-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Audiensi Bersama Dirut RSUD Adjidarmo Ditunda, Ini Sejumlah Persoalan yang Akan Dibahas

By On Jumat, Mei 31, 2024

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Forum Wartawan Solid (FWS) mengajukan audiensi atau konfirmasi secara langsung dengan pihak RSUD Adjidarmo Lebak, Banten pada Jumat 31 Mei 2024.

Audiensi tersebut akan membahas sejumlah temuan dan persoalan yang ada di RSUD Adjidarmo. Namun, karena Direktur RSUD Adjidarmo belum bisa hadir, akhirnya audiensi tersebut ditunda.

Sebelumnya, surat audiensi telah diberikan kepada pihak RSUD Ajidarmo melalui PPID atau bagian kehumasan pada Rabu 29 Mei 2024 dan telah diterima.

Setelah tim khusus FWS yang berjumlah 14 orang mendatangi RSUD Adjidarmo dan menunggu sekitar 30 menit, akhirnya diterima oleh yang mewakili Kehumasan RSUD Adjidarmo Roby Afwan di ruang Humas dan dihadiri oleh Kordinator Lapangan (Korlap) Security di RSUD Adjidarmo Dedi Junaedi.

Sekretaris Umum FWS Dani Saputra menjelaskan kepada yang mewakili Kehumasan RSUD Adjidarmo apa yang terjadi dan yang menimpa Ketua Umum FWS sebelumnya yang diperlakukan tidak baik oleh oknum Satpam di RSUD Adjidarmo.

Selain itu, kata Dani, FWS juga akan mempertanyakan bagaimana kontrak pihak RSUD Adjidarmo dengan pihak ketiga atau PT yang menaungi Security tersebut. Karena, menurutnya, gaji yang diberikan kepada pihak ketiga (PT) itu juga uannya dari pajak rakyat yang harus diketahui oleh publik sehingga ada keterbukaan.

Dani juga mengatakan tim khusus FWS akan membeberkan temuannya mengenai kondisi RSUD Adjidarmo dan konfirmasi terkait pembelanjaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Adjidarmo.

"Kami sudah paparkan isi sementara apa yang menjadi dasar kami meminta audiensi sekaligus konfirmasi langsung dengan Direktur RSUD Adjidarmo kepada pak Roby. Memang kita belum mempertanyakan beberapa hal temuan kami, karena seharusnya yang menerima kami Direktur RSUD Adjidarmo karena surat audiensi dan konfirmasi ini ditunjukkan kepada pak Direktur RSUD Adjidarmo. Tapi pak Dirut kata pak Humas baru saja masuk, dan kami maklumi itu," katanya.

Lanjut Dani, sebetulnya anggota FWS yang berjumlah 38 orang tersebut akan ia turunkan semua untuk beraudiensi dengan pihak RSUD Adjidarmo, namun karena instruksi Ketua Umum hanya tim khusus yang menghadiri.

"Kami satu arah dan satu visi dan misi. Tersentuh satu tersentuh semua, sakit satu sakit semua, itulah kami di Forum Wartawan Solid. Sesuai arahan Ketua Umum bahwa hanya Timsus yang bergerak untuk melakukan audiensi kami laksanakan dan bersama-sama dengan Ketum. Tentu mengapa hal ini harus ditindaklanjuti dengan serius, karena yang kami pikirkan bukan hanya persoalan etika oknum Satpam yang buruk terhadap Ketum, tapi Ketum kami berpikir dan khawatir perlakuan itu akan menimpa masyarakat. Untuk itu, kami harus tindaklanjuti sampai tuntas," tegasnya.

Kata Dani tim FWS akan menunggu apa yang telah disampaikan oleh pak Roby dalam menindaklanjuti audiensi dengan Direktur RSUD Adjidarmo.

"Kami akan menunggu sesuai apa yang tadi disampaikan oleh pak Roby bahwa audiensi tersebut akan dilaksanakan setelah pak Roby koordinasi dengan pak Dirut," ujarnya.

FWS juga lanjut Dani mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Roby Afwan yang telah menyambut FWS.

"Kami juga sangat berterima kasih kepada pak Roby yang telah menyambut dengan baik tim khusus FWS dan menerima masukan atau informasi dari kami dengan penuh etitut yang baik," katanya.

Ditempat yang sama, Roby Afwan yang mewakili bagian Kehumasan RSUD Adjidarmo, pihaknya memastikan bahwa audiensi dengan pihak Direktur RSUD Adjidarmo akan dilaksanakan. Namun, kata ia, sebelumnya akan berkoordinasi dengan Direktur RSUD Adjidarmo.

"Saya pastikan audiensi akan dilaksanakan, tapi saya akan koordinasikan terlebih dahulu ke Pak Dirut, karena pak Dirut baru hari ini masuk, nanti akan kami informasikan kembali kepada rekan-rekan FWS," katanya.

Roby juga mengucapkan terima kasih kepada pihak FWS dalam memberikan informasi dan masukan kepada pihak RSUD Adjidarmo.

"Saya juga berterima kasih atas masukan kawan-kawan di FWS, masukan dan informasinya akan saya sampaikan ke pimpinan kami yakni Pak Dirut," katanya.

Sementara itu, Korlap Security Dedi Junaedi mengatakan bahwa perihal tersebut adalah sebuah masukan bagi pihak Security. Ia juga mengaku bahwa pihaknya terus memberikan arahan kepada semua Security agar bersikap baik kepada siapapun.

"Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas informasinya kepada kawan-kawan wartawan, dan saya juga terus memberikan arahan kepada semua petugas Security agar bersikap baik kepada siapapun, dan pastinya sesuai dengan SOP serta aturan yang berlaku. Terkait adanya mis komunikasi ini juga, sebelumnya sudah saya panggil yang bersangkutan," katanya.

(Cup)

Ini Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi RSUD Banten Dalam Wujudkan Zona Integritas

By On Senin, April 01, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tanggung jawab pemerintah dan korporasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum unit pelayanan publik yang baik, serta mempertegas hak, kewajiban, dan perlindungan setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan, menyebabkan instansi pemerintah menjadi fokus utama yang dinilai oleh masyarakat. Oleh karenanya, instansi pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

RSUD Banten selaku penyelenggara pelayanan publik juga wajib mengukur kinerja pelayanannya dan salah satu upaya untuk mengetahui kinerja pelayanan RSUD Banten yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan RSUD Banten.

Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk RSUD Banten terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, agar dapat menjadi gambaran perbaikan aspek apa saja yang diinginkan oleh penerima pelayanan RSUD Banten.

Merujuk hal di atas, maka pada tahun 2024 ini RSUD Banten melakukan pengukuran persepsi kepuasan pengguna layanan melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada lingkungan RSUD Banten.

Selain untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

RSUD Banten telah melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan Maret 2024 kepada seluruh pengguna layanan publik RSUD Banten yang telah menerima pelayanan sampai dengan bulan Maret 2024.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) RSUD Banten periode bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,67 (91,75%) dengan kategori sangat baik dan dan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) RSUD Banten periode bulan Maret 2024 yaitu 3,42 (85,5%) dengan kategori sangat baik.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, RSUD Banten akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Banten. (Adv)

RSUD Banten Raih Predikat Bersih dari Korupsi dan akuntabel Tahun 2023

By On Jumat, Agustus 04, 2023

 


SERANG, KabarViral79 -Menindaklanjuti pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/06/PW.03/2023 tentang hasil seleksi evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas anti kurupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten menggelar Survey mandiri indeks persepsi anti korupsi (IPAK) dan Survey persepsi kepuasan pelanggan (SPKP) tahun 2023 yang kedua, mulai Selasa (4/7/2023) pukul 18:00 WIB hingga 5 Juli 2023 pukul 10.30 WIB.

Hasilnya, RSUD Banten memperoleh IPAK dengan skor mencapai 97,67 dari nilai maksimal 100, dengan kata lain RSUD Banten bersih dari korupsi dengan skor 3,90 dari skala 1 hingga 4 dengan kata lain RSUD Banten berhasil membuktikan sebagai Rumah Sakit yang bersih dan akuntabel. 

Sedangkan untu indeks persepsi kualitas pelayanan sendiri, RSUD Banten memperoleh nilai 98,07 atau sangat baik dengan skor 3,92 dari interval 1 hingga 4. 



Mengacu pada angka tersebut, RSUD Banten layak mendapat gelar sebagai RS dengan pelayanan public yang prima.

Mengenai pelaksanaan survey sendiri dilakukan dengan menggunakan metode pengisian mandiri oleh pasien atau keluarga pasien yang datang ke ruang-ruang atau pelayanan di RSUD Banten, seperti di IGD, ruang rawat jalan, rawat inap baik rawat inap biasa maupun intensif serta pelayanan laboratorium dan radiologi.

Jumlah sampel yang didapat sebanyak 188 responden. Kuisioner disusun dengan pasien dan keluarga pasien mengisi sesuai dengan pendpatnya masing-masing. 

Sejumlah pertanyaan telah disiapkan, mulai berkaitan tentang pelayanan dan informasi yang disediakan RSUD Banten, dugaan pungli, praktik percaloan, waktu penanganan pelayanan, sarana dan prasarana, pelayana darri tim medis, layanana konsultasi, semuanya ditanyakan kepada respondan dan dapat dijawab dengan pendapatnya masing-masing.

Dimana, dari sejumlah pertanyaan yang diberikan, terdapat pertanyaan yang mencapai skor 100, yaitu pertanyaan mengenai tidak ada praktik percaloan/perantara tidak resmi terjadi di RSUD Banten.

Direktur Utama RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho mengaku masih akan terus meningkatkan pelayanan di RSUD Banten, meski saat ini RSUD Banten telah memperoleh predikat sebagai RUmah Sakit yang bersih dari korupsi dan akuntabel. 

Termasuk akan terus meminta masukan dari pihak terkait dan masyarakat dalam menghadirkan RSUD Banten secara maksimal sesuai harap masyarakat Banten semuanya.(ADV)

Meriahkan HUT ke-393 Kabupaten Tangerang, RSUD Tigaraksa Gelar Sunatan Massal dan Layanan Kesehatan Gratis

By On Kamis, Oktober 09, 2025

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat meninjau kegiatan sunatan massal dan membuka layanan cek kesehatan gratis, di RSUD Tigaraksa, Kamis, 09 Oktober 2025. 

TANGERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui RSUD Tigaraksa menggelar sunatan massal dan membuka layanan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-393 Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid yang meninjau langsung kegiatan sosial ini mengatakan, inisiatif tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, kata dia, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya di Kecamatan Tigaraksa dan wilayah sekitarnya.

“Ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat. Sekarang bisa kita laksanakan program sunatan massal dalam rangka HUT Kabupaten Tangerang ke-393. Sebelumnya belum pernah dilakukan di momen seperti ini,” ujar Bupati kepada wartawan, di RSUD Tigaraksa, Kamis, 09 Oktober 2025.

Maesyal Rasyid menjelaskan, total peserta sunatan massal yang terdaftar mencapai 70 orang. Sebanyak 40 anak telah berhasil disunat, sementara sisanya masih menunggu pelaksanaan.

Peserta sunatan massal tidak hanya mendapatkan layanan sunat dan perawatan medis gratis dari RSUD, tetapi juga membawa pulang bingkisan lengkap.

Setiap anak yang telah disunat mendapatkan Tas, Sarung, Makanan, dan Amplop berisi uang. Mereka juga diberikan suplemen dan vitamin untuk mempercepat proses pemulihan.

“Anak-anak yang tadi disunat itu selain sunatan gratis, pulangnya dikasih bingkisan. Ada tas, ada juga sarung, ada makanan, ada amplop juga plus isinya. Mereka dirawat oleh RSUD, dilihat dari sisi medis, setelah disunat dia pulang dikasih suplemen, dikasih juga vitamin, dikasih juga bingkisan supaya anak-anak kita ini cepat sehat,” jelasnya.

Bupati Maesyal juga mengatakan, keberadaan RSUD Tigaraksa kini sangat membantu masyarakat dari delapan kecamatan di sekitarnya untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau. Tercatat, sekitar 5.000 pasien dilayani setiap bulan di RSUD Tigaraksa.

“Masyarakat di sekitar rumah sakit ini bisa datang ke sini dan dilayani dengan baik. Sekarang makin dekat dan mudah dijangkau. Pemerintah hadir dari sisi pelayanan kesehatan,” tegas Bupati.

Kehadiran RSUD Tigaraksa dinilai sangat meringankan warga yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh untuk berobat ke RSUD Tangerang atau wilayah Banten. Pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang juga didukung oleh RSUD Balaraja, RSUD Tangerang, dan RSUD Pakuhaji.

Melalui rangkaian kegiatan HUT ke-393 ini, Pemkab Tangerang berharap dapat memperkuat peran rumah sakit daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik yang inklusif dan merata.

“Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan daerah, terutama dalam hal kesehatan,” pungkasnya. (Reno)

Miris! Bangunan Eks RSUD Kertosono Nganjuk Jadi Tempat Karaoke dan Penginapan

By On Kamis, Januari 09, 2025


NGANJUK, KabarViral79.Com – Viral di media sosial soal gedung eks RSUD Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), dijadikan tempat hiburan Karaoke dan penginapan.

Salah satu influenzer di Nganjuk kaget dan heran jika RSUD Kertosono berubah jadi tempat karaoke viral di medsos.

Dalam video berdurasi sekitar 46 detik tampak pemilik akun instagram @prasadrip tampak menyebut dalam plesetannya.

“Nganjuk loh iki, kok iso. Kok iso Rumah sakit dadi tempat karaoke, kok iso? (Nganjuk loh ini, kok bisa. Kok bisa Rumah Sakit jadi tempat karaoke, kok bisa?)” ujar pria pemilik akun tersebut.

“Mosok bayar penyanyi gawe BPJS. Ngombe ciu ne lewat infus. UGD jadi Unit Gawat Dangdut. LC disawer pakai paracetamol (Masak bayar penyanyi pakai BPJS. Minum alkohol lewat infus. UGD jadi Unit Gawat Dangdut. LC disawer pakai paracetamol,” ujar pria itu.

Dia sampaikan itu dengan wajah yang seolah bingung dan heran dengan perubahan yang terjadi pada bangunan bekas RSUD Kertosono lama di Jalan Supriyadi 29, Kertosono, Nganjuk.

Salah satu warga sekitar, Jiman  mengatakan, bangunan bekas RSUD Kertosono lama ini sudah lama kosong. Tepatnya sejak RSUD itu dipindahkan pada 2018. 

“Kosong sejak tahun 2018, sepertinya sebelum Covid-19,” ujar Jiman. 

Sementara, Satpol PP Kabupaten Nganjuk telah melakukan penertiban tempat karaoke yang menggunakan sejumlah ruangan bekas rawat inap VIP di bangunan lama RSUD Kertosono, Nganjuk.

Pembongkaran itu dilakukan usai sidak bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Kami sidak dengan DPRD Nganjuk itu hari Jumat, 03 Januari 2025. Kami langsung perintahkan untuk membongkar,” kata Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk, Suharono kepada wartawan, Selasa, 07 Januari 2025.

Sebelum melakukan pembongkaran, kata Suharono, pihaknya sudah memberikan peringatan sejak 21 Desember 2025. Bahkan terhitung tanggal 30 Desember 2024 pengelola sudah diminta membongkar sendiri peralatan karaoke dan bangunan tambahan lain untuk penunjang tempat itu.

“Tanggal 21 Desember 2024 kemarin sudah ditangkap tokoh masyarakat. Pengelola sepakat dibongkar 30 Desember. Kami datang lagi Jumat kemarin kok belum dibongkar, akhirnya kami minta saat itu juga untuk dibongkar,” ujarnya.

Sampai kapan pun, kata Suharono, pihak Pemkab Nganjuk tidak akan memberikan izin penggunaan bangunan RSUD Kertosono lama untuk tempat karaoke dan penginapan.

