-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tarif Sungai yang Mencekik: Ketika Bantuan Bencana Harus Membayar Lebih Mahal dari Derita

By On Kamis, Desember 11, 2025

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sungai yang seharusnya menjadi pintu harapan bagi warga terisolasi banjir bandang di Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, justru berubah menjadi jalur penuh luka bagi para relawan.

Alih-alih menjadi ruang solidaritas, penyeberangan darurat di kawasan Kuta Blang dituding menjadi ladang bisnis yang memberatkan, bahkan menyakiti nurani.

Keluhan itu datang bertubi-tubi dari relawan yang setiap hari berjibaku mengirimkan bantuan ke desa-desa yang terputus aksesnya akibat banjir dan longsor.

Di balik senyum dan peluh mereka yang menyusuri jalan rusak dan jalur licin, tersimpan kekecewaan mendalam terhadap tarif “tak masuk akal” yang dipungut oleh pihak yang disebut sebagai ‘Harlan’ dan sejumlah pemilik boat penyeberangan.

Bantuan Kemanusiaan yang Dihalang Biaya Tak Wajar

Kamis, 11 Desember 2025, sejumlah relawan menyampaikan keluhannya kepada wartawan. Mereka menilai pemerintah daerah dan aparat keamanan seolah tutup mata, membiarkan pungutan tak wajar itu berlangsung di tengah situasi krisis. Hal itu juga dikeluhkan relawan lain di beberapa titik lainnya di Bireuen.

Di antara relawan itu, terdapat seorang pejuang kemanusiaan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di tengah konflik dan derita masyarakat Aceh.

Ia datang membawa bantuan bersama dua rekannya: beras, mie instan, dan air mineral barang sederhana namun sangat dibutuhkan ratusan keluarga yang diisolasi bencana di seberang sungai.

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

Perjalanan panjang telah mereka tempuh, melewati rumah-rumah terendam lumpur, warga yang letih menunggu bantuan, hingga jalan yang patah diterjang arus. Namun saat tiba di penyeberangan darurat Kutablang, hatinya terguncang.

"Rp 2 juta untuk bongkar, Rp 5 juta untuk menyeberang, dan Rp 2 juta lagi untuk bongkar di seberang. Total Rp 9 juta. Untuk bantuan, bukan untuk dagangan," ungkapnya dengan nada getir.

Bagi relawan, angka itu lebih mahal dari nilai bantuan yang mereka bawa.

"Kami bukan mencari untung. Kami datang membawa harapan," tuturnya.

Camat Pun Ikut Menjadi Korban

Tak hanya relawan, pejabat pemerintah pun merasakan getirnya pungutan tersebut.

Camat Kutablang, Erizal mengaku harus merogoh kocek hingga Rp 6 juta untuk menyeberangkan bantuan resmi pemerintah ke lokasi terdampak.

Ia sudah mengimbau. Ia sudah menegur. Namun semua itu berbuah sunyi.

"Diam menjadi jawaban sehari-hari," ucapnya.

Kisah serupa dilaporkan terjadi pula di kawasan penyeberangan darurat lainnya tempat warga dan relawan menduga adanya praktik serupa.

Secercah Cahaya: Boat Karet Gratis

Di tengah kekecewaan itu, sebuah kabar baik muncul. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan akhirnya menyediakan boat karet gratis untuk menyeberangkan warga, logistik, dan barang kebutuhan mendesak.

Upaya ini cukup melegakan, namun bagi banyak relawan, luka akibat pungutan mencekik itu belum sepenuhnya terhapus.

"Ini soal kemanusiaan. Jangan bebankan krisis kepada mereka yang sedang membantu," ujar seorang relawan lain.

Citra Daerah Dipertaruhkan

Masyarakat berharap, praktik pungutan liar di jalur penyeberangan darurat segera dihentikan. Bupati Bireuen, H Mukhlis dan Polres Bireuen didesak turun tangan langsung, memastikan jalur-jalur evakuasi dan distribusi bantuan bebas dari tindakan yang merusak citra daerah dan melukai rasa keadilan publik.

