-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Sambut HUT RI ke-80, Pemkab Bireuen Luncurkan Gerakan Pembagian 856 Bendera Merah Putih

By On Rabu, Agustus 06, 2025

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, saat menyerahkan bendera Merah Putih kepada Keuchik untuk dibagikan kepada masyarakat saat peluncurkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, di Pendopo setempat, Rabu, 06 Agustus 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen meluncurkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bireuen, Rabu, 06 Agustus 2025.

Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 856 lembar bendera Merah Putih dibagikan kepada masyarakat. Pembagian bendera digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bireuen, bekerja sama dengan berbagai unsur pemerintah dan swasta.

Wabup Razuardi dalam sambutannya menyampaikan, bendera Merah Putih bukan sekadar kain, melainkan simbol negara yang mencerminkan jati diri dan semangat kebangsaan rakyat Indonesia.

“Lahirnya bangsa yang besar adalah yang didukung oleh rasa kebangsaan, yaitu kesadaran kolektif suatu bangsa sebagai hasil dialektika alamiah di hadapan hukum dan pemerintah,” ujar Wabup.

Ia menambahkan, gerakan ini merupakan bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme, sekaligus momentum untuk membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT dan unsur Forkopimda berfoto bersama usai peluncurkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, di Pendopo setempat, Rabu, 06 Agustus 2025. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Bireuen, Mulyadi, SH, MM dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan menggugah rasa cinta tanah air serta menumbuhkan semangat patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda.

“Melalui gerakan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga dan memuliakan simbol negara, serta menjadikan bendera Merah Putih sebagai pemersatu dalam keberagaman,” jelas Mulyadi.

Bendera-bendera yang dibagikan merupakan hasil sumbangan dari instansi pemerintah daerah, kecamatan, instansi vertikal, serta pihak swasta di Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Wabup Intan Nurul Hikmah: Pemkab Tangerang Akan Aktifkan Kembali Program Jumsih

By On Rabu, Agustus 06, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengungkapkan, pihaknya kembali akan menyosialisasikan dan mengaktifkan kembali program Jum'at Bersih (Jumsih).

Hal tersebut diungkapkan Wabup Intan saat menghadiri gerakan gotong royong menjaga kebersihan sungai dan penanggulangan banjir yang digelar di Susukan Ngalor Situ Kelapa Dua, Rabu, 06 Agustus 2025.

“Sebetulnya saya dan Pak Bupati juga akan mensosialisasikan lagi Jumat Bersih, beliau sekarang sudah menyosialisasikan Jumat keliling tapi Jumat Bersih ini harus diaktifkan kembali,” ujarnya.

Dia mengatakan, kehadirannya bersama anggota DPRD, salah satunya adalah untuk melihat langsung gerakan gotong royong membersihkan saluran air yang menjadi salah satu titik banjir dan mencari solusi menangani sampah di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

“Pagi ini saya bersama Dewan Provinsi Banten juga DPRD Kabupaten Tangerang beserta Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh jajaran Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Kelapa Dua, melihat langsung agenda masyarakat bergotong-royong membersihkan saluran yang memang jadi salah satu titik banjir,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, sampah di Kabupaten Tangerang saat ini menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama, tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak dan masyarakat harus bersinergi dan berkolaborasi mengatasi sampah.

Untuk itu, kata dia, Pemkab Tangerang terus berupaya memperbanyak dam memaksimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) yang berada di kecamatan-kecamatan.

“Sampah yang dikirim ke Jatiwaringin sudah overload. Pemkab Tangerang dalam waktu dekat ini akan mengaktifkan dan memaksimalkan beberapa TPS 3R di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Dia juga berharap, masyarakat lebih peka dan peduli terhadap sampah, dengan membiasakan pola hidup bersih, memilah sampah dan tidak buang sampah sembarangan.

Pihaknya juga mendorong pihak kecamatan, desa, kelurahan, RW dan RT di wilayah Kelapa Dua bisa membuka peluang kerja sama dengan swasta melalui program CSR-nya dalam hal pengelolaan sampah.

“Saya minta Kecamatan sampai dengan RT dan RW di Kelapa Dua terus galakan pola hidup bersih, masyarakat jangan buang sembarangan dan jajaki buka kerja sama dengan Lippoland dalam program CSR-nya untuk pengelolaan sampah, paling tidak lingkup Kelurahan Kelapa Dua,” ujarnya. 

Wabup Intan juga berharap, gerakan gotong royong tersebut menjadi komitmen awal bersama seluruh pemangku dan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Kelapa Dua, untuk senantiasa menjaga lingkungan dan bergotong royong menangani sampah.

“Jadi mudah-mudahan acara gotong royong ini bukan cuma hari ini aja tapi rutin nanti dilakukan Pak Camat di seluruh wilayahnya. Nanti di Kecamatan Kelapa Dua tiap Jumat ada Jumsih yang dilakukan untuk seluruh unsur Kecamatan Kelapa Dua, bergerak bersama untuk bersih-bersih lingkungan,” pungkasnya.

Pihaknya juga menyatakan apresiasi dan terima kasihnya kepada anggota DPRD, kecamatan beserta seluruh jajarannya dan masyarakat yang bergerak cepat untuk merapikan beberapa saluran yang tersumbat yang diharapkan pada bulan Desember nanti semuanya sudah terbuka. (Reno)

Tersangka Korupsi Dana SPP PNPM Jeunieb Diserahkan ke Kejari Bireuen, Kerugian Negara Capai Rp 856 Juta

By On Rabu, Agustus 06, 2025

Kejari Bireuen melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti Tahap II terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana SPP PNPM di Jeunieb, Bireuen, Rabu, 06 Agustus 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Rabu, 06 Agustus 2025.

Tersangka berinisial AI diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah penyidik Kejari Bireuen menemukan dua alat bukti yang cukup.

AI diduga menyelewengkan dana SPP PNPM tahun anggaran 2019 hingga 2023 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 856.369.000.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH menjelaskan, kasus tersebut bermula pada musyawarah antar desa tanggal 24 Juni 2019. Saat itu, AI selaku pihak yang berwenang diduga menyetujui, mengalokasikan, dan mencairkan dana pinjaman individu tanpa mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

“Setiap peminjam individu harus terlebih dahulu menjumpai AI untuk memperoleh rekomendasi sebelum proposal pinjaman bisa dilanjutkan. Praktik tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ungkap Munawal.

Atas perbuatannya, tersangka AI dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan alasan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka AI dikenakan status penahanan kota.

Setelah proses Tahap II ini, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut. (Joniful Bahri)

Desa Tabeak Belau Kecamatan Lebong Atas Gelar Pra Monev dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa

By On Rabu, Agustus 06, 2025

 


LEBONG, KabarViral79.Com –– Desa Tabeak Belau, Kecamatan Lebong Atas, mengadakan kegiatan pra monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa, serta mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa, Rabu, 6 Agustus 2025.

Kegiatan ini melibatkan pengecekan fisik proyek serta kelengkapan administrasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Tujuan Monev: Memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program pembangunan desa, Menilai kesesuaian administrasi desa dengan anggaran yang digunakan, Memberikan pembinaan serta perbaikan apabila ditemukan kendala di lapangan.