“Kami belum pernah melihat surat izin penggunaan gedung lama RSUD Kertosono ini untuk karaoke. Sampai kapan pun tidak akan diizinkan,” tegasnya.

Dia juga menambahkan, RSUD Kertosono mulai kosong sejak pindah ke bangunan baru sekitar 2018 atau sebelum Covid-19.

“Betul, ini sudah kosong sejak 2018 sebelum Covid-19. Karena RSUD pindah ke pinggir Jalan Raya Surabaya,” pungkasnya.

Menurut Suharono, Pemkab Nganjuk akan menjadikan bekas bangunan RSUD Kertosono yang mangkrak sejak 2018 menjadi pelayanan kesehatan kejiwaan.

“Dari hasil rapat kemarin Forkopimda untuk pengelolaan RSUD lama Kertosono diarahkan untuk pelayanan kesehatan kejiwaan,” ujarnya. (*/red)

Duduk Perkara Kasus Korupsi Proyek RSUD yang Menyeret Bupati Koltim Jadi Tersangka KPK

By On Minggu, Agustus 10, 2025

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis sebagai tersangka terkait kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditangkap usai Rakernas Partai Nasdem.

Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yaitu Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PPK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.

“Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 09 Agustus 2025.

Asep mengatakan, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kementerian Kesehatan dengan lima konsultan perencana untuk membahas basic design atau desain dasar RSUD yang didanai oleh DAK.

Kemudian, pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukan langsung di masing-masing daerah. Sementara, Basic Design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dikerjakan oleh Nugroho Budiharto selaku pihak swasta PT PA.

Pengaturan Agar PT PCP Menang Lelang

Asep mengatakan, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur.

“Diduga AGD (Ageng Dermanto) juga memberikan sejumlah uang kepada ALH (Andi Lukman Hakim),” ujarnya.

Selanjutnya, Abdul Azis bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Gusti Putu Artana dan Kepala Dinas Kesehatan Nasri menuju Jakarta diduga untuk melakukan pengondisian agar PT PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Kolaka Timur yang telah diumumkan pada situs LPSE Kolaka Timur.

Pada Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar.

Penyerahan Uang

Penyerahan uang Pada akhir April 2025, Ageng Dermanto berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp 30 juta kepada Andi Lukman Hakim di Bogor.

Kemudian, pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady melakukan penarikan uang sekitar Rp 2,09 miliar.

“Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Sdr. AGD (Ageng Dermanto) senilai Rp 500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur,” ujarnya.

Deddy Karnady disebut juga menyampaikan permintaan dari Ageng Dermanto kepada rekan-rekan di PT PCP terkait komitmen fee sebesar delapan persen.

Pada Agustus 2025, Deddy Karnady kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto.

Ageng Dermanto kemudian menyerahkan ke Yasin selaku staf dari Abdul Azis.

“Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Sdr. ABZ (Abdul Azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Sdr. ABZ,” ujarnya.

Asep menyebut, Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp 200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto.

Selain itu, kata Asep, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar.

“Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar delapan persen atau sekitar Rp 9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp 126,3 miliar,” jelas Asep.

Dijerat UU Tipikor

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Bupati Kolaka Abdul Azis, Lukman, dan Ageng selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8-27 Agustus 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ucapnya. (*/red)

RSUD dr Fauziah Dominasi Kompetisi Video Pendek BPJS dan Wakili Sumatera Tingkat Pusat

By On Jumat, Juli 01, 2022

Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr Amir Addani M.Kes. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Kabupaten Bireuen berhasil masuk nominasi mewakil Sumatera dan Aceh (SUTAC) pada kompetisi Video Pendek atau Vlog Pendek yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Lomba Video Blog (Vlog) merupakan Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTL) seluruh Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Lomba Video Blog (Vlog) Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTL) tersebut diikuti 28 video.

Sementara RSUD dr Fauziah Bireuen mewakili Kantor Cabang (KC) Bireuen. Masing-masing Kantor Cabang Sumatera dan Aceh (SUTAC).

Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr Amir Addani M.Kes kepada media ini, Jumat, 01 Juli 2022 menyebutkan, dari 28 video yang berhasil di kirim oleh Kepwil dan dilakukan proses penilaian, ada 2 video perwakilan Kepwil Sumatera dan Aceh yang terbaik dan 1 video Favorit.

Menurut Amir Addani, selain RSUD dr. Fauziah Bireuen, (KC Lhoksemawe), RSUD Tarutung (KC Sibolga), RSUD dr. Zainal Abidin Banda Aceh, (KC Banda Aceh) favorit Kepwil.

“Alhamdulillah RSUD dr. Fauziah Bireuen merupakan salah satu nominasi yang mewakili Sumatera dan Aceh pada kompetisi  tingkat pusat, keberhasilan ini merupakan salah satu indikator pelayanan yang kita lakukan selama ini,” ujar dr Amir Addani.

Amir Addani mengatakan, indikator penilaian dari kompetisi tersebut di antaranya melalui media sosial (YouTube, IG, FB) dengan melihat banyaknya like, komen, share dan subscribe dari masyarakat serta hasil implementasi di lapangan.

“Harapan utama kita, ini menjadi salah satu edukasi pelayanan bagi masyarakat, dengan tujuan RSUD dr Fauziah bisa mendapat hasil yang terbaik di tingkat pusat. Kita juga berharap dengan video ini memberikan edukasi yang berdampak terhadap masyarakat umum, serta peran serta pekerja selama ini,” pungkasnya.

