 |
| Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma, didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka, saat konferensi pers bersama wartawan di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh, Kamis, 21 Mei 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 senilai lebih dari Rp 1,8 triliun belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma, didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka, dalam konferensi pers bersama wartawan di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Aceh, Kamis, 21 Mei 2026.
Surya Dharma mengatakan, sejumlah sektor dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dalam APBK 2026, terutama sektor pertanian.
Menurutnya, kerusakan saluran irigasi, saluran cacing, dan areal persawahan akibat banjir hingga kini belum tertangani secara optimal.
Ia menyebut, penanganan kerusakan sektor pertanian tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Karena tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, penanganannya tidak maksimal. Sampai sekarang petani belum bisa bercocok tanam,” ujar Surya Dharma.
Selain pertanian, Fraksi PKB juga menyoroti sektor perikanan yang dinilai belum memperoleh perhatian memadai dalam penyusunan APBK Bireuen 2026.
Bahkan, kata Surya Dharma, sektor pemberdayaan masyarakat disebut tidak mendapatkan alokasi anggaran.
Surya Dharma juga mengaku Fraksi PKB tidak dilibatkan dalam pembahasan APBK 2026.
Ia menjelaskan, saat pembahasan berlangsung dirinya sedang berada di Langsa dan meminta tim Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu memanggil Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk membahas kebutuhan masing-masing instansi sambil menunggu dirinya kembali. Namun, usulan tersebut disebut tidak direspons.
“Akhirnya saya tidak mau menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen. APBK 2026 tetap disahkan tanpa tanda tangan saya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka atau yang akrab disapa Abi Nanda juga menyampaikan keprihatinannya terhadap penyusunan APBK 2026 yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas.
Ia turut menyoroti penanganan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang dinilai masih lambat.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak hak korban banjir yang belum terpenuhi.
Abi Nanda juga mengaku pihaknya kesulitan memperoleh data terkait bantuan bencana dari BPBD Bireuen.
“Kami sudah menyurati BPBD Bireuen terkait bantuan, namun mereka tidak terbuka kepada kami,” ujarnya. (Joniful Bahri)