-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dana Jadup Korban Banjir Bireuen Tahap I Cair 6 April 2026, Total Rp 22,1 Miliar

By On Jumat, April 03, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T, didampingi Kepala Dinas Sosial, Ismunandar, S.T., M.T serta Camat menyerahkan Jadup kepada 100 penerima korban banjir di Pendopo Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memastikan pencairan dana bantuan hidup (Jadup) tahap pertama bagi korban banjir dan tanah longsor akan dimulai pada Senin, 6 April 2026. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

Total dana yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp 22.104.900.000, dengan jumlah penerima sebanyak 16.374 jiwa atau 4.759 kepala keluarga (KK). Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15.000 per jiwa per hari atau Rp 450.000 per bulan, yang diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. 

Penyerahan secara simbolis telah dilakukan kepada 100 penerima pada Jumat, 03 April 2026, pukul 15.00 WIB, di Pendopo Bireuen. 

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., didampingi Kepala Dinas Sosial Bireuen, Ismunandar, S.T., M.T juga Camat. 

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T, didampingi Kepala Dinas Sosial, Ismunandar, S.T., M.T serta Camat menyerahkan Jadup kepada 100 penerima korban banjir di Pendopo Bireuen. 

Dana Jadup ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) untuk korban bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir dan tanah longsor di wilayah Bireuen. 

Penerima bantuan mencakup warga terdampak dengan kategori kerusakan hunian, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat hingga hilang. 

Dalam proses pencairannya, PT Pos Indonesia akan menghubungi para penerima melalui Kepala Desa masing-masing guna memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Sambut Baik Pemeriksaan BPK, Momentum Perbaikan Tata Kelola Keuangan

By On Jumat, April 03, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyambut baik pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. 

Hal itu dikatakan Andra Soni usai mengikuti Entry Meeting LKPD tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPK Republik Indonesia (RI), di kantor BPK Perwakilan Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 02 April 2026. 

Acara tersebut dihadiri Gubernur 16 Provinsi bersama Ketua DPRD masing-masing serta Kepala BPK Daerah . 

Sementara kabupaten dan kota lainnya mengikuti secara hibrid. 

Entry Meeting dipimpin langsung oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. 

Menurut Andra Soni, Pemprov Banten terbuka dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK yang mempunyai waktu beberapa bulan kedepan saja. 

Oleh karena itu, ia meyakinkan jika setiap satuan OPD akan terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan. 

"Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik," ujarnya. 

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi menekankan agar setiap daerah bisa memperkuat kondisi fiskal keuangannya, sehingga tata kelola keuangnnya bisa lebih mandiri dan optimal. 

"Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penurunan kemiskinan," ujarnya. 

Selain itu, BPK juga menyoroti implementasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam tata pemerintahan di daerah. Hal itu penting karena implementasi SIPD menjadi salah satu elemen penting dalam penentuan opini. 

"Termasuk juga di dalamnya sistem pengelolaan aset daerahnya apakah sudah baik atau belum. Itu harus dimitigasi bersama," ujarnya. (Welfendry)

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ratu Zakiyah Paparkan Enam Program Prioritas

By On Jumat, April 03, 2026


SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan enam program prioritas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2027,di Forbis Hotel Kecamatan Waringin kurung, Kamis, 02 April 2026. 

Forum ini merupakan langkah krusial dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Serang 2025-2029 'Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia'.

"Saya telah membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027, ini kami lakukan karena memang kewajiban yang harus kita lakukan dalam rangka selaraskan program pemerintah daerah, tentu harus selaras dengan program atau arah kebijakan nasional maupun provinsi Banten," ujar Bupati Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan usai membuka Musrenbang. 

"Oleh karena itu, Forum ini merupakan forum yang sangat penting untuk kita semua. Terlebih lagi dihadiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari DPRD Kabupaten Serang, akademisi, organisasi dan para tokoh masyarakat lainnya," imbuhnya. 

Adapun Misi Kabupaten Serang yang masuk dalam enam program prioritas dalam RKPD 2027 meliputi, kata Ratu Zakiyah, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, kualitas infrastruktur wilayah, Mewujudkan Kabupaten Serang produktif dengan menciptakan iklim investasi, Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan. 

Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, andal, dan berorientasi pada pelayanan publik prima, dan Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis. 

Untuk itu, kata Ratu Zakiyah, penyusunan RKPD 2027 mengusung rancangan tema "Pengembangan sumber daya manusia dan perekonomian daerah didukung pelayanan publik berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan". 

"Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk memastikan setiap rupiah APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan perubahan - perubahan kondisi dinamis yang memengaruhi kebijakan nasional dan daerah," tuturnya. 

Ratu Zakiyah mengingatkan pentingnya berkolaborasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. 

"Karena keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RKPD sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen bersama," ujarnya. 

Turut hadir Wakil Ketua I, II, dan III, serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda), Zaldi Dhuhana, Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amelia para pejabat Eselon II, III, dan IV, dan para Direktur BUMD, Bank bjb KCK Banten, dan tamu undangan lainnya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang, Devid Hermawan mengatakan, terkait dengan program prioritas diantaranya pengembangan SDM, infrastruktur, kesehatan dan yang lainnya sama halnya yang disampaikan Bupati Serang Ratu Zakiyah.

