SERANG - UPTD Balai Latihan kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten terus meningkatkan peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,95 persen atau sebesar 61 ribu menjadi 7,02 persen dibandingkan Februari 2023.
Kepala UPTD BLK Disnakertrans Provinsi Banten, Heryanto menilai, peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri sangat penting dalam upaya menurunkan angka pengangguran.
"Ini merupakan strategi dan inovasi kami dalam meningkatkan lulusan kerja yang berdampak pada penurunan pengangguran. Dan dalam forum tersebut juga beranggotakan kami dengan HRD perusahaan-perusahaan. Dimana harapannya peserta lulusan BLK bisa dilatih dan mudah terserap di dunia kerja," kata Heryanto saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).
Selain meningkatkan peran forum, lanjut Heryanto, peran lembaga-lembaga pelatihan di kabupaten/kota, lembaga pelatihan swasta lain juga perlu ditingkatkan.
"Karena dalam menurunkan angka pengangguran kita tidak bisa sendiri. Perlu (dikerjakan) keroyokan. Perlu sinergitas. Karena saat ini angka pengangguran itu sebanyak 425 ribu. Dan ini bukan angka yang kecil. Tapi saya meyakini dan optimis baik upaya yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten dan BLK binaan di kabupaten/kota serta lembaga latihan kerja swasta saya yakin (angka) pengangguran dapat diturunkan," ucapnya.
Di sisi lain, UTPD BLK Disnakertrans Provinsi Banten juga baru-baru ini berhasil menempatkan sebanyak 31 lulusan di dunia kerja, diantaranya, 4 orang diterima di Planet Ban, 2 orang di PT Supra, 1 orang menjadi kurir jasa pengiriman barang, 9 orang masuk di PT. Sarana Busana Remaja, 2 orang di PT. Seijim, 5 orang di PT. Be Best, 4 orang di PT. Mitra Alat Ternak, dan 2 orang lain di bidang garmen.
Terkait hal itu, Heryanto mengaku, gembira dan mengapresiasi pihak perusahaan yang telah mengakomodir lulusan UPTD BLK Disnakertrans Provinsi Banten.
"Saya senang dan mengapresiasi kepada pihak perusahaan yang telah mendukung dan berperan aktif, berkolaborasi, bersinergi dalam rangka menyerap lulusan UPTD BLK Banten sesuai yang kita harapkan lulusan yang sudah kita latih bisa terserap di dunia kerja," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pergeseran zaman menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terus meningkat. Langkah-langkah dalam penurunan pengangguran juga dilakukan melalui pelatihan berbasis masyarakat yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan.
“Nah kita juga ada pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan make-up, pelatihan barista, pelatihan konten kreator dan sablon yang kini sudah diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Banten,” jelasnya.
Dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ini, Septo berharap masyarakat mampu mengembangkan keterampilan tersebut secara mandiri.
Adapun, pengoptimalan kinerja Badan Latihan Kerja (BLK) Pemprov Banten terus berjalan dan bekerja sama untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terjun di dunia kerja terutama dunia Industri.
"Alhamdulillah BLK yang ada di Serpong ini terus melakukan latihan kerja yang kita terus tekankan mereka kedepannya memiliki keterampilan dalam dunia industri seperti otomotif mesin ringan, las dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Kedepannya kita akan berikan sertifikat BLK dan BNSP sebagai bukti mereka memiliki nilai tambah sebagai bekal dasar yang dapat dikembangkan di tempat kerja,” lanjutnya.
Septo juga menyatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLKI Provinsi Banten ini bekerjasama dengan beberapa industri dan perusahaan yang memberlakukan program pemagangan.
“Kolaborasi seperti itu sangat kita butuhkan dan dianggap mampu melengkapi langkah-langkah kita dalam menurunkan angka pengangguran ini,” jelasnya.
Septo juga mengungkapkan, kolaborasi dalam penurunan angka pengangguran juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus melakukan upaya pengurangan angka pengangguran sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
“Yang perlu kita perkuat yakni kerjasama Pemerintah Pusat, Daerah dan rekan-rekan media yang mampu memberikan informasi perihal bagaimana meningkatkan keterampilan yang bisa menurunkan angka pengangguran sesuai kebutuhan daerahnya sendiri,” pungkasnya.adv
SERANG, KabarViral79.Com – Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Nomor 55/11/36Th.XVIII, 5 November 2024, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen atau turun 0,84 persen dibanding periode Agustus 2023.
Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten terus berlanjut usia pandemi Covid-19.
Dalam rilis yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Banten, Faizal Anwar dijelaskan, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.
Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.
Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, naik sebanyak 131,91 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 6,21 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang.
Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran.
Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 247,59 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 281,27 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 33,68 ribu orang.
Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 66,17 persen, naik 1,73 persen poin dibanding Agustus 2023.
TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.
Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,95 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,90 persen.
Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,78 persen poin dan 2,73 persen poin.
Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja.
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan sebesar 21,53 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,86 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,32 persen.
Dibandingkan Agustus 2023, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja.
Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (109,59 ribu orang); Industri Pengolahan (89,71 ribu orang); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,00 ribu orang).
Pada Agustus 2024, sebanyak 3,12 juta orang (53,79 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,67 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,20 persen poin dibanding Agustus 2023.
Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 49,94 persen.
Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,89 persen.
Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.
Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 1,24 persen poin dan 0,72 persen poin.
Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan lainnya mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3, yaitu sebesar 1,00 persen poin.
Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 77,83 persen pada Agustus 2024.
Sementara itu, 22,17 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu).
Dibandingkan Agustus 2023, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen poin.
Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.
TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6–7 orang penganggur.
Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.
Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.
Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA.
Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan SMA sebesar 35,12 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 8,47 persen dan 0,93 persen. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com – Dalam penanganan pengangguran terbuka, diperlukan kolaborasi semua pihak. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Solusi Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, 12 Desember 2024.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Banten, Agus Setiawan mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
“Alhamdulillah, pada tahun ini kita berada di urutan kedua setelah Jawa Barat. Namun, jika kita telusuri, penurunan pengangguran di Banten sebenarnya cukup signifikan,” ujarnya.
Jika diperhatikan, kata dia, setelah tahun 2021 hingga 2024, tren pengangguran di Provinsi Banten terus menurun. Dari 8,9 persen turun menjadi 8,09 persen. Kemudian turun lagi menjadi 7,5 persen, dan yang terakhir menjadi 6,8 persen.
Tren penurunan cukup signifikan, terutama antara tahun 2023 dan 2024, di mana penurunan mencapai hampir satu persen. Sementara secara nasional, penurunan hanya 0,41 persen. Penurunan di Provinsi Banten duakali lebih tinggi daripada penurunan nasional.
“Ke depan, kita akan mencari solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran ini dengan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan kompetensi. Ada beberapa sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM,” ujar Agus.
Agus menyampaikan, Provinsi Banten akan merumuskan kompetensi yang dibutuhkan di sektor-sektor itu dan mengintegrasikannya dengan pendidikan di SMK. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan mengomandoi dan menyatukan semua pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, serta merumuskan arah pelatihan-pelatihan BLK yang sesuai.
Selain itu, kata dia, Provinsi Banten juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Akademisi, dan BPS.
“Intinya pentahelix. Kita harus bekerja sama agar upaya menurunkan tingkat pengangguran yang selama ini dikenal tinggi bisa berhasil,” kata Agus.
Agus juga mengajak semua pihak untuk berpikiran positip terkait kondisi yang ada.
“Misalnya terkait dengan bonus demografi, kita sikapi bersama bahwa ini merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Semua pihak memiliki peran penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkompeten dalam memasuki lapangan pekerjaan maupun peluang usaha.
“Untuk itu, kita akan berkumpul di Disnaker untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mengkolaborasikan semua pihak, sehingga masyarakat kita bisa terserap di lapangan pekerjaan maupun peluang usaha,” pungkasnya.
Untuk diketahui, FGD dipandu oleh Staf Ahli Gubernur Banten Agus Setiawan dengan narasumber Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Darmawansyah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta Tubagus Ismail, Ahli Statistik BPS Provinsi Banten Nurina Paramitasari, serta Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi Banten Yuni Stiasari. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com - Ketua Karang Taruna (KT) Provinsi Banten, Andika Hazrumy menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Karang Taruna tingkat Kabupaten Serang, Selasa 26 September 2023.
