-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Advokat Basuki Serahkan Memori Banding di PN Serang, Menduga Ada Kekeliruan Putusan dan Jelaskan Keberadaan Pelaku Lain

By On Jumat, Desember 12, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Terdakwa Ahmad Albu Khori melalui kuasa hukumnya Advokat Basuki SH MH MM, mengajukan memori banding secara resmi yang diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang, pada Jumat, 12 Desember 2025, menduga adanya kekeliruan fatal dalam putusan hakim.

Peradilan Umum (Perdata dan Pidana): Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 dan No. 3135 K/PDT/1983, pengajuan memori banding bukan syarat formil untuk mengajukan banding, namun merupakan hak bagi pemohon untuk memperkuat keberatannya.

Basuki mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan pengadilan yang dinilai mengabaikan fakta fakta saat proses sidang.

Basuki menyebut putusan dari Majelis Hakim PN Serang, seolah hanya menyalin isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa mempertimbangkan bukti krusial yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.

Bukti lain tersebut adalah pengakuan dari seorang pria berinisial YM (34) mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Basuki menceritakan ironi yang terjadi dalam proses hukum yang dialami kliennya.

YM mengaku sebagai pelaku tersebut sebenarnya sempat mendatangi SPKT Polda Banten untuk menyerahkan diri usai memberikan kesaksian di persidangan. 

Namun, niat penyerahan diri itu justru kandas. Basuki menyebut petugas Polisi Polda Banten menolak untuk memproses pengakuan YM tersebut dengan alasan harus menunggu putusan pengadilan.

Hal ini membuat posisi Terdakwa semakin terjepit hingga akhirnya divonis bersalah.

"Ironis memang, itu pelaku YM menyerahkan diri tapi tidak diterima. Petugas di Polda Banten menyampaikan menunggu putusan pengadilan. Pengadilan juga mengesampingkan fakta ini semuanya," jelas Basuki, kepada awak media.

Basuki menegaskan bahwa upaya banding ini bukan semata-mata membela klien secara membabi buta, melainkan untuk mendudukkan kebenaran. 

Basuki mempertanyakan logika hukum di mana seseorang yang sudah jelas-jelas mengaku sebagai pelaku justru dibiarkan bebas berkeliaran, sementara orang lain yang menyangkal mati-matian malah dihukum berat.

Basuki berharap PN Serang dapat memeriksa perkara ini dengan lebih jernih dan objektif.

"Enak enggak sih kalau kita curiga kepada seseorang, kemudian tiba-tiba orang lain nongol dan mengaku? Sebenarnya tinggal tindak lanjuti orang ini kan? Tapi ini jadi aneh dan unik," sindirnya.

Sebelumnya, Ahmad Albu Khori divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim PN Serang.

Ahmad Albu Khori dituduh mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia enam tahun. (Agus S)

Bank BRI KC Cut Mutiah Digugat PMH Oleh Advokat Basuki Atas Nama Kliennya

By On Jumat, Desember 12, 2025


JAKARTA SELATAN, KabarViral79.Com - Proses sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cut Mutiah Jakarta Pusat sebagai Tergugat I dan PT. Versakom Indonesia sebagai Tergugat II, terhadap Utami Mandira Atmadja sebagai Penggugat II, terkait dugaan pemalsuan dokumen sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 345 Guntur, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Saksi fakta dan ahli yang menerangkan ihwal penggunaan sertipikat milik Penggugat II secara sepihak (unilateral) untuk dijadikan objek jaminan dalam akta persetujuan membuka kredit modal kerja Nomor: 105 pada 20 Juni 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat II.

Penasehat Hukum Penggugat II, Advokat Basuki SH MH MM mengatakan, kliennya tidak pernah memberikan persetujuan, hadir dan menandatangani akta tersebut.

"Hingga saat ini, Tergugat I masih menguasai sertipikat tersebut tanpa adanya dasar hukum yang sah, karena tidak pernah dilakukan akta pemberian hak tanggungan atas nama Penggugat II," ujarnya.

Menurut Basuki, pihak penggugat juga bukan debitur, bukan penjamin dan bukan pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

"Tidak terdapat hubungan yang sah antara klien ķami dan Tergugat I, sehingga penguasaan sertipikat oleh Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateril terhadap klien kami," ujarnya.

Perkara gugatan PMH ini berawal ketika Tergugat II kekurangan agunan, mengajukan pinjaman modal ke Bank BRI KC Cut Mutiah. Tergugat II meminta agar sertipikat milik klien Rudi dan Utami Mandira Atmadja dipinjam dan dijadikan jaminan utang.

Namun, Rudi tidak pernah sepakat untuk meminjamkan sertipikat maupun menandatangani dokumen perjanjian. Meski begitu, sertipikat mereka kini berada dalam penguasaan pihak Bank BRI KC Cut Mutiah.

"Salah satu bukti yang kami ajukan adalah perikatan perjanjian antara Bank BRI KC Cut Mutiah dan PT. Versakom Indonesia. Dokumen itu mencantumkan seolah-olah klien kami hadir pada saat penandatanganan. Faktanya, klien kami tidak pernah hadir dan tidak pernah menandatangani apa pun," ungkapnya.

