-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KOPDA Bangun Dapur Gizi Gratis di Kasemen, Dukung Program Nasional Pemenuhan Gizi

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com — Koperasi Santri Nusantara (KOPDA) memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di lingkungan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Kampung Cisantri, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (21/1/2026).

Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri, pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara peletakan batu pertama di hadiri oleh Camat Kasemen, Lurah Kasemen, Kamtibmas Polsek Kasemen, Babinsa, perwakilan M3CB, RT/RW setempat tentunya Pimpinan Pondok pesantren Ali Daud/Al-Hikmah

Camat Kasemen Sugiri mengatakan, keberadaan dapur SPPG sangat penting untuk menekan angka gizi buruk dan stunting di wilayahnya yang selama ini tergolong tinggi.

“Kasemen ini termasuk wilayah dengan angka gizi buruk dan stunting tertinggi. Dengan adanya SPPG, kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk maupun stunting,” ujar Sugiri usai peletakan batu pertama.

Sugiri menjelaskan, dapur gizi yang dibangun oleh Koperasi Santri Nusantara ini merupakan SPPG ke-19 di Kecamatan Kasemen, dengan 18 dapur sebelumnya sudah beroperasi. Namun, SPPG yang diinisiasi khusus oleh Koperasi Santri Nusantara ini disebut sebagai yang pertama berbasis santri di wilayah tersebut.

“Ini luar biasa, karena baru kali ini ada inisiatif dari Koperasi Santri Nusantara. Ini sangat membantu program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah dan santri,” katanya.

Menurut Sugiri, satu dapur SPPG dapat melayani hingga 2.500–3.000 penerima manfaat, dengan tahap awal pelayanan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi warga yang belum terjangkau.

Ketua RT 027 Lingkungan Cisantri, Sunario, menyambut baik pembangunan dapur tersebut. Ia berharap kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki gizi warga dan santri, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Sunario.

Pimpinan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Ustadz Bustomi, juga berharap pembangunan dapur santri ini berjalan lancar dan membawa kemaslahatan bagi seluruh santri dan tenaga pendidik.

“Kami berharap pembangunan ini diberi kelancaran dan benar-benar memberi manfaat besar bagi santri di Kecamatan Kasemen,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), Muntako, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.

“Kami dari M3CB sangat mengapresiasi adanya Dapur Santri Nusantara ini. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi santri, para kiai, dan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Koordinator DSN Banten, Iif Arifianto, menambahkan bahwa secara program, setiap Kecamatan direncanakan memiliki maksimal dua Dapur Santri Nusantara, dengan jarak antar dapur maksimal tujuh kilometer. Ia juga memastikan bahwa seluruh titik dapur telah terdaftar secara resmi dan memiliki ID serta titik koordinat SPPG.

“Insya Allah, seluruh data dapur akan diperlihatkan secara resmi kepada lembaga terkait bersamaan dengan penyerahan kunci operasional,” kata Iif.

Pembangunan dapur gizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Video: Bupati Pati Sudewo Tetapkan Tarif Rp 165-225 Juta untuk Calon Perangkat Desa

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan, Bupati Pati Sudewo (SDW) menetapkan tarif Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk calon Perangkat Desa.

Asep mengatakan, angka tersebut telah di-mark up dari Rp 125 juta hingga Rp 150 juta oleh dua Kades, yaitu YON dan JION yang menjadi tim sukses Sudewo saat maju Pilkada.

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta untuk setiap calon perangkat desa,” ujar Asep dalam Konferensi Pers perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

“Jadi tiap Perangkat Desa itu diminta Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 Juta sampai dengan Rp 150 juta," imbuh Asep. 

Bukan hanya mematok tarif, kata Asep, dalam praktiknya, orang-orang kepercayaan Sudewo juga melakukan berbagai ancaman dalam proses pengumpulan uang tersebut. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan.

"Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasi, ataupun Sekdes (Sekretaris Desa)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026.

KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang terjerat OTT ke Jakarta. Tiga di antara mereka merupakan koordinator kecamatan (pengepul). (*/red)

Video: KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Pengisian Perangkat Desa di Pati

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara rinci kronologi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Perkara ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, praktik tersebut bermula dari pengumuman Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir 2025 terkait rencana pembukaan formasi perangkat desa pada Maret 2026. 

Dari total 21 Kecamatan dengan 401 Desa dan 5 Kelurahan, tercatat sekitar 601 jabatan Perangkat Desa dalam kondisi kosong.

"Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh SDW selaku Bupati Pati Periode 2025-2030 bersama sejumlah orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon Perangkat Desa,” kata Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI. (*/red)

Ketua PMI Bireuen Turun Langsung Layani Korban Banjir dan Longsor di Alue Limeng

By On Selasa, Januari 20, 2026

Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta didampingi Ketua PMI Bireuen memberi pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban banjir dan longsor di Alue Limeng, Jeumpa.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama relawan PMI setempat dan Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa, 20 Januari 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis, pelayanan dukungan psikososial (Dukps), penyerahan bantuan logistik, serta perlengkapan sekolah bagi warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, turut hadir dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, ia ikut memasak bersama para korban bencana ekologis yang masih tinggal di tenda pengungsian serta makan bersama warga sebagai bentuk solidaritas dan empati.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra menyerahkan bantuan kepada anak-anak korban banjir dan longsor di titik pengungsi Alue Limeng, Jeumpa. 