Di tengah bencana, harapan warga sederhana: jalan dibuka, bantuan sampai, dan kemanusiaan kembali pulih ke tempatnya.

Karena di saat air bah menenggelamkan tanah, yang seharusnya tetap mengapung adalah solidaritas bukan harga tarif penyeberangan. (Joniful Bahri)

Harkodia 2025, Pemkab Tangerang Mantapkan Langkah Jadi Daerah Percontohan Integritas

By On Kamis, Desember 11, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tangerang memantapkan langkah menjadi daerah percontohan integritas bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pemkab Tangerang berkomitmen untuk meneguhkan transformasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Kabupaten Tangerang menunjukkan keseriusannya menjadi daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar peringatan kalender tahunan. Peringatan ini, ujarnya, adalah momen dunia untuk mengerahkan kekuatan bersama melawan musuh global, yaitu korupsi.

Ia mengingatkan kembali sejarah HAKORDIA yang lahir dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Meksiko, tahun 2003. Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi UNCAC pada 2006, yang kemudian menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola.

"Sejak itu, setiap tahun kita berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, tetapi memperbarui janji kita kepada ibu pertiwi bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi," seru Bupati Maesyal di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Kamis, 11 Desember 2025.

Kabupaten Tangerang, katanya, juga telah memasuki era baru antikorupsi, dari kegiatan simbolis menjadi transformasi sistemik. Transformasi tata kelola yang selama ini berjalan, mulai dari meningkatnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) KPK, kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, hingga digitalisasi layanan publik yang mempersempit ruang pungli.

Penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai perangkat daerah.

"Inilah evolusi semangat antikorupsi kita: dari seremoni menjadi substansi, dari wacana menjadi budaya kerja," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini menyampaikan bahwa Harkodia bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam menanamkan budaya etika serta akuntabilitas. 

Peringatan ini bukan hanya menyasar ASN, tapi juga dunia pendidikan dan masyarakat umum agar tercipta lingkungan sosial yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun.

Adapun Harkodia 2025 Kabupaten Tangerang yang digelar sepanjang November-Desember turut melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik.

Mulai dari Lomba Karya Tulis & Poster Digital, Kampanye Publik di Radio, hingga Puncak Acara dengan talkshow bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi untuk Tangerang Semakin Gemilang”.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas, Pemkab Tangerang juga memberikan penghargaan kepada Desa Legok (Kecamatan Legok) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi oleh Gubernur Banten, BLUD Puskesmas Tigaraksa memperoleh Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, dan RSUD Balaraja yang konsisten membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Bupati Maesyal kembali menambahkan, Peringatan Harkodia 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi tonggak konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

"Mari kita jadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang berintegritas, berinovasi, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dari Kabupaten Tangerang untuk Indonesia berintegritas," katanya.

Peringatan yang berlangsung pada 11 Desember ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggiat pendidikan antikorupsi, kepala desa, penyuluh PAKSI, hingga aparat penegak hukum. Total peserta tercatat mencapai 213 orang, termasuk pemenang lomba, narasumber, dan pimpin daerah. (Reno)

FSI Fraksi PKB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tamiang dan Langsa

By On Kamis, Desember 11, 2025

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. 

ACEH TAMIANG, KabarViral79.Com - Forum Silaturrahmi Istri (FSI) Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Penyaluran bantuan berlangsung sejak Selasa, 09 Desember 2025 kemarin dan hingga hari ini masih terus berlanjut.

FSI DPR RI Fraksi PKB Aceh yang dipimpin oleh Hj Faridah Adam, istri dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), juga membuka posko bantuan di dua daerah tersebut.

Keberadaan posko dimaksudkan untuk mempermudah pendataan korban sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Berbagai kebutuhan mendesak seperti sembako, air bersih, obat-obatan, pakaian, selimut, biskuit, serta perlengkapan harian disalurkan langsung oleh tim FSI bersama relawan PKB. HRD turut mendampingi penyaluran bantuan tersebut.

Kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025, Hj Faridah Adam menyampaikan rasa prihatin atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia mengatakan, Aceh menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak terparah akibat banjir dan longsor.

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. 

"Bahkan saudara-saudara kita di dataran tinggi Gayo hingga kini masih terisolir karena akses jalan darat terputus. Alhamdulillah, Pak HRD sudah mengirim bantuan melalui jalur udara ke Bandara Rembele Bener Meriah," ujar Faridah.

Ia turut menceritakan bagaimana tim FSI Fraksi PKB harus menempuh jalur darat yang sulit, menyeberangi sungai menggunakan boat getek karena jembatan terputus dan akses jalan tertimbun longsor.

"FSI Fraksi PKB turun langsung ke lokasi untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Faridah juga menyampaikan doa dan harapannya untuk seluruh warga terdampak

"Kita semua berduka atas musibah ini. Semoga seluruh masyarakat yang terkena dampak diberikan ketabahan dan kesabaran," tutupnya. (Joniful Bahri)

Sunyi dari Publik, Menjerit dalam Sepi: "Bener Meriah Aceh yang Terputus Tanpa Ada Tanda Pertolongan"

By On Kamis, Desember 11, 2025

Warga Bener Meriah, Aceh, melintasi lereng perbukitan, jalan yang terjal untuk mendapat bantuan makanan ke arah Aceh Utara. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Empat belas hari telah berlalu sejak bencana besar menghantam Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kini memasuki hari ke-15, kabupaten yang berdiri di dataran tinggi Gayo itu seakan tenggelam dalam keheningan.

Tidak ada hiruk-pikuk pejabat yang datang, tidak ada sorot kamera media besar, tidak ada langkah artis yang biasanya berlomba tampil di lokasi bencana, yang terdengar hanya kabar duka, yang datang berulang, kabar tentang manusia yang meregang nyawa karena lapar, kelelahan, dan keputusasaan.

Di daerah yang terputus oleh lebih dari 130 jembatan yang runtuh, kehidupan seperti terhenti. Jalan penghubung antar-desa lenyap tersapu arus. Banyak kampung terisolir total, tak dapat ditembus kendaraan, bahkan tak dapat dicapai bantuan udara karena cuaca ekstrem.

Bener Meriah, yang seharusnya menjadi kabupaten yang berdiri tegak di peta Aceh, kini nyaris seperti titik yang hilang dari ingatan.

Sementara itu, dunia luar justru fokus pada Takengon. Nama Aceh Tengah terdengar di mana-mana: di televisi, di platform donasi, di rombongan relawan yang berdatangan.

Takengon seakan menjadi satu-satunya wajah dari wilayah Gayo. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik punggung Takengon, ada Bener Meriah yang sedang menjerit tanpa suara.

Salah pemahaman yang sederhana, namun dampaknya mematikan. Karena itulah Bener Meriah terabaikan. Mereka disangka bagian dari Takengon. Maka bantuan yang datang pun berhenti di Takengon. Sementara desa-desa di Bener Meriah tetap gelap, tetap lapar, tetap terjebak dalam sunyi panjang yang penuh air mata.

Sunyi yang Menghanyutkan

Dalam dunia bencana, daerah yang paling hancur justru sering kali paling senyap. Aceh Tamiang pernah menjadi contohnya. Berhari-hari tidak terlihat di pemberitaan, padahal ribuan warganya sedang berjuang antara hidup dan mati. Kini, pola itu berulang—kali di Bener Meriah.

"Air beriak tanda tak dalam," kata orang bijak. Yang tenang justru menghanyutkan. Keheningan Bener Meriah bukan tanda aman. Ia tanda bahaya yang disembunyikan semesta," ujar M Salihin.

Warga melintasi jalan berlumpur di kawasan jalan KKA, Guci Bener Meriah, untuk memperolah bantuan makanan dan logistik. 