Hanya saja yang paling esensi dari kegiatan ini selain penyelarasan program pusat, provinsi maupun Kabupaten Serang. 

"Jadi bagaimana OPD ataupun di internal Kabupaten Serang itu adanya kesepakatan dan kesiapan dalam rangka, kita bagaimana melaksanakan program prioritas yang akan kita laksanakan di tahun 2027 nanti," ujarnya. (*/red)

Dana Jadup Korban Banjir Bireuen Mulai Cair 6 April, Total Rp 22,1 Miliar

By On Kamis, April 02, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dana bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen mulai dicairkan pada Senin, 06 April 2026, melalui PT Pos Indonesia. 

Pada tahap pertama, total dana yang disalurkan mencapai Rp 22.104.900.000, dengan jumlah penerima sebanyak 16.374 jiwa atau 4.759 Kepala Keluarga (KK). 

Setiap jiwa akan menerima bantuan sebesar Rp 15.000 per hari atau Rp 450.000 per bulan, yang diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. 

Penyaluran dana tersebut akan diawali dengan penyerahan secara simbolis kepada 100 penerima oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., pada Jumat, 03 April 2026, pukul 15.00 WIB di Pendopo Bireuen. 

Kegiatan itu turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Ismunandar, S.T., M.T. 

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Muhajir Juli, Kamis, 02 April 2026 menyampaikan bahwa dana Jadup merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. 

“Bantuan ini diberikan kepada korban banjir dan tanah longsor yang huniannya masuk kategori rusak ringan, sedang, hingga rusak berat atau hilang,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, dalam proses pencairan, setiap penerima akan dihubungi oleh PT Pos Indonesia melalui kepala desa masing-masing untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. 

Pemerintah berharap bantuan jadup ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Lantik Delapan Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Kinerja Cepat

By On Kamis, April 02, 2026

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T, melantik dan mengambil sumpah atau jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pusat setempat, Kamis, 02 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., resmi melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Kamis, 02 April 2026. 

Prosesi pelantikan berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. 

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, setelah melalui tahapan seleksi terbuka dan memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Rekomendasi itu tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 05493/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 22 Januari 2026. 

Dalam arahannya, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. 

“Saya membutuhkan pimpinan perangkat daerah yang mampu bergerak cepat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah,” ujarnya. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T, melantik dan mengambil sumpah atau jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pusat setempat, Kamis, 02 April 2026. 

Adapun pejabat yang dilantik, yakni dr. Minar Mushari, Sp.S. sebagai Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen; Mohammad Amrullah, S.E., M.Si. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Doli Mardian, S.E., M.S.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana. 

Selanjutnya, Azhari, S.Sos. dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Munawar, S.K.M., M.Kes. sebagai Kepala Dinas Syariat Islam; Ir. Marwan, S.T., M.T. sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Zamzami, S.Pd., M.M. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program kerja, menjaga loyalitas, serta menghadirkan inovasi di tengah berbagai keterbatasan. 

“Tidak ada ruang bagi sikap lamban, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran integritas,” tegasnya. 

Ia menambahkan, kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala guna memastikan jalannya pemerintahan yang optimal. 

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bireuen, para Kepala Perangkat Daerah, serta sejumlah undangan lainnya. 

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Joniful Bahri)

Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar Serahkan 10 Tiket Umrah untuk Ulama Aceh

By On Rabu, April 01, 2026

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan 10 tiket umrah kepada ulama kharismatik Aceh, pada rangkaian pengukuhan pengurus DPW PKB Aceh di Banda Aceh, Selasa 31 Maret 2026 malam. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan 10 tiket umrah kepada ulama kharismatik Aceh dalam rangkaian pengukuhan pengurus DPW PKB Aceh di Banda Aceh, Selasa 31 Maret 2026 malam. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis di Hotel Hermes Palace dan turut didampingi Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan Daud, serta Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. 

Tiga ulama yang menerima secara simbolis, yakni Tgk H Syech Hasanoel Basry (Abu Mudi), Waled Nuruzzahri (Waled Nu), dan Abiya Anwar Usman (Abiya Kuta Krueng). 

Muhaimin mengatakan, pemberian tiket umrah tersebut merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian kepada ulama yang selama ini berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam mendukung perjuangan PKB. 

“Dukungan ulama dan santri adalah ruh perjuangan. Ini bukan sekadar hubungan politik, tetapi juga hubungan ideologis dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat,” ujar Muhaimin. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para alim ulama, pimpinan dayah, dan santri di Aceh yang terus membersamai perjalanan politik PKB, khususnya di bawah kepemimpinan Ruslan Daud. 

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan 10 tiket umrah kepada ulama kharismatik Aceh, pada rangkaian pengukuhan pengurus DPW PKB Aceh di Banda Aceh, Selasa 31 Maret 2026 malam. 

Sementara itu, Abiya Anwar Usman menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Muhaimin kepada ulama Aceh. 

Ia menilai kedekatan Muhaimin dengan ulama telah terjalin sejak lama. 