“Saya juga sangat menaruh harapan, dukungan seluruh elemen masyarakat, RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat meraih juara pertama di kompetisi Video Pendek atau Vlog Pendek BPJS Kesehatan dengan cara like, komen, share dan subscribe, tentu akan membantu di tingkat pusat,” harap Amir Addani. (Joniful)

Bupati Maesyal Kunjungi RSUD Pakuhaji, Tinjau Pelayanan dan Interaksi dengan Pasien

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pakuhaji.

Dalam kunjungannya itu, Bupati Maesyal yang didampingi seluruh jajaran manajemen RSUD Pakuhaji meninjau langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan serta berinteraksi dengan masyarakat dan pasien, Selasa, 18 Maret 2025.

Bupati Maesyal menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

Kunjungan itu menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam memastikan pelayanan kesehatan di daerah semakin berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Kami ke depan akan memfasilitasi RSUD Pakuhaji agar semakin baik dan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati Maeysal.

Menurutnya, pelayanan di RSUD Pakuhaji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi fasilitas maupun sarana penunjang lainnya. Meski masih terdapat beberapa kekurangan, pihaknya memastikan akan terus berupaya melengkapi kebutuhan rumah sakit, termasuk menambah alat medis dan sarana prasarana lain yang diperlukan.

“Saat ini, RSUD Pakuhaji sudah cukup baik, namun kami akan terus membenahi dan menambah fasilitas kesehatan agar pelayanan semakin optimal. Kami juga mempertimbangkan penambahan gedung atau bangunan baru sebagai penunjang,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Umie Kulsum mengapresiasi perhatian dan respons cepat Bupati Tangerang terhadap kebutuhan rumah sakit.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, termasuk sarana dan prasarana.

“Alhamdulillah, Bupati Tangerang sangat responsif terhadap kebutuhan rumah sakit. Kami berharap ke depan pelayanan di RSUD Pakuhaji semakin baik, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar dr. Umie. 

Ia juga menegaskan komitmen RSUD Pakuhaji untuk terus berbenah demi menjadi rumah sakit yang unggul dan sejajar dengan fasilitas kesehatan terbaik lainnya. Pembenahan itu mencakup sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan sumber daya manusia

“Kami siap meningkatkan kualitas layanan agar sejajar dengan rumah sakit lainnya. Dengan dukungan dari Bupati dan Pemkab Tangerang, kami optimistis hal ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Saat berdialog dengan masyarakat dan pasien di RSUD Pakuhaji, Bupati Maesyal banyak sekali mendapatkan masukan saran dan kesan terhadap pelayanan di RSUD Pakuhaji.

Mereka merasa senang bisa bertemu langsung dengan Bupati yang baru saja dilantik. Mereka pun mendoakan agar Bupati dan Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Semoga Bupati dan Ibu Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap salah satu pasien. (Reno)

Pj Gubernur Al Muktabar Tingkatkan Fasilitas Pelayanan RSUD Malingping

By On Selasa, Februari 06, 2024


LEBAK, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar meresmikan sejumlah peningkatan fasilitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping, Senin, 05 Februari 2024.

Peresmian itu dilakukan dalam rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Kabupaten Lebak.

Peresmian dilakukan dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Turut mendampingi Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, serta beberapa jajaran Forkopimda dan Kepala OPD Pemprov Banten.

Fasilitas pelayanan yang diresmikan itu meliputi layanan CT Scan, gedung parkir, mushola, kantin serta penataan lingkungan lahan baru di UPTD RSUD Malingping.

Al Muktabar mengatakan, peningkatan layanan itu dipersiapkan kepada masyarakat Malingping dan sekitarnya, sehingga bisa terjangkau dengan peralatan dan fasilitas yang lebih baik.

“Kita ingin layanan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, termasuk juga aksesnya. Baik itu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan maupun kesehatan,” kata Al Muktabar. 

Menurut Al Muktabar, peningkatan layanan dasar kesehatan ini bersumber dari anggaran pajak masyarakat yang bayarkan secara rutin kepada pemerintah. Anggaran itu kemudian diformulasikan ke dalam APBD dengan berbagai program perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan usulan dari masyarakat.

“Untuk itu kami berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Ati Pramudji Hastuti menambahkan, penambahan layanan radiologi CT Scan ini sama seperti yang dilakukan di RSUD Banten. Meskipun RSUD Malingping ini masuknya kategori type C, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilengkapi dengan CT Scan.

“Itu biasanya hanya ada di RS yang type B,” kata Ati.

Ke depan, lanjut Ati, Pemprov Banten tentu akan meningkatkan status RSUD Malingping ini menjadi type B, sejalan dengan peningkatan sejumlah layanan yang terus dilakukan.

“Layanan CT Scan di Lebak ini terus kita maksimalkan. Maka dari itu Pemprov hadir untuk melengkapi fasilitas di RSUD Malingping, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses kesehatan,” ujarnya. 

Selanjutnya, untuk peningkatan status itu juga RSUD Malingping harus ada tambahan jumlah tempat tidur. Apalagi saat ini jumlah tempat tidur yang dibutuhkan masyarakat itu sudah sangat banyak sekali.

