-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Anggaran Motorized Screen di DPRD Banten Tahun Anggaran 2024 Fantastis

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Namun, ketika anggaran yang diajukan tampak tidak masuk akal, kecurigaan publik pun muncul. Hal ini bisa disimak dan dilihat pada pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPRD Banten dengan total anggaran mencapai Rp18.526.000.000 tahun anggaran 2024, demikian dikatakan Kamaludin, Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik.

Dikatakan Kamaludin, rincian anggaran tersebut meliputi dua paket mata anggaran, yaitu pengadaan motorized screen meja rapat bagian sisi/pinggir senilai Rp9.292.500.000 dan pengadaan motorized screen meja rapat bagian tengah senilai Rp9.233.500.000. Kedua paket ini didanai oleh APBD tahun 2024 dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD Banten, dengan lokasi di Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, pusat perkantoran KP3B Provinsi Banten.

“Angka yang fantastis ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah pengadaan ini benar-benar diperlukan? Apakah harga yang diajukan sesuai dengan harga pasar? Ataukah ini merupakan proyek fantastis yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa manfaat nyata?,” Tanya Kamaludin.

Lebih lanjut Diterangkan Kamaludin, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari disimak dan dilihat harga pasar untuk motorized screen. Berdasarkan penelusuran online, berikut beberapa contoh produk dan harganya:

BRITE Motorized Screen 200” dengan ukuran 400 x 300 cm dijual seharga Rp12.000.000.

CASA SCREEN Motorized Screen 200” dengan ukuran 305 x 406 cm memiliki harga Rp14.600.000.

Datalite Motorized Screen 200” dengan ukuran 406 x 305 cm dibanderol Rp15.850.000.

Screenview Motorized Screen 300”, salah satu produk premium dengan spesifikasi tinggi, hanya dihargai Rp100.880.000 per unit.

“Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga motorized screen dengan ukuran besar berkisar antara Rp12.000.000 hingga Rp15.850.000 per unit, sedangkan produk premium yang jauh lebih besar hanya Rp100.880.000 per unit. Dengan asumsi harga tertinggi sekalipun, jika DPRD Banten membutuhkan 100 unit motorized screen kelas premium, total anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp10.088.000.000, masih jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Rp18,5 miliar yang diajukan!,” ungkap Kamaludin.

Lantas, menurut Kamaludin, uang miliaran rupiah itu untuk apa? Jika tidak ada spesifikasi teknis, jumlah unit yang dibeli tidak dijelaskan dalam RUP, dan harga pasar jauh lebih murah, maka publik wajar curiga bahwa ini adalah proyek mark-up brutal atau bahkan pengadaan semi fiktif! Apakah pengadaan ini benar-benar dilakukan, ataukah hanya modus bancakan anggaran demi keuntungan segelintir elite?

Disisi lain, kata Kamaludin, perbedaan mencolok ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada mark-up gila-gilaan atau bahkan indikasi proyek siluman! Tanpa jumlah unit yang jelas, spesifikasi yang tidak disebutkan, serta harga yang tidak masuk akal, DPRD Banten seolah-olah sedang mempermainkan uang rakyat dengan skema yang mencurigakan. Jika ini adalah proyek sungguhan, kenapa detail pengadaannya begitu buram dan tidak transparan?

Lebih tegasnya, lanjut Kamaludin, seharusnya DPRD Banten dan pihak terkait harus memberikan penjelasan rinci mengenai rincian anggaran tersebut. Berapa unit motorized screen yang akan dibeli? Apa spesifikasi teknisnya? Apakah ada fitur khusus yang membuat harganya jauh lebih mahal dari harga pasar? Tanpa jawaban yang jelas, dugaan penyimpangan akan semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin runtuh.

Selain itu, lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib turun tangan untuk mengaudit dan menyelidiki pengadaan ini. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, mark-up, atau pengadaan fiktif, pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ini menjadi modus berulang yang terus menggerogoti APBD Banten!, tegas Kamaludin

Menurut Kamaludin, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan anggaran negara. Jika DPRD Banten merasa tidak bersalah, maka buka data dan berikan bukti fisik pengadaan ini! Jangan hanya diam dan berharap isu ini hilang begitu saja.

