-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Warga Apresiasi Wartawan yang Bersikap Kritis Ungkap Dugaan Penyimpangan BLT DD

By On Sabtu, Januari 25, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Kinerja wartawan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang mengendap selama berbulan-bulan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Deden Haditiya, seorang warga Kecamatan Panggarangan sekaligus pegiat sosial yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sadar Anti Korupsi, menyampaikan penghargaan atas peran jurnalis dalam membongkar kasus dugaan korupsi tersebut. Ia menekankan pentingnya peran media dalam mengungkap indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.

Menurut Deden, upaya pemberitaan oleh wartawan seharusnya ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian atau Kejaksaan, tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dalam pernyataannya, ia berharap APH dapat bersikap proaktif dalam merespons indikasi tindak pidana di tengah masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi keberanian wartawan dalam menjalankan fungsinya menginformasikan indikasi tindak pidana korupsi. Meski berisiko, informasi yang mereka sajikan sudah cukup menjadi petunjuk awal bagi aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa dokumen serta pihak terkait tanpa menunggu aduan masyarakat. Aparat harus bersikap proaktif agar tidak menimbulkan kecurigaan lain,” ujar Deden.

Deden juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan desa yang dinilai kecolongan.

“Banyak laporan keuangan desa yang dianggap baik, tetapi faktanya ada anggaran BLT yang mengendap berbulan-bulan dan hampir lolos dari pengawasan. Jika tidak ada wartawan yang berani mengungkap fakta ini, kemungkinan besar dana tersebut akan disalahgunakan atau tidak disalurkan sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dugaan tindak pidana telah terjadi karena penggunaan dana desa sudah dilaporkan secara administrasi maupun melalui rapat pertanggungjawaban, meskipun faktanya dana tersebut fiktif dan baru disalurkan setelah adanya pemberitaan. Deden berharap penegak hukum segera bertindak agar tidak menimbulkan keraguan atas keadilan di Kabupaten Lebak.

Di tempat terpisah, Ketua Pokja PWI Lebak Selatan, Asep Dedi Mulyadi, mengimbau wartawan untuk tetap bersikap kritis dalam menjalankan fungsi sebagai pilar keempat demokrasi. Ia juga mengingatkan agar wartawan selalu mematuhi kode etik jurnalistik.

“Selain kritis, wartawan harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Lakukan cek dan ricek secara matang, hindari menjustifikasi peristiwa hukum tanpa dasar, dan sajikan pemberitaan yang berimbang,” pesan Asep.

(Cup/Uday/Red)

Sampah Menggunung di TPA Cihara: Bau Busuk dan Lalat Resahkan Warga, DPRD Lebak Desak DLH Ambil Tindakan Tegas

By On Sabtu, Januari 25, 2025



Lebak, KabarViral79.Com – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kampung Srilayung, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, kembali menjadi sorotan. Warga setempat mengeluhkan bau busuk menyengat dan serbuan lalat akibat tumpukan sampah yang terus menggunung tanpa penanganan maksimal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak.

Lusmiyati, salah satu warga, mengungkapkan bahwa TPA yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari pemukiman mereka menjadi sumber masalah utama. Penanganan sampah selama ini dinilai minim, hanya sebatas perataan dan pendorongan sampah yang menumpuk di depan pintu masuk TPA.

“Paling hanya didorong saja, tapi bau busuknya tetap tidak hilang. Apalagi di musim hujan seperti ini, bau semakin menyengat, dan lalat menyerbu rumah kami. Ini jelas berdampak buruk bagi kesehatan warga,” ujar Lusmiyati, Sabtu (25/1/2025).

Kondisi ini mengundang perhatian Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Samboja Uton Witono. Politisi dari Dapil IV ini berjanji akan segera berkoordinasi dengan DLH Lebak untuk mencari solusi terkait pengelolaan sampah di TPA Cihara.

“Saya sudah mendengar keluhan warga dan akan berkoordinasi dengan Kadis DLH agar masalah ini segera ditangani. Pengelolaan sampah di TPA Cihara harus lebih maksimal untuk mencegah dampak buruk terhadap masyarakat,” tegas Samboja.

Ia juga menambahkan bahwa aspirasi warga di Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng, dan Cibeber menjadi prioritasnya sebagai wakil rakyat. Ia berharap DLH Lebak segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola TPA Cihara demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, warga berharap janji DPRD ini tidak hanya menjadi wacana semata dan menuntut langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah lama mengganggu kehidupan mereka.

(Cup)

Bupati dan Wabub Tangerang Terpilh Akan Dilantik Presiden RI di Istana Negara

By On Jumat, Januari 24, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar mengatakan, calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid - Intan Nurul Hikmah akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Bagi yang tidak bersengketa, maka akan dilakukan pelantikan serentak pada Kamis, 06 Februari 2025 mendatang di Ibu Kota Negara. Termasuk, Maesyal - Intan akan dilantik pada hari itu, karena di Kabupaten Tangerang tidak bersengketa,” kata Muhammad Umar kepada wartawan, Kamis, 23 Januari 2025. 

Saat disinggung, terkait lokasi Ibu Kota Negara, Muhammad Umar mengaku belum mengetahui lokasi detailnya, apakah di IKN atau di Jakarta. Namun, dirinya memastikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Tangerang akan dilantik pada Kamis (6/2) mendatang. 

“Saya belum tahu pasti, antara IKN atau Jakarta. Namun yang jelas, pelantikan secara serentak akan dilakukan pada Kamis (6/2) mendatang,” katanya. 

Umar mengatakan, untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan setelah putusan dari MK keluar. 

“Kalau yang bersengketa, akan dilakukan pelantikannya setelah putusan dari MK keluar. Untuk saat ini belum keluar,” katanya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang terpilih, Intan Nurul Hikmah mengatakan, pelantikan serentak Kepala Daerah terpilih akan dilakukan di Istana Presiden Jakarta. 

“Insya Allah pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Pak Presiden Indonesia Prabowo Subianto,” kata Intan. 

Saat disinggung persiapan apa yang telah dilakukan untuk pelantikan, Intan Nurul Hikmah mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini dirinya telah berkoordinasi dengan OPD-OPD Kabupaten Tangerang untuk penyelarasan visi-misi janji kampanye. 

“Untuk persiapan, dalam beberapa hari ini, telah berkoordinasi dengan OPD-OPD. Tentunya, hal itu untuk penyelarasan visi-misi, biar langsung kebut bekerja tanpa adaptasi lagi,” kata wanita yang biasa disapa akrab Teh Intan itu.

Teh Intan juga telah mempersiapkan fisik dengan menjaga stamina agar tetap fit dan bugar ketika dilantik dan mulai bekerja sebagai unsur pimpinan Kabupaten Tangerang mendatang. 

“Selain itu, saya juga telah menjaga stamina agar tetap fit dan fitting baju PDU,” ujarnya. (Reno)

Pemerintah Kecamatan Jayanti Sukses Menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2026

By On Jumat, Januari 24, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kecamatan Jayantimenggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kegiatan Musrenbang yang mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur dan Ekologi” itu digelar di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tangerang, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 23 Januari 2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Camat Jayanti H. Yandri Permana, Ketua TP PKK Kecamatan Jayanti beserta jajaran, Sekertaris Camat Jayanti beserta seluruh staff kecamatan Jayanti, Kepala Desa se-Kecamatan Jayanti, Anggota DPRD Provinsi Banten F-Golkar Wahyu Nugraha, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang F-Nasdem Lu'Lu Ul Fuadiah, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang F-PAN Tasrifin, Anggota DPRD kabupaten Tangerang F-Gerindra H. Astayudin, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang M. Nur Rojab, dan Herni Susilawati, Diskominfo Kabupaten Tangerang, DPMPD Kabupaten Tangerang, Bapeda, Disperindag, serta seluruh tamu undangan lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Camat Jayanti, H. Yandri Permana menyampaikan, pada Musrenbang RKPD Tahun 2026, dari 50 skala prioritas, ada tiga skala prioritas yang akan diutamakan, salah satunya yakni sarana atau prasarana pendidikan.