Basuki menegaskan bahwa kewajiban pembayaran hutang melekat pada pihak yang membuat perjanjian, yakni PT. Versakom Indonesia sebagai penerima pinjaman.

Oleh sebab itu, Basuki meminta agar Bank BRI KC Cut Mutiah mengembalikan dokumen milik klien yang tidak pernah memberikan persetujuan.

"Klien kami tidak pernah hadir, tidak pernah tanda tangan, dan tidak pernah setuju. Sertipikat itu harus dikembalikan kepada penggugat. Kami berharap proses hukum terus berjalan objektif tanpa merugikan pihak yang tidak terlibat. Yang hak adalah hak. Yang bukan hak wajib dikembalikan,” tutupnya. (Agus S)

Rahmad Saleh, Pelukis asal Danau Ranau, Ogan Komering Ulu Selatan yang Menggemparkan dunia WhatsApp

By On Jumat, Desember 12, 2025



Oku Selatan, KabarViral79.Com – Dunia seni lukis Indonesia kembali dibuat terkesima oleh bakat luar biasa dari seorang putra daerah. Rahmad Saleh, seorang pelukis berbakat yang berasal dari Simpang Sender, Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan, kini menjadi sorotan berkat karya-karyanya yang menampilkan proporsionalitas ide dan keindahan visual yang memukau, Jum’at, 12 Desember 2025.

Rahmad Saleh tidak hanya sekadar melukis; ia mentransformasikan gagasan dan filosofinya ke atas kanvas dan dinding dengan tingkat keahlian yang jarang ditemui. Pengamat seni memuji Rahmad Saleh karena kemampuannya yang begitu proporsional dalam meramu dan menuangkan ide-ide kompleks menjadi bentuk lukisan yang utuh dan bernilai estetika tinggi.

“Lukisan-lukisan Rahmad Saleh bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya makna. Ia memiliki keahlian langka dalam menyalurkan ide-ide yang paling abstrak sekalipun ke dalam komposisi visual yang sempurna. Setiap goresan kuasnya terasa terukur dan penuh perhitungan,” ujar seorang kritikus seni yang meminta namanya dirahasiakan.

Lukisan-lukisan indah hasil tangan dingin Rahmad Saleh ini diharapkan dapat membawa nama baik Oku Selatan dan Danau Ranau ke kancah seni nasional maupun internasional. Kehadiran Rahmad Saleh adalah bukti nyata bahwa talenta seni terbaik dapat lahir dari mana saja di penjuru negeri, asalkan didukung oleh passion dan dedikasi yang mendalam.



Profil singkat Rahmad Saleh Ranau, ia Lahir di Simpang Sender Ranau, 15 Februari 1986, beliau, pernah bergiat di Kelompok Studi Seni, FKIP Universitas Lampung, divisi Seni Rupa dan Sastra, beberapa mengikuti pameran Lukisan di Bandar Lampung, 2006, 2007, 2008, dan 2010.

Di Dunia Teater, Rahmad dipercaya selaku Penata artistik untuk berbagai pementasan, UKMF KSS di Bandar Lampung dan Bandung, pada dunia Sastra, Rahmad Saleh Ranau, pernah meraih juara lomba cipta puisi Krakatau Award 2017, dengan judul “Hikayat Buang Tondjam” puisinya terpilih sebagai juara pertama.

Rahmad juga bergiat di Komunitas Berkat Yakin (KoBer) sebagai penata Artistik dibawah asuhan gurunya, Ari Pahala Hutabarat, pada pementasan, Rashomon di Taman Budaya, Lampung, Pekan Baru, Padang, dan Bengkulu, 2007, “Pinangan”, King Lear, Taman Ismail Marzuki Jakarta 2018, “Pilgrim”, “Nusantara Amnesia” Palembang, “Dayang Rindu”, Sutradara Ari Pahala Hutabarat.

Selain bergiat di dunia kesenian, Rahmad Saleh sering melakukan aktivitas di alam terbuka, seperti mendaki Pesagi, Seminung dan Bukit Barisan Selatan, yang kini ekosistemnya dirusak oleh oligarki dan masyarakat setempat.

Salah satu lukisannya di dinding klinik dr. Gilang Kasuma Putra, Simpang Sender ia beri tema “Pray For Sumatera” yang didedikasikan untuk warga yang terdampak banjir Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rahmad berkisah “dulu nenek moyang kami, menjaga alam dengan Mitos, pantangan nebang pohon di hutan larangan, dan yang merusak “Ulutulung (mata air), karena takut kena tulah, dan di sana banyak penunggunya, sebangsa arwah , dan berbagai bangsa jin, yang dalam bahasa Ranau, daerah larangan disebut: Mesegik, artinya tempat yang angker, siapa yang melanggar pantangan akan dikucilkan warga dan mendapat kutukan berupa penyakit yang sukar untuk disembuhkan. (UD)



Anggota DPRD Lebak Apresiasi Polda Banten dan Pemerintah yang Peduli Cari Solusi Terhadap Penambang Rakyat

By On Jumat, Desember 12, 2025

Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Partai Gerindra Samboja Uton Witono (Ama Dewan). 

SERANG, KabarViral79.Com - Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Partai Gerindra, Samboja Uton Witono yang akrab disapa "Ama Dewan" mengapresiasi kepada pihak Aparat Penegak hukum (APH) Polda Banten dan pemerintah yang telah menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Lintas Sektoral, di Hotel Ledian, Serang, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Menurutnya, kegiatan FGD ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak APH dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap pertambangan rakyat, baik tambang emas maupun batu bara‎‎.

Baca juga: Polda Banten Gelar FGD, Jembatani Aspirasi Penambang Rakyat

"Saya selaku Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Komisi IV sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Polda Banten dan pemerintah dengan adanya kegiatan FGD lintas sectoral ini. Semoga pemerintah bisa mengeluarian zin WIUP pertambangan rakyat, baik tambang emas maupun tambang batu bara, khususnya di Kabupaten Lebak," kata Samboja Uton Witono kepada media ini, Kamis, 11 Desember 2025.

Apalagi, lanjut Ama Dewan, dirinya salah satu Anggota Dewan yang peduli dan sering mendengungkan bagaimana caranya untuk mencari solusi, baik itu tambang emas maupun tambang batu bara bisa diakomodir oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. (Cup/Red)

Polda Banten Gelar FGD, Jembatani Aspirasi Penambang Rakyat

By On Jumat, Desember 12, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektoral, di Hotel Ledian, Serang, Kamis, 11 Desember 2025.

FGD yang mengusung tema "Penegakan Hukum dan Solusi Pertambangan Ilegal di Wilayah Hukum Polda Banten" itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirreskrimsus Polda Banten, dan Kementerian Kehutanan. 

‎‎Dalam paparannya, Dirreskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Yudhis Wibisana mengatakan, aktifitas pertambangan rakyat terdapat di Kabupaten Lebak, tersebar di Kecamatan Cibeber, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng.

‎"Potensi tambang berupa emas dan batu bara. Hampir semuanya adalah tambang rakyat yang secara legalitas belum memiliki izin," ujar Kombes Pol Yudhis.

‎‎Untuk itu, kata Yudhis, FGD ini bisa menjadi pencerahan bagi para penambang untuk bisa menempuh perizinan agar aktifitasnya bisa mendapat kepastian hukum.

Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, ‎‎Andi, dalam paparannya mengatakan, kawasan hutan produksi bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan dengan menempuh perizinan yang disyaratkan oleh pemerintah.

Menurutnya, p‎enggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, selama perizinannya ditempuh, bisa perorangan maupun badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya.‎‎

"Untuk izin Pertambangan Rakyat Perorangan maksimal 5 Ha dan Koperasi 10 Ha," ujarnya.

‎‎Sementara, Nelianti Siregar dari Kementerian ESDM dalam paparannya mengatakan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengusulkan 30 blok untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat.

"Penetapan WPR tinggal tanda tangan Menteri, 19 blok ada di Kabupaten Lebak dan 11 blok di Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan ini menjadi solusi padi penambang rakyat yang selama ini belum ada payung hukumnya," jelas Nelianti‎‎.

Namun untuk WPR batu bara, kata Nelianti, pemerintah belum bisa memberikan peluang untuk menempuhnya, lantaran dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengurusan sektor energi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat.‎‎

"Sektor tambang batu bara, bisa di tempuh perizinannya bukan melalui WPR tapi melalui WIUP," Ujar Nelianti.

Ketua Adat Kasepuhan Cisitu, ‎‎Abah Oyo mengatakan, masyarakat di wilayah Kecamatan Cibeber banyak yang melakukan aktifitas tambang di sela kegiatan bertani selesai.

‎‎Meski tak berizin, kata Abah Oyo, aktifitas ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Dari hasil nambang, masyarakat bisa mencukupi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan dan papan.

‎‎"Kami berharap, pemerintah bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang rakyat," ujar Abah Oyo.

‎‎Senada dikatakan Asep Pahrudin, Tokoh Pemuda Lebak Selatan ini mengungkapkan, aktifitas tambang rakyat, baik emas maupun batu bara, menopang perekonomian masyarakat.

"Saya apresiasi kegiatan FGD yang diprakarsai oleh Polda Banten. Kegiatan ini harus sering dilakukan dan diinisasi oleh pemerintah, sebagai upaya pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat penambang," ujar Asep‎‎.

Menurut Asep, tambang rakyat di Lebak Selatan hanya menggunakan alat sederhana, dan tidak menggunakan alat berat. Pendapatannya pun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat‎.

"Mereka menambang untuk kebutuhan perut, bukan untuk gaya hidup yang glamor, karena produksi yang dihasilkannya pun tidak seberapa," ujarnya.

‎‎Untuk itu, Asep berharap, agar pemerintah bisa memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengakses sumberdaya alam seluas luasnya. ‎‎(Cup/red)‎

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolsek Panggarangan Panen Jagung Hibrida di Desa Situregen

By On Jumat, Desember 12, 2025


LEBAK, KabarViral79.Com – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Kapolsek Panggarangan, Iptu Acep Komarudin SH bersama petani memanen jagung hibrida di Blok Nagrak, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.

Kapolsek Panggarangan, Iptu Acep Komarudin mengatakan, hasil panen jagung jenis hibrida tersebut mencapai 2,2 ton dari hasil tanam pada akhir bulan Agustus 2025 dengan luas lahan tiga per empat hectare.

"Alhamdulilah meski luas lahan yang ditanami hanya tiga per empat hektare, tapi hasilnya sangat maksimal, yakni 2,2 ton," kata Iptu Acep Komarudin, Kamis, 11 Desember 2025.


Menurutnya, penanaman jagung hibrida tersebut akan ditingkatkan untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam mendukung ketahanan pangan.

"Kami berharap, program penanaman jagung ini mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat keterbatasan anggaran demi mendukung program Asta Cita, baik yang di wilayah Kecamatan Panggarangan, maupun Kecamatan Cihara," pungkasnya. (Cup)

Video: Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

By On Jumat, Desember 12, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden mobil pengangkut makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 11 Desember 2025.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat mengunjungi korban di Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara.

Ia menyebut, ada sebanyak 21 korban luka akibat kecelakaan mobil itu.

Dari 21 korban, lima orang masih dirawat di RS Koja dan sisanya dirawat di RS Cilincing. 

Kemudian, ada satu siswa yang mengalami luka pada bagian wajah dan harus menjalani operasi. (*/red)

Tarif Sungai yang Mencekik: Ketika Bantuan Bencana Harus Membayar Lebih Mahal dari Derita

By On Kamis, Desember 11, 2025

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sungai yang seharusnya menjadi pintu harapan bagi warga terisolasi banjir bandang di Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, justru berubah menjadi jalur penuh luka bagi para relawan.

Alih-alih menjadi ruang solidaritas, penyeberangan darurat di kawasan Kuta Blang dituding menjadi ladang bisnis yang memberatkan, bahkan menyakiti nurani.

Keluhan itu datang bertubi-tubi dari relawan yang setiap hari berjibaku mengirimkan bantuan ke desa-desa yang terputus aksesnya akibat banjir dan longsor.

Di balik senyum dan peluh mereka yang menyusuri jalan rusak dan jalur licin, tersimpan kekecewaan mendalam terhadap tarif “tak masuk akal” yang dipungut oleh pihak yang disebut sebagai ‘Harlan’ dan sejumlah pemilik boat penyeberangan.

Bantuan Kemanusiaan yang Dihalang Biaya Tak Wajar

Kamis, 11 Desember 2025, sejumlah relawan menyampaikan keluhannya kepada wartawan. Mereka menilai pemerintah daerah dan aparat keamanan seolah tutup mata, membiarkan pungutan tak wajar itu berlangsung di tengah situasi krisis. Hal itu juga dikeluhkan relawan lain di beberapa titik lainnya di Bireuen.

Di antara relawan itu, terdapat seorang pejuang kemanusiaan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di tengah konflik dan derita masyarakat Aceh.

Ia datang membawa bantuan bersama dua rekannya: beras, mie instan, dan air mineral barang sederhana namun sangat dibutuhkan ratusan keluarga yang diisolasi bencana di seberang sungai.

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

Perjalanan panjang telah mereka tempuh, melewati rumah-rumah terendam lumpur, warga yang letih menunggu bantuan, hingga jalan yang patah diterjang arus. Namun saat tiba di penyeberangan darurat Kutablang, hatinya terguncang.

"Rp 2 juta untuk bongkar, Rp 5 juta untuk menyeberang, dan Rp 2 juta lagi untuk bongkar di seberang. Total Rp 9 juta. Untuk bantuan, bukan untuk dagangan," ungkapnya dengan nada getir.

Bagi relawan, angka itu lebih mahal dari nilai bantuan yang mereka bawa.

"Kami bukan mencari untung. Kami datang membawa harapan," tuturnya.

Camat Pun Ikut Menjadi Korban

Tak hanya relawan, pejabat pemerintah pun merasakan getirnya pungutan tersebut.

Camat Kutablang, Erizal mengaku harus merogoh kocek hingga Rp 6 juta untuk menyeberangkan bantuan resmi pemerintah ke lokasi terdampak.

Ia sudah mengimbau. Ia sudah menegur. Namun semua itu berbuah sunyi.

"Diam menjadi jawaban sehari-hari," ucapnya.

Kisah serupa dilaporkan terjadi pula di kawasan penyeberangan darurat lainnya tempat warga dan relawan menduga adanya praktik serupa.

Secercah Cahaya: Boat Karet Gratis

Di tengah kekecewaan itu, sebuah kabar baik muncul. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan akhirnya menyediakan boat karet gratis untuk menyeberangkan warga, logistik, dan barang kebutuhan mendesak.

Upaya ini cukup melegakan, namun bagi banyak relawan, luka akibat pungutan mencekik itu belum sepenuhnya terhapus.

"Ini soal kemanusiaan. Jangan bebankan krisis kepada mereka yang sedang membantu," ujar seorang relawan lain.

Citra Daerah Dipertaruhkan

Masyarakat berharap, praktik pungutan liar di jalur penyeberangan darurat segera dihentikan. Bupati Bireuen, H Mukhlis dan Polres Bireuen didesak turun tangan langsung, memastikan jalur-jalur evakuasi dan distribusi bantuan bebas dari tindakan yang merusak citra daerah dan melukai rasa keadilan publik.

Di tengah bencana, harapan warga sederhana: jalan dibuka, bantuan sampai, dan kemanusiaan kembali pulih ke tempatnya.