“ini bukan sekadar persoalan motorized screen. Ini adalah bentuk nyata dari bagaimana pengelolaan keuangan negara sering kali diselewengkan dengan cara-cara licik! Jika pengadaan ini terbukti hanya proyek bancakan, maka ini adalah perampokan uang rakyat secara terang-terangan! Dan bagi siapa pun yang terlibat, bersiaplah untuk bertanggung jawab di hadapan hukum!,” Kamaludin mengingatkan.

(*/red)

APBD Banten 2025: Dugaan Anggaran Fiktif Rp1,2 Triliun

By On Kamis, Maret 20, 2025

 

Foto : Foto bersama pasca Diskusi Bedah APBD

SERANG, KabarViral79.Com – Postur pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2025 sebesar Rp11.837.699.357.260, diduga nilainya fiktif. Sebab, terdapat anggaran pendapatan yang berpotensi tidak akan terealisasi sebesar kurang lebih Rp1,2 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi Bedah APBD Provinsi Banten, yang digelar Ma’had Kolektif di Mandalika Coffee, Kamis (20/3). Hadir sebagai sebagai narasumber, pegiat Pattiro Banten, Bella Rusmiyanti dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Banten, Ahmad Rasudin.

Dalam pemaparannya, Bella Rusmiyanti menyampaikan terdapat sejumlah temuan yang cukup mengejutkan dalam APBD Provinsi Banten 2025, khususnya pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam temuan Pattiro Banten, terdapat lonjakan pendapatan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.486,20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pos tersebut hanya sebesar Rp109.890.940.131 saja. Namun pada tahun 2025, melonjak menjadi Rp1.743.093.370.573.

“Temuan kami, ada lonjakan yang sangat signifikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini tentu mengkhawatirkan, karena berpotensi pendapatannya tidak sesuai dengan kenyataan,” ujarnya.

Ia menyatakan, perubahan yang signifikan ini juga terlihat tidak menaati aturan yang ada. Mulai dari SK DPRD terkait APBD dan SE Mendagri.

“Pada SK DPRD, ditulis bahwa Lain-lain PAD yang Sah Rp174 miliar. Jadi tidak mengikuti SK DPRD tersebut hingga 10 kali lipat. Selain itu, jika melihat SE Mendagri, dituliskan bahwa Pemda boleh merubah APBD, khususnya sektor pendapatan, hanya pada bagian opsen Pajak Kendaraan Bermotor, bukan lain-lain PAD yang sah. Ini jelas terindikasi melanggar aturan lagi,” ujar Bella.

Bella juga menyatakan bahwa dengan adanya anggaran yang diduga fiktif ini, ada kekhawatiran akan terjadi gagal bayar bagi proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemprov Banten sebelumnya.

“Kita punya contoh yang terjadi di Cilegon, jangan sampai ini terjadi di Pemprov Banten dengan Gubernur baru sekarang,” tandas Bella.

Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Banten, Ahmad Rasudin, menuturkan bahwa memang terdapat perpindahan pos anggaran pada postur APBD Provinsi Banten. Perubahan tersebut terjadi pada pos pendapatan pajak, berpindah ke pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Ini terjadi karena pada tanggal 30 Desember 2024, keluar aturan bahwa tidak boleh ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. Padahal sudah kami anggarkan kenaikan di kisaran 10 sampai 12 persen dengan total pendapatan Rp1,2 triliun,” katanya.

Karena aturan tersebut keluar di akhir tahun, sementara penarikan PKB sudah harus dimulai pada 2 Januari 2025, maka pihaknya tidak sempat membuat perubahan pada postur APBD untuk menghilangkan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun.

Maka dari itu, pengubahan postur APBD hanya dilakukan dengan memindahkan rp1,2 triliun tersebut, ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun, anggaran itu tidak akan pernah didapatkan.