“Alhamdulillah Musrenbang RKPD 2026 sudah selesai dilaksanakan. Kami sudah menyepakati 50 usulan yang menjadi skala prioritas pembangunan di kecamatan Jayanti untuk nanti tahun 2026 yang menjadi kewenangan di Kabupaten Tangerang,” ucap Yandri.

“Dari 50 skala prioritas itu dibagi menjadi tiga bidang, di antaranya sumber daya manusia, kemudian di bidang perekonomian masyarakat dan di bidang infrastruktur dasar, sumber daya manusia ini kami lebih menekankan kepada peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan SD Negeri SMP Negeri dan SMA negeri,” sambungnya.

Ia juga menyampaikan, selain peningkatan prasarana ada juga pembangunan gedung puskesmas, dan perpustakaan.

“Dari tiga skala prioritas yang diambil dari 50 skala prioritas di antaranya ada pembangunan gedung baru Puskesmas Jayanti, kemudian penyiapan atau pembangunan perpustakaan yang nantinya itu juga akan menjadi lokasi untuk meningkatkan minat baca dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusi sosial,” ujar Camat.

Kemudian, kata Yandri, permohonan bantuan-bantuan untuk pembinaan budidaya atau ternak hewan kambing sapi, budidaya ikan dan sebagainya, juga permohonan untuk alat-alat pertanian.

“Kami juga mengusulkan untuk bisa menciptakan ekonomi kreatif baru. Kami ingin bisa membuat batik khas jayanti. Juga nanti kami coba untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa dimunculkan untuk dikembangkan di Kecamatan Jayanti,” ujarnya.

Untuk infrastruktur, kata Yandri, berfokus pada peningkatan atau lanjutan pembangunan area publik di Kantor Kecamatan Jayanti. Kemudian kebutuhan Pos Damkar atau Pos BPBD.

“Kemudian rehabilitasi selebihnya lebih kepada pembangunan atau usulan pembangunan, peningkatan kualitas jalan-jalan poros desa dan poros Kecamatan” tuturnya.

“Kami juga ingin ada TPS 3R untuk penanganan sampah di Jayanti, dan lanjutan pembangunan atau area sarana publik di area kecamatan Jayanti. Harapan saya tentunya dari 50 usulan itu, baik yang menjadi kewenangan Kabupaten dan beberapa usulan tadi, sekitar lima usulan yang menjadi kewenangan Provinsi. Saya berharap semua pihak yang berkepentingan ini bisa mengawal dan masuk ke dalam perencanaan kerja pemerintah daerah di tahun 2026,” pungkasnya. (Eka Bulbul)

Jalin Silaturahmi dan Serap Aspirasi, Anggota DPRD Lebak Gelar Diskusi Bersama Wartawan dan Ormas di Wisata Bukit Layung

By On Jumat, Januari 24, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono, bersama tokoh pemuda, ormas, dan jajaran pengurus Pokja PWI Lebak Selatan menggelar acara ramah tamah dan konsolidasi. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 24 Januari 2025, ini bertempat di Wisata Bukit Layung, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono, Ketua SMSI Kabupaten Lebak Deni Ismayadi, Ketua Pokja PWI Lebak Selatan Asep Dedi Mulyadi, Ketua Badak Banten Kecamatan Panggarangan Asep Pahrudin, Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Panggarangan Yudi Hermawan, Tokoh Masyarakat Aan Drajat, Ketua Pokdarwis Wisata Bukit Layung Genteng Paska Markonah, serta Wakil Ketua Pokdarwis Ujang.

Diskusi tersebut membahas kelanjutan perjuangan masyarakat Lebak Selatan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Samboja Uton Witono, yang akrab disapa Ama Dewan, menegaskan dukungannya terhadap upaya pemekaran tersebut.

“Sebagai warga Lebak Selatan, saya mendukung penuh pemekaran Kabupaten Cilangkahan,” ujar Ama Dewan. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk wartawan, ormas, dan LSM, untuk aktif mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Acara ini juga menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat. Ketua Badak Banten Kecamatan Panggarangan, Asep Pahrudin, menyampaikan apresiasinya atas pertemuan ini.

“Semoga DOB Cilangkahan segera terwujud. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dewan Samboja, rekan-rekan wartawan, dan Ormas Pemuda Pancasila atas kesempatan bersilaturahmi ini,” ujar Asep Pahrudin. Ia berharap sinergitas antara ormas, LSM, dan wartawan terus ditingkatkan demi menjaga hubungan yang baik di wilayah Panggarangan.

Ketua Pokja PWI Lebak Selatan, Asep Dedi Mulyadi, juga mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap perjuangan untuk DOB Cilangkahan dapat segera membuahkan hasil.

“Selain itu, saya mengingatkan rekan-rekan wartawan untuk tetap profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Sebelum menaikkan berita, pastikan terlebih dahulu informasi yang ditulis agar dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Setelah diskusi selesai, acara diakhiri dengan sesi foto bersama, sebagai simbol kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

(Uday/US)

Banting Setir Mengelak Mobil Pribadi, Satu Truk Tronton Terguling di Peudada Bireuen

By On Jumat, Januari 24, 2025

Satu unit Truk Tronton mengalami kecelakaan dan terguling setelah berusaha mengelak satu unit mobil pribadi, di lintasan Jalan Nasional, Medan - Banda Aceh, kawasan Blang Geulumpang, Peudada, Bireuen, Kamis, 23 Januari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Satu unit Truk Tronton BL 8898 J mengalami kecelakaan dan terguling setelah berusaha mengelak satu unit mobil pribadi yang melaju berlawanan arah, di lintasan Jalan Nasional, Medan - Banda Aceh, kawasan Blang Geulumpang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis, 23 Januari 2025, sekira pukul 06.45 WIB.

Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, sementara sopir truk ikut mengalami luka ringan di bagian wajahnya, sedangkan barang muatan di truk tronton tersebut tumpah di atas badan jalan. 

Sebelumnya kecelakan itu, Truk Tronton disopiri Saiful Bahri (39), warga Jangka, Bireuen dan kondekturnya Maskur Riza (26) warga Peunalom II, Tangse, Pidie, melaju dari arah Medan tujuan Banda Aceh. 

Saat di lokasi kejadian, sopir Truk Tronton berusaha mengelak satu unit mobil pribadi yang melaju dari arah Banda Aceh ke Medan, dan mobil pribadi itu hilang kendali, melaju ke depan bagian tengah truk tronton yang penuh bermuatan barang. 

“Saya berusaha membanting setir, mengelak tabrakan dengan mobil pribadi. Apabila tidak membanting setir, maka langsung bertabrakan dengan mobil tersebut,” sebut sopir truk, Saiful Bahri.

Usai menghindari mobil pribadi tersebut, truk yang bermuatan penuh itu hilang kendali dan terguling di atas badan jalan. 

Kapolres Kabupaten Bireuen, AKBP Jatmiko melalui Kasatlantas, AKP Mulyadi kepada wartawan di lokasi kejadian menjelaskan, kasus kecelakaan lalu lintas ini sudah ditangani Satlantas Polres Bireuen.

Diakui Mulyadi, tak ada korban jiwa dalam kecelakan itu, sedangkan sopir dan kondektur tronton Mitsubishi tidak mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi truk mengalami kerusakan bagian depan dan samping kiri. 