Karena di saat air bah menenggelamkan tanah, yang seharusnya tetap mengapung adalah solidaritas bukan harga tarif penyeberangan. (Joniful Bahri)

Harkodia 2025, Pemkab Tangerang Mantapkan Langkah Jadi Daerah Percontohan Integritas

By On Kamis, Desember 11, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tangerang memantapkan langkah menjadi daerah percontohan integritas bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pemkab Tangerang berkomitmen untuk meneguhkan transformasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Kabupaten Tangerang menunjukkan keseriusannya menjadi daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar peringatan kalender tahunan. Peringatan ini, ujarnya, adalah momen dunia untuk mengerahkan kekuatan bersama melawan musuh global, yaitu korupsi.

Ia mengingatkan kembali sejarah HAKORDIA yang lahir dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Meksiko, tahun 2003. Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi UNCAC pada 2006, yang kemudian menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola.

"Sejak itu, setiap tahun kita berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, tetapi memperbarui janji kita kepada ibu pertiwi bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi," seru Bupati Maesyal di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Kamis, 11 Desember 2025.

Kabupaten Tangerang, katanya, juga telah memasuki era baru antikorupsi, dari kegiatan simbolis menjadi transformasi sistemik. Transformasi tata kelola yang selama ini berjalan, mulai dari meningkatnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) KPK, kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, hingga digitalisasi layanan publik yang mempersempit ruang pungli.

Penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai perangkat daerah.

"Inilah evolusi semangat antikorupsi kita: dari seremoni menjadi substansi, dari wacana menjadi budaya kerja," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini menyampaikan bahwa Harkodia bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam menanamkan budaya etika serta akuntabilitas. 

Peringatan ini bukan hanya menyasar ASN, tapi juga dunia pendidikan dan masyarakat umum agar tercipta lingkungan sosial yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun.

Adapun Harkodia 2025 Kabupaten Tangerang yang digelar sepanjang November-Desember turut melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik.

Mulai dari Lomba Karya Tulis & Poster Digital, Kampanye Publik di Radio, hingga Puncak Acara dengan talkshow bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi untuk Tangerang Semakin Gemilang”.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas, Pemkab Tangerang juga memberikan penghargaan kepada Desa Legok (Kecamatan Legok) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi oleh Gubernur Banten, BLUD Puskesmas Tigaraksa memperoleh Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, dan RSUD Balaraja yang konsisten membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Bupati Maesyal kembali menambahkan, Peringatan Harkodia 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi tonggak konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

"Mari kita jadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang berintegritas, berinovasi, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dari Kabupaten Tangerang untuk Indonesia berintegritas," katanya.

Peringatan yang berlangsung pada 11 Desember ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggiat pendidikan antikorupsi, kepala desa, penyuluh PAKSI, hingga aparat penegak hukum. Total peserta tercatat mencapai 213 orang, termasuk pemenang lomba, narasumber, dan pimpin daerah. (Reno)

FSI Fraksi PKB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tamiang dan Langsa

By On Kamis, Desember 11, 2025

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. 

ACEH TAMIANG, KabarViral79.Com - Forum Silaturrahmi Istri (FSI) Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Penyaluran bantuan berlangsung sejak Selasa, 09 Desember 2025 kemarin dan hingga hari ini masih terus berlanjut.

FSI DPR RI Fraksi PKB Aceh yang dipimpin oleh Hj Faridah Adam, istri dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), juga membuka posko bantuan di dua daerah tersebut.

Keberadaan posko dimaksudkan untuk mempermudah pendataan korban sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Berbagai kebutuhan mendesak seperti sembako, air bersih, obat-obatan, pakaian, selimut, biskuit, serta perlengkapan harian disalurkan langsung oleh tim FSI bersama relawan PKB. HRD turut mendampingi penyaluran bantuan tersebut.

Kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025, Hj Faridah Adam menyampaikan rasa prihatin atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia mengatakan, Aceh menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak terparah akibat banjir dan longsor.

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. 

"Bahkan saudara-saudara kita di dataran tinggi Gayo hingga kini masih terisolir karena akses jalan darat terputus. Alhamdulillah, Pak HRD sudah mengirim bantuan melalui jalur udara ke Bandara Rembele Bener Meriah," ujar Faridah.

Ia turut menceritakan bagaimana tim FSI Fraksi PKB harus menempuh jalur darat yang sulit, menyeberangi sungai menggunakan boat getek karena jembatan terputus dan akses jalan tertimbun longsor.

"FSI Fraksi PKB turun langsung ke lokasi untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Faridah juga menyampaikan doa dan harapannya untuk seluruh warga terdampak

"Kita semua berduka atas musibah ini. Semoga seluruh masyarakat yang terkena dampak diberikan ketabahan dan kesabaran," tutupnya. (Joniful Bahri)

Sunyi dari Publik, Menjerit dalam Sepi: "Bener Meriah Aceh yang Terputus Tanpa Ada Tanda Pertolongan"

By On Kamis, Desember 11, 2025

Warga Bener Meriah, Aceh, melintasi lereng perbukitan, jalan yang terjal untuk mendapat bantuan makanan ke arah Aceh Utara. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Empat belas hari telah berlalu sejak bencana besar menghantam Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kini memasuki hari ke-15, kabupaten yang berdiri di dataran tinggi Gayo itu seakan tenggelam dalam keheningan.