“Beliau tidak bisa dipisahkan dari ulama Aceh. Sejak dulu sudah dekat dengan para ulama di Aceh,” ujarnya. 

Ruslan Daud menambahkan, pengukuhan pengurus DPW PKB Aceh Periode 2026-2031 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara ulama dan umara di Aceh. 

Menurutnya, kehadiran Muhaimin bersama para ulama kharismatik menjadi energi baru bagi kader PKB untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

“Ini menjadi awal langkah memperkuat sinergi antara politik dan nilai-nilai keislaman dalam membangun Aceh yang lebih baik,” kata Ruslan. 

Selain pengukuhan pengurus, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang membahas program pemberdayaan masyarakat serta strategi politik PKB ke depan. (Joniful Bahri)

Samboja Uton Witono Sesalkan Ucapan Bupati Lebak Terhadap Wakil Bupati: “Etika Harus di Atas Ilmu”

By On Rabu, April 01, 2026

 

Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono dari Fraksi Gerindra

LEBAK, KabarViral79.Com – Insiden diskomunikasi antara Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, yang memicu ketegangan dalam acara Halalbihalal Pemkab Lebak pada Senin (30/03/2026), menuai kritik keras.

Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono, menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan kepala daerah di hadapan publik.

Samboja menyoroti ucapan Bupati yang mengungkit masa lalu Wakil Bupati dengan menyebutnya sebagai mantan narapidana. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak pantas, apalagi disampaikan dalam forum silaturahmi.

“Saya sangat menyayangkan kericuhan ini. Bupati tidak seharusnya berbicara seperti itu. Segala sesuatu ada adab dan tata kramanya. Apalah artinya sebuah ilmu tanpa etika,” ujar pria yang akrab disapa Ama Dewan ini, Rabu (01/04/2026).

Samboja menekankan dua poin utama terkait insiden ini:

Pelanggaran Etika Forum:

Forum Halalbihalal kata Ia, seharusnya menjadi momen saling memaafkan sebagai sesama umat Muslim, bukan tempat untuk menjatuhkan martabat orang lain.

Penghormatan terhadap Adat Ketimuran:

Secara usia, Wakil Bupati Amir Hamzah lebih senior. Samboja menilai tindakan Bupati di hadapan para pejabat OPD dan ulama tersebut mencoreng citra pemimpin yang seharusnya menjadi panutan.

“Jika arogansi ucapan terus dipelihara, bagaimana mungkin bisa membangun Kabupaten Lebak sesuai slogan RUHAY? Bupati dan Wakil Bupati seharusnya saling melengkapi untuk melayani masyarakat, bukan malah memberi contoh yang buruk,” tegasnya.

Dampak dari kegaduhan ini, muncul berbagai desakan dari elemen aktivis, Ormas, LSM, hingga mahasiswa yang menyuarakan pemakzulan Bupati. Samboja menilai hal ini sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Lebak yang seharusnya bisa dihindari jika pemimpin mampu menjaga lisan.

Di sisi lain, Samboja mengapresiasi langkah cepat Penjabat Gubernur Banten, Andra Soni, yang langsung merespons dinamika ini.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Andra Soni yang gerak cepat memanggil Bupati untuk mendinginkan suasana di Kabupaten Lebak agar situasi tidak semakin larut dalam kegaduhan,” pungkasnya.

(Tim/Red)

Pedagang Pasar Adiyasa Mengeluh, Dua Bulan Sampah Tak Kunjung Diangkut: Kemana Uang Salar Kebersihan!

By On Selasa, Maret 31, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Imbas menumpuknya sampah di Pasar Adiyasa, Desa Cikuya, yang tak kunjung diangkut menimbulkan aroma bau busuk dan belatung-belatung berserakan dikeluhkan para pedagang. 

"Kami sangat menyayangkan sekali kenapa sudah kurang lebih dua bulan sampah tersebut tak kunjung diangkut oleh pihak yang memungut uang salar kebersihan. Apalagi aroma sampah tersebut menimbulkan bau busuk dan juga banyak belatungnya berserakan," ucap salah seorang pedagang, Selasa, 31 Maret 2026. 

Para Pedagang meminta kepada Pengelola Pasar Adiyasa  segera mengangkut sampah tersebut.

"Jangan hanya uang salar kebersihan aja yang diambil tiap hari, tapi sampah tak kunjung diangkut," ucapnya. (Reno)

Sekda Deden Minta Kabupaten dan Kota Optimalkan Penerimaan Opsen Pajak

By On Selasa, Maret 31, 2026


SERANG, KabarViral79.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota mengoptimalkan peran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

Apalagi, kata dia, porsi opsen atau bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang mencapai 60 persen bagi daerah. 

Hal itu disampaikan Deden saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat se-Provinsi Banten yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di Hotel Aston Serang, Selasa, 31 Maret 2026. 

Menurutnya, besarnya porsi bagi hasil tersebut harus diimbangi dengan upaya nyata dari pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak. 

“Kabupaten dan kota menerima hingga 60 persen dari opsen pajak. Artinya, mereka juga memiliki kewajiban besar untuk menarik dan mengedukasi wajib pajak agar patuh membayar pajak,” ujarnya. 