“Berdasarkan keterangan sementara, kalau kronologis kejadian berawal mobil Truk Tronton itu melaju dari arah Medan ke Banda Aceh, tiba di lokasi kejadian sopir truk tronton berusaha mengelak laju satu unit minibus Toya Agya dari arah berlawanan. Mobil Agya tersebut diduga melaju melebar ke kanan, dan sopirnya mengantuk, sehingga mobil barang itu kehilangan kendali dan melaju ke tengah badan jalan,” sebutnya. 

Pasca kejadian, Kasatlantas Polres Bireuen dan personelnya dibantu masyarakat ikut membantu mengevakuasi dan menarik Truk agar tidak menutupi badan jalan, serta memindahkan barang muatan yang tumpah di atas badan jalan. (Joniful Bahri)

Enchanting Valley: Destinasi Baru di Puncak yang Wajib Dikunjungi

By On Jumat, Januari 24, 2025

Playground. 

BOGOR, KabarViral79.Com – Tak berhenti berinovasi, Taman Safari Indonesia hadirkan taman rekreasi baru, Enchanting Valley. Dengan mengusung konsep Retail, Dining, and Experience (RD&E) pengunjung diajak untuk menikmati liburan yang memanjakan semua indra.

Dari keindahan alam yang memukau, pengalaman audio di teater musikal berkelas dunia, cita rasa kuliner yang memanjakan lidah, hingga sensasi petualangan seru yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan. 

Destinasi ini menggabungkan wahana permainan, spot foto, wisata kuliner, hingga pentas drama musikal berkelas dunia dalam satu area wisata. Dengan luas mencapai 22 hektare, kawasan Enchanting Valley berisi banyak wahana menarik yang beragam.

Terletak di Jalan Raya Puncak Km 77 Cilember, Cisarua, Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia kini menjadi magnet baru yang menarik minat warga untuk rekreasi singkat namun berkesan.

Hanya satu jam dari Utara Jakarta, Enchanting Valley buka setiap hari mulai pukul 08:30 WIB untuk hari biasa dan dari pukul 08.00 WIB untuk akhir pekan, siap menyambut petualangan seru Anda!

Bagi para pecinta eksplorasi seru yang memicu adrenalin, tersedia wahana Super Wheels, wahana permainan mobil klasik dengan kapasitas dua orang yang bisa membawa pengunjung berpetualangan ke berbagai zona yang super seru sepanjang 1.5 km dengan durasi sekitar 15 menit per permainan.

Super Wheels. 

Nets Play permainan untuk segala usia yang berbentuk nets (jaring-jaring) sehingga pengunjung dapat bermain dengan seru dengan fasilitas yang nyaman.

Plaza Carnival terdapat tujuh area permainan berbeda di Plaza Carnival yang dapat dimainkan sendiri, berdua hingga berkelompok.

The Playground arena permainan anak dengan tema satwa seperti perosotan, ayunan, terowongan, monkey bar dan lain sebagainya.

Pengunjung yang ingin bersantai, menikmati waktu luang di lingkungan dan pemandangan yang indah tersedia berbagai fasilitas seperti Waterfall of Wonder, setiap pengunjung dapat mengikuti angklung show untuk bermain bersama.

Pembawa acara memberikan aba-aba sesuai nada yang hendak dimainkan. Harmoni dari berbagai suara angklung ini menjadi beberapa lagu yang akrab di telinga para wisatawan.

Kehadiran Angklung Show di Enchanting Valley menjadi lebih bermakna karena kepeduliannya untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat.

Lila's Magical World. 

Lila’s Magical World (petting zoo) menjadi pelengkap di Enchanting Valley. Area yang memiliki beragam jenis satwa yang bisa diajak bermain, berfoto bersama, atau memberikan makanan untuk satwa.

Untuk menambah nilai edukasi, area ini juga dilengkapi dengan Animal Edushow yang mengajarkan pengunjung tentang satwa-satwa yang ada, menjadikannya pengalaman yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Pengunjung juga bisa menikmati danau dan sejuknya udara di Central Park.

Wisata tidaklah lengkap tanpa kuliner nikmat, di Enchanting Valley tersedia banyak pilihan tempat makan yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Mulai dari konsep restoran modern dengan hidangan Nusantara bernama Amarta Restaurant, yang menyajikan berbagai hidangan seperti sate, sup, dan dessert menggugah selera.

Tersedia food court yang lebih santai (District Dining) yang menyediakan pilihan makanan dan minuman. Aneka jenis kopi dan camilan juga tersaji. Bagi yang ingin duduk bersantai di ruang terbuka hijau, tersedia kedai (Kembang Nona) yang cocok untuk beristirahat sejenak.

Pengunjung dapat bersantai dan keluar sejenak dari kesibukan sehari-hari sembari menikmati quality time dengan orang terdekat di sini.

Mengunjungi Enchanting Valley kurang lengkap tanpa menikmati drama musikal Lila Show. Pertunjukan Lila Show selayaknya konser musik sekaligus tontonan seperti bioskop.

Amarta Restaurant di Enchanting Valley. 

Ada alur cerita yang selalu aktual dan hangat bagi penonton. Lila Show merupakan pertunjukan teatrikal musikal bertema konservasi yang memukau, dibintangi oleh tokoh utama bernama Lila.

Melalui cerita yang penuh pesan moral, LILA Show mengajak penonton untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. 

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor terus meningkat sejak tahun 2021. Pada tahun 2023, Puncak berhasil menarik 2,4 juta wisatawan domestik dan 160 ribu wisatawan mancanegara.

Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana Puncak kembali menjadi destinasi favorit selama libur Natal dan Tahun Baru dengan jumlah pengunjung mencapai 784 ribu orang.

Dengan peluncuran Enchanting Valley, Taman Safari Indonesia Group mendukung target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan pada 2025.

Tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, destinasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi dengan meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat multiplier effect dari sektor pariwisata ini yang cukup luas. 

“Kami menargetkan Enchanting Valley menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk memberikan dampak dan dukungan pada Pariwisata Indonesia,” ujar Alexander Zulkarnain selaku Senior VP Taman Safari Indonesia Group.

Sejuk dan asri adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan suasana di Enchanting Valley. Pohon-pohon besar dan rindang memayungi warga yang ingin berkunjung. Ini kontras dengan pemandangan kemacetan lalu lintas di Jakarta, yang hanya terpaut sekitar satu jam saja.

Tentang Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia adalah taman rekreasi bertema dan situs konservasi kelas dunia yang terletak di enam lokasi dan empat resort di seluruh Indonesia.

Taman ini memiliki lebih dari 9.325 hewan dari 409 spesies dan menarik lebih dari enam juta pengunjung setiap tahunnya.

Sejak tahun 1980, Taman Safari Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepaskan ribuan hewan kembali ke alam liar.

Sebagai hasilnya, Taman Safari Indonesia telah menjadi organisasi konservasi global terkemuka untuk satwa liar endemik Indonesia dan spesies yang terancam punah.

Taman Safari Indonesia telah meraih empat sertifikasi internasional dan 20 penghargaan nasional atas upayanya dalam bidang konservasi dan rekreasi.

Perjalanan Taman Safari Indonesia dimulai dengan pembukaan area konservasi satwa liarnya yang pertama, The Great Taman Safari Bogor, di Cisarua, Bogor, pada bulan April 1986.

Seiring berjalannya waktu, Taman Safari Indonesia memperluas jejaknya dengan mendirikan The Grand Taman Safari Indonesia Prigen di Pasuruan, Jawa Timur, pada bulan Desember 1997.

Keberhasilan dua area konservasi ini menginspirasi Taman Safari Indonesia untuk menciptakan situs tambahan, termasuk The Amazing Taman Safari Bali, The Funtastic Beach Safari di Batang, Jawa Tengah, Jakarta Aquarium & Safari, Solo Safari, dan yang terbaru, Varuna Bali.