Ditemui seusai kegiatan, Ahmad Rasudin, menjelaskan bahwa pihaknya bukan bermaksud untuk mengfiktifkan hal tersebut. Namun, dikarenakan adanya strategi yang membuat pendapatan harus ditempatkan pada triwulan terakhir.

“Karena itu tadi posisinya dua hari, kita suruh ngeberesin itu, ngedadak. Suatu hal yang dalam tanda kutip ya impossible, mustahil. Jadi kalau saya mau ngeberesin itu butuh kurang lebih dua minggu. Harus ngeberesin itu, jadi sengaja kita tempatkan di situ dulu,” jelasnya.

Ia menegaskan, alasan ditempatkan di triwulan ke empat agar tidak terganggu dalam perubahan.

“Kemarin pas saat Efisiensi sekaligus, itu juga kurang-kurang. Yang kemarin-kemarin yang di triwulan empat itu, kita hilangkan. Khawatirnya ada yang lolos, ada yang kepake,” tandasnya.


Pastikan Pelayanan yang Terbaik Bagi Pemudik, PERBAL Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Tiket Angkutan Lebaran

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com – Paguyuban Pengurus Bus & Agen Lintas (PERBAL) Provinsi Banten menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber) Ramadhan 1446 hijriah, Kamis (20/3/2025) di Aula Lt 2 gedung Terminal Pakupatan, Kota Serang.

Pertemuan ini sekaligus dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga tiket angkutan lebaran tahun 2025.

Ketua PERBAL Banten, Andi Baraba mengatakan pertemuan ini merupakan ajang tali silaturahmi antara pengurus dan anggota, dengan para stakeholder terkait, dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kepala Terminal Pakupatan Kota Serang Waluyo, perwakilan Dirlantas Polda Banten, dan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Serang.

“Selain menjalin tali silaturahmi, kami juga meresmikan dan mendeklarasikan PERBAL ini kepada para stakeholder maupun masyarakat, agar kami ke depan bisa bekerja dan meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat di Terminal Pakupatan ini,” ujar Andi.

Ia menuturkan bahwa PERBAL merupakan salah satu organisasi agen bus, yang bergerak di bidang angkutan umum antar lintas pulau.

Selain itu, pihaknya juga ingin berkontribusi kepada masyarakat melalui dukungan program-program yang ada di pemerintah.

“Makanya kita membentuk paguyuban ini agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan citra image yang baik aman dan nyama,” ucapnya.

Saat ini anggota PERBAL Banten tercatat sekitar 20 peserta. Jumlah tersebut dipastikan Andi akan terus bertambah seiring waktu berjalan.

“Mungkin nanti akan kita kembangkan lagi, kita rangkul lagi agen-agen yang berada di Ciujung, Cikande dan sekitarnya untuk bisa bergabung,” katanya.

Andi menegaskan, bahwa saat ini juga pihaknya tengah fokus terlebih dahulu dalam mempersiapkan arus mudik yang diperkirakan akan dimulai pada H-7 lebaran hingga H+7 pasca hari raya Idul Fitri.

“Insya Allah ke depan nanti kita sambil berjalan sambil menunggu kebijakan-kebijakan atau regulasi dari pemerintah maupun pihak Terminal Pakupatan terkait seputar pelayanan angkutan umum ini,” katanya.

“Harapan kami setidaknya diakui lah oleh masyarakat, bahwa kami ada eksistensinya. Bahkan bukan sekedar ada, tapi bisa membantu melayani kepada masyarakat khususnya yang ingin bepergian dari Terminal Pakupatan atau sebaliknya,” katanya.

(*/red)

Tanggapi Kasus Dugaan Wartawan Lakukan Pemerasan, Begini Kata Asep Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan, Asep Dedi Mulyadi

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Dengan adanya pemberitaan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oknum wartawan dan LSM terhadap pihak SDN 1 Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, mendapat tanggapan dari Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan Asep Dedi Mulyadi, Kamis (20/03/2025).

Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan sangat menyayangkan atas terjadinya peristiwa ini. Menurutnya, perilaku oknum wartawan seperti ini dapat mencoreng dan mencederai profesi wartawan atau journalist.

Semestinya, kita harus bangga dan dapat menjaga nama baik dan marwah profesi wartawan yang menjadi pilar ke empat Demokrasi. Sehingga dalam melaksanakan tugas journalist dilapangan selalu berpedoman terhadap kaidah-kaidah dan Kode Etik Jurnalistik.

"Saya yakin dan percaya masih banyak rekan-rekan wartawan yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpegang teguh kepada kaidah dan Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) juga secara profesional. Tetapi saya juga menyayangkan terhadap oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya, yang melabrak kaidah atau KEJ, apalagi kalau sampai melakukan pemerasan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh oknum wartawan seperti itu adalah tidak mencerminkan dan bukan tugas jurnalistik," ucap Asep.

Demi menjaga nama baik profesi wartawan yang bekerja secara profesional, Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan berharap pihak APH dapat mengusut tuntas oknum yang menyalahgunakan profesi dan citra wartawan ini.

"Saya sangat prihatin dengan adanya kejadian ini, dan demi menjaga citra baik wartawan yang benar-benar menjalankan tugas fungsinya dengan mengedepankan etika jurnalistik dan dengan profesional, saya berharap pihak aparat penegak hukum (APH) dapat mengusut tuntas kasus ini secara lugas dan transparan. Menurut saya, ini adalah sebagai pembelajaran yang sangat berharga dan berharap semoga kejadian serupa tidak terulang lagi," pungkasnya.

(Tim/Red)

Warga Desa Hegarmanah Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Jadi Korban Penganiayaan

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Juanda alias Uju (65), warga Kampung Karangsewu RT 01/02, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, diduga menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan. Menurut pihak keluarga, Juanda mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggalkan anak dan istrinya.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (18/03/2025) di Kampung Karangsewu. Korban mengalami memar pada pergelangan tangan, tangan, kelopak mata kiri, serta luka bacokan di kaki.

Menurut keterangan keluarga, insiden bermula saat Juanda hendak mengambil pisang di kebunnya. Namun, dalam perjalanan, ia mencabut tanaman cabai milik As dan At alias Emong/Guru S.

Merasa dirugikan, As dan At langsung menangkap dan memukuli Juanda dengan sebatang kayu. Mereka kemudian membacok kakinya menggunakan parang/golok. Setelah itu, korban dibiarkan tergeletak di sawah selama dua hari satu malam hingga akhirnya ditemukan oleh Ketua RT Hali dan adik kandungnya, Aa Hidayat.



Saat ditemukan, tubuh Juanda sudah dikerumuni lalat dan bercampur dengan tanah akibat terguyur hujan. Awalnya, keluarga mengira Juanda telah meninggal dunia, namun ternyata ia masih bisa diselamatkan. Atas saran kuasa hukum Mahmud Sodik, S.H. dari Kantor Peradi Serang, korban segera dibawa ke Puskesmas Panggarangan dan membuat laporan polisi di Polsek Panggarangan, Polres Lebak, pada Kamis (20/03/2025).

Kapolsek Panggarangan, Iptu Acep Komarudin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya kejadian ini.

“Iya, kang, perkaranya sedang dalam lidik dan penyelidikan oleh penyidik Polsek Panggarangan,” ujar Iptu Acep Komarudin.

Hingga saat ini, kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

(Tim/Red)

Diduga Kurang nya Patroli Polsek Warung Kondang, Motor Warga Raib Di Gondol Maling

By On Kamis, Maret 20, 2025

Iwan (korban)

Cianjur , KabarViral79– Pada pukul 18:07 Tanggal 19/3/2025 WIB, terjadi pencurian motor di depan Klinik Asyidik yang menambah daftar kejahatan di wilayah tersebut. Iwan Nulloh, korban, mengungkapkan bahwa motor Honda Beat Street hitam keluaran 2019 dengan Nopol F 4225 WAB yang diparkir di samping rumahnya hilang setelah ia melaksanakan sholat maghrib pada Rabu

"Setelah selesai sholat, saya mengecek dan motor sudah tidak ada," ujarnya.

