi dari Pemkab Bireuen

Bupati Bireuen turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respon cepat Menteri PU terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit pasca bencana. 

Ia berharap, percepatan rehabilitasi dapat segera mengembalikan stabilitas kehidupan warga di seluruh wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

Menteri PU Tinjau Kerusakan Infrastruktur Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen

By On Selasa, Februari 24, 2026

Menteri PU, Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen pada 24 Februari 2026, untuk meninjau secara langsung kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen pada 24 Februari 2026,untuk meninjau secara langsung kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. 

Dalam kunjungan itu, Menteri PU komit percepat pembangunan infrastruktur d Kabupateni Bireuen. 

Kehadiran Menteri disambut oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen di Pendopo Bupati, termasuk Forkopimda serta para Kepala SKPK. 

Dalam pertemuan itu, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST memaparkan kondisi terbaru terkait kerusakan parah yang terjadi di sejumlah kecamatan. 

Menurut Bupati, terdapat lima jembatan permanen yang hanyut diterjang arus banjir sehingga menghambat konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Selain itu, kata dia, banjir juga merusak akses jalan serta sejumlah fasilitas irigasi. 

Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur. Sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan antara lain: 

Menteri PU, Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen pada 24 Februari 2026, untuk meninjau secara langsung kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. 

Pembangunan kembali jembatan yang rusak dengan konstruksi permanen. 

Normalisasi sungai secara menyeluruh guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang. 

Perbaikan akses jalan yang rusak akibat genangan dan longsor. 

Pemulihan bendung irigasi agar aliran air ke lahan pertanian dapat kembali normal. 

“Kami akan mempercepat seluruh proses pembangunan infrastruktur yang rusak. Target kami adalah pemulihan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terhambat lebih lama,” ujar Menteri PU dalam kunjungannya. 

Atas perhatian cepat tersebut, Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat. 

Sebagai wujud penghormatan, Bupati menyerahkan cendera mata kepada Menteri PU setelah sesi dialog di pendopo. 

Usai pertemuan, rombongan melanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak, termasuk Bendungan DI Pante Lhong di Kecamatan Juli, Jembatan Pante Lhong di Kecamatan Peusangan, dan Tanggul Sungai Cot Me di Kecamatan Kuta Blang, untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. (Joniful Bahri)

Pererat Silaturahmi, Kadinkes dan Kadis Perkim Lebak Gelar Tarawih Keliling di Panggarangan

By On Selasa, Februari 24, 2026

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lebak beserta rombongan saat melaksanakan kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Jami Al-Ittihad, Kampung Cisiih, Desa Situregen. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Dalam rangka mengisi keberkahan Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lebak, H. Eka Darmana Putra, bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Irwan Sutikno, melaksanakan kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) di Kecamatan Panggarangan. Selasa (24/2/2026). 

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Jami Al-Ittihad, Kampung Cisiih, Desa Situregen ini turut didampingi langsung oleh Camat Panggarangan, Ahmad Faidlullah. 

Acara diawali dengan buka puasa bersama yang dihadiri oleh jajaran Sekretaris Dinas Kesehatan Nurul Hakim, Kepala Puskesmas Panggarangan Mamat, Kanit Binmas Polsek Panggarangan Aiptu Cecep Rahmat Hidayat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

Kadinkes Lebak, H. Eka Darmana Putra, menyampaikan bahwa agenda safari Ramadhan ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Lebak agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjun langsung ke setiap kecamatan. 

"Kegiatan Tarawih Keliling ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Watoniyah, dan Ukhuwah Basyariyah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa serta seluruh komponen masyarakat di Panggarangan," ujar H. Eka di sela acara. 

Momen buka puasa bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Kabupaten Lebak di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan sebelum melanjutkan agenda Tarawih Keliling. 

Eka menambahkan, momentum ini juga digunakan sebagai sarana penyampaian informasi penting dari pemerintah serta wadah untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah berjalan. 

"Kami  ingin memastikan kebersamaan dan kekompakan tetap terjaga. Selain itu, kami juga memantau langsung kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di wilayah Panggarangan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tambahnya. 