Deden menegaskan, peningkatan pendapatan pajak tidak cukup hanya mengandalkan sistem atau aplikasi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi faktor kunci. 

“Sebagus apa pun aplikasi yang kita miliki, kalau tidak diiringi pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak, itu akan percuma,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan. 

Oleh karena itu, ia meminta jajaran Samsat dan pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memberikan informasi secara masif dan mudah diakses. 

“Banyak masyarakat tidak hafal kapan harus bayar pajak. Ini yang harus kita jawab dengan informasi yang jelas dan terus diingatkan,” ujarnya. 

Selain itu, transparansi penggunaan pajak juga menjadi perhatian. 

Menurut Deden, masyarakat perlu diyakinkan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, sarana, prasarana pendidikan dan kesehatan. 

“Kalau masyarakat tahu pajak digunakan untuk apa, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar,” ujarnya. 

Deden juga mengingatkan agar jajaran pegawai Samsat tidak bersikap pasif menunggu wajib pajak. Samsat harus proaktif menjangkau masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan. 

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah mengatakan, realisasi pajak daerah dalam tiga bulan terakhir masih belum optimal. 

Hal tersebut antara lain dipengaruhi kebijakan pajak kendaraan listrik yang masih bernilai nol rupiah. 

Sementara pertumbuhannya di Banten mencapai sekitar 15 persen dari kendaraan baru. 

Sebagai langkah strategis, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk melakukan penagihan bersama dan menghadirkan layanan payment point di 1.551 desa dan kelurahan bekerja sama dengan perbankan dan BUMDes. 

Melalui langkah tersebut, diharapkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat tercapai. 

"Termasuk dapat berdampak pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten," ujarnya. (*/red)

Gerakan Indonesia Asri, Bupati Ratu Zakiyah Perkuat Budaya Peduli Lingkungan

By On Selasa, Maret 31, 2026

SERANG,  KabarViral79.Com - Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang serempak melakukan aksi bersih-bersih di setiap lingkungan atau kantornya masing-masing pada Selasa, 31 Maret 2026. 

Aksi bersih-bersih sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri. 

SE Bupati Serang juga menindaklanjuti SE Mendagri Nomor:600.11/889/Sj tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, sejalan dengan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri, Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengimplementasikan gerakan ini secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Serang. 

"Alhamdulillah, hari ini Pemkab Serang melaksanakan Gerakan Indonesia Asri secara serempak yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat budaya peduli terhadap alam di tengah masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulisnya. 

Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa gerakan Indonesia Asri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. 

"Melalui langkah sederhana seperti membersihkan lingkungan, kita turut berkontribusi dalam menciptakan Kabupaten Serang yang bersih, sehat, dan nyaman," pungkasnya. 

Atas kekompakan ASN di lingkungan Pemkab Serang, Ratu Zakiyah mengapresiasi yang rencananya akan dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua hari dalam setiap pekannya, yakni hari Selasa dan Jum'at. 

"Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga semangat Gerakan Indonesia Asri dapat terus berlanjut dan menjadi kebiasaan baik, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari masyarakat," tuturnya. 

Berdasarkan pantauan, mulai dari tingkat Sekretariat Daerah (Setda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan sampai tingkat Pemerintah Desa (Pemdes) kompak serempak melakukan aksi bersih-bersih di lingkungannya masing-masing. (*/red)

Bantuan Stimulan Perumahan Tahap I di Bireuen Mulai Ditransfer, 868 Rekening Sudah Cair

By On Selasa, Maret 31, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai menyalurkan bantuan stimulan perumahan Tahap I bagi korban banjir dan tanah longsor. 

Hingga 27 Maret 2026, sebanyak 868 rekening penerima telah menerima transfer dengan total Rp 18,12 miliar. 

Penyaluran bantuan tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/63 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Terdampak Bencana Tahap I, yang ditetapkan pada 18 Februari 2026. 

Bantuan ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, pada 03 Maret 2026. 

Saat ini, proses transfer terus berlangsung melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat, yang juga membuka rekening bagi para penerima. 

Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan stimulan perumahan di Kabupaten Bireuen mencapai 4.347 Kepala Keluarga (KK). 

Rinciannya, sebanyak 2.954 KK masuk kategori rumah rusak ringan dengan total bantuan Rp44,31 miliar. 

Sementara itu, 1.393 KK lainnya menerima bantuan masing-masing Rp 30 juta dengan total Rp 41,79 miliar. 

Pemerintah menjadwalkan sosialisasi terkait mekanisme pencairan bantuan akan dilaksanakan pada minggu kedua April 2026. 

Sesuai ketentuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni 80 persen pada termin pertama dan 20 persen pada termin kedua. 

Seluruh dana wajib digunakan untuk perbaikan atau pembangunan rumah dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain. 

Untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran, Bupati Bireuen membentuk tim teknis yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. 

Adapun mekanisme pencairan dimulai dari pemberitahuan kepada penerima dan pihak bank, penyusunan rencana kebutuhan material bersama tukang, hingga pembelian bahan bangunan secara mandiri oleh penerima di toko material. 