Turut hadir dalam acara tersebut: Tim Monev dari Kecamatan Lebong Atas yang terdiri dari berbagai staf dan ahli, Perangkat desa, termasuk Kepala Desa dan staf terkait, Unsur pengawas desa seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rangkaian kegiatan Monev di Desa Tabeak Belau Kecamatan Lebong Atas meliputi:

Pengecekan lokasi proyek yang akan direalisasikan, Pemeriksaan administrasi desa, termasuk dokumen RPJMDes, RKPDes, SPJ, dan laporan-laporan lainnya.

(Red/Yudi)

Pasien Anak Ditolak, Publik Soroti Potensi Pelanggaran UU Kesehatan oleh RS Hermina

By On Rabu, Agustus 06, 2025

 


CILEGON, KabarViral79.Com – Seorang warga yang tinggal di sekitar lingkungan Rumah Sakit Hermina cabang Cilegon mengaku mengalami penolakan saat membawa anaknya yang sedang sakit untuk dirawat inap. Pasien bernama Alya Nissa Dzakiyah, anak perempuan berusia 7 tahun, hingga kini masih mengalami demam dan batuk yang tak kunjung membaik.

Orang tua pasien, Mad Sari, menyampaikan bahwa ia membawa anaknya ke RS Hermina Cilegon pada Jumat (6/8/2025), setelah sebelumnya mendapat perawatan awal di Puskesmas Jombang. Namun, pihak rumah sakit diduga menolak permintaan rawat inap dengan alasan seluruh kamar penuh.

“Diduga semua kamar penuh, tidak ada ruang inap yang kosong,” ujarnya kepada media, Selasa (5/8/2025).

Mad Sari mengatakan bahwa ia telah membawa kartu BPJS Kesehatan dan melakukan pendaftaran di bagian pelayanan RS Hermina Cilegon. Namun, permintaan untuk mendapatkan kamar rawat inap tidak dapat dipenuhi.

“Saya ke bagian pendaftaran untuk mendaftar melalui BPJS sekaligus menanyakan kamar inap, tapi katanya ruangan penuh,dan tidak di kasih opsi sampai ada ruangan kosong “ jelasnya.

Alya mulai mengalami gejala demam dan batuk sejak Kamis (5/8/2025) sepulang sekolah. Kondisinya tidak membaik meski telah mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bahkan, menurut orang tuanya, Alya sempat mengalami mimisan saat demamnya semakin tinggi.

Saat dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Hermina Cilegon, pasien disebut hanya mendapatkan pemeriksaan tanpa ada nya penangangan atau pemberian obat obatan.

“Anak saya hanya dibaringkan dan diperiksa sekilas,tidak di beri obat obatan atau tindakan yyang serius di karenakan demam yang tinggi dan wajah mulai memucat” kata Mad Sari.

Pihak rumah sakit kemudian menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit lain melalui sistem dan memberikan surat pernyataan apabila keluarga pasien ingin menarik pulang anaknya. Menurut Mad Sari, rumah sakit tidak memberikan opsi untuk menunggu ketersediaan kamar atau perawatan lebih lanjut di IGD.

Karena kondisi kesehatan Alya terus menurun, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya ke RSUD Cilegon pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB. Pihak RSUD menerima pasien dan segera memberikan penanganan.

“Saya bingung, masa warga sekitar RS malah ditolak? Apa tidak dicek ulang dulu bagian Front Office-nya? Bukannya diberikan penanganan aau obat obatan sambil di arahkan menunggu ruangan kosong jika ada , malah langsung diarahkan untuk cari rumah sakit lain,” keluh Mad Sari.

Ia juga menilai bahwa dugaan penolakan ini bertentangan dengan komitmen pelayanan kesehatan yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, di mana seluruh pasien, termasuk pengguna BPJS, harus mendapatkan pelayanan yang layak.

Menanggapi kejadian ini, media mencoba mengonfirmasi kepada pihak manajemen RS Hermina Cilegon. Salah satu perwakilan bernama Jimmy, memberikan keterangan singkat.

“Mohon izin, Bang. Keluhannya sudah kami sampaikan ke bagian perawatan dan saat ini sedang ditelusuri agar bisa diketahui di mana letak miss-nya,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan manajemen RS Hermina Cilegon terkait dugaan penolakan pasien tersebut. Media masih menunggu keterangan lanjutan dari pihak rumah sakit.

Meriahkan HUT RI ke-80, Pemdes Cikuya Siap Gelar Pertandingan Sepak Bola Antar RT

By On Rabu, Agustus 06, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Dalam rangka untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80, Pemerintahan Desa (Pemdes) Cikuya, Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Banten, akan menggelar pertandingan sepak bola antar RT. 

Kepala Desa (Kades) Cikuya, Ade Sapei mengatakan, dalam rangka untuk memeriahkan HUT RI ke-80, pihaknya menggelar pertandingan sepak bola antar RT memperebutkan Tropi Kades Cikuya Cup yang akan berlangsung di Lapangan Sepak Bola depan Puskesmas Cikuya.

“Kita juga akan mengadakankan pertandingan bola volly. Pertandingan sepak bola dan bola volly ini, selain untuk memeriahkan HUT RI ke-80 juga sebagai ajang untuk mempererat talisilaturahmi antar warga desa Cikuya lewat olahraga,” ujar Ade Sapei yang juga menjabat Ketua APDESI Kecamatan Solear, Rabu, 06 Agustus 2025.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna (Katar) Desa Cikuya, Irpan atau yang akrab disapa Geheng ini mengatakan, pelaksaan pertandingan sepak bola antar RT ini akan dimulai pada hari Senin, 11 Agustus 2025.

“Untuk hadiah hadiahnya, sudah kita persiapkan, di antaranya ada Tropi Kades Cikuya, dan uang pembinaan. Pertandingan ini juga sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola dan volly di Desa Cikuya,” ujar Irpan. (Reno)

Bank Aceh Syariah Kumpulkan 146 Kantong Darah dalam Rangka HUT ke-52

By On Rabu, Agustus 06, 2025

Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Bireuen menggelar aksi donor darah, berhasil mengumpulkan sebanyak 146 kantong darah, Rabu, 06 Agustus 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52, Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Bireuen menggelar aksi donor darah yang berhasil mengumpulkan sebanyak 146 kantong darah, Rabu, 06 Agustus 2025.

Kegiatan yang mengusung tema “Share Blood, Save Life, Share Smile” itu berlangsung di halaman kantor BAS Cabang Bireuen.

Aksi kemanusiaan ini digelar atas kerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen.

Plt Pimpinan BAS Cabang Bireuen, Faisal menyebutkan, kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangkaian peringatan HUT Bank Aceh Syariah.

“Peserta donor tidak hanya dari keluarga besar Bank Aceh, tetapi juga melibatkan personel TNI, Polri, ASN, sejumlah nasabah, dan masyarakat umum,” ujar Faisal kepada wartawan.

Warga dan pegawai berbagai instansi memadati lokasi donor darah yang digelar Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Bireuen, Rabu, 06 Agustus 2025. 

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang turut mendonorkan darah.