Sementara itu, Camat Panggarangan, Ahmad Faidlullah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran jajaran kepala dinas di wilayahnya. 

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kadinkes dan Kadis Perkim beserta rombongan. Semoga melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan semakin kuat, serta menjadi ladang amal bagi kita semua di bulan suci ini," pungkas Ahmad. (Cup)

GMAKS Minta Kapolri Usut Tuntas Dugaan Jalan Rusak di Gardu Tanjak Pandeglang Sesuai UUD LLAJ

By On Selasa, Februari 24, 2026

 


PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Menanggapi insiden kecelakaan yang diduga merenggut nyawa akibat jalan rusak di wilayah Gardu Tanjak, Pandeglang, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, angkat bicara. Ia mendesak Kapolri untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan kelalaian penyelenggara jalan di lokasi tersebut.

Saeful menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak parah namun dibiarkan tanpa perbaikan segera merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, ada sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang membiarkan kerusakan jalan hingga mengakibatkan kecelakaan.

“Kami meminta Kapolri melalui jajaran di bawahnya untuk segera melakukan penyelidikan. Jangan sampai nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran infrastruktur yang tidak layak,” ujar Saeful dalam keterangannya kepada media.

Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 273 UU LLAJ, penyelenggara jalan dapat dipidana jika tidak segera memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, hingga kematian. Saeful menilai, fakta di lapangan menunjukkan adanya unsur kelalaian yang fatal dari pihak terkait.

“Hukum harus ditegakkan secara adil. Jika masyarakat kecil yang melanggar aturan lalu lintas langsung ditindak, maka penyelenggara jalan yang lalai hingga menyebabkan kematian juga harus diproses hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saeful menyayangkan sikap diamnya otoritas tertinggi di Banten terkait persoalan ini. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi atau langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan pertanggungjawaban moral kepada keluarga korban.

“Ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan keterangan resmi menunjukkan kurangnya empati terhadap keselamatan warga. Padahal, akses jalan yang aman adalah hak dasar setiap pengguna jalan,” tambahnya.

Sebagai penutup, GMAKS meminta Gubernur Banten untuk memecat oknum pejabat DPUPR Banten yang terbukti lalai menjalankan amanah UU LLAJ yang telah diatur oleh Pemerintah pusat.

Jejak Ketangguhan dari Balik Banjir Bandang Toweren, Takengon Aceh Tengah

By On Senin, Februari 23, 2026

Tim BNPB bersama aparatur desa turun langsung memimpin proses pembersihan kayu gelondongan di kawasan Kampung Toweren, Aceh Tengah.  

TAKENGON, KabarViral79.Com - Di bawah naungan perbukitan dataran tinggi Gayo, hamparan hijau Kampung Toweren biasanya menyuguhkan ketenangan khas alam pegunungan. 

Namun akhir November 2025, ketenangan itu berubah menjadi kepanikan ketika hujan ekstrem akibat Siklon Senyar mengguyur wilayah hulu dalam durasi panjang. Lereng-lereng bukit di kawasan Lut Tawar tak mampu lagi menahan limpasan air. 

Apa yang menyusul bukan sekadar banjir biasa. Arus air berkecepatan tinggi membawa massa lumpur disertai ratusan gelondongan kayu hutan, menghantam permukiman dan menyapu lahan persawahan urat nadi ekonomi masyarakat Aceh Tengah. 

Sawah yang Berubah Menjadi “Hutan Kayu”

Pasca banjir, lanskap Toweren berubah drastis. Pada petak-petak sawah yang biasanya hijau, kini terhampar pemandangan tak lazim: tumpukan batang-batang kayu besar yang saling berhimpitan, bercampur sedimen lumpur tebal. 

Para petani hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan lahan mata pencaharian mereka berubah menyerupai “hutan mini” yang tumbuh dalam semalam. 

Bukan hanya aktivitas bertani terhenti; sebagian warga harus menunda masa tanam hingga waktu yang belum dapat dipastikan. 

"Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Kayunya terlalu besar, lumpurnya terlalu tebal," ujar seorang petani yang ikut menyaksikan proses pembersihan. 

BNPB Turun Tangan, Pemulihan Dimulai

Menyadari urgensi situasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat. Pada Minggu, 22 Februari 2026 kemain, tim BNPB bersama aparatur desa turun langsung memimpin proses pembersihan. 

Prioritas utama: membebaskan lahan pertanian dari himpitan kayu dan mengeruk endapan lumpur agar masa tanam dapat kembali dikejar. 

Material kayu dievakuasi ke lahan-lahan kosong yang lebih stabil, jauh dari area persawahan. Upaya ini menjadi langkah awal membuka akses dan menentukan pola kerja gotong-royong untuk beberapa hari ke depan. 

Tim BNPB bersama aparatur desa turun langsung memimpin proses pembersihan kayu gelondongan di kawasan Kampung Toweren, Aceh Tengah.  

Masyarakat Mengubah Bencana Menjadi Berkah

Di tengah kelelahan memulihkan kampung, masyarakat Toweren menunjukkan daya adaptasi yang luar biasa. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir tidak dijadikan beban, melainkan peluang. 

Warga memilah kayu yang layak pakai untuk memperbaiki rumah yang rusak, membuat pagar, hingga menjadi persediaan kayu bakar. 

“Setidaknya ada yang bisa dimanfaatkan dari apa yang dibawa air,” ucap Aman Sunardi seorang warga yang tengah menata gelondongan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. 

Strategi memanfaatkan material sisa bencana bukan hanya menghemat biaya perbaikan rumah, tetapi juga mempercepat pemulihan tanpa harus menunggu bantuan material dari luar. 

Tantangan Besar, Optimisme Lebih Besar

Meski gotong-royong sudah berjalan, volume kayu yang besar dan luasnya area terdampak menjadi tantangan utama. 

BNPB bersama lintas Kementerian dan lembaga sudah berkomitmen menambah alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sebuah kebutuhan mendesak mengingat banyak kayu berdiameter besar mustahil dipindahkan secara manual. 

Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi modal utama bangkitnya Toweren. 

Optimisme mulai tumbuh bahwa hamparan sawah yang kini tertutup lumpur dapat kembali subur, dan tumpukan kayu sisa banjir justru bisa menjadi pijakan awal membangun kembali desa. 

Toweren kini bukan hanya cerita tentang banjir bandang, tetapi tentang ketangguhan sebuah kampung yang memilih bangkit, mengolah luka menjadi daya, dan menata masa depan dari serpihan bencana. (Joniful Bahri)

Safari Ramadhan 1447 H Pemkab Bireuen Dimulai, Bupati dan Wabup Kunjungi Masjid Al Ikhlas Alue Krueb

By On Senin, Februari 23, 2026

Pemkab Bireuen memulai rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah. Agenda perdana ini berlangsung di Masjid Al Ikhlas Alue Krueb, Desa Alue Krueb, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Senin, 23 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi memulai rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah. 

Agenda perdana ini berlangsung di Masjid Al Ikhlas Alue Krueb, Desa Alue Krueb, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Senin, 23 Februari 2026. 

Safari Ramadhan tahun ini terbagi dalam dua tim. Tim I dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen. Sementara Tim II dipimpin oleh Wakil Bupati Bireuen. Pada kegiatan perdana ini, kedua tim hadir bersamaan dan menyapa masyarakat setempat. 

Kegiatan diawali dengan penyantunan 20 anak yatim dari wilayah sekitar, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama masyarakat, para tokoh gampong, serta unsur pemerintahan, menciptakan suasana hangat penuh kekeluargaan. 

Dalam sambutannya, Bupati Bireuen menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan hangat masyarakat Desa Alue Krueb. 

"Kami memohon doa dan dukungan agar kami tetap istiqomah berbuat yang terbaik demi kemajuan pembangunan Kabupaten Bireuen yang kita cintai," ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid serta peralatan kebersihan guna mendukung kenyamanan jamaah. 