Pada acara yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Serang di Kota Serang tersebut, Andika meminta Karang Taruna di Banten khususnya, dapat turun tangan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.
"Ke depan saya berharap Karang Taruna bisa lebih fokus lagi terkait persoalan (pengangguran) ini," kata Andika yang kini tengah dipasang menjadi calon Bupati Serang oleh partainya, Partai Golkar, itu.
Menurut politisi yang juga mantan Wakil Gubernur Banten itu, Karang Taruna memiliki peran dalam penguatan kepemudaan.
Dirinya melihat bahwa Karang Taruna pada saat ini memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pembangunan kepemudaan di daerah. Salah satu PR (Pekerjaan Rumah) yang memang selama ini masih menjadi tantangan besar itu menurutnya terkait dengan permasalahan daerah seperti masalah mengatasi pengangguran tadi.
"Kalau kita melihat dalam sekup Provinsi Banten permasalah kepemudaan yang menonjol yaitu terkait dengan masalah pengangguran," papar Andika.
Pengangguran itu, kata dia, tidak hanya menjadi permasalahan di Provinsi Banten tetapi di seluruh Indonesia. Permasalahan pengangguran menjadi semakin intens dalam beberapa tahun terakhir ini diakibatkan pandemi Covid-19.
"Dalam momen HUT sekarang ini saya memberikan pesan khusus bagi rekan-rekan Jarang Taruna untuk juga dapat memfokuskan untuk memaksimalkan potensi kepemudaan yang ada dalam mengurangi pengangguran," kata Andika.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, Bahrul Ulum dalam sambutannya meminta kader dan pengurus Karang Taruna di Kabupaten Serang untuk bersiap menyambut momen Indonesia Emas 2045 mendatang.
"Kita berharap sebagaimana program nasional dan provinsi dalam rangka menyambut Indonesia emas 2045 maka saya mengimbau kepada seluruh kader Karang Taruna di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa agar bisa mendukung dan mensupport program menuju Indonesia emas 2045," kata Politisi Golkar yang kini menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Serang itu.
Langkah yang dapat dilakukan dalam menyambut Indonesia Emas itu sendiri, kata dia, salah satunya adalah bagaiamana bisa memanfaatkan secara positif bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia pada 2045 mendatang.
"Sehingga program-program Karang Taruna harus lebih kepada pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan ekonomi kecil, mikro atau menengah," kata dia.
Menurut dia, program terkait hal itu sudah ada di Pemda, dalam hal ini Pemkab Serang. Masyarakat hanya tinggal perlu didorong untuk memanfaarkan program-program itu oleh kader-kader Karang Taruna yang strukturnya di tingkat desa.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang, Subur Prianto mengatakan, Karang Taruna sebagai salah satu organisasi resmi yang dipercaya oleh Negara untuk membantu pemerintah dalam masalah kepemudaan khsusunya di bidang sosial.
Untuk itu peran Karang Taruna sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial dengan bervisi pada pelayananan, kesukarelawananan, dan pembelajaran yang berdasar pada spirit kepeloporan dan kesetiakawanan sosial.
"Karang Taruna juga mitra strategis bagi pemda dalam bidang kesejahteraan sosial sehingga diharapkan berperan aktif dan produktif dalam kegiatan sosial," paparnya. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com – Predikat angka pengangguran tertinggi di Banten yang disandang Kabupaten Serang sejak tahun 2012 akhirnya terlepaskan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis per Agustus 2020, mencatatkan Kabupaten Serang berada di posisi keenam tingkat pengangguran dari delapan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, tingkat pengangguran Banten per Agustus 2010 sebesar 10,64 persen atau sebanyak 661 ribu orang. Meningkat 2,53 persen atau bertambah sebanyak 171 ribu orang dibandingkan Agustus 2019.
Sementara berdasarkan delapan Kabupaten/Kota, pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang sebesar 13,06 persen, disusul Kota Cilegon 12,69 persen, dan Kabupaten Serang 12,22 persen.
Kemudian Kabupaten Lebak 9,63 persen, Kota Serang 9,26 persen, Kabupaten Pandeglang 9,15 persen, Kota Tangerang 8,63 persen, dan Kota Tangerang Selatan 8,48 persen.
Melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat, 06 November 2020, Kepala BPS Banten, Adhi Wiriana mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan perekonomian, termasuk angka pengangguran. Setidaknya, terdapat 1,84 juta orang yang terdampak Covid-19 atau 19,18 persen.
Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 205 ribu orang dan bukan angkatan kerja 28 ribu orang.
“Sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 103 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 1,51 juta orang,” tandas Adhi.
Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja (Binapenta) Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gurmilang mengatakan, dari sisi ketenagakerjaan, dampak Covid-19 cukup terasa. Atas intruksi dan arahan pimpinan daerah, Disnakertransi berusaha menekan dampak Covid-19.
“Agar tidak berdampak parah terhadap ketenagakerjaan, dan Alhamdulillah beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Serang di masa pandemi Covid-19 ini masih ada perekrutan tenaga kerja. Walaupun di sisi lain ada perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kepala Daerah sudah membuat surat edaran terkait pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.
“Bupati Serang pun rutin menggelar rapat koordinasi dengan pihak industri dalam upaya pencegahan dampak negatif Covid-19 terhadap keberlangsungan perusahan dan pekerja,” ujarnya. (Haris Ranau)
SURABAYA, KabarViral79.Com – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor Urut 1, Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Hakim membuka debat publik perdana di Graha Unesa Surabaya, Jumat malam, 18 Oktober 2024, dengan membuka data pengangguran dan siswa tak sekolah di Jatim.
Pasangan Luluk-Lukman mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Disusul pasangan Khofifah-Emil dan pasangan Risma - Gus Hans.
Menurut Luluk, di Jatim saat ini masih ada satu juta pengangguran. Sebagian besar adalah lulusan terbaru.
“Lulusan baru penyumbang terbesar pengangguran terbuka d Jatim,” ujar Luluk.
Tak hanya soal data pengangguran, Luluk juga membuka data anak di Jatim yang belum mengenyam pendidikan.
“Masih ada 381.000 anak di Jatim yang belum sekolah,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menawarkan banyak program jika dia terpilih.
“Cari kerja gampang, tak ada yang nganggur. Sekolah gratis dan berobat gratis,” kata Luluk.
Debat perdana Pilkada Jatim mengusung tema "Transformasi Sosial dan Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur".
Ada tujuh panelis yang disiapkan KPU Jatim untuk mengawal debat. Mereka berasal dari sejumlah disiplin ilmu dan dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Jatim.
Debat Pilkada Jatim diikuti oleh tiga Paslon. Paslon Nomor Urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Paslon Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dan Paslon Nomor Urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator strategis pembangunan Kabupaten Serang tercatat mengalami perkembangan positif.
Data BPS tersebut rutin menjadi acuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi antara BPS Kabupaten Serang dengan Pemkab Serang di Pendopo Bupati, Senin, 29 Januari 2024.
“Kegiatan ini rutin dilaksanakan, karena data BPS menjadi acuan program kerja kami. Sehingga dengan anggaran terbatas, program kita tepat sasaran,” kata Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan.
Menurut Tatu, Pemkab Serang fokus pada kenaikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita fokus anggarannya ke sana. Alhamdulillah, dari data yang kami dapat dari BPS, untuk IPM naik, kemudian untuk tingkat pengangguran turun, dan kemiskinan juga turun,” ujarnya.
Menurut data hasil survei BPS, tingkat pengangguran Kabupaten Serang pada Agustus 2023 sebesar 9,94 persen. Menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,61 persen.
Angka kemiskinan juga turun. Tahun 2022 sebesar 4,96 persen, turun menjadi 4,85 persen pada tahun 2023. Angka ini mencatatkan Kabupaten Serang dengan angka kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Banten.
Setelah sempat terkontraksi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Sempat minus 2,38 persen tahun 2020, terus meningkat menjadi 3,74 persen tahun 2021, dan tahun 2022 sebesar 5,04 persen.
Sementara untuk IPM juga meningkat cukup signifikan. Sebesar 71,99 poin pada tahun 2022, meningkat menjadi 72,63 poin pada 2023. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.
Sejumlah dimensi IPM, antara lain, usia harapan hidup naik 0,54 persen menjadi 74,62 tahun, harapan lama sekolah naik 0,63 persen menjadi 12,86 tahun, rata-rata lama sekolah naik 0,13 persen menjadi 7,79 tahun, dan pengeluaran per kapita naik 3,70 persen menjadi Rp 11.320.000 per tahun.