Taman Safari Indonesia juga mengawasi beberapa bisnis terkait pariwisata, seperti Royal Safari Garden, Safari Resort, Baobab Safari Resort, Mara River Safari Lodge, dan Gerai Souvenir Safari Wonders.

Visi Taman Safari Indonesia adalah menjadi destinasi konservasi satwa liar berbasis pendidikan dan penelitian serta tujuan wisata.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi kami di www.tamansafari.com.


(*/red)


Anggota DPRD Lebak, Samboja Uton Witono Kembali Berikan Bantuan Terhadap Korban Pergerakan Tanah di Kampung Srimanik

By On Jumat, Januari 24, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerinda Samboja Uton Witono atau yang sudah tidak asing lagi di wilayah Lebak Selatan disebut Ama Dewan, kembali memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Srimanik, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak Banten, Jum’at (24/01/2025).

“Bentuk rasa kepedulian saya terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pergerakan tanah saya kembali memberikan bantuan berupa sembako kepada warga di Kampung Srimanik Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak,” kata Samboja Uton Witono.

Selain itu, menurut Samboja Uton Witono, saya pribadi selalu teringat pesan dari pak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yang berbunyi.”

“Kalau kita tidak bisa memberi kepada banyak orang, berilah ke sekelompok orang dan jika masih juga tidak mampu berilah satu orang saja, dan apabila satu orang juga masih tetap tidak bisa maka janganlah menyusahkan orang lain,” ungkapnya.

(Cup/Uday)

Sekretaris Komisi IV DPRD Lebak Samboja Uton Witono Apresiasi PUPR Lebak Responsif, Kirimkan Alat Berat Untuk Perbaikan Jalan Tertutup Longsor Penghubung Tiga Desa

By On Jumat, Januari 24, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Sekretaris Komisi IV DPRD Lebak Samboja Uton Witono, dan sejumlah warga, mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR Lebak yang telah responsif menurunkan alat berat/Eksavator untuk memperbaiki jalan longsor di blok Cinyangko Kampung Karangsewu Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kamis, 23 Januari 2025.

Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV melalui pesan via WhatsApp yang diterima awak media ini mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala Dinas PUPR Lebak yang telah responsif cepat tanggap menurunkan alat berat untuk perbaikan longsor yang menutupi jalan longsor.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kadis PUPR Lebak, pak, Ivan Suyatupika yang telah responsif dan cepat tanggap mengirimkan alat berat untuk perbaikan jalan longsor di Kampung Kampung Cinyangko/Karangsewu Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan yang menjadi penghubung tiga Desa yaitu Desa Hegarmanah, Sindangratu dan Desa Sogong,” kata Anggota DPRD Lebak, Samboja Uton Witono yang akrab disapa Ama Dewan.

Menurut Ama Dewan yang juga selaku penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kabupaten Lebak ini menuturkan bahwa jalan poros desa tersebut belum lama tertutup longsor, yang mana jalan tersebut juga menjadi akses ratusan anak sekolah, dengan adanya alat berat ini semoga longsor tersebut cepat selesai,” pungkasnya.

Dengan diturunkannya alat berat mendapat apresiasi dari sejumlah warga, “Kami selaku warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pak Kadis PUPR Lebak, dan pak Dewan Samboja, dan juga dinas terkait yang sudah responsif terhadap bencana longsor di ruas jalan lintas Desa Hegarmanah yang menghubungkan ke Desa Sindangratu dan Desa Sogong.,” kata warga masyarakat.

(Cup/Estu)

Pulau Panaitan Tercemar, Aliansi Peduli Banten Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum

By On Kamis, Januari 23, 2025

Keterangan Foto - Ilustrasi


LABUAN, KabarViral79.Com – Iwan Setiawan, Ketua Sekretariat Bersama Presidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten, kembali menyuarakan pentingnya pengelolaan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Ia menyoroti ketidaktertiban dalam penerapan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) serta insiden kandasnya kapal TB Bomas Karya yang membawa tongkang bermuatan batu bara di perairan Pulau Panaitan.

Menurut Iwan, ketidakseriusan pihak terkait dalam merespons laporan dan rekomendasi telah mendorong rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Aliansi Peduli Banten.

Iwan menjelaskan bahwa SIMAKSI adalah mekanisme izin resmi untuk memastikan aktivitas di kawasan konservasi berjalan sesuai aturan. Prosedurnya meliputi:

1. Persiapan dokumen, seperti identitas resmi, rencana kegiatan, dan izin tambahan untuk penelitian.

2. Pengajuan permohonan melalui Balai TNUK secara langsung atau daring.

3. Retribusi biaya, bergantung pada kegiatan dan jumlah peserta.

4. Verifikasi oleh petugas, memastikan kegiatan tidak merusak kawasan.

5. Penerbitan SIMAKSI, yang wajib dibawa selama kegiatan berlangsung.

Namun, ia juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan SIMAKSI di lapangan, yang berpotensi merusak ekosistem konservasi.

Terkait insiden kapal TB Bomas Karya yang kandas pada 16 September 2023, Iwan menyebut bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen lengkap, termasuk dokumen SELPEG yang diwajibkan berdasarkan Permenhub No. 69 Tahun 2019. Selain itu, dugaan pelanggaran peraturan lainnya, seperti operasi tanpa izin dan pengelolaan batu bara yang tidak sesuai dengan UU Minerba, memperburuk dampak lingkungan yang diestimasi mencapai Rp100 miliar.

Aliansi Peduli Banten telah mengirimkan surat resmi kepada Balai TNUK untuk meminta penjelasan terkait langkah pemulihan lingkungan dan evaluasi insiden tersebut. Namun, hingga saat ini, pihak Balai TNUK belum memberikan tanggapan yang memadai.

“Kami sudah melayangkan surat resmi, tetapi TNUK tidak merespons. Jika ini terus berlanjut, kami akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pertanggungjawaban mereka,” tegas Iwan.

Aliansi Peduli Banten mendesak:

1. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat pelanggaran.

2. Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdampak.

3. Evaluasi sistem perizinan, termasuk penerapan SIMAKSI dan pengawasan lapangan.

Iwan menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan tanggung jawab semua pihak, khususnya Balai TNUK, dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi yang merupakan salah satu warisan dunia.

(*/red)

Pengurus Unit Pokja PWI Lebak Selatan Resmi di Lantik di Islamic Centre

By On Kamis, Januari 23, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com - PWI Provinsi Banten lakukan pengukuhan pengurus PWI Unit Pokja Lebak Selatan bertempat di Islamic Centre Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (23/01/2025)

Hadir dalam pengukuhan dan pelantikan tersebut, Sekjen PWI Provinsi Banten Fahdi Khalid, Wakil Ketua bidang Organisasi Teguh Akbar, Ketua PWI Kabupaten Lebak RA. Sudrajat, Ketua PWI Cilegon Bang Ican yang juga sekjen SMSI Provinsi Banten, Muspika Kecamatan Bayah, para Kepala Desa. Ketua Ormas PAC Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Ketua JBB, Pendekar Banten, dan para jurnalis dari berbagai media yang berada di Lebak Selatan, Kamis (23/1/2025).

Pembacaan Surat Keputusan (SK) Ketua PWI Banten dilakukan oleh Sekjen PWI Banten Fahdi Khalid, sementara penyerahan Bendera Pataka yang dilanjutkan pembacaan sumpah dan pelantikan dibacakan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Teguh Akbar.

Teguh Akbar dalam pidatonya menyampaikan, pembentukan PWI Unit Pokja Lebak Selatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme rekan wartawan yang ada di Lebak Selatan, dan melakukan persiapan dimana Cilangkahan menjadi Kabupaten, PWI Unit Pokja Lebak Selatan ini sudah siap,” tegasnya.



