PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Aliansi Pokja Wartawan Pandeglang Bersatu (APWPB) menggebrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten dengan melayangkan surat audiensi perihal dugaan proyek gagal kontruksi dalam pekerjaan pemasangan beton tiang pancang Tanjakan Bangangah di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp.28.976.606.000.
APWPB merupakan perkumpulan jurnalis dari beragam organisasi profesi pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dimana sebelumnya aliansi pers ini pun telah beramai-ramai memberitakan kalau pemasangan beton tiang pancang tanjakan bangangah tersebut diduga proyek gagal kontruksi.
Ketua Jurnalis Banten Bersatu (JBB), Kasman kepada media ini membenarkan bahwa APWPB akan melayangkan surat audiensi kepada DPUPR Provinsi Banten. Rencananya, kata dia, surat tersebut akan dikirim pada Senin, 18 Maret 2024 (hari ini-red).
“Surat audiensi ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama para Ketua Organisasi Pers yang ada di Pandeglang. Tentunya organisasi yang tergabung dalam APWPB,” ujarnya.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID), Panji Yusri menambahkan, pembahasan yang akan disampaikan dalam audiensi nanti, yaitu seputar permasalahan pekerjaan betonisasi tiang pancang Tanjakan Bangangah dan proyek lainnya yang bersumber dari anggaran negara yang dikelola DPUPR Banten, terutama pekerjaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Kami harus mengawal serta turut mengawasi setiap proyek yang bersumber dari anggaran negara, demi terwujudnya optimalisasi pembangunan yang memiliki mutu dan kualitas yang baik,” pungkas Panji.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pewarta Banten (IPB), Iwan mengaku menyesalkan pihak DPUPR Banten yang dinilai melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pelebaran ruas jalan Mengger – Caringin, terutama pekerjaan betonisasi pada tiang penyangga Tanjakan Bangangah.
“Kami melihat seakan ada pembiaran dilakukan pihak Dinas dalam pekerjaan pemasangan tiang penyanggah Tanjakan Bangangah tersebut. Karena menurut informasi, pekerjaan itu telah selesai pembayarannya kepada pihak pelaksana. Padahal jika dilihat dan diamati proyek tersebut patut diduga tidak memiliki mutu dan kualitas,” pungkas Iwan. (U.M)