Selanjutnya, penerima melakukan pencairan dana di bank dengan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk faktur pembelian. 

Dana tersebut kemudian ditransfer langsung ke rekening toko material serta digunakan untuk membayar upah tukang. 

Setelah proses pembangunan berjalan, penerima wajib mengumpulkan seluruh bukti transaksi untuk diverifikasi oleh tim teknis. Jika dinyatakan sesuai, maka pencairan tahap kedua dapat dilanjutkan. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan bahwa proses transfer bantuan masih terus berlangsung dan diharapkan dapat segera menjangkau seluruh penerima. 

“Pemerintah memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka pasca bencana,” ujarnya. 

Pemerintah mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses pencairan dan penggunaan dana. (Joniful Bahri)

Kecelakaan Maut di Cihara Lebak: Pemotor Remaja Tewas Usai Tabrak Grand Max

By On Selasa, Maret 31, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Yamaha Mio J terjadi di Jalan Raya Malingping–Bayah, tepatnya di Kampung Malandungan, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Selasa (31/03/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Peristiwa ini mengakibatkan satu orang pengendara motor meninggal dunia. Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin SH, membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP awal, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max dengan nomor polisi A 8203 AH yang dikemudikan oleh Sidik melaju dari arah Malingping menuju Bayah dengan kecepatan rendah.

“Tiba-tiba dari arah berlawanan (Bayah menuju Malingping), muncul sepeda motor Yamaha Mio J bernopol A 3424 B yang dikendarai oleh Ahmad Daki (17) berboncengan dengan Mansur. Motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali dan menabrak bagian depan kanan mobil,” ujar AKP Acep Komarudin.



Akibat benturan keras tersebut, pengendara motor, Ahmad Daki, dinyatakan meninggal dunia (MD), sementara penumpangnya, Mansur, mengalami luka-luka. Penumpang motor sendiri mengakui bahwa kendaraan yang mereka tumpangi melaju kencang sebelum kecelakaan terjadi.

Data Identitas dan Kendaraan:

Kendaraan R4 (Daihatsu Grand Max – A 8203 AH):

Pengemudi: Sidik (39), warga Kampung Cikampak, Desa Sukajaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Pandeglang.

Kondisi: Rusak berat di bagian depan.

Kendaraan R2 (Yamaha Mio J – A 3424 B):

Pengendara: Ahmad Daki (17), warga Kampung Nyuncung, Desa Sukamanah, Kecamatan Rangkasbitung (Meninggal Dunia).

Penumpang: Mansur, warga Kampung Nyuncung, Desa Sukamanah, Kecamatan Rangkasbitung (Luka-luka).

Tindakan Kepolisian:

Personel Polsek Panggarangan, Aipda Feri Alamsyah dan Brigpol Heriawan, telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas, mendata para korban, serta meminta keterangan saksi-saksi di tempat kejadian (Sdr. Endang Sujai).

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut telah dikoordinasikan dengan Unit Laka Lantas Polres Lebak untuk proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kerugian materiil akibat kejadian ini cukup besar mengingat kedua kendaraan mengalami kerusakan berat.

(Cup/Uday)

Evaluasi LPPDES 2025, Camat Panggarangan Tekankan Akuntabilitas Pemerintah Desa

By On Selasa, Maret 31, 2026

 

Camat Panggarangan Ahmad Faidlullah saat memimpin kegiatan Evaluasi LPPDES Tahun 2025 di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak

LEBAK, KabarViral79.Com – Para Kepala Desa se-Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, mengikuti agenda Presentasi dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDES) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan pada Selasa, 31 Maret 2026.

Acara dipimpin langsung oleh Camat Panggarangan, Ahmad Faidlullah, S.IP., MM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Ekbang Kecamatan, Kasi Trantib, Babinsa Koramil 0314/Panggarangan, Bhabinkamtibmas Polsek Panggarangan, serta pihak BPD, Sekretaris Desa, dan tiga perangkat desa dari masing-masing wilayah.

Dalam arahannya, Camat Panggarangan Ahmad Faidlullah menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa sepanjang tahun 2025.

Para peserta saat mengikuti kegiatan Evaluasi LPPDES Tahun 2025 di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak


“Hari ini kami dari Pemerintah Kecamatan Panggarangan telah melaksanakan kegiatan presentasi dan evaluasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDES) Tahun 2025. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar,” ujar Ahmad Faidlullah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran di tahun-tahun mendatang.

(Cup)


HRD Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemulihan Pasca Bencana Aceh

By On Senin, Maret 30, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud sampaikan apresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto, terkait percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh pada silaturahmi, halal bihalal, dan coffee morning bersama insan pers di Banda Aceh, Senin, 30 Maret 2026. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. 

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi, halal bihalal, dan coffee morning bersama insan pers di Banda Aceh, Senin, 30 Maret 2026. 

Ruslan, yang juga Ketua DPW PKB Aceh itu menilai, pemerintah pusat telah bekerja maksimal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menunjukkan kepedulian langsung kepada masyarakat terdampak. 

“Kami mengapresiasi kinerja Presiden dan jajaran menteri yang dinilai sangat serius dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh. Kehadiran langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata perhatian pemerintah,” ujarnya. 