Menurutnya, darah yang terkumpul akan disalurkan melalui UTD RSUD dr. Fauziah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga darah yang terkumpul bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi para pendonor,” harapnya.

Selain donor darah, kata Faisal, pihaknya juga mengadakan sejumlah kegiatan lain dalam rangka HUT, seperti perlombaan olahraga dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan.

“Semoga kehadiran Bank Aceh terus memberi kontribusi positif bagi masyarakat, mendukung perekonomian daerah, dan bersinergi dengan program pemerintah,” tambahnya.

Pantauan di lokasi, calon pendonor terlebih dahulu menjalani proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat kelayakan.

Usai mendonor, peserta mendapatkan bingkisan menarik dan konsumsi ringan dari panitia. (Joniful Bahri)

Basuki Law Firm dan Tersangka IJP Sudah Daftarkan Praperadilan Melawan Tergugat Kapolda Banten dan Kapolres Serang

By On Rabu, Agustus 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Tim Basuki Law Firm sudah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, guna membela hak kliennya tersangka IJP (27), Senin, 04 Agustus 2025.

Salah satu Tim Basuki Law Firm, Basuki, SH, MM, MH mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan di PN Serang. Selanjutnya, kata dia, menunggu nomor perkara dan jadwal sidang saja.

“Gugatan Praperadilan itu hak setiap warga masyarakat Indonesia termasuk klien kami IJP (27), untuk tergugatnya yaitu Kapolri, Kapolda Banten, dan Kapolres Serang Cq Kasat Reskrim Polres Serang,” ucap Basuki.

Dasar Hukum Praperadilan, yaitu:

– Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, Pasal 95 ayat 2 dan ayat 5).

– Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

(gus/red)

Menyambut HUT RI ke-80, Kapolsek Banding Agung IPTU Wilson Hutahaean, S.H Bersama Anggota Membagikan Bendera Merah Putih

By On Rabu, Agustus 06, 2025

 


Banding Agung, KabarViral79.Com – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Banding Agung mengadakan kegiatan simpatik dengan membagikan bendera Merah Putih kepada para pengguna Jalan Raya Ranau Liwa, Desa Hangkusa, Kecamatan BPRT Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu pagi pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan penuh semangat serta antusiasme tinggi dari petugas dan masyarakat yang melintas.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek IPTU Wilson Hutahaean, S.H yang turut serta turun langsung ke jalan membagikan bendera kecil kepada pengendara kendaraan roda empat (R4) maupun roda dua (R2) yang melintas di wilayah hukum Polsek Banding Agung.

Dengan senyum ramah, para anggota Polsek Banding Agung menyapa warga untuk turut merayakan kemerdekaan dengan cara sederhana namun bermakna ini. Pembagian bendera Merah Putih bukan hanya sebagai simbol patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga sebagai ajakan kepada masyarakat agar tetap menjaga kedisiplinan serta tertib berlalu lintas demi keselamatan.

Kapolsek Banding Agung IPTU Wilson Hutahaean, S.H menyampaikan, “Kami ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan dengan seremonial, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air dalam keseharian, terutama dalam berlalu lintas yang aman dan tertib.”

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Polsek Banding Agung untuk terus aktif memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya, khususnya menjelang momen penting nasional seperti peringatan Hari Kemerdekaan.

Dalam giat pembagian bendera Merah Putih tersebut, anggota Polsek Banding Agung yang turut serta antara lain:

Aiptu Andi Hasri (Kasium)

Aipda Siswanto (Bhabinkamtibmas)

Aipda Zuliyus A. (Kanit Samapta)

Brigpol Andika S. (Ka SPKT Regu II)

Briptu Herdiyanto (Anggota SPKT)

Briptu Slamet M. (Bhabinkamtibmas)

Bripda Sevtian M. (Anggota SPKT)

(Udin)

Edukasi Soal Haji Poin Penting Kerja Sama BP Haji dan PWI

By On Rabu, Agustus 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi Staf Ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa, 05 Agustus 2025.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dalam pertemuan audiensi menyatakan harapan agar PWI Pusat dapat membantu BP Haji untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini. Baik tentang organisasinya, tugas pokok, dan program kerja karena masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat. Apalagi BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji 2026 nanti.

Menurut Dahnil, soal haji ini mencakup banyak dimensi, baik haji itu sendiri, pelaksanaannya, aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

“Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” ujar Dahnil. 

“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN. Dana haji dikelola pleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya," ujarnya,

Pihak PWI Pusat yang dipimpin langsung oleh  Hendry Ch Bangun yang didampingi Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto menjelaskan, PWI dengan anggota sekitar 30 ribu yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia dapat membantu mengedukasi melalui program sosialisasi, FGD di Provinsi yang dianggap perlu dengan narasumber dari unsur BP Haji, media, dan wartawan.

“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.

Hendry sendiri menjelaskan, apabila nanti ada MoU BP Haji dengan PWI Pusat maka itu sebaiknya dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI yang akan diselenggarakan pada 29-30 Agustus, agar programnya berkesinambungan. (Reno)

Kasat Lantas Polres OKU Selatan Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan

By On Selasa, Agustus 05, 2025

 


OKU Selatan, KabarViral79.Com – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang semakin dekat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres OKU Selatan menggelar kegiatan simpatik dengan membagikan bendera merah putih kepada para pengguna jalan di Jalan Raya Muaradua, Selasa (5 Agustus 2025).

Acara dimulai tepat pukul 11.00 WIB dan berlangsung penuh semangat serta antusiasme tinggi dari petugas maupun masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres OKU Selatan, AKP Rusdi, S.H., yang turut serta turun ke jalan membagikan bendera kecil kepada pengendara kendaraan roda empat (R4) dan roda dua (R2) yang melintas.

Dengan senyum ramah, AKP Rusdi dan anggota Satlantas menyapa serta mendorong warga untuk ikut merayakan kemerdekaan melalui cara yang sederhana namun bermakna.

Pembagian bendera merah putih ini bukan hanya menjadi simbol patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga merupakan ajakan kepada masyarakat agar tetap menjaga kedisiplinan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dalam konteks tersebut, Satlantas Polres OKU Selatan berharap pesan moral ini dapat tersampaikan secara langsung kepada para pengguna jalan melalui interaksi yang humanis.

Suasana di Jalan Raya Muaradua pun tampak lebih hidup dan penuh warna saat petugas membagikan bendera. Banyak pengendara menyambut baik kegiatan ini, bahkan tak sedikit yang langsung mengibarkan bendera kecil tersebut di kendaraannya sebagai bentuk kebanggaan nasional.

Kegiatan simpatik ini juga menjadi media edukasi bagi para pengendara, agar senantiasa patuh dan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Kasat Lantas Polres OKU Selatan, AKP Rusdi, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak masyarakat untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berlalu lintas secara aman dan tertib.

“Kegiatan seperti ini menjadi sarana pendekatan yang humanis antara polisi dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menegaskan komitmen Polres OKU Selatan untuk terus aktif memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya, khususnya menjelang momen penting nasional seperti peringatan Hari Kemerdekaan.

“Dengan keberhasilan kegiatan simpatik ini, diharapkan semangat nasionalisme dapat meresap di hati setiap warga, serta tercipta suasana lalu lintas yang aman dan tertib di OKU Selatan menjelang hari bersejarah bangsa Indonesia,” pungkasnya.