Meski sejumlah indikator pembangunan mengalami tren positif, Tatu menilai, masih menyisakan sejumlah catatan.
“Pengangguran banyak di lulusan sarjana, SMA dan SMK. Nanti kita evaluasi detail dengan program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Evaluasi program juga dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan. Meski angka kemiskinan turun, kata Tatu, tetapi kedalamannya meningkat.
“Artinya kita harus turunkan program kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstream,” ujar Tatu.
Selanjutnya, evaluasi juga dilakukan pada program untuk mengerek income per kapita masyarakat.
“Pendapatan per kapita masyarakat memang naik. Namun jangan terlena karena kita ada industri. Kami ingin pendapatan masyarakat naik di tingkat nelayan hingga petani,” ujar Tatu.
Semantara itu, Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amalia membenarkan sejumlah indikator strategis Kabupaten Serang mengalami perkembangan yang cukup baik.
“Usia harapan hidup naik, angka kematian bayi juga menurun, pengangguran juga menurun,” ujarnya.
Ia mengapresiasi Pemkab Serang yang menjadikan data BPS sebagai rujukan pembangunan.
“Kami sudah biasa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Semoga data kami terus bisa menjadi rujukan, mengevaluasi, dan menyusun program berikutnya,” ujarnya. (*/red)
TANGERANG, KabarViral79.Com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy secara resmi membuka Unpam Hybrid Job Fair 2021 yang digelar di Kampus Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa, 23 November 2021.
Andika mengapresiasi kegiatan job fair tersebut dan menyebutnya sebagai pertanda perekonomian kembali menggeliat sejak pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Pamulang yang telah menginisiasi kegiatan Job Fair ini. Pemprov Banten berharap pelaksanaan kegiatan pada hari ini secara berkesinambungan akan berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran,” kata Andika dalam sambutannya.
Dikatakan Andika, pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian dunia terpuruk sangat dalam. Banyak rumah tangga, termasuk di Banten, kehilangan pendapatan sebagai akibat dari berhenti kerja atau adanya pengurangan kegiatan industri.
Andika mengakui, jika angka pengangguran di Banten, sebagaimana juga terjadi di daerah lainnya, mengalami kenaikan dalam setiap periode waktunya sejak pandemi Covid-19 menyerang sekitar dua tahun lalu.
Meski begitu, Andika menyebut, dengan berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten/Kota, Pemprov Banten telah berhasil mengeliminasi kenaikan angka pengangguran tersebut agar tidak sampai mencapai angka yang maksimal dalam setiap periode waktunya.
Menurut Andika, hal itu terbukti dengan telah kembali meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Banten ke angka delapan pada triwulan kedua tahun 2021 lalu.
“Sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi di angka tiga koma sekian. Alhamdulillah sekarang bahkan sudah melampaui angka rata-rata nasional yang berkisar di angka tujuh,” paparnya.
Lebih jauh Andika menyebut, persoalan penyerapan tenaga kerja di Banten juya tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Hal itu, lanjutnya disebabkan oleh Provinsi Banten menjadi salah satu daerah tujuan pencari kerja bagi calon tenaga kerja asal luar Banten.
Andika menyebut, faktor relatif tingginya nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam setiap tahunnya jika dibandingkan provinsi lainnya, sebagai penyebab dijadikannya Provinsi Banten sebagai daerah tujuan pencari kerja oleh calon tenaga kerja dari daerah lain.
Andika juga mengatakan, salah satu upaya untuk menanggulangi ketidakseimbangan masalah ketenagakerjaan yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran tersebut, adalah dengan job fair seperti yang dilakukan Unpam tersebut.
Dengan dilaksanakannya job fair diharapkan terjadi percepatan pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, di samping sebagai pelaksanaan salah satu fungsi dari pelayanan penempatan tenaga kerja.
Adanya lowongan tenaga kerja, kata Andika sekali lagi, merupakan indikator adanya pertumbuhan di bidang ekonomi, baik pertumbuhan di sektor-sektor pemerintahan maupun di dunia usaha swasta lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi di dunia usaha swasta merupakan tumpuan penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.