Ia menambahkan, intensitas kunjungan Presiden ke Aceh mencerminkan keseriusan dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. 

Bahkan, kata dia, Presiden tetap menyempatkan diri hadir di tengah pengungsi saat momentum Idul Fitri. 

“Presiden hadir langsung di tengah masyarakat pengungsi saat Lebaran. Ini memberikan semangat sekaligus menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir,” ujarnya. 

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait penanganan pengungsi yang belum sepenuhnya tertangani. 

Ruslan menyoroti masih adanya warga yang bertahan di tenda pengungsian di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bireuen, akibat belum tersedianya hunian sementara. 

“Faktanya masih ada masyarakat yang tinggal di tenda. Ini menjadi perhatian bersama agar penanganan bisa lebih optimal,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan penyediaan hunian sementara adalah belum optimalnya usulan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat perlu diperkuat, agar kebutuhan masyarakat, terutama hunian sementara, bisa segera terpenuhi,” katanya. 

Ruslan berharap, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Sebut Diaspora Banten Harus Jadi Motor Penggerak Sosial Ekonomi

By On Sabtu, Maret 28, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Diaspora Banten menjadi kekuatan utama dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah. 

Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Kumpul Jeung Dulur Sinergi Diaspora Banten yang diinisiasi Salakanagara Institute di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2026. 

Menurutnya, diaspora bukan sekadar warga Banten yang tinggal di luar daerah atau luar negeri. 

Lebih dari itu, kata dia, Diaspora adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekuatan kolektif Banten. 

“Diaspora Banten bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah jiwa-jiwa yang membawa semangat persaudaraan, kecerdasan, dan kerinduan untuk melihat tanah kelahirannya maju,” ujarnya. 

Ia menegaskan, di berbagai wilayah, putra-putri Banten telah membuktikan kapasitasnya, mulai dari menjadi profesor hingga berkiprah di kampus dan institusi besar bahkan mengabdi untuk bangsa dan negara. 

Dia menilai, silaturahmi seperti Kumpul Jeung Dulur memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai ajang temu kangen, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi. 

“Silaturahmi adalah teknologi sosial terkuat yang kita miliki. Dari sini lahir transfer ilmu, kolaborasi ide, dan penguatan ekonomi,” ujarnya. 

Di tengah berbagai tantangan global dan keterbatasan fiskal daerah, Andra Soni mengakui pembangunan tidak berjalan mudah. 

Konflik global, tekanan ekonomi, hingga dampak kemarau panjang menjadi tantangan nyata yang dihadapi Banten. Namun demikian, ia menegaskan optimisme harus tetap dijaga. 

“Kita harus jujur bahwa ruang fiskal terbatas. Tapi optimisme tidak boleh padam. Kita harus terus membangun,” tegasnya. 

Andra Soni menegaskan, pembangunan tidak selalu identik dengan hal-hal besar, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan pangan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan menjaga kerukunan masyarakat. 

Andra Soni juga menyoroti berbagai langkah kolaboratif yang telah dilakukan tanpa bergantung penuh pada APBD. 

Dia juga menyampaikan, kisah inspiratif sejumlah anak Banten yang berhasil menembus perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri. 

“Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi,” ujarnya. 

Di akhir sambutannya, Andra Soni mengajak Diaspora mengambil peran konkret dalam pembangunan daerah, mulai dari menjadi duta promosi, mentor bagi generasi muda, hingga mitra strategis investasi. 

“Jarak boleh memisahkan kita, tapi cinta pada Banten akan selalu mempersatukan kita. Mari kita pastikan tidak ada lagi mimpi anak Banten yang terkubur karena kemiskinan,” ujarnya. (Welfendry)

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen, Yah Fud Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Samalanga

By On Jumat, Maret 27, 2026

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad saat menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar, di Gampong Matang Teungoh, Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna meringankan beban korban bencana kebakaran, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad, turun langsung ke lokasi kebakaran di Dusun Kuta Kumbang, Gampong Matang Teungoh, Kemukiman Tanjongan, Kecamatan Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

Politikus yang akrab disapa Ayah Fud itu menyerahkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dan pakaian kepada warga terdampak. 

Kunjungan tersebut merupakan respons atas musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 yang menghanguskan dua unit rumah milik Arifuddin (50) dan T. Reka Irnanda (32). 

Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu menyebabkan kerugian material yang cukup besar. 

Dalam kesempatan itu, Ayah Fud menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran Partai NasDem merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. 

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad turun langsung ke titik lokasi rumah warga Samalanga yang terbakar, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin.  

“Partai NasDem berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat dalam situasi apa pun, terutama saat mereka membutuhkan dukungan dan perhatian,” ujarnya. 

Ia menegaskan, Partai NasDem tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. 

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji. Tetap semangat dan tabah, semoga Allah SWT memberi kekuatan dan jalan terbaik,” kata Ayah Fud. 