Tidak ada hiruk-pikuk pejabat yang datang, tidak ada sorot kamera media besar, tidak ada langkah artis yang biasanya berlomba tampil di lokasi bencana, yang terdengar hanya kabar duka, yang datang berulang, kabar tentang manusia yang meregang nyawa karena lapar, kelelahan, dan keputusasaan.

Di daerah yang terputus oleh lebih dari 130 jembatan yang runtuh, kehidupan seperti terhenti. Jalan penghubung antar-desa lenyap tersapu arus. Banyak kampung terisolir total, tak dapat ditembus kendaraan, bahkan tak dapat dicapai bantuan udara karena cuaca ekstrem.

Bener Meriah, yang seharusnya menjadi kabupaten yang berdiri tegak di peta Aceh, kini nyaris seperti titik yang hilang dari ingatan.

Sementara itu, dunia luar justru fokus pada Takengon. Nama Aceh Tengah terdengar di mana-mana: di televisi, di platform donasi, di rombongan relawan yang berdatangan.

Takengon seakan menjadi satu-satunya wajah dari wilayah Gayo. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik punggung Takengon, ada Bener Meriah yang sedang menjerit tanpa suara.

Salah pemahaman yang sederhana, namun dampaknya mematikan. Karena itulah Bener Meriah terabaikan. Mereka disangka bagian dari Takengon. Maka bantuan yang datang pun berhenti di Takengon. Sementara desa-desa di Bener Meriah tetap gelap, tetap lapar, tetap terjebak dalam sunyi panjang yang penuh air mata.

Sunyi yang Menghanyutkan

Dalam dunia bencana, daerah yang paling hancur justru sering kali paling senyap. Aceh Tamiang pernah menjadi contohnya. Berhari-hari tidak terlihat di pemberitaan, padahal ribuan warganya sedang berjuang antara hidup dan mati. Kini, pola itu berulang—kali di Bener Meriah.

"Air beriak tanda tak dalam," kata orang bijak. Yang tenang justru menghanyutkan. Keheningan Bener Meriah bukan tanda aman. Ia tanda bahaya yang disembunyikan semesta," ujar M Salihin.

Warga melintasi jalan berlumpur di kawasan jalan KKA, Guci Bener Meriah, untuk memperolah bantuan makanan dan logistik. 

Kini warga terpaksa berjalan kaki berhari-hari menembus hutan untuk mencari sekantong beras. Ada anak-anak yang tidur dengan perut kosong. Ada lansia yang menunggu bantuan sambil memegang sisa air hujan di botol plastik.

Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya di balik dingin malam, menahan tangis agar si kecil tidak ikut menangis karena lapar.

Dan ada pula keluarga yang tidak sempat menyelamatkan anggotanya—karena pertolongan tidak pernah tiba.

Kabupaten yang Hilang dari Radar

Bener Meriah adalah Kabupaten, berdiri sendiri, dengan penduduk yang besar. Namun dalam tragedi ini, ia seperti terhapus dari peta bencana nasional. Tidak ada pejabat tinggi datang. Tidak ada kamera berita nasional. Tidak ada poster artis atau ajakan donasi yang viral. Seakan-akan kabupaten ini tidak eksis.

Padahal di sana, ada kehidupan yang sedang dipertaruhkan. Ada waktu yang berlari tanpa ampun. Ada manusia yang memanggil-manggil pertolongan tanpa suara.

Seruan dari Tanah Gayo yang Terlupakan

Warga dunia maya, relawan, donatur, dan siapa pun yang masih memiliki empati, inilah saatnya menyuarakan kebenaran:

Bener Meriah adalah Kabupaten, bukan Kecamatan di Aceh Tengah. Lebih dari 130 jembatan putus. Ratusan desa terisolir. Ada yang meninggal karena lapar. Ada yang berjalan berhari-hari demi sesuap nasi. Ada ibu, anak, dan lansia yang menunggu tanpa kepastian.

Ini bukan sekadar bencana alam. Ini kegagalan melihat mereka. Ini tragedi karena salah persepsi.

Dalam tujuh hari ke depan, Bener Meriah harus keluar dari status “terisolir”. Dan itu hanya bisa terjadi jika Kabupaten ini kembali terlihat, kembali disebut, kembali diingat.

Jika kita tidak bersuara, maka siapa lagi?

Karena di Bener Meriah, kehidupan sedang menggantung di ujung yang rapuh, menunggu sebuah pertolongan yang tak kunjung datang.

Di tengah hiruk-pikuk bantuan yang menumpuk di Takengon, seorang warga Aceh Tengah yang ditemui relawan tak kuasa menahan haru. Dengan suara bergetar ia berkata:

"Maafkan kami ya Allah… Hanya setingkat mati lampu dan sinyal buruk saja kami sudah mengeluh. Sementara saudara-saudara kami di Bener Meriah harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan beras. Kami di sini merasa terbantu, tapi mereka di sana sedang bertaruh nyawa."

