Serang, 12 November 2026 — Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Keputusan tersebut bukan sekadar pergantian figur dalam jabatan publik, melainkan momentum untuk membaca kembali arah demokrasi, kualitas kelembagaan negara, serta komitmen penyelenggara negara terhadap konstitusi.
Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya , Trio Alberto, menyampaikan bahwa keputusan Gibran mengundurkan diri harus disikapi secara dewasa, objektif, dan konstitusional.
"Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan pada Kamis, 12 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.30 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR akan menindaklanjutinya.
Menurutnya, perkembangan tersebut terjadi di tengah tekanan politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Trio menilai, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa serius yang harus dipahami dalam perspektif hukum tata negara.
Pengunduran diri tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai keputusan politik personal, tetapi juga harus diikuti dengan proses kelembagaan yang menjamin kepastian hukum.
Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi.
"Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya
Ia menegaskan bahwa surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden dan MPR perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Status dan proses pemberhentian harus memiliki kepastian secara ketatanegaraan, bukan hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan politik.
"Peristiwa ini menjadi ujian bagi seluruh lembaga negara dalam menunjukkan kedewasaan berdemokrasi," tuturnya
Presiden, MPR, DPR, dan seluruh institusi terkait harus menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Tidak boleh ada lembaga yang memaksakan kehendak politik di luar mekanisme hukum.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya
Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam pertarungan kepentingan elite yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat.
Selain itu, yang paling penting Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional dan politik untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Perubahan pada posisi Wakil Presiden tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, maupun stabilitas pemerintahan.
Dia menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite.
Dia mengingatkan, rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja.
"Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi Indonesia, khususnya mengenai proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, dan tanggung jawab moral seseorang ketika menerima mandat rakyat.
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral. Keduanya merupakan amanah konstitusional yang membawa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.
Oleh karena itu, seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya
Sebagai rakyat, kami mendorong MPR untuk segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan berdasarkan mekanisme konstitusi, dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut agar tidak berkembang spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.
Indonesia sedang menghadapi momentum penting untuk menentukan kualitas demokrasi dan arah kepemimpinan nasional ke depan.
Pengunduran diri Gibran harus menjadi pelajaran bahwa jabatan publik bukanlah hak yang melekat secara permanen pada seseorang. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum.
“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutupnya.