 |
| Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, di Aula Hotel Bireuen Jaya, Rabu, 20 Mei 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Bireuen.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, di Aula Hotel Bireuen Jaya, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Razuardi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan dan non-perizinan.
“Penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang prima merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Razuardi.
Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi ruang dialog yang konstruktif dan partisipatif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menyerap masukan, saran, serta evaluasi terhadap pelayanan yang telah berjalan.
Ia menegaskan, hasil forum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan perizinan di Kabupaten Bireuen.
“Harapan kita ke depan, pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Bireuen semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bireuen, Ir. Ritahayati, ST mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi terbaru.
Menurutnya, forum konsultasi publik dilaksanakan untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis pelayanan perizinan.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan, saran, dan evaluasi terkait prosedur, durasi pelayanan, serta kepastian biaya layanan perizinan dan non-perizinan,” jelas Ritahayati.
Selain itu, forum juga membahas dinamika dan perubahan sistem Online Single Submission (OSS) serta dampaknya terhadap proses perizinan di daerah.
Forum tersebut turut menginventarisasi berbagai isu dalam penyelenggaraan perizinan, seperti hambatan teknis, koordinasi antarinstansi, hingga pemahaman pelaku usaha, guna merumuskan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pelaku UMKM, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, media massa dan media online, serta para pelaku usaha. (Joniful Bahri)