Kini warga terpaksa berjalan kaki berhari-hari menembus hutan untuk mencari sekantong beras. Ada anak-anak yang tidur dengan perut kosong. Ada lansia yang menunggu bantuan sambil memegang sisa air hujan di botol plastik.

Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya di balik dingin malam, menahan tangis agar si kecil tidak ikut menangis karena lapar.

Dan ada pula keluarga yang tidak sempat menyelamatkan anggotanya—karena pertolongan tidak pernah tiba.

Kabupaten yang Hilang dari Radar

Bener Meriah adalah Kabupaten, berdiri sendiri, dengan penduduk yang besar. Namun dalam tragedi ini, ia seperti terhapus dari peta bencana nasional. Tidak ada pejabat tinggi datang. Tidak ada kamera berita nasional. Tidak ada poster artis atau ajakan donasi yang viral. Seakan-akan kabupaten ini tidak eksis.

Padahal di sana, ada kehidupan yang sedang dipertaruhkan. Ada waktu yang berlari tanpa ampun. Ada manusia yang memanggil-manggil pertolongan tanpa suara.

Seruan dari Tanah Gayo yang Terlupakan

Warga dunia maya, relawan, donatur, dan siapa pun yang masih memiliki empati, inilah saatnya menyuarakan kebenaran:

Bener Meriah adalah Kabupaten, bukan Kecamatan di Aceh Tengah. Lebih dari 130 jembatan putus. Ratusan desa terisolir. Ada yang meninggal karena lapar. Ada yang berjalan berhari-hari demi sesuap nasi. Ada ibu, anak, dan lansia yang menunggu tanpa kepastian.

Ini bukan sekadar bencana alam. Ini kegagalan melihat mereka. Ini tragedi karena salah persepsi.

Dalam tujuh hari ke depan, Bener Meriah harus keluar dari status “terisolir”. Dan itu hanya bisa terjadi jika Kabupaten ini kembali terlihat, kembali disebut, kembali diingat.

Jika kita tidak bersuara, maka siapa lagi?

Karena di Bener Meriah, kehidupan sedang menggantung di ujung yang rapuh, menunggu sebuah pertolongan yang tak kunjung datang.

Di tengah hiruk-pikuk bantuan yang menumpuk di Takengon, seorang warga Aceh Tengah yang ditemui relawan tak kuasa menahan haru. Dengan suara bergetar ia berkata:

"Maafkan kami ya Allah… Hanya setingkat mati lampu dan sinyal buruk saja kami sudah mengeluh. Sementara saudara-saudara kami di Bener Meriah harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan beras. Kami di sini merasa terbantu, tapi mereka di sana sedang bertaruh nyawa."

Kalimat sederhana itu terdengar lirih, namun menghantam jantung siapa pun yang mendengarnya. Di tengah bencana, empati adalah cahaya paling terang, dan pengakuan jujur itu seperti tamparan lembut bagi semua yang selama ini hanya melihat Takengon—tanpa menyadari ada Bener Meriah yang hampir tenggelam tanpa kabar. (Joniful Bahri)

HRD Lobi Lion Group, Dorong Penerbangan Harian ke Bandara Rembele untuk Buka Isolasi Warga Gayo

By On Kamis, Desember 11, 2025

H Ruslan Daud bersama CEO Lion Gruop, Rudi Kirana yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), melobi pimpinan Lion Group agar membuka layanan penerbangan harian rute Kualanamu–Rembele (PP) dan Banda Aceh–Rembele (PP).

Langkah ini diambil menyusul terputusnya akses darat yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Jalur Bireuen–Lhokseumawe akibat bencana banjir dan longsor.

HRD menjelaskan bahwa situasi darurat tersebut membuat ribuan warga kini terisolasi karena tidak ada jalur darat yang bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini memaksa masyarakat berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer melewati jalan berlumpur dan rawan longsor hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan menuju Medan maupun Banda Aceh.