Kehadiran Ayah Fud di lokasi kebakaran turut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan perhatian dan bantuan yang diberikan. (Joniful Bahri)

KDMP Cikuya Mulai Menampakan Sayap, Kembangkan Usaha Demi Kemajuan Bersama

By On Jumat, Maret 27, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Berkat tangan dingin polesan H. Bakat yang merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Tangerang yang mana bisa memberikan perkembangan yang sangat signifikan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang Banten, Jumat, 27 Maret 2026.

Di bawah komando H. Bakat dengan dibantu Pak Aep, Ibu Lastri dan Manda KDMP Desa Cikuya kian hari mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terlihat sejauh ini telah tercatat sebanyak 240 anggota. 

"Ini merupakan suatu bukti nyata kalau kita benar benar bekerja dan sama sama ingin  membesarkan Koperasi Desa Merah Putih Cikuya," ucapnya. 

Lanjut ia menambahkan, sejauh ini KDMP Cikuya pada saat bulan Rahmadan kemarin telah diberikan kepercayaan oleh beberapa RT di Perumahan Adiyasa, yang mana mereka berbelanja kebutuhan sembako di KDMP Cikuya untuk selanjutnya dikemas dibagikan ke warga yang membutuhkan. 

Selain itu juga kemarin di lpercaya oleh Kades Cikuya untuk mengemas 1.500 paket sembako yang distribusikan ke para anak yatim dan kaum dhuafa se-Desa Cikuya. 

Harapan ke depan dan menargetkan 1.000 lebih anggota warga Desa Cikuya menjadi anggota KDMP Cikuya. 

Saat ini, KDMP Cikuya menyediakan  banyak macam kebutuhan masyarakat, di antaranya beras, aqua, gas elpiji dan kebutuhan pokok lainya dengan harga normal sesuai dengan amamat pemerintah pusat. 

Di samping itu, Kades Cikuya yang juga Ketua APDESI Kecamatan Solear, berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP serta juga Sebagai Ketua Pengawas Koperasi (Ex - Officio). 

Kades Cikuya, Ade Sapei yang juga selaku Ketua APDESI Kecamatan Solear mengucapkan puji syukur yang mana di bawah arahan H. Bakat, KDMP Cikuya mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

"Ini terbukti pada saat penyaluran sembako kemarin, KDMP Cikuya ikut membantu menyediakan kebutuhan tersebut. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi warga Desa Cikuya yang masuk menjadi anggota KDMP Cikuya," ujarnya. (Reno) 

Gubernur Andra Soni Percepat Rencana Pembangunan Pengelolaan Sampah Jadi Energi di Banten

By On Jumat, Maret 27, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendorong percepatan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya penanganan sampah dan penguatan ketahanan energi. 

Bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, Gubernur Andra Soni menandatangani kesepakatan pengelolaan sampah menjadi energi alternatif. 

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan bersama Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Cilegon, dan Pemerintah Kabupaten Serang. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pengembangan PSEL di wilayah Tangerang Raya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat, 27 Maret 2026. 

Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni mengatakan, program PSEL bukan hanya solusi penanganan sampah, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi energi dan pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. 

Menurutnya, keberhasilan program ini juga memerlukan komitmen dan pengawasan bersama agar masalah sampah bisa ditangani dengan baik termasuk memanfaatkannya menjadi sumber energi alternatif. 

Komunikasi antar daerah harus terus dibangun mengenai pengelolaan sampah di masing-masing tempat. 

“Diperlukan komitmen berkelanjutan, koordinasi intensif, serta pengawasan agar pelaksanaan berjalan efektif dan akuntabel,” jelasnya. 

Gubernur Andra Soni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah. 

Selama proses pembangunan fasilitas PSEL, pemerintah akan terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah guna mengurangi volume sampah secara signifikan. 

“Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pemilahan sampah harus terus dilakukan agar volume sampah bisa ditekan,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, kesepakatan ini menjadi bagian dari langkah besar mendukung kebijakan nasional dalam penanganan sampah. 

Ia mengungkapkan, potensi sampah yang akan diolah dari dua kawasan Provinsi Banten mencapai sekitar 4.000 ton per hari. 

“Hari ini Bapak Gubernur Andra Soni bersama Bupati/Walikota di Serang Raya dan Tangerang Raya telah menyepakati dukungan terhadap kebijakan Presiden dalam penyelesaian sampah di daerah. Ke depan sampah tersebut akan direduksi menjadi energi listrik,” ujarnya. 

Hanif juga mengungkapkan, program ini dapat berhasil bergantung pada pemilahan sampah sejak dari hulu. Pembangunan PSEL sendiri membutuhkan waktu hingga tiga tahun. 

“Dari peletakan batu pertama sampai operasional biasanya memakan waktu 2,5 sampai tiga tahun. Apapun teknologinya, fondasi dasarnya adalah sampah harus terpilah. Tanpa itu, biaya akan sangat besar,” ujarnya. 

Ke depan, program ini juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara. Semakin baik pengelolaannya, efisiensi bagi anggaran pemerintah pusat dan daerah dapat semakin meningkat. (Welfendry) 

Tandatangani PKS PSEL, Bupati Ratu Zakiyah Yakin Persoalan Sampah Bakal Tertangani

By On Jumat, Maret 27, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah yakin jika persoalan sampah di 29 Kecamatan ke depannya bakal tertangani dengan baik, jika terealisasinya Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). 