(Udin)

Ketua MPR Bilang Bendera One Piece Bentuk Ekspresi Kreativias: Hatinya Pasti Merah Putih

By On Selasa, Agustus 05, 2025

Ketua MPR, Ahmad Muzani. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece sebagai ekspresi kreativitas. Orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece pada momentum HUT ke-80 RI dinilai tetap memiliki hati merah putih atau nasionalisme.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani kepada wartawan saat dimintai tanggapan soal reaksi pemerintah dinilai terlalu keras atas pengibaran bendera dari sebuah film kartun, Minggu, 03 Agustus 2025.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun,” ujar Muzani.

Menurutnya, orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece itu tetap berharap Indonesia akan terus eksis dan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, MPR yakin masyarakat mensyukuri kemerdekaan yang telah berumur 80 tahun.

Perasaan itu, kata dia, menjadi alasan pemerintah meminta pengibaran bendera merah putih setiap 17 Agustus.

“Karena itu sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan Bendera Merah Putih,” kata Muzani.

Diketahui sebelumnya, sejumlah pihak menilai reaksi pemerintah atas pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece berlebihan.

Dalam film tersebut, bendera itu merupakan simbol bajak laut, kelompok yang menentang kekuasaan marinir dan mencita-citakan kebebasan.

Pengibaran bendera One Piece pada momentum HUT RI disebut sebagai ungkapan kritik atas kinerja pemerintah.

Namun, pengibaran bendera itu oleh sejumlah pihak dinilai menandai gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa.

“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 31 Juli 2025.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas jika terdapat kesengajaan mengibarkan bendera bajak laut di hari kemerdekaan Indonesia.

“Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih,” ujar Budi Gunawan, dalam siaran persnya, Jumat, 01 Agustus 2025. (*/red)

Polisi Gerebek Kantor Ormas yang Disulap Jadi Pabrik Ekstasi di Medan

By On Selasa, Agustus 05, 2025

Kantor Ormas di Medan yang disulap jadi pabrik Ekstasi digerebek Polisi. 

MEDAN, KabarViral79.Com – Kantor Sub Rayon sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), digerebek pihak Kepolisian.

Pasalnya, Kantor Ormas tersebut diduga memproduksi narkoba jenis ekstasi.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, penggerebekan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di Kantor Ormas di Jalan Teratai, Keludahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

“Kemudian tim melakukan pengamatan dan melihat tersangka MR (42) masuk ke dalam TKP (Kantor Ormas-red), sehingga tim melakukan penggerebekan dan penggeledahan,” ujar Kombes Jean Calvijn, Senin, 04 Agustus 2025.

Penggerebekan itu dilakukan pada Jumat, 25 Juli 2025. Dalam penggerebekan itu, ketiga tersangka melarikan diri dan terjun ke sungai yang berada di sepanjang bantaran belakang TKP.

“Keesokannya pukul 15.00 WIB diinfokan bahwa tersangka SS sudah meninggal dunia di seberang sungai tak jauh dari TKP,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan, identitas tersangka yang meninggal dunia tersebut adalah SS yang juga merupakan ketua subrayon ormas tersebut.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan 94 butik ekstasi logo bintang hasil produksi rumahan, dua butir cokelat logo RR (meth), dua butir pil cokelat logo RR (mengandung asetaminofen/paracetamol), dua butir pil kuning logo Dior (mengandung asetaminofen/paracetamol), 0,1 gram serbuk pink (MDMA), satu botol pewarna makanan, alat cetak ekstasi rakitan antara lain martil, kikir, wajan, piring, sendok, sekrup dan paku. (*/red)

Guru Besar Hukum Tata Negara Sebut Kibarkan Bendera One Piece Bukan Makar dan Tidak Bisa Dipidanakan

By On Selasa, Agustus 05, 2025

Bendera One Piece. 

MALANG, KabarViral79.Com – Pengibaran bendera One Piece bajak laut bukanlah sebuah makar. Dalam regulasi konstitusi, pengibaran bendera bajak laut itu merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat.

Hal tersebut dikatakan Guru Besar (Gubes) Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB), Prof. Muhammad Ali Safa’at kepada wartawan, Senin, 04 Agustus 2025.

Menurutnya, tindakan makar dalam pengibaran bendera bajak laut harus diiringi dengan representasi suatu organisasi atau paham yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dia berpandangan, bendera itu adalah bagian dari ekspresi, karena sejauh ini belum ada gerakan masif untuk melakukan penggulingan tersebut.

“Menurut saya, fenomena bendera itu mewakili berbagai macam pandangan dan aspirasi massa. Kalau itu dinyatakan sebagai bentuk makar, maka harus mewakili suatu organisasi atau paham yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Pria yang juga Wakil Rektor II Universitas Brawijaya ini menjelaskan, pengibar bendera bajak laut terbagi dua jenis,  satu yang memang mengikuti tren yang sedang marak di media sosial (medsos), dan yang kedua adalah mereka yang mewakili pandangan akar anti-kemapanan.

“Mewakili pandangan tertentu yang memang memiliki akar dari bendera itu, misalnya soal anti-kemapanan. Itu ancaman pemberontakan terhadap semua kekuatan, tidak hanya terhadap pandangan tertentu, tapi juga perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya,” jelasnya.

Maka, kata dia, konteks dari pengibaran bendera bajak laut itu adalah bagaimana masyarakat melawan kemapanan, kemegahan, dan hal-hal yang dianggap menindas serta merugikan masyarakat.

Namun hal itu bukan merupakan bentuk makar, karena tidak ada tujuan menggulingkan pemerintahan dan tidak terafiliasi dengan organisasi atau lembaga yang dilarang pemerintah.

“Menurut saya, itu tidak termasuk dalam kategori makar, dan tidak ada hubungannya dengan makar. Hanya menunjukkan ekspresi saja,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan masyarakat agar tidak menaruh gambar bajak laut di bendera Merah Putih, karena hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap simbol negara.

Bahkan, kata dia, pemasangan bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera bajak laut disebutnya tidak bisa dipidanakan atau diperkarakan secara hukum.

“Dalam Undang-Undang Bendera dan Bahasa, selama lambang bajak laut tidak ditaruh di tengah-tengah bendera Merah Putih, itu tidak jadi persoalan. Kalau, misalnya, dikibarkan (dengan bendera Merah Putih dan bendera bajak laut), sepanjang ukurannya lebih rendah atau lebih kecil, itu tidak jadi persoalan,” pungkasnya.

Diketahui, pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan kartun One Piece marak dilakukan di masyarakat. Beberapa pengibar bendera bajak laut bahkan sempat dijemput aparat penegak hukum setelah dianggap melanggar.

Terakhir, di Tuban, seorang pemuda dijemput aparat keamanan usai mengunggah bendera bajak laut di media sosialnya. (*/red)

Hadiri Kick Off CKG, Gubernur Andra Soni: Penting untuk Cegah dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan

By On Selasa, Agustus 05, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni memastikan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah berjalan masif di Provinsi Banten. CKG bermanfaat untuk mencegah dan mendeteksi dini masalah kesehatan.