"Layanan transportasi udara menjadi solusi paling cepat dan realistis dalam kondisi seperti ini. Harga tiket juga harus terjangkau agar masyarakat benar-benar terbantu," ujar HRD.

Politisi PKB itu menyampaikan bahwa permintaan pembukaan penerbangan harian telah disampaikan melalui Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), untuk diteruskan kepada Pendiri Lion Group, Rusdi Kirana, yang juga Anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB.

"Kalau bisa, untuk sementara waktu Wings Air melayani penerbangan setiap hari, bahkan dua kali sehari dari Medan maupun Banda Aceh ke Rembele dan sebaliknya," kata HRD.

Selain komunikasi dengan Lion Group, HRD juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele untuk memastikan proses administrasi perizinan penerbangan dipercepat.

Menurutnya, situasi darurat tidak boleh diperlakukan dengan standar normal.

"Saya sudah hubungi Kepala Bandara Rembele supaya perizinan dipercepat. Jangan diperlambat administrasinya. Ini kondisi darurat, dan ribuan nyawa sangat bergantung pada layanan transportasi udara," tegas mantan Bupati Bireuen itu.

HRD optimistis upaya tersebut akan segera terealisasi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gus Muhaimin dan dikomunikasikan dengan pihak Lion Group. (Joniful Bahri)

BUMDesa Armada Dahu Resmikan Pengembangan Unit Usaha Ayam Ras Petelur, 500 Ekor Pulet Sudah Terisi

By On Kamis, Desember 11, 2025



Serang, KabarViral79.Com — BUMDesa Armada Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang resmi mewujudkan program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur. Mulai dari proses pengajuan, penyertaan modal awal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, seluruh tahapan telah terlaksana dan berjalan dengan baik, Kamis, (11/12/2025).

Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU, Wahyudin, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya program tersebut. Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya berupa berdirinya sarana produksi maupun terisinya kandang, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi Desa Dahu.

“Alhamdulillah, program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur akhirnya dapat diwujudkan. Dari proses pengajuan, penyertaan modal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, semuanya telah berjalan sesuai rencana. Ini merupakan capaian besar bagi BUMDesa dan masyarakat Desa Dahu,” ujar Wahyudin.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan membuka peluang usaha baru, menghadirkan potensi pemasukan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal desa.

“Pencapaian ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah maju dalam menciptakan usaha produktif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Program pengembangan ini berlangsung melalui rangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari musyawarah desa, harmonisasi regulasi, penganggaran, pembangunan kandang modern, hingga pengadaan pulet unggulan. Menurut Wahyudin, seluruh proses dapat berjalan lancar karena didukung sinergi antara pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan pengurus BUMDesa.

Wahyudin selaku Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat:

Kepala Desa Dahu, atas arahan, persetujuan, dan dukungan penuh terhadap pengembangan unit usaha.

BPD Desa Dahu, yang memastikan regulasi dan proses berjalan sesuai ketentuan.

Pendamping Desa, atas bimbingan teknis dan administratif sejak awal perencanaan.

Pengurus BUMDESA ARMADA DAHU, yang bekerja keras dalam pembangunan kandang, penataan peralatan, serta perawatan harian ayam.

Wahyudin berharap unit usaha budidaya ayam ras petelur ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Dahu.

“Kami berharap usaha ini menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi desa. Semoga ke depan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif untuk masyarakat,” tutup Wahyudin.

Program ini menjadi bukti bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Desa Dahu mampu membangun usaha produktif yang bernilai ekonomi sekaligus bermanfaat langsung bagi warganya. (Wawan/K)

Oknum Ormas Berinisial UD yang Dijuluki Kadal Diduga Membekingi Peredaran Obat Keras Golongan G di Kota Cilegon

By On Rabu, Desember 10, 2025


CILEGON, KabarViral79.Com - Di tengah denyut industri Baja di Kota Cilegon, aroma bisnis gelap jenis baru justru tercium semakin kuat peredaran obat keras golongan G excimer dan tramadol yang diduga dikendalikan oleh sosok misterius berinisial MWD, pria asal Aceh yang dijuluki “Botak”.

