LEBAK, KabarViral79.Com – Dani Ramadhan, SH, Aktivis yang juga bekerja di Kantor Hukum Keramat Nusantara dan Lawfirm Nusawarna angkat bicara terkait penambangan pasir laut di Kecamatan Bayah yang diduga sudah berjalan sejak dulu, namun dirinya merasa heran seperti terkesan dibiarkan saja kegiatan ilegal penambangan tersebut.
Dalam Press Release nya Dani Ramadhan, SH, yang diterima awak media pada Rabu (1/5/2024) mengatakan, “Saya paham mengenai asas kemanfaatan bagi rakyat, namun tempuhlah regulasi hukum yang telah ditetapkan. Seperti IUP,WIUP dan perizinan lanjutan lainya,” kata Dani.
Dani juga mengungkapkan, Ya mungkin faktor lain seperti permintaan yang tinggi untuk konstruksi juga menyebabkan eksploitasi pasir semakin sulit dikendalikan. Maka kemudian muncullah kategorisasi penambangan yang “ilegal”.
“Masalah muncul kala hukum tumpang tindih, jika ada penutupan satu lokasi penambangan pasir ilegal di kecamatan bayah maka seharusnya semua penambangan pasir laut yang ilegal di kecamatan bayah juga harus ditutup, ada apakah ini?,” tanya Dani.
Hal seperti ini kata Dani, membuka celah bagi eksploitasi pasir laut ilegal lainya atau bahkan regulasi yang carut marut menjadi jalan bagi ekspansi pertambangan. Pentingnya pengawasan terhadap izin IUP inilah yang selama ini lemah. Pasalnya, aktivitas penambangan pasir laut kurang mendapat pengawasan di lapangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dani juga menuturkan, sepertinya di Kecamatan Bayah ini apakah ada oknum? yang bermain untuk mengamankan exploitasi pasir laut di pesisir Kecamatan Bayah. Padahal aktivitas penambangan tersebut amat berdampak terhadap ekologi dan kehidupan sosial masyarakat pesisir kecamatan bayah, apalagi abrasi dan erosi pantai,” ujarnya.
“Saya rasa sebetulnya ada ketimpangan pada peraturan pemerintah no 26 tahun 2023 itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi derajat peraturannya. Di mana, PP 26/2023 yang menyebutkan pemanfaatan pasir laut bisa untuk ekspor yaitu, pasal 9 ayat (1) dan (2) mengenai penambangan pasir meski dengan syarat kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi.
Padahal, UU No 1/2014 tentang Perubahan UU No 27/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tegas menyebutkan pelarangan penambangan pasir yang merusak ekosistem lingkungan,” pungkas Dani.
(Tim/Red)