Hal itu sampaikan Andra Soni saat mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi RI), Meutya Viada Hafid dalam Kick-off CKG Sekolah di SMP Katolik Penabur, Jalan Kelapa Gading Barat Raya, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin, 04 Agustus 2025.

Menurut Andra Soni, di Provinsi Banten telah tiga hari terakhir dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK dan SKh. 

“Pelaksanaan program ini adalah hasil kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan petugas Puskesmas di lapangan,” ujarnya.

Ditegaskan, pemeriksaan kesehatan penting sebagai upaya pencegahan dan deteksi masalah kesehatan sejak dini. 

“Seringkali kita baru sadar pentingnya cek kesehatan saat sudah sakit. Padahal, melalui program ini kita bisa mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” kata Andra Soni yang saat itu didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni.

Andra Soni menjelaskan, pemerintah provinsi membawahi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKh. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas SD dan SMP.

“Kami berkolaborasi tanpa membatasi kewenangan. Bersama petugas Puskesmas dan dukungan Pemerintah Pusat, kami turun langsung ke lapangan,” tambahnya.

Andra Soni optimistis program nasional itu akan memberi manfaat besar bagi kesehatan anak-anak Banten.

“Dengan kolaborasi kuat antara pusat dan daerah, kami yakin target nasional 53 juta siswa dapat tercapai, dan anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih sehat,” pungkasnya.

Menkomdigi RI Meutya Viada Hafid menyampaikan, CKG Sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

“Sebelumnya, sudah ada 16 juta orang di Indonesia yang melakukan cek kesehatan gratis. Insyaallah, target berikutnya adalah 53 juta siswa dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada siswa-siswi yang tertinggal atau non-student left behind,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Kementeriannya hadir untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan sekaligus memperkuat infrastruktur digital.

“Ketika program ini dilakukan secara masif, data yang terkumpul akan sangat banyak. Maka, sistem pendataan harus terkoneksi dengan baik,” kata Meutya.

Menkomdigi juga meninjau langsung beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan mata.

“Kami ingin melihat apakah paparan gadget mempengaruhi kesehatan anak-anak. Ternyata benar, gangguan penglihatan menjadi salah satu masalah yang banyak ditemukan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti menambahkan, program ini menyasar seluruh siswa SD, SMP, hingga SMA.

“Meski hari ini kick-off, tiga hari sebelumnya program sudah berjalan. Dalam tiga hari, sudah ada 96.415 siswa di Banten yang diperiksa,” jelasnya.

Dia mengakatakan, program juga mencakup anak usia sekolah yang tidak bersekolah, santri pondok pesantren, dan pelajar sekolah agama.

“Tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah untuk pemeriksaan. Sementara bagi anak di luar sekolah, mereka bisa memanfaatkan pelayanan Puskesmas atau kegiatan di komunitas,” ujarnya.

Ati mengungkapkan, rata-rata kesehatan siswa cukup baik, dengan gangguan yang banyak ditemukan berupa gangguan penglihatan jarak jauh (SMP dan SMA). Anemia pada remaja putri dan carie gigi pada anak SD Sedangkan untuk hasil skrining anemia, masih menunggu pemeriksaan laboratorium. (*/red)

Menaker Yassierli Buka PBL, Wabup Najib Bangun Sinergi dengan BBPVP Serang

By On Selasa, Agustus 05, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Yassierli membuka Project Based Learning (PBL) Smart Sector di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Senin, 4 Agustus 2025.

PBL diyakini akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di industri.

Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas, menyambut baik kegiatan PBL dengan memberi pembelajaran Smart Farming, Smart IT Creative Skills, Smart Manufacturing, Smart Building, dan Smart Supply Chain yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker melalui BBPVP Serang.

“Hari ini saya mewakili Ibu Bupati untuk menghadiri pembukaan pelatihan PBL. Sebagaimana arahan Pak Menteri, pelatihan di BBPVP adalah transformasi terkait tantangan ke depan untuk peningkatan kapasitas SDM atau skill, ternyata kompetensi ini harus terus berkembang,” ujarnya kepada wartawan.

Meski demikian, kata Najib Hamas, Menaker Yassierli menyampaikan jika terdahulu untuk pelatihan menjahit masih tetap berlangsung.

“Akan tetapi ke depan sesuai kebutuhan industri, kompetensi ini akan terus berkembang dan juga semakin beragam,” katanya.

Oleh karenanya, Najib Hamas mengaku dirinya dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Diana Ardhianty Utami, sudah berdiskusi bersama Menaker Yassierli dan Dirjen Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmat.

“Pemda Kabupaten Serang akan bersinergi dengan BBPVP untuk melakukan MOU terkait peningkatan kapasitas SDM, daya dukung industri. Kemudian yang kedua, pelatihan SDM untuk pengurus koperasi, itu yang akan kita rintis dan laksanakan,” terangnya.

Dengan demikian, Najib Hamas mengajak warga Kabupaten Serang, khususnya para pemuda lulusan SMA, SMK, atau kuliah, untuk berkomunikasi dengan Disnakertrans yang mewakili Pemda Kabupaten Serang untuk mengikuti kerja sama pelatihan yang saat ini digelar sangat banyak dan beragam.

“Baik pelatihan barista, pendamping wisata, pengelolaan koperasi, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar bersama untuk meningkatkan kapasitas lulusan SMK atau kuliah. Kemudian bisa secara mandiri anak muda berkarya membuat peluang-peluang ekonomi dengan wirausaha, jadi tidak hanya semata-mata untuk kerja di pabrik,” pungkasnya.

Menaker Yassierli mengatakan, dengan digelarnya PBL, pihaknya berkeinginan sebuah program pelatihan juga sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, banyak konten yang disebut dengan smart-smart.

“Selanjutnya, kita ingin penjembatan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan di industri. Makanya kita buat namanya project based learning, pelan-pelan kita nanti akan sambungkan mereka dalam suatu program magang, tetapi pelan-pelan. Untuk sekarang, kita coba dulu, nanti kita lihat hasilnya, nanti kita evaluasi,” ujarnya.

Menaker Yassierli optimis ke depan bahwa project based learning akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di industri.

“Harapannya kita ingin project based learning ini nanti menjadi salah satu tren baru yang digantungi oleh anak-anak muda, milenial, untuk mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka. Adapun untuk target project based learning sebanyak 20 ribu orang yang kita latih,” paparnya.

Turut hadir Dirjen Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmat, Kepala BBPVP Serang, Adi Nugroho, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Fatah Sulaiman, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami, dan tamu undangan lainnya serta ratusan peserta pelatihan.

Untuk diketahui, Project-Based Learning (PBL) adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata dan autentik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.

Dalam PBL, siswa bekerja pada proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam konteks yang lebih luas dan berarti. (*/red)

Wabup Tangerang Dampingi Menteri Komdigi Tinjau CKG Sekolah Hari Pertama di BPK Penabur Gading Serpong

By On Senin, Agustus 04, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia (RI), Meutya Hafid bersama Gubernur Banten, Andra Soni didampingi oleh Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah meninjau pelaksanaan Kick-Off Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah bagi siswa BPK Penabur Gading Serpong, Kelapa Dua, Senin, 04 Agustus 2025.