Kalimat sederhana itu terdengar lirih, namun menghantam jantung siapa pun yang mendengarnya. Di tengah bencana, empati adalah cahaya paling terang, dan pengakuan jujur itu seperti tamparan lembut bagi semua yang selama ini hanya melihat Takengon—tanpa menyadari ada Bener Meriah yang hampir tenggelam tanpa kabar. (Joniful Bahri)

HRD Lobi Lion Group, Dorong Penerbangan Harian ke Bandara Rembele untuk Buka Isolasi Warga Gayo

By On Kamis, Desember 11, 2025

H Ruslan Daud bersama CEO Lion Gruop, Rudi Kirana yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), melobi pimpinan Lion Group agar membuka layanan penerbangan harian rute Kualanamu–Rembele (PP) dan Banda Aceh–Rembele (PP).

Langkah ini diambil menyusul terputusnya akses darat yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Jalur Bireuen–Lhokseumawe akibat bencana banjir dan longsor.

HRD menjelaskan bahwa situasi darurat tersebut membuat ribuan warga kini terisolasi karena tidak ada jalur darat yang bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini memaksa masyarakat berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer melewati jalan berlumpur dan rawan longsor hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan menuju Medan maupun Banda Aceh.

"Layanan transportasi udara menjadi solusi paling cepat dan realistis dalam kondisi seperti ini. Harga tiket juga harus terjangkau agar masyarakat benar-benar terbantu," ujar HRD.

Politisi PKB itu menyampaikan bahwa permintaan pembukaan penerbangan harian telah disampaikan melalui Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), untuk diteruskan kepada Pendiri Lion Group, Rusdi Kirana, yang juga Anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB.

"Kalau bisa, untuk sementara waktu Wings Air melayani penerbangan setiap hari, bahkan dua kali sehari dari Medan maupun Banda Aceh ke Rembele dan sebaliknya," kata HRD.

Selain komunikasi dengan Lion Group, HRD juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele untuk memastikan proses administrasi perizinan penerbangan dipercepat.

Menurutnya, situasi darurat tidak boleh diperlakukan dengan standar normal.

"Saya sudah hubungi Kepala Bandara Rembele supaya perizinan dipercepat. Jangan diperlambat administrasinya. Ini kondisi darurat, dan ribuan nyawa sangat bergantung pada layanan transportasi udara," tegas mantan Bupati Bireuen itu.

HRD optimistis upaya tersebut akan segera terealisasi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gus Muhaimin dan dikomunikasikan dengan pihak Lion Group. (Joniful Bahri)

BUMDesa Armada Dahu Resmikan Pengembangan Unit Usaha Ayam Ras Petelur, 500 Ekor Pulet Sudah Terisi

By On Kamis, Desember 11, 2025



Serang, KabarViral79.Com — BUMDesa Armada Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang resmi mewujudkan program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur. Mulai dari proses pengajuan, penyertaan modal awal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, seluruh tahapan telah terlaksana dan berjalan dengan baik, Kamis, (11/12/2025).

Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU, Wahyudin, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya program tersebut. Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya berupa berdirinya sarana produksi maupun terisinya kandang, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi Desa Dahu.

“Alhamdulillah, program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur akhirnya dapat diwujudkan. Dari proses pengajuan, penyertaan modal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, semuanya telah berjalan sesuai rencana. Ini merupakan capaian besar bagi BUMDesa dan masyarakat Desa Dahu,” ujar Wahyudin.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan membuka peluang usaha baru, menghadirkan potensi pemasukan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal desa.

“Pencapaian ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah maju dalam menciptakan usaha produktif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Program pengembangan ini berlangsung melalui rangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari musyawarah desa, harmonisasi regulasi, penganggaran, pembangunan kandang modern, hingga pengadaan pulet unggulan. Menurut Wahyudin, seluruh proses dapat berjalan lancar karena didukung sinergi antara pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan pengurus BUMDesa.

Wahyudin selaku Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat:

Kepala Desa Dahu, atas arahan, persetujuan, dan dukungan penuh terhadap pengembangan unit usaha.

BPD Desa Dahu, yang memastikan regulasi dan proses berjalan sesuai ketentuan.

Pendamping Desa, atas bimbingan teknis dan administratif sejak awal perencanaan.

Pengurus BUMDESA ARMADA DAHU, yang bekerja keras dalam pembangunan kandang, penataan peralatan, serta perawatan harian ayam.

Wahyudin berharap unit usaha budidaya ayam ras petelur ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Dahu.

“Kami berharap usaha ini menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi desa. Semoga ke depan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif untuk masyarakat,” tutup Wahyudin.

Program ini menjadi bukti bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Desa Dahu mampu membangun usaha produktif yang bernilai ekonomi sekaligus bermanfaat langsung bagi warganya. (Wawan/K)

Oknum Ormas Berinisial UD yang Dijuluki Kadal Diduga Membekingi Peredaran Obat Keras Golongan G di Kota Cilegon

By On Rabu, Desember 10, 2025


CILEGON, KabarViral79.Com - Di tengah denyut industri Baja di Kota Cilegon, aroma bisnis gelap jenis baru justru tercium semakin kuat peredaran obat keras golongan G excimer dan tramadol yang diduga dikendalikan oleh sosok misterius berinisial MWD, pria asal Aceh yang dijuluki “Botak”.