“Saya berharap dengan dibentuknya kepengurusan Unit Pokja PWI Lebak selatan akan mampu membawa perubahan dan kemajuan, baik dibidang jurnalis maupun komunikasi dengan berbagai lapisan. Mampu melakukan kolaborasi untuk kemajuan organisasi dan tetap selalu bisa menjaga integritas jurnalis yang mampu menyajikan berita dan fakta mengikuti kode etik jurnalis,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Edi Supriyadi Plt Sekmat Kecamatan Bayah menyampaikan wartawan dulu identik dengan koran sebagai media beritanya, diera digitalisasi hari ini wartawan bisa menyajikan berita dengan cepat dan akurat dimana kejadian hari ini bisa di naikan dan dibaca orang pada hari itu juga. Intinya wartawan sekarang bisa menyajikan beritanya di media online dengan cepat,” katanya.

“Saya berharap dengan terbentuknya pengurus Unit Pokja PWI Lebak selatan ini kita bisa melakukan kolaborasi, kita pemerintahan bukan lawan dengan wartawan, tapi kita adalah kawan, dimana sinergitas itu bisa diciptakan dengan selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik, selamat dan sukses untuk ketua dan pengurus PWI Unit Pokja Lebak selatan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Asep Dedi Mulyadi selaku ketua Unit Pokja PWI Lebak selatan menyampaikan, terimakasih kepada semua rekan-rekan serta tamu undangan, baik dari forkopimcam, para Ketua Ormas, rekan wartawan, dan tamu undangan lainnya yang telah hadir dalam acara tersebut.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada PWI Provinsi Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan. Terimakasih juga kepada Ketua PWI Kabupaten Lebak RA. Zudrajat termasuk PWI Cilegon yang sudah mempercayai dan hadir dalam pelantikan pengurus PWI Unit Pokja Lebak selatan ini. Semoga amanah yang di berikan ini bisa kami jalankan dengan baik, ini adalah tugas besar agar kami bisa berkolaborasi dan mampu menjadi satuan kepengurusan yang solid dan maju,” ucapnya.

Saya ucapkan juga terimakasih kepada para donatur dan kerja keras rekan-rekan panitia dan pengurus yang sudah berjibaku menyukseskan kegiatan hari ini, semoga kita dapat membina soliditas dan sinergitas demi membawa kearah kemajuan untuk Lebak Selatan, pungkasnya.

Struktur Pengurus Unit

Kelompok Kerja PWI Lebak Selatan sesuai dengan SK: 001/KKPWI-LS/2025

Penasehat : Ir. Suhaeli, S.E (Media Revolusinews.com)

Ketua : Asep Dedi Mulyadi (Media Revolusinews.com

Wakil Ketua : Hasan Sadeli (Media BNN)

Sekretaris : Rizal Iskandar (Fajar Banten)

Bendahara : Dedi Vistasio (media Metropolnews.com)

Seksi Bidang Advokasi : Ade PK (Media Chanel Banten).

(Cup)

Pemdes Situregen Akhirnya Salurkan BLT DD 2024 Setelah Sorotan Tajam, Badak Banten Desak Tindakan Hukum

By On Kamis, Januari 23, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Setelah menjadi sorotan berbagai pihak, Pemerintah Desa (Pemdes) Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, akhirnya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2024. Penyaluran ini dilakukan pada Kamis, 23 Januari 2025, bertempat di Kantor Desa Situregen, untuk dua bulan anggaran yakni Maret dan April 2024, kepada 41 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Desa Situregen, Abdul Muhyi, mengungkapkan keterlambatan penyaluran BLT DD ini disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum perangkat desa. Ia mengakui bahwa pencairan dana BLT DD dari rekening desa sebelumnya tidak sesuai prosedur.

“Hari ini kami baru bisa menyalurkan dua bulan anggaran sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing KPM. Penyaluran ini berasal dari pengembalian dana yang disalahgunakan oleh oknum perangkat desa,” ujar Abdul Muhyi.

Namun, ia menambahkan bahwa tidak seluruh dana yang disalahgunakan telah dikembalikan. Abdul Muhyi telah memberikan ultimatum kepada oknum terkait untuk mengembalikan sisa dana paling lambat akhir Januari 2025.

“Kami berjanji akan menyalurkan sisa delapan bulan anggaran kepada KPM paling lambat tanggal 31 Januari 2025,” lanjutnya.



Menanggapi hal ini, Ketua Badak Banten Kecamatan Panggarangan, Asep Pahrudin, menyayangkan keterlambatan penyaluran BLT DD yang menjadi hak masyarakat. Ia menilai kejadian ini adalah pelanggaran hukum serius.

“Dengan dalih apapun, penyalahgunaan anggaran ini adalah bentuk korupsi yang tidak bisa ditoleransi, apalagi hingga kini delapan bulan hak KPM belum diberikan,” tegas Asep.

Asep juga mengungkapkan kasus serupa terjadi di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, di mana enam bulan anggaran BLT DD tahun 2024 baru disalurkan setelah mendapat sorotan tajam dari masyarakat pada Januari 2025.

“Kami mendesak Kepolisian Resort Lebak, Kejaksaan Negeri Lebak, Inspektorat Kabupaten Lebak, dan Badan Pemeriksa Keuangan Banten untuk segera melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan dana desa di Situregen dan Cimandiri,” tegasnya.

Asep meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan anggaran. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar tidak terulang kembali.

“Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan. Masyarakat berhak mendapatkan haknya tanpa adanya korupsi yang mencederai kepercayaan publik,” pungkas Asep.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran pengelolaan dana desa. Masyarakat kini menunggu realisasi janji Pemdes Situregen untuk menyelesaikan sisa penyaluran BLT DD sebelum batas waktu yang ditentukan.

(Cup/Uday/Red)

Sekber Relawan Andra-Dimyati Resmi Bubarkan Diri

By On Kamis, Januari 23, 2025

 


Serang, KabarViral79 - Koordinator Sekber Relawan Andra-Dimyati Agus Yadi menyatakan secara resmi membubarkan diri. Alasannya, sudah ada kepastian tanggal pelantikan Gubernur Banten. Yaitu tanggal 6 Pebruari 2025. 

"Dengan ada kepastian tanggal pelantikan, 6 Pebruari 2025, tinggal 8 hari kerja lagi, tugas kami sebagai koordinator Sekber Relawan Andra-Dimyati, yaitu saya-Agus Yadi dan kang Ucu sudah selesai. Tugas mengkampanyekan Andra-Dimyati, menggalang dukungan, menghimpun suara dan mengawal hingga pelantikan, purna sudah," kata Agus Yadi, Kamis (23/1). 

Paska Andra-Dimyati sebagai Pemenang Pilgub Banten, Sekber berperan menjaga nama baik Andra Soni agar tidak digambarkan cawe-cawe politik, ikut campur urusan Pemprov Banten. Begitu pula setelah Andra Soni ditetapkan sebagai Gubernur terpilih. 

"Andra Soni belum dilantik jadi gubernur, sehingga tidak punya kewenangan mengatur apa pun berkaitan dengan Pemprov Banten. Baik itu soal kebijakan, proyek-proyek, terlebih soal mutasi, rotasi dan promosi jabatan. Makanya kami selalu meng-konter berita-berita yang menyatakan Andra Soni terlibat urusan pemerintahan," ungkap Agus Yadi. 

Komunikasi yang dibangun oleh Andra Soni sebelum pelantikan, hanya soal kemungkinan melaksanakan beberapa Visi dan Misi Andra-Dimyati di tahun 2025. Bukan soal jabatan atau proyek-proyek. Karena APBD Banten TA 2025 disusun bukan berdasarkan Visi dan Misi Andra-Dimyati. Baru pada APBD 2026 disusun berdasarkan RPJMD Banten yang memuat Visi dan Misi Andra-Dimyati. 