Informasi yang dihimpun (07/12/2025) menyebut struktur distribusi ini bekerja senyap, terorganisir, dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan. Salah satu pintu masuk peredaran itu berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Cilegon. Di area perumahan yang tampak biasa, transaksi terjadi nyaris setiap hari, mulai dari pagi hari hingga malam.

“Kalau mau mampir ya mampir aja kang, nanti juga saya kasih uang bensin kok, kita ini cuma cari buat rokok saja,” ujar pria berinisial UD dari salah satu organisasi masyarakat yang mengaku berperan hanya sebagai “penghubung”.

Ia berbicara santai, seolah aktivitas yang dilakukan bukan tindak pidana.

Model bisnisnya sederhana:cash on delivery (COD), cepat, tanpa syarat dan tanpa resep dokter. Pembelinya sebagian besar anak muda. Mereka datang berulang, kadang berboncengan menggunakan sepeda motor, turun sebentar, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut nama MWD, dikenal dengan sebutan “Botak”, sebagai tokoh kunci. Menurut sumber tersebut, MWD selama ini disebut-sebut sebagai pengendali suplai obat keras yang masuk ke Kota Cilegon.

“Bos obat-obatan terlarang itu diduga kuat berinisial MWD, biasa disebut Botak pria asal Aceh,” kata sumber itu.

"Terdapat tiga lokasi titik peredaran obat keras yang masuk golongan G jenis exsimer dan tramadol, pertama dijalan lingkar selatan (JLS) satu kilo meter dari lampu merah persisinya berada disebelah kiri jalan penjualnya dibelakang warung pecel lele, ke dua diterowongan cibeber dan yang ketiga dipemukiman kedaleman Kecamatan Cibeber atau di PCI," pungkas sumber itu.

Excimer dan tramadol masuk golongan G, yang peredarannya wajib di bawah kendali medis dan pengawasan ketat. Menjual tanpa resep dokter adalah pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Praktik ini terbukti menjadi pintu awal ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan mental, hingga kematian.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap generasi muda. Cilegon mungkin dikenal sebagai kota industri, tetapi sekarang mulai jadi pasar empuk bagi transaksi obat keras ilegal, dengan jaringan perantara yang rapi dan terstruktur.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun BPOM. Tidak ada operasi penggerebekan, tidak ada penindakan terbuka. Nama MWD, “Botak dari Aceh”, berkeliaran dari mulut ke mulut tanpa pernah disentuh hukum. (Eka Bulbul)

DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak Berikan Sosialisasi P4GN Tentang Bahaya Narkoba SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak

By On Rabu, Desember 10, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perank Kabupaten Lebak, Ra Didi Suharyadi, menjadi pemateri di acara sosialisasi P4GN tentang bahayanya narkoba di SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak, Rabu 10 Desember 2025.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 100 siswa-siswi dilakukan oleh DPD Perkumpulan Anti Narkotika Indonesia (Perank Indonesia) Kabupaten Lebak. Ra Didi Suharyadi selaku pemateri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

“Alhamdulillah kegiatan sosialisasi tentang bahayannya narkoba tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, dan para siswa dan siswi sangat bersemangat dan senang saat diberikan pemahaman P4GN tentang bahaya narkoba,” kata Rd. Didi Suharyadi.

Menurut Rd. Didi Suharyadi dalam kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba, untuk mengajak BNNP Banten, Polres, BNK dan setiap para sekolah, SMA/SMK dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” ujarnya.

Ra Didi juga menyampaikan bahwa acara sosialisasi P4GN tersebut disambut oleh pihak sekolah dengan baik sampai berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi P4GN tersebut diselenggarakan oleh KCD Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak beserta beberapa sekolah.