Program CKG Sekolah secara yang resmi diluncurkan pada Senin ini merupakan program pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi anak usia sekolah yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko, mendeteksi kondisi pra-penyakit, serta mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat ditangani sedini mungkin. 

Program CKG Sekolah, sebagai bagian dari inisiatif nasional tersebut juga merupakan dari Pemeriksaan Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang masuk dalam dua prioritas besar Presiden RI, Prabowo Subianto. 

“Ini adalah PHTC Presiden yang menjadi dua prioritas, yang pertama MBG, ini keduanya, dan sebelumnya sudah mencapai 16 juta orang di Indonesia yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah sekarang kita masuk ke CKGS, yaitu CKG Sekolah dengan target Insya Allah nanti bisa mencapai 53 juta dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada siswa-siswa yang tertinggal atau no student left behind,” ujar Meutya Hafid.

Meutya menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tidak hanya hadir untuk mengkomunikasikan program kepada publik sebagai transparansi dan pertanggungjawaban publik, tetapi juga untuk mendukung secara infrastruktur.

“Hari ini selain unsur komunikasinya, kami juga membawa infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi, karena ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Maka, menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan yang baik dan terkoneksi secara digital,” ujarnya.

Program CKG yang dilaksanakan di BPK Penabur Gading Serpong mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, kesehatan mata, gigi, serta konsultasi umum dengan dokter. Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Beberapa pemeriksaan seperti mata itu juga menjadi masukan penting. Karena sekarang anak-anak sangat terpapar screen time, jadi gangguan mata menjadi salah satu hal yang cukup sering ditemukan akibat penggunaan gadget berlebihan,” jelasnya.

Gubernur Banten, Andra Soni dalam kesempatan yang sama menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan memaksimalkan program CKG di Provinsi Banten.

“Kami di Provinsi Banten telah melaksanakan 412 ribu pemeriksaan, yang merupakan agregat dari Kabupaten dan Kota. Beberapa kendala di lapangan terus kami koordinasikan dengan petugas, dan Insya Allah ke depan pelaksanaannya akan semakin masif,” ujar Andra.

Andra juga mengatakan, pelaksanaan program akan dilakukan secara kolaboratif lintas jenjang dan instansi.

“Kami di Provinsi membawahi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kabupaten dan Kota membawahi SD dan SMP. Tapi kami akan turun bersama ke lapangan tanpa memandang batas kewenangan, bekerja sama dengan petugas Puskesmas dan dukungan dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Wabup Tangerang, Intan Nurul Hikmah juga mengatakan, pihaknya akan terus mendukung program tersebut. Saat ini, kata dia, tercatat sebanyak 32 ribu pelajar telah mengikuti program CKG Sekolah.

“Saat ini, program CKG Sekolah telah terealisasi sebanyak 32 ribu pelajar. Kami menargetkan sebanyak 600 ribu pelajar dapat tercapai di Desember ini,” pungkasnya. (Reno)

Sekda Kabupaten Tangerang Luncurkan Program Satpol PP Menyapa Masyarakat

By On Senin, Agustus 04, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja secara resmi meluncurkan program “Satpol PP Menyapa Masyarakat”, di Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang, Senin, 04 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Sekda Soma Atmaja menyampaikan, “Satpol PP Menyapa Masyarakat” bukan sekadar kegiatan seremonial dan slogan, melainkan sebuah gerakan perubahan paradigma yang menjunjung pendekatan persuasif, humanis dan terbuka dalam menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program ini. Tugas menjaga ketertiban tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, namun butuh komunikasi yang terbuka, humanis dan bersinergi dengan masyarakat. Satpol PP harus menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga,” ujar Soma.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menanamkan rasa bangga sebagai anggota Satpol PP, sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam menjaga ketertiban, Satpol PP harus tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Tagline ‘Menyapa Masyarakat’ bukan berarti Satpol PP bisa dinegosiasikan. Ketegasan dalam penegakan aturan adalah bentuk menjaga wibawa pemerintahan. Kalau kita lemah, maka bangunan pemerintahan pun bisa hancur,” tegasnya.

Soma juga memberikan arahan agar Satpol PP segera menertibkan pedagang kaki lima yang tidak tertib di sekitar Alun-alun Tigaraksa dan menyiapkan rencana penataan dengan melakukan koordinasi lintas OPD.

Ia juga meminta agar SOP dalam menangani aksi demonstrasi diperkuat guna menjaga marwah pemerintahan daerah.

“Demo adalah bagian dari demokrasi, tapi bukan berarti kita membiarkan mereka bertindak semena-mena. Ini rumah kita, dan rumah rakyat juga harus dijaga,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna mengatakan, program ini mengusung tiga prinsip utama yang dirangkum dalam akronim “Menyapa”, yaitu melayani dan menjaga, nyaman dan nyata dan ketiga patuh dan aman.

“Program ini menjadi wujud kontribusi nyata Satpol PP dalam mendukung visi Kabupaten Tangerang yang gemilang, berdaya saing, tertib dan nyaman untuk seluruh masyarakat,” ujar Ana.

Dia juga mengapresiasi dukungan penuh Sekda dan seluruh unsur pemerintahan daerah serta memohon dukungan dan bimbingan agar semangat motivasi dan profesionalisme Satpol PP semakin tumbuh dalam menjalankan tugas.

“Program ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan Satpol PP kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan dialogis,” pungkasnya. (Reno)

Ratu Narkoba Asal Bireuen Dituntut 10 Tahun Penjara, 39 Aset Dirampas Negara

By On Senin, Agustus 04, 2025

JPU Kejari Bireuen menuntut terdakwa Nyonya N—dikenal sebagai “Ratu Narkoba”—dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp 1 miliar subsidiair enam bulan kurungan, di PN Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menuntut terdakwa Nyonya N—dikenal sebagai “Ratu Narkoba”—dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp 1 miliar subsidiair enam bulan kurungan.

Tuntutan dibacakan dalam sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Senin, 04 Agustus 2025.

JPU menyatakan, Nyonya N terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selain hukuman pidana, JPU juga menuntut agar 39 aset milik terdakwa dirampas untuk negara.

Aset tersebut meliputi dua unit mobil mewah (Toyota Alphard dan Honda CRZ), 11 barang bermerk, beberapa rekening bank, tiga unit rumah dan sejumlah bidang tanah yang tersebar di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Besar, termasuk satu unit doorsmeer dan kebun karet dengan bangunan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Juli.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, H. Munawal Hadi, SH, MH mengatakan, tuntutan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memutus mata rantai kejahatan narkotika hingga ke aspek keuangan.

“Kami tidak hanya menindak pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga menelusuri dan menindak tegas aliran dana hasil kejahatan tersebut melalui proses TPPU. Ini penting agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan,” ujar Munawal Hadi kepada wartawan usai persidangan.

Ia menambahkan, kasus ini adalah hasil pengembangan perkara narkoba yang sebelumnya menjerat terdakwa.

Diketahui, Nyonya N sebelumnya telah divonis hukuman mati oleh PN Medan karena terbukti menyelundupkan 52,5 kilogram sabu dan 323.822 butir ekstasi.