PSEL merupakan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH). 

Hal itu disampaikan Ratu Rachmatuzakiyah usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Pemkot Cilegon, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tentang penyelenggaraan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang, Jum’at, 27 Maret 2026. 

Dengan dilakukannya PKS PSEL, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah berharap dalam rangka mengurai sampah yang ada di Kabupaten Serang bisa teratasi. 

"Kita tahu Kabupaten Serang itu sampahnya sangat banyak. Kami meyakini dengan adanya program PSEL ini, maka masalah atau persoalan sampah di Kabupaten Serang akan semakin terselesaikan,” ujarnya. 

Untuk diketahui, penandatangan PKS tentang PSEL dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni, Walikota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Walikota Cilegon Robinsar yang disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota. 

Adapun untuk lokasi PSEL sendiri akan dibangun di Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, yang akan menampung sampah dari Kota Serang, Cilegon dan Kabupaten Serang sekitar 2.000 ton. 

"Kabupaten Serang PSEL-nya di Cilowong Kota Serang. Jadi kita aglumerasi Serang Raya, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, tiga kabupaten kota itu dijadikan satu,” ujarnya. 

Sedangkan untuk penanganan sampah Kabupaten Serang saat ini, Ratu Zakiyah menyebut, sudah ada juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkot Serang untuk pembuangan sampahnya  ke TPSA Cilowong sebagian. 

Kemudian untuk sebagian sampah, Pemkab Serang memanfaatkan TPS3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle. 

"Jadi (untuk sampah) masih kita pilah. Kemudian dengan adanya program PSEL ini kami meyakini persoalan sampah Insya Allah akan terselesaikan dimasa yang akan datang,” tuturnya. 

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kesepakatan ini menjadi bagian dari langkah besar mendukung kebijakan nasional dalam penanganan sampah. 

Ia mengungkapkan, potensi sampah yang akan diolah dari dua kawasan Provinsi Banten mencapai sekitar 4.000 ton per hari. 

“Hari ini Bapak Gubernur Andra Soni bersama Bupati dan Walikota di Serang Raya dan Tangerang Raya telah menyepakati dukungan terhadap kebijakan Presiden dalam penyelesaian sampah di daerah. Ke depan sampah tersebut akan direduksi menjadi energi listrik,” ujarnya. 

Hanif juga mengatakan, program ini dapat berhasil bergantung pada pemilahan sampah sejak dari hulu. Pembangunan PSEL sendiri membutuhkan waktu hingga tiga tahun. 

“Dari peletakan batu pertama sampai operasional biasanya memakan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Apapun teknologinya, fondasi dasarnya adalah sampah harus terpilah. Tanpa itu, biaya akan sangat besar,” ujarnya. 

Ke depan, program ini juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara. Semakin baik pengelolaannya, efisiensi bagi anggaran pemerintah pusat dan daerah dapat semakin meningkat. 

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, program PSEL bukan hanya solusi penanganan sampah, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi energi dan pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. (*/red)

Pemkab Bireuen Tegaskan Penanganan Bencana Sesuai Prosedur, Persilakan Uji Lewat Class Action

By On Kamis, Maret 26, 2026

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah tersebut telah dilaksanakan sesuai tahapan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli menyatakan, seluruh proses penanganan, mulai dari penetapan status darurat hingga masa transisi pemulihan, telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

“Pemkab Bireuen tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sejak awal, seluruh proses dijalankan sesuai prosedur,” ujarnya. 

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan sejumlah Keputusan Bupati, di antaranya penetapan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor pada 2025, perpanjangan status darurat, hingga penetapan masa transisi darurat ke pemulihan yang berlangsung sejak 7 Januari hingga 6 April 2026. 

Menurut Muhajir, seluruh kebijakan tersebut merujuk pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 22 Tahun 2008, serta aturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Qanun Daerah. 

Ia menambahkan, selama penanganan bencana, Pemkab Bireuen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. 

Terkait tidak dibangunnya hunian sementara (Huntara), Muhajir menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat terdampak, bukan kebijakan sepihak pemerintah daerah. 

“Pembangunan Huntara memiliki sejumlah persyaratan, seperti harus berada di lahan yang sesuai, tidak berada di zona rawan bencana, serta mendapat persetujuan masyarakat. Dalam prosesnya, sebagian besar korban menolak ditempatkan di Huntara komunal maupun di luar desa,” jelasnya. 

Sebagai alternatif, lanjut dia, pemerintah memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bantuan stimulan bagi korban sembari menunggu pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat. 

Muhajir juga menanggapi adanya wacana class action yang akan diajukan oleh sejumlah pihak terkait penanganan bencana. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati langkah hukum tersebut 

“Upaya hukum merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Pemerintah Bireuen tidak keberatan dan siap menghormati proses tersebut,” katanya. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap terbuka dan berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan serta berintegritas dalam percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. 

“Pemerintah akan terus bekerja keras sesuai ketentuan untuk memastikan pemulihan berjalan optimal bagi masyarakat terdampak,” ujar Muhajir. (Joniful Bahri)