Edi Saputra menyampaikan, keterlibatan langsung pengurus PMI di lapangan merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa jarak antara pengurus, staf, dan relawan.

“Di PMI Bireuen tidak ada sekat antara pengurus, staf, dan relawan. Kami selalu bersama-sama di lapangan, baik dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi kunci terjaganya semangat kerja kemanusiaan yang solid dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

PMI Bireuen memastikan akan terus hadir mendampingi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial hingga kondisi masyarakat kembali pulih. (Joniful Bahri) 

Tawa Bocah Pengungsi di Alue Kuta Warnai Duka Banjir Bireuen saat Terima Baju Baru dari Istri HRD

By On Selasa, Januari 20, 2026

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyerahkan dan mengenakan baju baru untuk seorang bocah pengungsi, di Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Di tengah keterbatasan hidup di lokasi pengungsian akibat banjir dan tanah longsor, momen haru sekaligus menyejukkan hati terekam di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Sejumlah bocah pengungsi tampak ceria dan penuh rasa syukur saat menerima bantuan, terutama pakaian baru, dari Hj. Faridah Adam, istri H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore, 19 Januari 2026.

Meski harus tinggal di pengungsian dan jauh dari rumah yang rusak akibat bencana, wajah-wajah polos anak-anak itu sama sekali tak menunjukkan kesedihan.

Sebaliknya, tawa dan kegembiraan mereka justru menjadi pusat perhatian para pengungsi lainnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok hingga pakaian baru. Saat pakaian dibagikan, para bocah dari desa pesisir Bireuen itu tak henti-hentinya tertawa, melompat kegirangan, dan memamerkan baju yang baru mereka terima.

“Makasih bu HRD, makasih Ibu Hajjah Faridah,” ucap Muhammad Farid, salah seorang bocah pengungsi yang menerima pakaian baru.

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyalurkan berbagai bantuan untuk pengungsi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. 


Muhammad Farid saat ini mengungsi bersama kedua orang tuanya di kompleks Dayah Istiqamatuddin Pasi, Desa Alue Kuta.

Rumah keluarganya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.

Puncak kebahagiaan anak-anak yang tinggal di desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu terlihat jelas ketika mereka menerima pakaian baru—sebuah hadiah sederhana namun sangat berarti di tengah kondisi darurat pasca bencana.

“Yee, yee dapat baju,” teriak para bocah dengan suara riang, disambut senyum lebar dan ucapan terima kasih yang berulang kali dilontarkan.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan penderitaan akibat bencana alam, kepolosan serta ketulusan anak-anak kerap menjadi sumber penguat dan pelipur lara bagi para pengungsi dewasa.

Tawa dan rasa syukur mereka seakan menyalurkan energi positif, menguatkan harapan agar para korban tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT. (Joniful Bahri)

GMAKS: Pemeliharaan Jalan diduga Disulap Jadi Bancakan Anggaran di Tanjakan Bangangah

By On Selasa, Januari 20, 2026



Serang, KabarViral79.Com — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, proyek bertajuk Pemeliharaan Rutin Tanjakan Bangangah Tahun Anggaran 2025 disorot tajam oleh Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) karena dinilai sarat rekayasa, mark-up, dan dugaan volume fiktif, Selasa, (20/1/2026).

Melalui laporan pengaduan resmi yang dilayangkan ke Polda Banten, Kejati Banten, hingga BPK RI Perwakilan Banten, GMAKS mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam proyek bernilai Rp 644.593.500 yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten, dengan pelaksana CV Pandeglang Raya Putri.

Alih-alih fokus pada fungsi keselamatan dan struktur jalan, proyek “pemeliharaan rutin” tersebut justru didominasi pengadaan tanaman rambat sintetis, yang dinilai tidak relevan dengan esensi pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ketua GMAKS Provinsi Banten, Saeful Bahri, menyebut pola ini sebagai bentuk pengelabuan anggaran yang patut dicurigai.

“Ini pemeliharaan jalan atau proyek kosmetik? Uang rakyat hampir Rp 650 juta hanya dihabiskan untuk tanaman sintetis. Ini bukan sekadar keliru, tapi patut diduga sebagai akal-akalan anggaran,” tegas Saeful Bahri dalam keterangannya.

Lebih jauh, Saeful Bahri membeberkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan selisih volume sangat mencolok antara kontrak dan realisasi fisik. Dari kontrak 31.120 unit tanaman sintetis, di lapangan hanya terpasang sekitar 8.400 unit. Artinya, terdapat dugaan 22.720 unit fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 470.603.993, atau hampir 75 persen dari total nilai kontrak.

“Kalau hitung-hitungan di lapangan saja sudah jomplang sejauh ini, aparat penegak hukum jangan tutup mata. Ini bukan kesalahan teknis, ini indikasi kejahatan anggaran,” kata Saeful Bahri.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, termasuk kewajaran harga di E-Katalog serta spesifikasi yang diduga diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami menduga kuat ada penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Karena itu kami minta PPK, Pokja Pemilihan, hingga Kepala UPTD dipanggil dan diperiksa. Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan,” tambahnya.

Atas dasar temuan tersebut, GMAKS secara resmi meminta Dirreskrimsus Polda Banten untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, demi menyelamatkan keuangan negara dan memutus mata rantai praktik korupsi di sektor infrastruktur Provinsi Banten. (*/red)