Pemprov Banten, kata Andika, senantiasa memfasilitasi dan berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berpihak kepada swasta yang banyak menyerap tenaga kerja, serta menjamin keamanan investor-investor yang berinvestasi di Provinsi Banten akan merasa aman.
Untuk diketahui, dikutip dari akun resmi Instagram Unpam, job fair tersebut diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Tenaga Kerja RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan.
Job fair dapat diikuti secara offline yang digelar pada hari ini di kampus Unpam. Adapun yang ingin mengikuti secara online dapat mengakses link URL yang tertera pada flyer event tersebut pada postingan di akun resmi IG Unpam.
Tampak sejumlah perusahaan ternama membuka lowongan kerja pada event tersebut. Mereka di antaranya adalah Indosat Ooredoo, BRI, Kimia Farma, Bank Mandiri hingga Bank DKI. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa. Terutama program kuliah gratis atau beasiswa untuk mahasiswa asal Kabupaten Serang.
Ketua IKA Untirta, Asep Abdullah Busro mengatakan, Pemkab Serang cukup fokus dalam melaksanakan program pembangunan, yakni pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Setiap tahun, IPM Kabupaten Serang terus meningkat. Ini sangat kami apresiasi,” ujar Asep saat mendampingi IKA Untirta Kabupaten Serang silaturahmi dengan Bupati Serang di Pendopo Pemkab Serang, Senin, 21 September 2020.
Menurutnya, IKA Untirta mendukung program yang dicanangkan Pemkab Serang, dan siap bersinergi untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap, program saat ini terus berlanjut, dan periodesasi kepemimpinan saat ini berkesinambungan. Kami siap menjadi mitra strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IKA Untirta Kabupaten Serang Dadi Suryadi mengapresiasi program kuliah gratis yang digulirkan Pemkab Serang.
“Saya melihat langsung proses penyerahan beasiswa kepada para mahasiswa. Saya sangat terharu, karena memang yang mendapatkan beasiswa berasal dari warga tidak mampu dan berprestasi,” ujarnya.
Apalagi, kata Dadi, salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk Pemkab Serang adalah Untirta. Bahkan menurutnya, hanya Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang berani memberikan beasiswa sarjana untuk warganya.
“Setelah lulus nanti, sebagian mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa ini akan menjadi keluarga besar Untirta. Tentu sinergi kami akan semakin kuat dengan Pemkab Serang,” ujarnya.
Untuk diketahui, tahun pelajaran 2019/2020, Pemkab Serang memberikan beasiswa untuk 1.400 siswa SD dan 1.445 siswa SMP. Kemudian beasiswa vokasi D- Untirta untuk 44 mahasiswa, vokasi D-3 UI 13 mahasiswa, sarjana kedokteran Untirta 7 mahasiswa, sarjana Ilmu hukum Untirta 1 orang, sarjana ilmu pertanian Untirta 1 mahasiswa, dan sarjana guru PAUD 351 mahasiswa.
Kemudian untuk tahun pelajaran 2020, untuk program kuliah gratis, Pemkab Serang memberikan beasiswea untuk vokasi D-1 Untirta untuk 25 mahasiswa, vokasi D-2 UI 8 mahasiswa, sarjana guru PAUD 375 mahasiswa, sarjana kedokteran Untirta 5 mahasiswa, dan program sarjana pertanian Untirta 1 mahasiswa. Sementara perguruan tinggi yang melaksanakan perjanjian kerja sama yakni Untirta, UI, Universitas Terbuka, STKIP Situs Banten, dan STKIP Setia Budi Rangkasbitung.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, untuk membangun suatu daerah, harus dimulai dengan program pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Jika kita tidak membangun SDM, maka generasi kita di masa depan hanya akan menjadi penonton. Kita harus mulai dari sekarang. Karena itu, kami menggulirkan beasiswa dari mulai SD, SMP, hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Meski mendapat apresiasi, Tatu mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya. Terutama terus menurunkan angka pengangguran.
“Menurut data Badan Pusat Statistik, memang pengangguran kita masih tertinggi. Namun sejak 2015 sampai sekarang, penurunan angka pengangguran kita cukup tinggi, bahkan bisa menurunkan 4 persen lebih. Penurunan angka pengangguran tahun 2019 bahkan terbanyak dibandingkan kabupaten/kota yang lain,” ujarnya.