"Andra Soni itu bukan orang bodoh dan bukan orang yang haus kekuasaan. Jadi Andra tahu betul dirinya belum punya kewenangan. Soal percepatan pelaksanaan visi dan misi, bukan pemaksaan. Tapi lebih kepada menyamakan tujuan sebuah program yang sudah dianggarkan di APBD Banten 2025," papar Agus Yadi. 

Contohnya, kata Agus Yadi, Program Sekolah Gratis untuk SMA/SMK Negeri. Di APBD Banten TA 2025 dan sebelumnya sudah dianggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA/SMK. Sayangnya, pelaksanaan BOSDA masih dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, bukan dikelola langsung oleh sekolah. 

"Anggaran ada, tujuannya sama. Hanya beda cara pengelolaannya. Jadi tinggal dikomunikasikan saja cara pengelolaannya. Misalnya, perbaikan Pergub Pendidikan Gratis," ujar Agus Yadi. 

Paska pembubaran Sekber Relawan Andra-Dimyati, Agus Yadi meminta agar semua organ relawan kembali ke habitat masing-masing. Namun tetap mengawal Visi dan Misi Andra-Dimyati. Yaitu Banten Maju, Adil, Merata dan Tidak Korupsi. 

"Ya kami kembali ke habitat semula. Yang dagang, balik lagi dagang. Yang tani, balik tani. Yang jadi pengusaha, balik lagi jadi pengusaha. Yang tukang kritik pemerintah, balik lagi kritik. Andra tidak alergi kritik. Mudah, karena kami para relawan tidak pernah punya perjanjian apa pun dengan Andra Soni, kecuali Visi dan Misinya. Enggak ada itu perjanjian dapat proyek, bisa nempatin pejabat, atau jadi pejabat seperti jadi komisaris atau dirut BUMD. Enggak ada itu," ungkap Agus Yadi. 

Namun Agus Yadi tidak menafikan adanya isu-isu Sekber Relawan Andra-Dimyati atau organ relawan Andra-Dimyati yang berkeliling minta-minta proyek, menawarkan jabatan hingga menjadi pelindung tindakan OPD. 

"Iya, isu-isu itu kami dengar juga. Terutama isu Sekber atau relawan bisa menempatkan PNS jadi pejabat. Ingat, ada organ yang di bawah koordinasi Sekber atau yang tidak. Yang santer itu ada dua organ relawan, dan itu tidak di bawah koordinasi Sekber. Bahkan ada perorangan yang ngaku koordinator Sekber. Padahal koordinator Sekber itu cuma dua, saya-Agus Yadi dan kang Ucu. Ingat yah, Sekber tidak bisa menempatkan PNS jadi pejabat," tegas Agus Yadi. 

Lebih prihatin, Agus Yadi juga mendengar isu sudah ada transaksional untuk penempatan itu. Jelas hal ini bertentangan dengan Visi Banten Tidak Korupsi. 

"Pembubaran Sekber Relawan Andra-Dimyati juga menegaskan setegas-tegasnya, tidak ada proyek-proyek atas nama Sekber, tidak ada rotasi, mutasi dan promosi transaksional atas nama Sekber. Dan sudah tidak ada lagi yang namanya Sekber Relawan Andra-Dimyati," tegas Agus Yadi.(Red)

Hari Bhakti Imigrasi Ke-75, Hendro Tri Prasetyo: “Kami Ingin Imigrasi Lebih Bermanfaat”

By On Kamis, Januari 23, 2025



Serang, KabarViral79.Com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-75, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang melaksanakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri pada Kamis (23/1).

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Hendro Tri Prasetyo. Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di bawah naungan Kanwil Ditjen Imigrasi Banten.

Dalam upacara tersebut, Hendro Tri Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan tabur bunga ini adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus bekerja dengan dedikasi dan profesionalisme demi kemajuan bangsa,” ujar Hendro.

Selain tabur bunga, rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 juga melibatkan aksi sosial. Hendro menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan bergizi gratis kepada masyarakat serta layanan Paspor Simpatik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peran imigrasi sebagai pelayan publik.

Hendro juga menyampaikan harapan besar pada momen Hari Bhakti Imigrasi tahun ini. Ia berharap Direktorat Jenderal Imigrasi semakin mampu melindungi investasi di Indonesia sekaligus memperkuat peran imigrasi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Kami ingin memastikan imigrasi menjadi institusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pegawai imigrasi dalam menjalankan tugas.

“Semoga seluruh jajaran semakin profesional dan dapat menjaga integritas dalam melayani masyarakat,” tutup Hendro. Dengan semangat ini, peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 diharapkan dapat menjadi titik tolak peningkatan pelayanan keimigrasian di Indonesia.

Soal HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo, BPN Jatim Sebut Terbagi Tiga Sertifikat

By On Rabu, Januari 22, 2025


SURABAYA, KabarViral79.Com – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur (Jatim) menyampaikan, Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di Sidoarjo seluas kurang lebih 656 hektare terbagi menjadi tiga sertifikat.

Demikian dikatakan Kepala Kanwil BPN Jatim, Lampri kepada wartawan, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurutnya, lokasi HGB seluas 656 hektare itu berada di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo.

“Kalau kita membaca berita kemarin, HGB itu di lokasi Surabaya, itu tapi salah. Sebenarnya HGB itu berada di Desa Segoro Tambak, Sedati, Kabupaten Sidoarjo,” kata Lampri.

Lampri menyebut, HGB dengan luasan 656 hektare itu terbagi menjadi tiga sertifikat. Ketiganya dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda.

Dua PT tersebut bergerak dalam bidang apa, Lampri belum bisa memastikan. Sebab saat ini sedang dilakukan investigasi dan penelitian.

“Kasarannya mungkin bidang perumahan. Mungkin. Tapi masih diinvestigasi,” sambung Lampri.

Sebelumnya, ramai di media sosial X soal temuan Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Surabaya seluas sekitar 656 Hektare Area (Ha) melalui aplikasi Bhumi ATR/BPN.

Temuan ini kurang lebih sama seperti yang sedang ramai diperbincangkan di Tangerang.

Thanthowy Syamsuddin membagikan temuan yang dia dapatkan melalui akun X-nya, @thanthowy.

Dia menuliskan, HGB 656 Ha itu berada di Laut Surabaya-Sidoarjo, yakni di Timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar. Tepatnya di 1. 7.342163°S, 112.844088°E.

“Ada area HGB ± 656 ha di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar: 1. 7.342163°S, 112.844088°E,” tulis akun Thanthowy @thanthowy.

Kasus serupa di Tangerang diketahui menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Akun @thanthowy juga menyinggung putusan MK.

“Putusan MK 85/PUU-XI/2013 melarang/membatalkan pemanfaatan ruang (HGB dll) di atas perairan. Saya juga temukan inkonsistensi rencana pengelolaan tata ruang di RTRW Jatim 10 2023,” tulisnya. (*/red)

Terima Putusan MA, Menko Yusril Sebut Pemerintah Bakal Rombak Aturan soal Pinjol

By On Rabu, Januari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemerintah menyatakan menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan perbaikan aturan pinjaman online (Pinjol).

Pemerintah juga menyatakan akan melaksanakan putusan itu dan tak akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Menko Hukum, HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut.

“Pemerintah tidak akan mengajukan PK, pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya,” kata Yusril kepada wartawan saat konferensi pers usai rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri di kantornya, Selasa, 21 Januari 2025.

“Rapat koordinasi tadi kami menyimpulkan beberapa hal. Pertama adalah membentuk kelompok kerja, satu pokja yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum Pak Eddy Hiariej untuk menyiapkan regulasi, peraturan-peraturan pelaksana,” tambahnya.