“Bed Occupation Rate (BOR) di RSUD Malingping ini selalu penuh bahkan sampai melebihi 90 persen dari angka ideal 80 persen. Bahkan di layanan tertentu bisa mencapai 99 persen,” ucapnya.

Rencananya, lanjut Ati, di tahun 2025 nanti akan ada tambahan ruang rawat inap instalasi bedah sentral ditambah tiga. Lalu layanan ICU dan tempat tidur juga.

“Jika itu sudah terpenuhi maka kita akan naik menjadi type B, sedangkan type C nya tergantikan dengan RSUD Cilograng,” imbuhnya. (*/red)

Warga Kecamatan Cilograng Keluhan Banjir di Jalan Nasional III Depan RSUD Cilograng, Ini Yang disampaikan Camat Cilograng

By On Selasa, November 12, 2024

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Warga masyarakat Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengeluhkan dengan adanya banjir bandang di Jalan Nasional III tepatnya di depan RSUD Cilograng, Selasa (12 November 2024).

Hal tersebut disampaikan Wulan selaku warga masyarakat di Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak kepada awak media mengatakan saat melintasi jalan di Depan RSUD Cilograng yang terendam banjir.

"Saya mau arah pulang ke Dayasari tapi ada banjir bandang di depan Rsud Cilograng sehingga kendaraan motor saya mogok saat melintas." kata Wulan, Selasa ( 12 November 2024).

Hal yang sama, dikatakan Riki selaku pengguna jalan R2 namun dirinya terjebak banjir di depan RSUD Cilograng.

"Saya terjebak banjir pas mau pulang ke Kampung Nagewer, Desa Cijengkol, kami berharap agar banjir tersebut tidak terjadi lagi dimohon kepada pihak Dinas kesehatan Provinsi dan PUPR agar Dranase tersebut diperbaiki secara menyeluruh," ujarnya.



Ditempat yang sama saat meninjau banjir, Ketua Ormas DPD Presai Pembela Aspirasi Masyarakat (Perpam) Lebak Selatan Farid mengatakan. "Kami selaku kontrol sosial meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR agar segera menangani persoalan ini," ujar Farid.

Sementara, Camat Cilograng Hendi Suhendi saat dikonfirmasi awak media melalui pesan Via Aplikasi WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pihak PUPR.

"Saya berharap semoga pihak terkait baik PUPR pusat maupun RSUD untuk segera bekerjasama memperbaiki Draenase dan pembuatan TPT RSUD agar jangan terlalu rapat dengan badan jalan," kata Camat Cilograng Suhendi.

Camat Cilograng juga menyampaikan, selama pembuatan TPT RSUD semacam ini pasti di setiap musim penghujan pasti akan selalu banjir dan penyempitan terhadap Jln Nasional, sehingga mengganggu pengguna jalan dan Takutnya menimbulkan kecelakaan Jalan raya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan pantauan Awak Media banjir di Depan Rsud Cilograng tersebut diperkirakan Tinggi 50 cm.

(Cup/Uday)

Terlibat Pencurian Alkes di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Tujuh Orang Ini Diamankan Polisi

By On Selasa, Mei 18, 2021

LEBAK, KabarViral79.Com – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lebak berhasil meringkus tujuh orang pelaku pencuri Alat Kesehatan (Alkes) di Gudang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Aksi pencurian tersebut diketahui ketika Kepala Gudang RSUD Adjidarmo, M. Zulkarnaen melakukan pengecekan barang masuk dan keluar, dan ditemukan adanya perbedaan jumlah barang, diantaranya cairan inpus, handcone, jarum suntik dan lainnya yang berkurang. Kemudian Ia melaporkan ke Polres Lebak dan dilakukan penyelidikan.

“Tindak pidana pencurian ini diketahui setelah pelapor Saudara M. Zulkarnaen sebagai Kepala Gudang ketika mengecek data barang masuk dan keluar, dan ditemukan adanya perbedaan jumlah barang,” kata Kapolres Lebak, AKBP Ade Mulyana melalui Kasat Reskrim, Iptu Indik Rusmono saat Press Conference Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Pemberatan Alat-alat Kesehatan di Gudang RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Selasa, 18 Mei 2021.

Indik menjelaskan, pelaku ada tujuh orang dengan peran masing-masing, diantaranya tersangka berinisial S, Karyawan RSUD, perannya masuk ke dalam gudang dengan mencokel jendela, kemudian mengambil barang, dari hasil tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 6 juta.

Tersangka bernisial J, Security, perannya mengawasi gudang dan mengangkat barang curian, dan mendapat bagian sebesar Rp 450 ribu.

Tersangka bernisial T, karyawan, perannya mengawasi dari luar dan membawa ke mobil, dan mendapat bagian sebesar Rp 5.500.000.

Tersangka RJ, Security RSUD, perannya mengawasi sekitar gudang dan mengangkut ke mobil, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000.

Tersangka AW, Karyawan, perannya mengangkut barang hasil curian dan menyediakan kendaraan, dan mendapatkan bagian sebesar Rp 3.800.000.

Tersangka bernisial SU, Karyawan Cleaning Servis, peran mengangkut barang ke mobil dan mendapatkan bagian sebesar Rp 900 ribu.

Kemudian, tersangka berinisial I, Status PNS, perannya mengangkut ke dalam mobil, kemudian menghubungi seseorang berinisial A setelah ada hasil curian dan mendapatkan bagian sebesar Rp 6.450.000.