Tatu mengaku siap bersinergi dengan IKA Untirta.
“Wilayah Kabupaten Serang ini cukup luas. Bahkan berbagai potensinya sangat bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita butuh sinergi dengan akademisi dan alumni Untirta,” ujarnya. (Haris Ranau)
 |
| Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH). |
SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) akan tetap konsisten dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya beberapa waktu yang lalu.
Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK,” kata Gubernur WH usai membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, Pandeglang, Selasa, 07 Desember 2021.
Besaran kenaikan upah itu, lanjut WH, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dimana di dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.
“Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Gubernur WH, besaran UMK yang sudah ditetapkan merupakan angka minimal yang harus menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah.
Biasanya, buruh yang menerima upah minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1 tahun.
“Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu,” tambahnya.
Masih terkait dengan penetapan UMK, Gubernur WH mengaku tidak memihak atau membela kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.
“Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik, maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga,” jelasnya.
Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Gubernur WH mengatakan, perlu mempertimbangkan banyak hal dan risikonya.
Ia mencontohkan, jika mogok kerja berlama-lama dan jika pengusaha memindahkan usahanya ke daerah lain, maka akan banyak pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah.
“Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain,” tuturnya.
Saat ini, lanjut WH, dirinya sedang terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah satunya dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.
“Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan Ketua DPD Apindo Provinsi Banten.
Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021 tersebut disebutkan, Pertama bahwa berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
“Oleh karena itu, Pemprov meminta kepada para Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak melakukan mogok kerja daerah di Provinsi Banten, mengingat mogok kerja tersebut tidak sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan dapat merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan pemerintah,” tuturnya. (*/red)
SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan, di dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) sangat membutuhkan kerja sama dengan seluruh stakeholder. Langkah ini diharapkan dapat percepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
“Namun yang kita persiapkan salah satunya adalah pariwisata, ketika pandemi semakin menurun. Maka kita akan menggerakkan sektor-sektor itu, tentu kolaborasi pada prinsipnya,” ungkap Al Muktabar seusai menghadiri pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 yang berlangsung di Cilegon Center Mall (CCM) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Minggu, 17 Juli 2022.
Menurutnya, kolaborasi merupakan sebuah konsep pendekatan yang komprehensif. Melibatkan seluruh stakeholder, baik itu Pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga usaha dan Universitas.
“Jadi kolaborasi itu entity stakeholder yang akan kita dorong untuk melakukan langkah-langkah dalam pariwisata saat ini. Selanjutnya sektor-sektor lain yang akan kita kembangkan,” katanya.
Al Muktabar juga mengatakan, dengan perkembangan platform digital saat ini, tentunya dapat dijadikan sebuah langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Terlebih saat ini telah banyak sektor yang memanfaatkan perkembangan digitalisasi tersebut.
“Kita lihat produk agrikultur juga itu sudah dipandu oleh agenda berbasis teknologi, yang itu kita lihat harganya bisa bersaing dan masyarakat bisa mendapatkan hasilnya,” imbuhnya.
Al Muktabar juga menuturkan, beberapa potensi unggulan baik pada sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten, di antaranya Wisata Religi, Rampak Bedug, Seba Baduy, Debus, dan masih banyak yang lainnya.
“Kita akan mendorong semua yang kita punyai. Tentu itu akan memberikan nilai tambah, nilai ekonomi masyarakat di Banten. Semua akan kita kembangkan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, di Provinsi Banten dalam menciptakan lapangan kerja benar-benar terjadi. Hal itu terlihat dari satu tahun lalu banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan Banten menjadi daerah dengan angka pengangguran tertinggi. Namun saat ini angka pengangguran dapat turun dan diharapkan ke depannya dapat terus menurun.
“Dengan kebijakan yang lebih merangkul kepada kemudahan perizinan, kebijakan yang membuka peluang kolaborasi, Kota Cilegon dan Provinsi Banten bisa menurunkan angka pengangguran. Jadi ini patut kita berikan apresiasi,” ujarnya.
Sandiaga juga berharap, dengan hadirnya AKI tahun ini dapat mendukung kampanye bangga buatan Indonesia. Serta mendorong target menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.
“Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya. Hari ini, saya yakin tahun 2024 kita mampu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas,” katanya.
Selain itu, Sandiaga menuturkan saat ini pihaknya terus melakukan promosi wisata yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Provinsi Banten. Pemerintah juga tengah meningkatkan infrastruktur untuk menunjang hal tersebut seperti pembangunan jalan tol Serang-Panimbang untuk mendukung KEK Tanjung Lesung serta wisata yang lainnya.
Menurutnya, untuk dapat meningkatkan pengembangan wisata dan perekonomian masyarakat, tentunya diperlukan kerja sama dengan seluruh stakeholder.
“Bagaimana kita mengundang para investor dunia usaha menanamkan modalnya di Banten untuk membuka lapangan kerja baru yang berkualitas dan untuk menggerakkan ekonomi kita ke depan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Al Hamidi, serta tamu undangan yang lainnya. (*/red)
TANGERANG, KabarViral79.Com – Selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi, sehingga memaksa perusahanan untuk merumahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholder, terus berupaya melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi.
Di Kabupaten Tangerang misalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, melalui Dinas Tenaga Kerja terus menggejot penyerapan dan pelatihan tenaga kerja dengan menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Salah satunya dengan LPK Gyokai Indonesia yang dinilai berhasil melakukan training hingga pemagangan terhadap ribuan usia kerja di Kabupaten Tangerang.
Kasi Pemagangan Disnaker Kabupaten Tangerang, Ade Dahyani mengatakan, program pemagangan merupakan progam latihan kerja yang menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap kerja.
“Setelah dilatih, para siswa dimagangkan di sejumlah perusahaan agar mereka menjadi pekerja yang benar-benar siap untuk dipekerjakan,” kata Ade saat melakukan monitoring program pelatihan kerja dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat di LPK Gyokai Indonesia, di Jalan Raya Pemda, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, 12 Agustus 2021.
LPK Gyokai Indonesia, kata Ade, telah berhasil menyiapkan SDM yang benar-benar siap kerja dan menjadi solusi bagi usaha industri untuk mencari tenaga kerja yang berkualitas.
“Lulusan apapun saat ini sebetulnya harus siap saji, karena dunia pendidikan dengan dunia kerja sangat berbeda, sehingga setelah mengikuti pelatihan yang kemudian dilajutkan dengan pemagangan maka para pencari kerja ini akan siap terjun dengan skil yang sudah diperoleh,” ungkapnya.
Ade juga sangat mengapresiasi LPK Gyokai Indonesia yang telah membantu Pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Tangerang dengan pemagangan di sejumlah perusahaan besar.
“Saya sangat mengapresiasi atas kinerja LPK Gyokai Indonesia yang telah membantu Pemkab Tangerang dengan pemagangan ratusan, bahkan ribuan angkatan kerja di Kabupaten Tangerang. Ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran, apalagi di masa pandemi seperti ini, dimana banyak pengangguran dan korban PHK,” ujar Ade.
Ade juga menegaskan, pemagangan yang dilakukan oleh LPK Gyokai Indonesia telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
“Pemagangan ini adalah legal dengan ketentuan dan syarat yang ada regulasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Manager LPK Gyokai Indonesia, Teguh Imam P mengatakan, terhitung sejak Januari – Agustus 2021 ini, LPK Gyokai Indonesia telah melakukan training terhadap 3.101 siswa dengan rincian 2.115 laki-laki dan 549 perempuan.
Terhitung sejak Januari – Juli 2021, lanjut Teguh, ada sekitar 2.500 siswa yang dilanjutkan pemaganagan di sejumlah perusahaan-perusahan besar, salah satunya PT Indonesia Stanley Electric.
“Sejak Januari sampai Juli 2021 kemarin, total yang sudah ditempatkan magang itu. Ada sekitar 2.500 dari total yang ditraining sekitar 2.700,” ungkapnya.
Teguh menambahkan, sudah ada 30 perusahaan yang telah bekerjasama dengan LPK Gyokai Indonesia dan ada 20 perusahaan yang sudah kerja sama pemagangan.
“Sekarang ini sudah 30 perusahaan yang gabung di Gyokai Indonesia, tapi untuk yang magangnya ada sekitar 20 perusahaan,” pungkasnya. (Reno)