Yusril mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tak lagi menggunakan istilah pinjol. Dia menyebut OJK menggunakan istilah pinjaman daring.

“OJK sudah tidak menggunakan istilah Pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, tapi menggunakan istilah pinjaman daring,” ujar Yusril.

Yusril juga mengatakan, salah satu yang akan diatur yakni penetapan bunga hingga tata cara penagihan.

Dia mengatakan, OJK sudah menerbitkan izin terhadap 97 lembaga keuangan yang melayani pinjol, sehingga penyedia pinjol di luar lembaga itu merupakan pinjol ilegal.

“Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan terkait pinjaman online. Menurutnya, hal itu penting untuk memberi perlindungan bagi masyarakat.

“Pemerintah akan segera merapikan atau melakukan sinkronisasi harmonisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pinjaman daring ini dan kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundangan yang sebenarnya sudah ada sekarang ini cuman perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Eddy Hiariej,” ujarnya.

Yusril juga mengatakan, pemerintah akan memperbaiki regulasi pinjaman online (pinjol).

Menurutnya, hal itu dilakukan sesuai dengan putusan MA yang memerintahkan pemerintah memperbaiki aturan pinjol.

“Sebenarnya sudah ada sekarang ini, haya perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah,” katanya.

Yusril mengatakan, pemerintah bakal memberi perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal.

Dia mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menerbitkan izin 97 lembaga keuangan untuk pinjaman online sehingga lembaga di luar daftar OJK itu masuk ke dalam pinjaman online ilegal.

“Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal,” ucapnya.

Yusril mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terlibat mengawasi pinjaman online.

Dia mengatakan, Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap situs pinjol ilegal.

“Tadi Kementerian Komdigi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif, memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin,” ucapnya. 

Diketahui, gugatan terhadap pemerintah ini diajukan oleh 19 pemohon ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 2021. Perkara itu bernomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Termohon dalam perkara ini ialah Presiden RI sebagai tergugat I, Wapres sebagai tergugat II, Ketua DPR sebagai tergugat III, Menkominfo (sekarang Menkomdigi) sebagai tergugat IV dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku tergugat V.

Pada intinya, para pemohon meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Pemohon meminta para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan itu. Pemohon pun mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan mereka pada April 2024. Putusan perkara kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 itu diketok oleh majelis kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Lucas Prakoso.

Pada intinya, MA memerintahkan para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan pengguna pinjol.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, Ketua DPR dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah mengajukan PK atas putusan itu. Memori PK diterima pengadilan pada Januari 2025. (*/red)

Plh Sekda Nana Supiana Ajak Kabupaten dan Kota Fokus pada Komoditas Penyumbang Inflasi

By On Rabu, Januari 22, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Kolaborasi lintas sektor menjadi hal utama dalam upaya pengendalian inflasi. Utamanya fokus pada sejumlah komoditas yang berpotensi penyumbang inflasi di Provinsi Banten.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 20 Januari 2025.

“Semua potensi kolaborasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa fokus terhadap komoditas yang berpotensi penyumbang inflasi. Utamanya komoditas pangan, seperti cabai, bawang merah dan bawang putih serta yang lainnya,” kata Nana.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi juga memiliki peran untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jika Inflasi terlalu tinggi tidak baik dan terlalu rendah juga tidak baik, maka keseimbangan itu sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Saat ini, kata Nana, pihaknya telah meminta kepada Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk melakukan pengecekan terkait alur distribusi minyak yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kemudian, untuk jumlah pasokan dicek oleh Disperindag Provinsi Banten,” ucapnya.

“Maka Satgas dan TPID memonitor itu, untuk memastikan dan menindak tegas bila ada distributor yang nakal,” tambah Nana.

Sebagai informasi, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 1/1/36 Tahun XIX, 2 Januari 2025, di Provinsi Banten pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,88 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten pada bulan Desember 2024 sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen. (*/red)

Juru Sita PN Surabaya Akui Terima Rp 50 Juta dari Pengacara Ronald Tannur

By On Rabu, Januari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rini Asmin Septerina mengaku pernah menerima uang mencapai Rp 50 juta dari pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Hal itu terungkap saat Rini diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terhadap tiga Hakim PN Surabaya yang memberi vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Tiga Hakim PN Surabaya tersebut, di antaranya adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Awalnya, Rini mengaku mendapatkan uang Rp 5 juta karena membantu Lisa memantau berkas perkara Ronald Tannur di PN Surabaya.

“Dikasih apa sama Bu Lisa?,” tanya Ketua Majelis Hakim, Tegus Santoso, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.

“Saya dikasih uang sama Bu Lisa sekitar Rp 5 juta,” jawab Rini.

Kepada Hakim, Rini menyebut, Lisa memberikan uang itu untuk jajan. Ia mengatakan bahwa uang tersebut juga dibagikan kepada staf bagian pidana lainnya di PN Surabaya.

“Katanya untuk jajan dan dibagi ke teman-teman, gitu aja,” ucanya.

Rini juga mengatakan, total uang yang diterima dari pengacara Ronald Tannur itu mencapai Rp 50 juta.

Mendengar pengakuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menggali alasan pemberian uang puluhan juta tersebut. Namun, juru sita PN Surabaya ini mengklaim bahwa keseluruhan uang tersebut bukan hanya pemberian, tetapi juga sebagai pinjaman.

“Yang Bu Lisa ngasih ke saya sendiri lima juta, Pak. Selebihnya saya pinjam ke Bu Lisa,” kata Rini.

“Perkiraan ibu Rp 50 juta ya totalnya?,” tanya Jaksa.

“Karena saya kan pinjam ke beliau itu,” jawab Rini.

Jaksa pun menanyakan apakah uang itu sudah dikembalikan.

Kepada Jaksa, Rini mengaku belum memiliki cukup uang untuk mengembalikannya.

“Ya, ibu mau ngomong pinjam yang penting totalnya. Saya ingin tanyakan, ibu pernah kembalikan tidak ini?,” tanya Jaksa.

“Memang rencana mau saya kembalikan, Pak, cuma masih belum ini, belum terkumpul (uangnya),” kata Rini.

Jaksa terus menggali keterangan Rini soal pemberian pertama dari Lisa senilai Rp 5 juta tersebut, termasuk apakah pemberian itu dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan.

“Waktu Saudara saksi terima uang dari Lisa Rachmat, Saudara saksi lapor enggak ke pimpinan Saudara?,” tanya Jaksa.

“Enggak, karena memang buat pribadi, buat saya, sakit waktu itu,” jawab Rini.

Diketahui, tiga Hakim PN Surabaya itu didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan Jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebut, uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur. (*/red)

Pj Gubernur Damenta Buka Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Banten Tahun 2025

By On Rabu, Januari 22, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta membuka Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun 2025, di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 20 Janauri 2025.

Pada sistem merit, Pemprov Banten meraih penilaian sangat baik dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Alhamdulillah sesuai dengan janji saya, penataan kelembagaan dimulai. Hari ini kita mulai asesmen untuk pejabat administrasi dan pengawas. Hari ini ada dua tahap, pertama 100 orang dan yang kedua juga 100 orang,” ujarnya. 

Menurutnya, jumlah ASN Pemprov Banten yang akan mengikuti asesmen sebanyak 2.901 orang. Asesmen secara CAT dilaksanakan untuk eselon III dan eselon IV. Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) akan dilakukan di Bandung, Kantor Regional III BKN.

“Untuk semua jabatan struktural dan fungsional semua. Kita ingin benar-benar membuat kelembagaan semua SDM Provinsi Banten ini profesional, kompeten, dan sesuai dengan tempatnya. Setelah asesmen ini kita tahu kompetensinya dimana, itu yang kita dipakai,” kata Damenta.