Informasi yang dihimpun (07/12/2025) menyebut struktur distribusi ini bekerja senyap, terorganisir, dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan. Salah satu pintu masuk peredaran itu berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Cilegon. Di area perumahan yang tampak biasa, transaksi terjadi nyaris setiap hari, mulai dari pagi hari hingga malam.

“Kalau mau mampir ya mampir aja kang, nanti juga saya kasih uang bensin kok, kita ini cuma cari buat rokok saja,” ujar pria berinisial UD dari salah satu organisasi masyarakat yang mengaku berperan hanya sebagai “penghubung”.

Ia berbicara santai, seolah aktivitas yang dilakukan bukan tindak pidana.

Model bisnisnya sederhana:cash on delivery (COD), cepat, tanpa syarat dan tanpa resep dokter. Pembelinya sebagian besar anak muda. Mereka datang berulang, kadang berboncengan menggunakan sepeda motor, turun sebentar, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut nama MWD, dikenal dengan sebutan “Botak”, sebagai tokoh kunci. Menurut sumber tersebut, MWD selama ini disebut-sebut sebagai pengendali suplai obat keras yang masuk ke Kota Cilegon.

“Bos obat-obatan terlarang itu diduga kuat berinisial MWD, biasa disebut Botak pria asal Aceh,” kata sumber itu.

"Terdapat tiga lokasi titik peredaran obat keras yang masuk golongan G jenis exsimer dan tramadol, pertama dijalan lingkar selatan (JLS) satu kilo meter dari lampu merah persisinya berada disebelah kiri jalan penjualnya dibelakang warung pecel lele, ke dua diterowongan cibeber dan yang ketiga dipemukiman kedaleman Kecamatan Cibeber atau di PCI," pungkas sumber itu.

Excimer dan tramadol masuk golongan G, yang peredarannya wajib di bawah kendali medis dan pengawasan ketat. Menjual tanpa resep dokter adalah pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Praktik ini terbukti menjadi pintu awal ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan mental, hingga kematian.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap generasi muda. Cilegon mungkin dikenal sebagai kota industri, tetapi sekarang mulai jadi pasar empuk bagi transaksi obat keras ilegal, dengan jaringan perantara yang rapi dan terstruktur.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun BPOM. Tidak ada operasi penggerebekan, tidak ada penindakan terbuka. Nama MWD, “Botak dari Aceh”, berkeliaran dari mulut ke mulut tanpa pernah disentuh hukum. (Eka Bulbul)

DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak Berikan Sosialisasi P4GN Tentang Bahaya Narkoba SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak

By On Rabu, Desember 10, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perank Kabupaten Lebak, Ra Didi Suharyadi, menjadi pemateri di acara sosialisasi P4GN tentang bahayanya narkoba di SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak, Rabu 10 Desember 2025.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 100 siswa-siswi dilakukan oleh DPD Perkumpulan Anti Narkotika Indonesia (Perank Indonesia) Kabupaten Lebak. Ra Didi Suharyadi selaku pemateri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

“Alhamdulillah kegiatan sosialisasi tentang bahayannya narkoba tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, dan para siswa dan siswi sangat bersemangat dan senang saat diberikan pemahaman P4GN tentang bahaya narkoba,” kata Rd. Didi Suharyadi.

Menurut Rd. Didi Suharyadi dalam kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba, untuk mengajak BNNP Banten, Polres, BNK dan setiap para sekolah, SMA/SMK dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” ujarnya.

Ra Didi juga menyampaikan bahwa acara sosialisasi P4GN tersebut disambut oleh pihak sekolah dengan baik sampai berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi P4GN tersebut diselenggarakan oleh KCD Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak beserta beberapa sekolah.

Saya ditunjuk/mengundang selaku Ketua DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak sebagai pemateri di acara kegiatan sosialisasi P4GN di sekolah SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak dan pihak sekolah sangat menginginkan sekali jika pihak Dinas Pendidikan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba di setiap sekolah, karena kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk mencegah bahaya narkoba dan menyelamatkan para generasi muda penerus bangsa dan agama,” pungkasnya.

(Cup)

Listrik Belum Normal, Anggota DPR RI Ruslan M Daud Desak Pemerintah Percepat Pemulihan di Daerah Bencana

By On Rabu, Desember 10, 2025

Anggota DPR RI, Ruslan M Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Aceh, Ruslan M Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut pemulihan listrik telah mencapai 97 persen.

"Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pasca bencana," ujar Ruslan, Rabu, 10 Desember 2025.

Anggota Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan bahwa ketiadaan listrik menghambat proses pemulihan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Pelayanan publik seperti administrasi desa, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat berjalan normal.

"Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa maksimal karena listrik belum masuk. Banyak UMKM dan warung kopi terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi makin terganggu," katanya.

Tidak hanya itu, akses air bersih juga terdampak akibat pompa air yang tidak beroperasi. Sementara sejumlah SPBU belum dapat melayani masyarakat karena jaringan listrik belum pulih sepenuhnya. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi menggunakan genset dengan kapasitas terbatas.

Ruslan juga menyoroti terhambatnya proses evakuasi warga akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi lantaran jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.

"Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama pada malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemulihan listrik harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia menegaskan, percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak, karena berhubungan langsung dengan keselamatan warga, pemulihan ekonomi, kelancaran logistik, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)