Acara kemudian diisi ceramah agama oleh Tgk. Muhammad Hafizh, Imam Besar Masjid Peusangan. 

Dalam tausiyahnya, beliau mengingatkan pentingnya menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan memperkuat ukhuwah islamiyah dan meningkatkan amalan ibadah. 

Turut hadir dalam rombongan Safari Ramadhan ini unsur Forkopimda Bireuen, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala SKPK. 

Safari Ramadhan 1447 H Pemkab Bireuen dijadwalkan berlangsung di 17 kecamatan. 

Dua tim safari akan bergerak secara bergiliran untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi, dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat di seluruh wilayah Bireuen. (Joniful Bahri)

Musrenbang 2027 di Peudada, Wakil Bupati Razuardi Soroti Penanganan Pasca Bencana

By On Senin, Februari 23, 2026

Wakil Bupati Razuardi membuka rangkaian perdana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027, di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Senin, 23 Februari 2026.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Bupati Razuardi membuka rangkaian perdana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Senin, 23 Februari 2026. 

Dalam forum tersebut, isu kebencanaan menjadi tema besar yang paling banyak mengemuka dari para peserta. 

Para peserta Musrenbang menitikberatkan pembahasan pada kondisi pasca banjir yang masih dirasakan di sejumlah Gampong, termasuk kerusakan infrastruktur serta ancaman lingkungan yang belum tertangani secara optimal. 

Mukim Muntasir dalam penyampaiannya menyoroti kondisi kawasan Paya Laôt dan Paya Sikamèh. 

Ia mengungkapkan masih terdapat tumpukan kayu bawaan banjir yang belum dipindahkan. 

Selain mengganggu kebersihan lingkungan, material tersebut disebut telah menjadi sarang ular dan membahayakan keselamatan warga. 

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. 

Sementara itu, Keuchik Meunasah Pulo, Hamdani menekankan pentingnya kejelasan informasi terkait perbaikan jalan nasional yang tergerus banjir. 

Menurutnya, akses tersebut sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian setempat. 

Hamdani juga menyinggung adanya kekeliruan data rumah warga yang dinilai perlu diverifikasi ulang agar tidak menimbulkan polemik. 

Menanggapi berbagai masukan, Wakil Bupati Razuardi menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang berkembang akan menjadi bahan evaluasi dan prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan 2027. 

Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan unsur masyarakat. 

“Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, tetapi ruang strategis untuk menyerap aspirasi riil masyarakat. Kita berharap setiap usulan yang benar-benar prioritas dapat diakomodir sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan,” ujarnya. 

Dari hasil pembahasan Musrenbang perdana di Peudada, dapat disimpulkan bahwa dominasi isu terkait bencana, penanganan material pasca banjir, perbaikan jalan nasional, serta akurasi data rumah menjadi perhatian utama peserta forum. 

Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Joniful Bahri)

Video: Hasil Otopsi Ungkap Ada Luka Bakar pada Bocah 12 Tahun yang Tewas di Sukabumi

By On Senin, Februari 23, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – NS (12), seorang bocah laki-laki asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), tewas secara tragis. 

Ia meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam hingga bakar di tubuhnya. 

Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik mengungkap adanya luka bakar di hampir seluruh bagian tubuh korban. 

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Kombes Carles Siagian mengatakan, proses autopsi dilakukan setelah pihaknya menerima jenazah dari Polres Sukabumi. 

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada sejumlah bagian tubuh korban. Luka terlihat pada anggota gerak, terutama kaki kiri, punggung, hingga area wajah. 

Ia menyebut, luka bakar tersebut tersebar di sekujur tubuh, termasuk lengan, kaki, paha, dan tangan. 

Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah luka tersebut akibat tindak penganiayaan atau bukan. 

"Kami tidak bisa menyebutkan apakah itu kekerasan atau bukan. Sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar," ujarnya. 

Meski terdapat luka bakar, tim forensik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. 

Menurut Carles, luka-luka tersebut secara teori tidak serta-merta menyebabkan kematian.

"Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian," tuturnya. (*/red)