Ia menjelaskan, soal-soal yang diberikan BKN dalam CAT adalah soal standar nasional. Soal-soal yang sudah mengadopsi untuk penilaian kompetensi dan potensi. Sehingga, hasilnya akan dipakai untuk dimana seseorang akan ditempatkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional Wahyu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Provinsi Banten.

“Khususnya kepada Pak Pj Gubernur dan Pak Plh Sekda, dimana Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang komitmen dimana bisa melakukan penilaian kompetensi dan potensi,” ucapnya. 

Menurutnya, banyak isu di luar terkait dengan pengangkatan jabatan, terkait dengan rotasi dan promosi ada istilah jual beli jabatan serta ada juga karena KKN. Melalui metode ini ada proses yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Tadi Pak Pj Gubernur menyampaikan, akan juga dilakukan asesmen center khususnya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara untuk administrator ke bawah dengan metode CAT. Sekali lagi terima kasih,” kata Wahyu.

Wahyu juga mengatakan, terkait dengan sistem merit, penilaian untuk Provinsi Banten saat ini sangat baik. Tinggal bagaimana nanti bisa mengimplementasikannya. Beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten termasuk Jawa Barat sudah bisa mengimplementasikan. 

“Bisa melakukan adopsi, tiru, dan modifikasi terhadap daerah-daerah atau Provinsi yang telah mengimplementasikan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, terkait dengan membangun data manajemen talenta secara nasional,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi

By On Rabu, Januari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Bupati Situbondo nonaktif Karna Suswandi (KS) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Eko Prionggo Jati (EPJ) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Rabu, 08 Januari 2025.

KPK pun telah menetapkan Karna dan Eko sebagai tersangka dalam kasus korupsi alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

“Untuk kepentingan penyidikan, Saudara KS dan EPJ mulai tanggal 21 Januari 2025, hari ini, sampai 9 Februari 2025, dilakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Asep mengatakan, Karna Suswandi diduga melakukan pengaturan pemenang paket pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Situbondo.

Menurut Asep, Karna Suswandi diduga menerima ijon sebesar Rp 5,5 miliar.

Sementara itu, Eko Prionggo Jati diduga menerima fee sebesar Rp 811 juta.

“Tersangka Karna Suswandi (KS) meminta 'uang investasi'/ijon kepada calon rekanan-rekanan dengan nilai sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan dijanjikan,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*/red)

Ini Pemicu Serangan Massa Perguruan Silat Trenggalek ke Polsek Watulimo

By On Rabu, Januari 22, 2025


TRENGGALEK, KabarViral79.Com – Ratusan orang dari sebuah perguruan silat melakukan aksi penyerangan ke kantor Polsek Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Senin, 20 Januari 2025.

Mereka menuntut agar salah satu rekan seperguruan yang ditangkap Polisi dari kasus sebelumnya dibebaskan.

Tidak puas dengan tuntutan yang tidak kunjung dipenuhi, mereka lalu melakukan intervensi dengan cara menggeber sepeda motor sambil berteriak di jalan raya, depan Polsek Watulimo, Trenggalek.

Tidak hanya itu, para pesilat juga melempari kantor Polsek Watulimo dengan benda keras, berupa batu dan potongan kayu.

Akibat lemparan tersebut, beberapa kaca jendela pecah, serta genting kantor Polsek Watulimo rusak. Lemparan bahkan mengenai tiga anggota Polres Trenggalek hingga mengalami luka.

Kejadian tersebut diawali terjadinya gesekan dan perkelahian antar perguruan silat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, pada Minggu sore, 19 Januari 2025.

Buntut dari perkelahian tersebut, pihak perguruan silat lainnya melapor ke Polsek Watulimo bersama sejumlah simpatisan. Polisi kemudian menangkap seorang pelaku dari kelompok pesilat yang melakukan perusakan.

“Kami menangani laporan korban sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP). Salah satu pelaku dari perseteruan tersebut berhasil kami amankan,” kata Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranudikarta.

Tidak puas dengan penjelasan polisi terkait prosedur hukum serta alasan penangkapan terduga pelaku, kemudian terjadilah peristiwa perusakan tersebut.

“Aksi anarkis tidak dapat dibenarkan meskipun petugas sudah menjelaskan duduk perkara dengan jelas. Massa justru melakukan perusakan fasilitas kantor polsek,” kata Indra.

Hingga akhirnya, Polisi mampu membubarkan massa dan situasi dinyatakan kembali kondusif pada Selasa dinihari.

Setelah kejadian, Tim Inafis Satreskrim Polres Trenggalek melakukan olah tempat kejadian perkara di Kantor Polsek Watulimo.

Polisi lalu melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti, untuk menindaklanjuti proses hukum atas insiden ini. (*/red)

Tasripin SE, Anggota DPRD Dapil I Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Solear Tahun 2025

By On Rabu, Januari 22, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Tasripin SE, Anggota DPRD Kabupaten Tagerang dari Daerah Pemilihan (Dapil) I menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  tingkat  Kecamatan Solear, di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Kecamatan Solear, Rabu, 22 Januari 2025.

Musrembang untuk rencana kerja tahun 2026 itu mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur dan Ekologi”. 

Dalam kesempatan itu, Tasripin selaku Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PAN tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Dapil I, atas apa kepercayaan serta amah yang diberikan kepada dirinya untuk ketiga kalinya bisa kembali duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang.


Menurutnya, kegiatan Musrenbang merupakan momentum untuk merealisasikan program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Dia berharap, dengan terlaksananya Musrembang, aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Saya sebagai anggota dewan bersama anggota dewan lainnya siap untuk menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat untuk menuju Tangerang semakin Gemilang,” tutupnya. (Reno)

SMSI Kabupaten Lebak Periode 2024-2027 Resmi Dilantik

By On Rabu, Januari 22, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merupakan kumpulan para pemilik media online yang resmi terdaftar di dewan pers. SMSI Kabupaten Lebak periode 2024-2027 resmi dilantik oleh Pengurus SMSI Provinsi Banten, pada Rabu (22/01/2025).

Lesman Bangun, Ketua SMSI Provinsi Banten melantik pengurus SMSI Kabupaten Lebak periode 2024-2027 untuk terus meningkatkan kualitas dan empat pilar nilai demokrasi salah satunya dunia Pers.

“Teman-teman harus mampu mengakomodir dan mendata para pemilik media yang sudah terdaftar di wilayah Kabupaten Lebak. Ke depan pendataan ulang agar terverifikasi untuk kita usulkan ke dewan Pers. Selain itu terus bangun kolaborasi dengan Pemerintah untuk ikut serta mengawal Pembangunan di wilayah Lebak,” ujarnya.

Deni Ismayadi, Ketua SMSI Kabupaten Lebak menyampaikan rasa terima kasih atas pelantikan ini. Serta mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama membangun dunia Pers yang lebih berkualitas.

“Kita ingin media ke depan lebih berkualitas. Pendataan lebih ter verifikasi, dan tentunya ini membutuhkan semua peran baik dari pemerintah, para lembaga, dan semua unsur kepentingan untuk membangun kebersamaan di wadah SMSI,” ungkapnya.

Sihabudin, selaku Perwakilan Plt Bupati Lebak yang juga Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosp Lebak menyampaikan bahwa negara akan rapuh kalau medianya rapuh. Pembangunan di Lebak tidak bisa terjadi dengan mulus jika tidak ada peran Media.

“Maka dari itu sinergisitas dan kolaborasi dibutuhkan dengan baik untuk membangun Kabupaten Lebak kedepannya. Kami sangat membutuhkan peran media yang ikut serta membantu mensosialisasikan program-program Pembangunan Kabupaten Lebak,” Pungkasnya.

(Cup/Angga)