Vonis dijatuhkan pada 8 Mei 2024. Ia ditangkap oleh petugas BNN pada 8 Agustus 2023 setelah sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan, yang akan dibacakan pada persidangan lanjutan, Senin, 11 Agustus 2025. (Joniful Bahri) 

Soal Hasto dapat Amnesti, KPK Bilang ini Pertama Kali Terjadi

By On Senin, Agustus 04, 2025

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemberian Amnesti terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, selaku terdakwa kasus suap dan perintangan penyidikan, baru pertama kali terjadi.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Jumat, 01 Agustus 2025.

“Kalau untuk KPK sendiri, sejauh yang saya dinas di sini, ini adalah yang pertama, amnesti ini,” ujarnya.

Menurut Asep, pemberian Amnesti dan Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi karena itu adalah merupakan hak prerogatif, ya kita harus melaksanakan. Dari Keppres ini, Keppres ini harus kita laksanakan,” ujarnya.

Diketahui, Hasto resmi dibebaskan dari Rutan KPK di Gedung Merah Putih sekitar pukul 20.23 WIB.

Didampingi kuasa hukumnya, Febridiansyah, Hasto terlihat mengenakan kaus berwarna merah dibalut jas hitam.

Hasto dibebaskan usai Presiden Prabowo memberikan amnesti atau pengampuan kepada politikus PDI-P tersebut. (*/red)

Prabowo Beri Hasto Amnesti-Tom Lembong Abolisi, PSI: Demi Kebaikan Bangsa

By On Senin, Agustus 04, 2025

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto resmi bebas dari balik jeruji besi setelah mendapat Abolisi dan Amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Prabowo itu.

“Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman kepada wartawan, Sabtu, 02 Agustus 2025.

Menurut Andy, hak prerogatif Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi diatur dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat.

Dia percaya keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan yang kompleks demi kebaikan bangsa.

“Kami percaya keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan yang kompleks demi kebaikan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak untuk juga menghormati keputusan Presiden ini. Menurutnya, hukum dan keadilan adalah dasar penting dalam bernegara demokrasi.

“Kami percaya bahwa hukum, konstitusi dan keadilan adalah dasar penting dalam negara demokrasi,” pungkasnya.

Diketahui, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto resmi bebas dari balik jeruji besi setelah mendapat Abolisi dan Amnesti.

Tom Lembong dan Hasto berterima kasih ke Presiden Prabowo Subianto.

Hasto Kristiyanto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.

Sementara Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom telah mengajukan banding atas vonis itu.

Abolisi dan Amnesti tersebut diberikan setelah DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan Presiden terkait pemberian Amnesti hingga Abolisi. Penyerahan Keppres dilakukan pada Jumat, 01 Agustus 2025. (*/red)

Kongres PDI-P, Megawati: Saya Tak Butuh Kader Hanya Pandai Beretorika

By On Senin, Agustus 04, 2025

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar tak menjadikan partai untuk kepentingan pribadi.

Megawati menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik.

Menurutnya, loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

“Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” kata Megawati saat pidato penutupan di acara Kongres VI PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu malam, 02 Agustus 2025.

Megawati mengatakan, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

“Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar partai tidak dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau kekayaan pribadi. Ia meminta para kader untuk senantiasa mematuhi instruksinya.

“Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria. Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi,” pungkasnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Ajak Ormas FBR Jaga Persatuan dan Kesatuan

By On Senin, Agustus 04, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni menghadiri acara Milad ke-24 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodetabek di Taman Elektrik, Kawasan Puspemkot Tangerang, Minggu, 03 Agustus 2025.

Andra Soni berharap, FBR tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmonisasi masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

“Saya mengapresiasi keberadaan FBR yang selalu aktif menjaga keamanan lingkungan, mempererat silaturahmi antar keluarga, serta terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, baik di Provinsi Banten maupun wilayah Jabodetabek lainnya,” ujar Andra Soni.

Andra Soni percaya keberadaan FBR di Provinsi Banten akan terus membawa manfaat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mari kita bersama-sama menjaga persatuan kedamaian dan toleransi demi Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. 

Menurut Andra Soni, FBR bukan hanya sebagai Ormas belaka, tetapi lebih dari itu FBR merupakan simbol kelestarian Betawi yang luhur.

Di tengah pesatnya arus modernisasi, lanjutnya, kehadiran FBR penting untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat identitas bangsa.

“Semoga Milad ke-24 ini menjadi momentum refleksi dan motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujarnya. 

Imam Besar FBR, Luthfi Hakim mengatakan, dalam kehidupan bangsa yang majemuk seperti Indonesia, budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi ia adalah identitas kolektif yang membentuk jadi diri bangsa.

“Merawat budaya bukanlah tindakan eksklusif apalagi bentuk perlawanan terhadap pluralitas. Justru dari kesadaran akar budayalah, semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan tumbuh kuat dan berakar,” tuturnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Tangerang Sachrudin, Panglima FBR Syahrul Gozali, para sesepuh FBR, jajaran Forkopimda serta ribuan anggota FBR. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng bersama. (*/red)

Gelar Rapat Pleno, TPAKD Kabupaten Serang Tetapkan Sembilan Program Kerja

By On Senin, Agustus 04, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Serang telah menetapkan sembilan program kerja melalui Rapat Pleno.

Salah satu dari sembilan program kerja utama TPKAD itu, yakni berkomitmen akan menguatkan literasi bagi ASN dan masyarakat agar terhindar dari Pinjaman Online (Pinjol) dan Judi Online (Judol).

Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas. Turut hadir Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua TPAKD Kabupaten Serang yang juga Asda II Bidang Pembangunan Febriyanto ZS, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomis dan Keuangan Zaldi Dhuhana, Kabag Perekonomian dan SDA Febrian Ripera.

Kemudian para Kepala OPD Kabupaten Serang terkait, dan perwakilan dan perbankan serta instansi vertikal terkait lainnya.

Wabup Serang, Najib Hamas mengatakan, tantangan TPKAD ke depan, yakni memberikan pemahaman literasi keuangan terhadap masyarakat.

“Dengan percepatan akses masyarakat terhadap keuangan daerah atau lembaga keuangan ini menjadi penting, supaya masyarakat memahami literasi keuangan,” ujarnya.

Dia menegaskan, TPAKD Kabupaten Serang harus membantu masyarakat untuk mengetahui akses keuangan, baik bank atau non bank agar tidak ada yang terperangkap dengan Pinjol dan Judol.

“Kita harapkan ke depan masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan memilah lembaga keuangan, baik itu bank maupun non bank,” ujarnya.

Dia memastikan jika OJK akan membantu tim TPAKD Kabupaten Serang dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan kepada masyarakat.

“Untuk literasi keuangan akan dimulai dengan kerja sama dengan OJK dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan maupun inklusinya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TPAKD Kabupaten Serang, Febriyanto mengatakan, timnya akan bersinergi dengan OJK, Bank Indonesia atau BI dan bank yang ada di Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan literasi keuangan pada masyarakat.

“Target kita yang pertama adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus kita berdayakan,” ujarnya.