Saya ditunjuk/mengundang selaku Ketua DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak sebagai pemateri di acara kegiatan sosialisasi P4GN di sekolah SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak dan pihak sekolah sangat menginginkan sekali jika pihak Dinas Pendidikan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba di setiap sekolah, karena kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk mencegah bahaya narkoba dan menyelamatkan para generasi muda penerus bangsa dan agama,” pungkasnya.

(Cup)

Listrik Belum Normal, Anggota DPR RI Ruslan M Daud Desak Pemerintah Percepat Pemulihan di Daerah Bencana

By On Rabu, Desember 10, 2025

Anggota DPR RI, Ruslan M Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Aceh, Ruslan M Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut pemulihan listrik telah mencapai 97 persen.

"Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pasca bencana," ujar Ruslan, Rabu, 10 Desember 2025.

Anggota Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan bahwa ketiadaan listrik menghambat proses pemulihan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Pelayanan publik seperti administrasi desa, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat berjalan normal.

"Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa maksimal karena listrik belum masuk. Banyak UMKM dan warung kopi terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi makin terganggu," katanya.

Tidak hanya itu, akses air bersih juga terdampak akibat pompa air yang tidak beroperasi. Sementara sejumlah SPBU belum dapat melayani masyarakat karena jaringan listrik belum pulih sepenuhnya. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi menggunakan genset dengan kapasitas terbatas.

Ruslan juga menyoroti terhambatnya proses evakuasi warga akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi lantaran jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.

"Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama pada malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemulihan listrik harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia menegaskan, percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak, karena berhubungan langsung dengan keselamatan warga, pemulihan ekonomi, kelancaran logistik, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

KPK Rilis SPI 2025: Banten Lampaui Rata-rata Nasional

By On Rabu, Desember 10, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa, 09 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam paparan tersebut, Provinsi Banten kembali menunjukkan tren kenaikan skor secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan peningkatan integritas paling signifikan.

KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin. Sementara itu, Provinsi Banten meraih skor 73,22 poin atau melampaui capaian nasional sekaligus memperpanjang tren positif dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, nilai SPI Banten berada pada angka 61,37 poin. Angka tersebut terus meningkat pada 2022 menjadi 70,71 poin, kemudian kembali naik pada 2023 dengan capaian 69,08 poin dan pada 2024 mencapai 71,21 poin.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Nilai Integritas Pemerintah Provinsi Banten pada SPI 2025 mencapai 73,22 poin itu dihimpun dari tiga kelompok responden, yaitu internal dengan nilai 79,76 poin, eksternal 87,65 poin, serta eksper 63,68 poin.

Adapun rincian skor berdasarkan dimensi menunjukkan capaian yang kuat, antara lain Integritas dalam pelaksanaan tugas sebesar 79,46 poin, pengelolaan anggaran sebesar 84,31 poin, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 89,25 poin, serta transparansi sebesar 87,49 poin.

Kemudian, pengelolaan sumber daya manusia 79,30 poin, perdagangan pengaruh (trading in influence) 74,70 poin, sosialisasi antikorupsi 66,70 poin, dan transparansi sebesar 87,49 poin.

Konsistensi kenaikan dari tahun ke tahun  ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Hal tersebut dapat dilihat dari Integritas Pegawai yang mencapai 93,71 poin, Transparansi dan Keadilan Layanan di angka 83,81 poin, serta Upaya Pencegahan Korupsi di Provinsi Banten mencapai 84,67 poin.

Di kesempatan ini, KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Integritas Sektor Publik menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari Pemerintah Provinsi Banten.

Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusi beliau sebagai PIC dalam mendukung pelaksanaan SPI 2025.

Selain itu, Ratu Syafitri juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Ahli Pembangunan Integritas (Forpak API) Provinsi Banten.

Capaian angka tersebut menunjukkan bahwa Banten dinilai memiliki kekuatan pada aspek transparansi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang jasa. Sekaligus menggambarkan perlunya penguatan pada bidang sosialisasi antikorupsi.