Akibat kejadian tersebut, kata Indik, RSUD Adjidarmo mengalami kerugian sebesar Rp 85.038.000, sesuai hasil audit sementara pihak RSUD.

“Dari hasil penyelidikan, ada lima kejadian, diantaranya pada tanggal 16 April 2021, 18 April 2021, 28 april 2021, 2 Mei 2021, 6 Mei 2021,” pungkas Indik.

Indik juga menjelaskan, cara menjual atau memasarkan alkes curian tersebut, tersangka berinisial A memosting di medsos dan melakukan transaksi di daerah Tanggerang.

“Untuk penadahnya masih kita lakukan pendalaman dan penyelidikan,” kata Indik.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KHUP dengan ancaman tujuh tahun penjara,” tutupnya. (Heru/Bid Humas)

Diperiksa KPK, Dirjen Yankes Kemenkes Ngaku Ditanya soal DAK RSUD Koltim

By On Kamis, September 25, 2025

Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD di Kolaka Timur (Koltim).

Azhar mengaku ditanya soal peran Kemenkes dalam perencanaan anggaran RSUD Koltim.

Dia mengatakan, penyidik menggali pengetahuannya terkait perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber dana dari pembangunan RSUD Kolaka Timur.

“Ya ditanya peran Kemenkes di dalam perencanaan penganggaran DAK itu aja. Kalau DAK kan pasti dari pusat, enggak mungkin dong kalau DAK bukan dari pusat,” ujar Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Azhar mengatakan, proses pembahasan DAK biasanya tidak dilakukan di DPR, melainkan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Di DPR DAK lain lagi, DAK itu biasanya dengan Bappenas sama Kemenkeu lah,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK memanggil Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Koltim, pada Selasa, 23 September 2025.

KPK juga memanggil Direktur Utama PT Griksa Cipta, Aswin Griksa Fitranto, dalam perkara yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.55 WIB.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

KPK juga menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah Bupati Abdul Azis.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 09 Agustus 2025.

Lima orang tersangka dalam kasus itu di antaranya:

1. Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur atau Kotim

2. Andi Lukman Hakim (ALH), selaku Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD

3. Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim 4. Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) 5. Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.

Berdasarkan keterangan Asep Guntur Rahayu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dari pihak swasta diduga memberi suap.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Asep.

Adapun Abdul Azis dan Andi Lukman Hakim adalah pihak penerima suap.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Asep.

Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih. (*/red)

RSDP Serang Raih Penghargaan Kemenkes Bidang Uji Kompetensi

By On Kamis, Mei 23, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan.

Rumah Sakit milik Pemkab Serang itu meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Terbaik kategori Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur Utama RSDP Serang, Agus Sukmayadi saat kegiatan Forum Komunikasi Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

“Alhamdulillah, kami telah secara mandiri melakukan uji kompetensi dan dinilai sebagai penyelenggara terbaik oleh Kemenkes,” kata Agus melalui siaran pers, Rabu, 21 Mei 2024.

Untuk diketahui, RSUD dr. Dradjat Prawiranegara adalah salah satu instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sejak tahun 2017. Sampai sekarang total pelaksanaan uji kompetensi sebanyak tujuh kali.

RSDP juga memiliki lima tenaga penguji tersertifikasi Kementerian Kesehatan, dan 45 orang tersertifikasi pembekalan internal.

Kemudian diputuskan pula oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.03/F/2065/2023, tentang RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagai Instansi Terakreditasi dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsonal Kesehatan.  

Menurut Agus, dari 30 jenis jabatan fungsional, sudah ditetapkan Kementeria PAN-RB, RSUD dr Dradjat Prawiranegara mampu melaksanakan uji kompetensi secara mandiri sebanyak 14 jenis jabatan fungsional, diantaranya dokter (dokter umum dan spesialis), dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, radiographer, nutrisionis, hingga fisioterapis.

“Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Tahun ini, tepatnya pada Februari lalu, diadakan uji kompetensi peserta 265 tenaga kesehatan. Alhamdulillah lulus semua. Untuk sertifikat sudah dalam proses tanda tangan Penguji dan Direktur,” ujar Agus.

Selain internal, RSDP juga melaksanakan uji kompetensi berbagai instansi eksternal di Banten, di antaranya Dinkes Kota Serang, Dinkes Kabupaten Serang, Dinkes Kota Cilegon, Dinkes Kabupaten Pandeglang, Dinkes Kabupaten Lebak, RSUD Banten, RSUD Aulia Pandeglang, RSUD Berkah Pandeglang, dan RSUD dr Adjidarmo Lebak. 

RSDP Serang juga telah meraih akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARSDHP). Akreditasi Paripurna ini merupakan yang ketiga kalinya diraih RSDP.

“Berbagai penghargaan yang diraih oleh RSDP, merupakan motivasi bagi kami, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi pencapaian yang didapat oleh RSDP Serang. Tidak hanya dari sisi uji kompetensi tenaga kesehatan maupun akreditasi paripurna, para tenaga kesehatan rumah sakit milik Pemkab Serang ini, sudah menjadi konsultan tingkat nasional. Baik dokter spesialis maupun sub-spesialis. 