Febriyanto juga akan menindaklanjuti terkait minimnya literasi keuangan di masyarakat, dengan menyusun jadwal dan rencana untuk memberikan pemahaman kepada mereka.

“Minimnya literasi keuangan di masyarakat akan kita tindak lanjuti. Untuk kerja kongkretnya nanti akan kita susun rancangannya,” ujarnya.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera mengatakan, untuk pelaksanaan Rapat Pleno Progrma Kerja Utama TPAKD Kabupaten Serang di Horison Resort Pondok Layung Anyer pada Kamis, 31 Juli 2025. Pada Pleno tersebut menetapkan sembilan program kerja utama. 

“Sembilan program kerja utama itu meliputi Desa Keuangan Inklusif, Pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar, Peningkatan Komunikasi dan Publikasi, Dukungan Pembiayaan RMU, Literasi Keuangan ASN, Tabungan Guru Ngaji dan Madrasah Berbasis Ekonomi Syariah, Keuangan Inklusif RT/RW dan Kader Posyandu, dan terakhir Inovasi Pengelolaan Sampah produktif,” tuturnya. (*/red)

Okta Kumala Dewi Sukses Gelar PANwalk Banten III 2025, Ribuan Masyarakat Hadiri Acara HUT PAN ke-27

By On Senin, Agustus 04, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Dalam rangka menyambut ulang tahun Partai Amanat Nasional (PAN) ke-27, PAN menggelar kegiatan PANwalk 2025  di Bizpoint, Jalan Pemda, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Minggu, 03 Agustus 2025.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh lebih dari 4.000 peserta dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik.

Ketua Umum DPP PAN, Dr.(HC) Zulkifli Hasan, yang juga Menko Pangan memberikan apresiasi atas inisiatif acara ini.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Okta Kumala Dewi dalam menyelenggarakan kegiatan PANwalk Banten III 2025 di Tangerang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan HUT PAN ke-27, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk terus bersama dan membantu rakyat,” ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Banten III dan inisiator kegiatan, Okta Kumala Dewi menyambut baik kehadiran para tamu undangan dan para peserta yang hadir.


“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan Ketua Fraksi yang bersedia hadir. Kegiatan ini bukan hanya menyambut HUT PAN, tetapi juga menjadi simbol kedekatan PAN dengan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Tangerang Raya adalah salah satu jantung pergerakan PAN di Banten,” ujar Okta.

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti jalan sehat, bazar gratis untuk UMKM, serta pemberian doorprize yang menarik, antara lain sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, kulkas, mesin cuci dan doorprize menarik lainnya.

Keberagaman hadiah ini menjadi daya tarik bagi para peserta dan menunjukkan komitmen PAN dalam mendukung UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah beserta Sekda Kabupaten Tangerang, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari PAN.

Ketua DPD PAN Kabupaten Tangerang, Dr.(HC) Sri Panggung Lestari juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai elemen, PANwalk 2025 diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan antara PAN dan rakyat khususnya di Dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. (Reno)

Dinilai Arogan, Publik Minta Dirut RSUD Balaraja Berikan Teguran Keras kepada Pelaksana Kegiatan Mushola

By On Sabtu, Agustus 02, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Insiden tindakan arogansi pihak pelaksana proyek pembangunan RSUD Tobat Balaraja terhadap profesi wartawan yang tengah meliput mendapat kecaman keras dari para awak media, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bagian barat.

Insiden tersebut terekam dalam video yang berdurasi 1 menit 23 detik. Video perdebatan itu pun viral di berbagai media sosial whatsapp.

Diketahui, rekan wartawan yang mendapatkan perilaku buruk dari pelaksana proyek, Bonai selaku Ketua Media Center Jayanti dengan rekannya saat datang ke lokasi bukannya mendapat sambutan terbuka, para jurnalis justru diintimidasi dan melarang keras untuk mengontrol atau mengawasi proyek yang dibiayai oleh negara melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Atas peristiwa tersebut, Bang Dewo selalu Ketua Pokja Wartawan Solear angkat bicara.

“Kami tidak terima ketika profesi kami direndahkan, sebagai kontrol sosial kehadiran jurnalis semata-mata untuk menjalankan tugas sosial kontrol terhadap penggunaan anggaran negara, dan hal itu juga telah diatur dalam Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999,” tuturnya.

‎‎“Mereka punya tugas sebagai sosial kontrol yang memang sudah diatur oleh Undang-Undang Pers. Mereka ingin memantau atau melihat progres pekerjaan dan memastikan proyek ini sesuai spesifikasi atau tidak,” terang Bang Dewo yang juga Pimpinan Redaksi Media Derap.tv.

“Insiden ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk lebih menghormati peran jurnalis. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang wajib dilindungi,” ucapnya, Sabtu , 02 Agustus 2015.

“Karena rekan-rekan saat mengawasi sebuah proyek yang menggunakan anggaran negara, mereka punya alasan kuat dalam mengawasi dan memperketat pengawasan terkait pembangunan musholla di RSUD Tobat Balaraja,” ulasnya.

“Kami tau, mengingat proses penawaran proyek tersebut sangat rendah sekali, dengan turunnya 25%, dengan nilai penawaran yang turun 25% itu apakah pekerjaan bisa maksimal, kalau tetap dipaksakan jelas tidak akan maksimal, makanya rekan-rekan melakukan pengawasan di lapangan,” sambungnya.

“Namun prilaku pelaksanaan proyek yang mengintimidasi rekan-rekan wartawan di lapangan, ini sangat rendah profesi kami,” ucapnya lagi.

Meski informasi yang didapat, bahwa pihak pelaksana sudah meminta maaf (kesepakatan tertulis-red) terhadap rekan kita,  kami tidak menyoroti itu, atas tindakan prilaku buruk terhadap wartawan, ini sudah melukai hati kami yang  berpegang teguh marwah profesi sebagai wartawan.

Kami tergabung rekan-rekan jurnalis dari Kec.Jayanti, Kec.Cisoka, Kec.Solear meminta pihak Dirut RSUD  Balaraja membuat pernyataan teguran secara tertulis kepada pihak pelaksana proyek atas tindakan tragedi di ruang lingkup RSUD  Balaraja, dimana rekan-rekan kami yang mendapat prilaku buruk oleh pelaksana proyek.

Dan jika ini di indahkan, kami awak media yang tergabung di 3 kecamatan wilayah kabupaten Tangerang bagian barat akan turun Aksi, tegasnya.

Disisi lain, Alamsyah sebagai Sosial Kontrol dan pemerhati kebijakan, angkat bicara, jelas kami mengutuk keras tindakan arogan terhadap Wartawan yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek, di lokasi pembangunan Musolah RSUD Balaraja”

Tindakan tersebut bukan hanya bentuk intimidasi, tetapi jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Menghalangi atau mengintimidasi wartawan saat meliput atau melakukan konfirmasi informasi adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana.

Kejadian ini mencerminkan buruknya pemahaman pihak pelaksana proyek terhadap fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Wartawan bekerja demi kepentingan publik, dan segala bentuk kekerasan atau arogansi terhadap mereka tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun.

“Jadi saya sepakat dimana Dirut RSUD Balaraja berikan teguran kepada pelaksana,” tandasnya. (Reno)