Atas hasil tersebut, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menekankan bahwa SPI merupakan instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi serta menilai kualitas tata kelola pemerintah.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik kementerian lembaga, penyelenggara negara, pimpinan daerah yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih," ungkapnya.

Agus menyampaikan, pemberantasan korupsi dijalankan melalui strategi Trisula. Yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, SPI berada pada ruang pencegahan dan pendidikan sehingga menjadi sumber data objektif untuk mendorong perubahan tata kelola di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Kita menggunakan data dan percakapan publik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, meski terdapat peningkatan, beberapa dimensi SPI nasional masih harus menjadi perhatian terutama terkait sosialisasi antikorupsi dan persepsi publik terhadap imparsialitas birokrasi.

Agus menegaskan, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh angka.

"Tetapi juga melalui budaya integritas yang dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Melalui laporan SPI 2025, KPK berharap setiap instansi terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, serta bebas dari konflik kepentingan. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By On Rabu, Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By On Rabu, Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Heri Yanto Tumbangkan Mad Sutisna di Pemilihan Ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang, Unggul Telak 30 Suara

By On Rabu, Desember 10, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemilihan Ketua DPC Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang berlangsung lancar dan tertib, di Taman Ide Triraksa 2, Kecamatan Tigaraksa.

Dari total 35 pemilih, calon nomor urut 1 Heri Yanto meraih kemenangan telak dengan 30 suara. Sementara calon nomor urut 2, Mad Sutisna (Anoy), memperoleh 4 suara, dan terdapat 1 suara tidak sah, Rabu, 10 Desember 2025.

Acara tersebut dihadiri perwakilan DPD KWRI Provinsi Banten, H. Edi Murpik; perwakilan DPP KWRI, Hari Lubis beserta jajaran; perwakilan Diskominfo Kabupaten Tangerang; perwakilan Kejaksaan; perwakilan Polsek Tigaraksa; CEO PT Badak Perkasa, Sudirman Indah; serta para anggota dan pengurus KWRI DPC Kabupaten Tangerang.

Ketua DPW KWRI Banten, H. Edi Murpik, mengucapkan selamat kepada ketua terpilih serta memberikan pesan penting tentang integritas dan tanggung jawab.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara Heri Yanto yang dipercaya memimpin KWRI DPC Kabupaten Tangerang untuk periode 2025–2028. Jabatan ketua itu bukan hal mudah, perlu loyalitas tinggi, kerendahan hati, dan komitmen kuat," ujarnya.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada ketua sebelumnya, Mad Sutisna. Berkat dedikasi beliau, KWRI semakin dikenal khususnya di Kabupaten Tangerang," imbuhnya.

Ketua terpilih, Heri Yanto, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, amanah yang berat ini saya terima. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan kepercayaan. Insya Allah saya akan bekerja maksimal untuk memajukan KWRI DPC Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Calon Ketua sekaligus Ketua periode sebelumnya, Mad Sutisna (Anoy), menyampaikan dukungan dan harapannya untuk kepengurusan baru.

"Saya berharap kepengurusan baru bisa lebih konsisten, lebih solid, dan lebih baik dalam menjalankan roda organisasi. Semua ini demi kemajuan KWRI dan kepentingan para anggota," ucapnya.

Pemilihan ini sekaligus menjadi momentum penyegaran organisasi, menegaskan komitmen KWRI Kabupaten Tangerang untuk terus tumbuh sebagai wadah profesi wartawan yang berintegritas, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Tim)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By On Rabu, Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

By On Rabu, Desember 10, 2025

Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring pada Sabtu, 06 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring. Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Momen ini juga diunggah Ma'ruf Amin dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu, 06 Desember 2025.

"Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan," tulis Ma'ruf.

Hasil pembahasan forum itu meminta polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.

"Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," ujarnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," imbuhnya.

Polemik PBNU

Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.

Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.

PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat, 05 Desember 2025.

Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya," ujar Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 03 Desember lalu. (*/red)