“Ini membuktikan jika sumber daya manusia di RSDP Serang sudah cukup baik. Ke depan kami terus melengkapi sarana prasarana. Tidak hanya sebagai rumah sakit rujukan, RSDP juga harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang ramah tanpa keluhan,” ujar Tatu. (*/red)

Sidak RSUD dr Fauziah, Bupati Bireuen Temukan Alkes Miliaran Mangkrak

By On Selasa, Juni 03, 2025

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menunjukkan ekspresi geram saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen, Senin sore, 02 Juni 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menunjukkan ekspresi geram saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen, Senin sore, 02 Juni 2025.

Dalam kunjungannya, Bupati menemukan dua alat kesehatan canggih, Fluoroscopy dan C-arm, yang tidak difungsikan meskipun telah dibeli sejak tahun sebelumnya.

Sidak dilakukan Bupati bersama Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, Pj Sekretaris Daerah Hanafiah, SP, CGCAE, serta sejumlah pejabat daerah.

Rombongan mengunjungi beberapa bagian rumah sakit, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang radiologi, dan ruang operasi.

Di ruang IGD, Bupati menemukan keterbatasan fasilitas seperti ranjang pasien yang tidak mencukupi dan keluhan mengenai kurangnya kamar rawat inap.

Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan pelayanan kesehatan yang optimal, apalagi RSUD dr Fauziah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan.

Namun temuan paling mengejutkan terjadi di ruang radiologi, ketika Bupati mendapati alat Fluoroscopy dan C-arm bernilai miliaran rupiah tidak berfungsi karena belum memiliki izin operasional.

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST ikut melakukan Sidak ke ruang IGD RSUD dr Fauziah dan mendapati pasien yang tidak tersedia tempat tidur, Senin sore, 02 Juni 2025. 

Kedua alat tersebut dibeli sejak 2024, namun hingga kini belum dapat digunakan untuk melayani pasien.

“Bagaimana rumah sakit bisa terus merugi? Semua sudah didukung negara, tenaga medis, bangunan, operasional, tetapi masyarakat tetap tidak mendapat pelayanan maksimal. Obat tidak tersedia, sementara alat mahal dibiarkan mangkrak. Ini sangat menyakitkan,” ujar Bupati Mukhlis kepada awak media.

Bupati juga menyoroti indikasi proses pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai prosedur. Ia menduga terdapat praktik tidak transparan dan kemungkinan adanya kepentingan pribadi dalam pengadaan tersebut.

“Kami curiga ada proses pengadaan yang serampangan, bahkan diduga hanya demi cashback dari distributor. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi keuangan RSUD dr Fauziah yang saat ini menanggung utang lebih dari Rp 20 miliar. Kondisi ini kontras dengan sejumlah rumah sakit swasta di Bireuen yang tetap bisa bertahan dan bersaing dalam sistem layanan berbasis BPJS.

“Kita heran, kenapa rumah sakit swasta bisa sehat, sementara RSUD kita justru kolaps. Ada apa dengan manajemen?,” ungkapnya penuh tanya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati langsung memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit investigatif terhadap manajemen RSUD dr Fauziah. Langkah ini diambil guna mencegah kerugian negara lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit.

Sidak ditutup dengan pertemuan bersama seluruh jajaran tenaga medis dan pegawai rumah sakit di aula utama. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukan soal proyek atau jabatan. Ini soal nyawa dan pelayanan publik. Jika rumah sakit ini terus menggali lubang, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu,” pungkas Bupati Mukhlis. (Joniful Bahri)

Resmikan Gedung 8 Lantai RSUD Banten, Gubernur WH: Jangan Membiarkan Masyarakat Sakit

By On Kamis, Maret 17, 2022

SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meresmikan Gedung 8 Lantai RSUD Banten Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Rabu, 16 Maret 2022.

Pengembangan ini sebagai wujud komitmen memberikan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Saat akhir jabatan Walikota Tangerang membangun Rumah Sakit tanpa kelas 8 lantai. Begitu juga saat menjadi Gubernur Banten,” ujar Gubernur WH.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan Provinsi yang sangat energik yang telah berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ditambahkannya, pengembangan RSUD Banten bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam membantu pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

“Kemarin (Selasa, 8/3-red) juga dilakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Labuan Kabupaten Pandeglang dan Rumah Sakit Cilograng Kabupaten Lebak,” kata Gubernur WH.

“Negara hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya sakit,” tambahnya.

Gubernur WH juga mengatakan, pembangunan gedung 8 lantai RSUD Banten juga didukung oleh tenaga kesehatan yang siap melayani masyarakat.

“Didukung oleh fasilitas yang baik. Kita harus berbuat kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur WH juga mengungkapkan, Jembatan Bogeg, Jembatan Ciberang, Masjid Negeri di Atas Awan, hingga Banten International Stadium akan segera diresmikan.

“Kita hadirkan ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya,” tegasnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pengembangan RSUD Banten sebagai bentuk perwujudan misi ke-4 Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, yakni meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.

“Menjadikan RSUD Banten sebegai RS Rujukan Regional di Provinsi Banten dan sekaligus RS Tipe B Pendidikan,” ungkapnya.

Dikatakannya, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan kesehatan yang paripurna. Sangat strategis terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Masih menurut dr Ati, pembangunan Gedung 8 Lantai RSUD Banten dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan. RSUD Banten sendiri menempati lahan seluas 10 ha. Saat ini telah berdiri Gedung Rajawali (gedung lama), Gedung Cenderawasih (hijau) dan Gedung Garuda (biru).

Turut hadir, Forkopimda Provinsi Banten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, Tokoh Masyarakat, serta para tamu undangan. (*/red)