Iwan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Warukondang dengan nomor LP/B/34/III dan meminta agar pihak kepolisian menanggapi kasus ini secara serius serta meningkatkan patroli, terutama menjelang Lebaran guna mencegah kejadian serupa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

Motor korban Nopol f 4225 WAB


"Harapan  saya setelah terjadinya kasus pencurian yang menimpa kepada diri saya, semoga pihak keamanan lebih bisa meningkatkan patroli di sektor perkampungan, dan bagi masyrakat juga agar selalu waspada dan hati hati ketika memarkirkan kendaraannya," pungkasnya.

Himbauan: Kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap tindakan pencurian serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

SPBU 34.403.10 Al Masoem Diduga Kongkalikong dengan Mafia BBM Ilegal

By On Kamis, Maret 20, 2025



Penampakan truk “Heli” penghisap BBM jenis Solar bersubsidi saat melakukan aktivitas ilegal di salah satu SPBU di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

BANDUNG, KabarViral79.Com – Berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepertinya sia-sia. Pasalnya, ada saja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara sengaja menjual BBM bersubsidi tidak sesuai aturan.

Salah SPBU yang “Nakal” tersebut, salah satunya adalah SPBU 34-403.10 Al Masum yang berada di Jalan Raya Cibiru, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang kenek mobil truk bak penghisap BBM ilegal saat dimintai keteranganya melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Menurutnya, aktivitas bisnis BBM ilegal bosnya dua hari kemarin tidak berjalan dikarenakan uang belanja berkurang.

“Dua hari kemarin tidak jalan, karena bos kekurang uang buat belanja. Malam ini kita baru muali lagi pak,” ujarnya kepada media ini, Sabtu, 20 Maret 2025.

“Kita baru jalan di SPBU Al Masum, sama SPBU Cipacing sampai SPBU Tanjung dan Ciateul Garut pak,” imbuh kata kenek mobil Heli itu.

Diketahui, praktik mafia BBM kembali marak di Kabupaten Bandung, para pelakunya bahkan seolah tak tersentuh oleh hukum.

SPBU 34-403.10 Al Masum yang berada di Jalan Raya Cibiru, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Sudrajat selaku aktivis pemburu ilegal mengatakan, maraknya praktik mafia BBM itu terjadi karena belum disertai dengan penindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Masih minimnya penindakan hukum terhadap praktik mafia BBM membuat bisnis ilegal solar bersubsidi ini terus terjadi, dan banyak di wilayah hukum Polres Sumedang,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret 2025.

Sudrajat menambahkan, praktik mafia BBM itu tidak lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM selama ini.

Para mafia itu, kata dia, kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal.

“Para mafia BBM itu biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi,” pungkasnya.

Ajat yang juga wartawan itu mewanti-wanti pihak APH agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.

“Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas,” ucapnya.

Pembekuan operasional, kata Ajat, menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.

“Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya,” tutupnya. (*/red)

Menko Polkam Minta Oknum TNI yang Tembak Mati Tiga Polisi di Lampung Ditindak Tegas

By On Kamis, Maret 20, 2025

Menko Polkam, Budi Gunawan. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum TNI di balik tewasnya tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi judi sabung ayam, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan, telah berbicara dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia meminta adanya hukuman tegas terhadap oknum tersebut jika terbukti adanya keterlibatan.

“Terhadap kasusnya sendiri tentu, saya sudah bicara kepada Panglima dan Kapolri, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan,” kata Budi Gunawan kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Budi Gunawan mengatakan, peristiwa yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota Polri itu sangat fatal.

Ia menilai, hal itu dapat menimbulkan gangguan soliditas TNI - Polri ke depannya.

“Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Panglima TNI memberikan hukuman tegas dan harus secara transparan.

“Bisa mengganggu soliditas TNI - Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampaikan kepada Panglima dan Kapolri yang harus melakukan tindakan yang tegas,” tuturnya.

“Proses hukum, berikan hukuman yang terberat, tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan,” tegasnya. (*/red)

Soal Kasus Tiga Polisi Tewas Ditembak di Lampung, Kapolri dan Panglima TNI Sepakat Usut Tuntas

By On Rabu, Maret 19, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Kapolri dan Panglima TNI sepakat melakukan investigasi terkait penembakan terhadap tiga Polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Kasus tersebut akan ditangani hingga tuntas.

Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

“Saya kira hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima sama, sudah sepakat bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan,” kata Sigit.

Sigit juga mendorong semua personel Kepolisian tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat. Menurutnya, sinergi dan soliditas harus terus dijaga.

“Yang jelas tentunya kita selalu mendorong, mengingatkan seluruh anggota terus bekerja dengan baik penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas dan soliditas untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, tiga Polisi gugur dalam tugasnya saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung.

Tiga Polisi tersebut, di antaranya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta.

Sementara, oknum TNI yang diduga menembak tiga Polisi itu juga telah ditangkap. Kini, terduga pelaku tersebut ditahan di Denpom Lampung.

“Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung,” kata Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Namun Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap. (*/red)

Oknum TNI yang Tembak Tiga Polisi Hingga Tewas Ditahan di Denpom Lampung

By On Rabu, Maret 19, 2025

Oknum TNI Terduga Pelaku yang menembak tiga Polisi di Lampung. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Oknum TNI yang diduga menembak tiga polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam, di Way Kanan, Lampung, sudah ditangkap, dan ditahan di Denpom Lampung.

Diketahui peristiwa itu terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 16.50 WIB.

Ketiga korban tersebut, di antaranya Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, serta Bripda Ghalib. Ketiganya diduga ditembak oleh pelaku di bagian kepala hingga meninggal dunia.

“Oknum pelaku sudah ditahan di Denpom Lampung,” kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Namun Eko belum mengungkap berapa orang yang terlibat dan identitas oknum TNI tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil investigasi.

“Ya coba ikutin kejadiannya ya, saya juga masih menunggu investigasi dari Lampung,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, video penangkapan terhadap terduga pelaku sempat viral di media sosial.

Dalam video yang viral tersebut tertulis caption “Detik-detik oknum TNU Peltu Lubis pemilik gelanggang ayam di Way Kanan, Lampung, sebabkan 3 personel polisi tewas saat lakukan penggerebekan akibat diberondong senjata api diamankan oleh Denpom TNI”.

Dalam video tersebut terlihat terduga pelaku menggunakan seraagam loreng diamankan dua anggota Polisi Militer dari dalam rumah dan dibawa ke mobil.

Di video itu juga terlihat warga ramai menyaksikan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terdengar suara tangisan saat Peltu Lubis hendak dibawa. (*/red)

Pemkab Tangerang Gelar Bazar Murah, Wabup Intan: Antisipasi Kenaikan Harga Komoditi Jelang Lebaran

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Guna menekan inflasi dan mengantisipasi kenaikan harga-harga komoditi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyiapkan 7.250 paket sembako untuk bazar tebus murah di halaman parkir Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Rabu, 19 Maret 2025. 

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan, sebanyak 7.250 paket sembako telah disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, dengan teknis tebus murah. 

Menurutnya, paket itu berisikan bahan sembako yang berbeda-beda. Ada dalam satu paket berisikan beras 5 kg, tepung 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Ada pula yang berisikan beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng dua liter. 

‘Setiap paket sembako akan dilakukan tebus murah seharga Rp 50 ribu. Tentunya ini sangat murah dibandingkan dengan harga aslinya yang mencapai Rp 100 hingga Rp 130 ribu,” ujarnya. 

Intan juga mengatakan, kegiatan bazar tebus murah ini merupakan kerja sama antara Pemkab Tangerang dengan Dharma Wanita, KORPRI, IKAPTK, BUMD, Indag, Bulog, DWP Kecamatan, DWP OPD, Sinarmasland, dan Bhayangkari Polresta Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, serta Polres Tangerang Selatan. 

Menurut Intan, kegiatan itu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan untuk menekan inflasi. 

“Ya di momen-momen hari besar, harga-harga komoditi selalu mengalami kenaikan. Maka, untuk mengantisipasi dan menekan harga-harga komoditi itu dilakukanlah bazar tebus murah ini,” ucapnya. 

Diketahui, Pemkab Tangerang bekerja sama dengan Bulog dan PD Pasar juga telah menggelar bazar tebus murah di beberapa kecamatan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Pemkab Tangerang juga telah melakukan penanaman tumbuhan pangan secara serentak, seperti cabai, jagung, bibit kunyit, dan bibit jahe merah.

“Untuk itu, kami berinisiatif untuk menggelar bazar tebus murah. Tentunya, agar masyarakat dapat membeli dan menikmati sembako dengan harga yang relatif terjangkau,” ucap Intan.

Intan menjelaskan, untuk masyarakat yang hendak melakukan tebus murah paket sembako, tentunya harus memiliki kupon terlebih dahulu. Setelah, itu barulah warga dapat melakukan tebus murah paket sembako yang telah disediakan oleh panitia bazar. 

“Sembako dibagikan langsung kepada masyarakat di lokasi. Nanti ada kurang lebih tujuh spot khusus pembagian kupon, warga tinggal mengantri di setiap spot yang telah disediakan oleh panitia,” katanya. 

Intan berharap, dengan adanya bazar tebus murah Ramadhan ini, masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya kaum hawa bisa terbantu. Karena, kata dia, dapat meminimalisir pengeluaran untuk biaya kebutuhan sehari-hari. 

“Semoga ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan terpenting dapat menghemat biaya pengeluaran untuk kaum emak-emak,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu warga Kampung Bugel, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Suhaemah mengaku sangat senang dengan adanya bazar tebus murah tersebut.

Pasalnya, kata dia, harga yang disodorkan terbilang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada dipasaran.

Namun, dirinya berharap agar tebus murah yang diselenggarakan ini tidak hanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadhan saja. Tetapi, dapat dilakukan disetiap minggu atau bahkan setiap hari. 

“Alhamdulillah, tentunya membantu untuk menghemat pengeluaran. Bayangkan saja Rp 50 ribu dapat beras 5 kg, terigu 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Kalau beli di pasar dengan uang Rp 50 ribu, beli beras 5 kg saja kurang. Tapi kalau bisa jangan Ramadhan saja, harusnya setiap minggu, kalau bisa setiap hari,” ujar wanita yang biasa disapa Emah itu. (Reno)

Tolak Pengadaan Mobil Dinas, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Alihkan Dana Bangun Rumah Warga Miskin

By On Rabu, Maret 19, 2025

Bupati Bireuen, H Mukhlis ST dan Wakil Bupati Bireuen, Ir Razuardi  MT. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Selama memimpin Kabupaten ke depan, Bupati Bireuen, H Mukhlis ST menolak pembelian mobil dinas dan dana pengadaan mobil dinas dialihkan untuk dana pembangunan rumah warga miskin. 

Menurut H Mukhlis, apabila anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati berkisar Rp4 miliar sesuai standar yang berlaku, maka dana sebesar itu dapat mewujudkan impian masyarakat miskin memiliki rumah layak huni.

“Insya Allah, anggaran pembelian mobil dinas tersebut kita alokasikan untuk membangun rumah warga miskin, sehingga dapat mensejahterakan warga miskin,” kata H Mukhlis kemarin. 

Dia dan Wakil Bupati Ir H Razuardi MT berkomitmen untuk selalu hidup sederhana dan tetap memprioritaskan kepentingan publik, di atas kepentingan pribadi dengan menjalankan tugas sebaik mungkin, demi menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat Bireuen. 

“Keputusan ini setidaknya menjadi contoh bagi seluruh pejabat di Pemkab Bireuen, agar tetap siap hidup dengan kesederhanaan, jujur dan ikhlas bekerja,” terangnya. 

Rencana tersebut, sambung Mukhlis, akan direalisasikan pada anggaran perubahan 2025 ini, dengan target akhir tahun ini warga kurang mampu, sudah dapat memiliki serta menghuni rumah bantuan layak huni. 

“Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penghematan anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas mewah tersebut, maka akan bermanfaat bagi warga miskin,” sebutnya. (Joniful Bahri)

Aksi Massa Solidaritas Merah Putih: Bongkar Mafia Anggaran di Dishub & DPRD Banten!

By On Rabu, Maret 19, 2025



Serang, KabarViral79.Com – Puluhan massa dari Solidaritas Merah Putih, hari ini turun ke jalan untuk menuntut pembongkaran mafia anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten dan DPRD Banten. Aksi ini digelar sebagai bentuk kemarahan rakyat atas dugaan korupsi proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang sejak 2018 hingga 2024 telah menyedot anggaran lebih dari Rp 16,5 miliar, namun tak memberikan manfaat bagi masyarakat, Rabu 19 Maret 2025.

Menurut Korlap aksi, Suprani menyatakan, dugaan korupsi ini tidak berdiri sendiri. Indikasi kuat menunjukkan keterlibatan anggota DPRD Banten dalam skema penyedotan anggaran melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya, proyek SAUM hannyalah salah satu dari banyak proyek yang sarat dengan praktik korupsi berjamaah. Proyek-proyek lainnya, seperti Area Traffic Control System (ATCS), Penerangan Jalan Umum (PJU), dan marka jalan, juga diduga menjadi ladang bancakan para pejabat dan legislator.

Lebih lugas dikatakan Suprani, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dipertanyakan keberaniannya dalam mengusut kasus ini. Hingga kini, laporan dan tuntutan masyarakat belum mendapat respons tegas. Apakah Kejati Banten benar-benar mandul dalam menghadapi koruptor? Ataukah mereka justru menjadi benteng perlindungan bagi para mafia anggaran? Jika Kejati tidak segera bertindak, maka kecurigaan bahwa institusi ini terlibat dalam skema korupsi semakin kuat.

Lebih lanjut diungkapkan Suprani, Aksi hari ini juga menyoroti bagaimana proyek SAUM berjalan secara sistematis untuk menguras APBD. Bus yang dibeli tak pernah beroperasi, halte dibangun berulang kali di titik jalur yang sama, dan anggaran jasa konsultasi miliaran rupiah lenyap tanpa hasil nyata. Ini bukan sekadar kebijakan gagal, melainkan perampokan uang rakyat yang dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut, beberapa orang peserta aksi unjuk rasa diterima di ruang PTSP Kejati Banten dan diterima oleh Plt Asintel Kejati Banten, Raka, dan didampingi Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga.

Menurut Plt Asintel Kejati Banten, Raka dijelasakan, bahwa apa yang menjadi laporan rekan-rekan ke pihak Kejati Banten, sedang dikaji dan dipelajari oleh tim, dan bilamana ada indikasi perbuatan melawan hukum, maka laporan akan ditindaklanjuti dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Disisi lain, juru bicara aksi, Kamaludin mengatakan, apakah dalam hal penegakkan hukum yang berkaitan dengan aspek politik terutama yang berkaitan dengan anggota DPRD Banten, aparat penegak hukum yaitu Kejati Banten punya rasa sungkan? Lebih jauh Kamaludin mengungkapkan, begitu gamblang dan jelasnya, Proyek atas nama Pokir menjadi ajang transaksional hampir di setiap dinas di Pemprov Banten, dan hingga kini, tiada satupun aparat penegak hukum di Banten bertindak dan bergerak atas nama hukum, dan akhirnya, Kamaludin mempertanyakan fungsi Intelijen saat ini..?

Menurut Kamaludin yang perlu diamati dalam studi telaah dan kajian menyikapi dana Pokir DPRD Banten adalah, POKIR hanya menjadi area KKN antara Pengusaha, Eksekutif dan Legislatif;, Fungsi Dewan yang seharusnya melakukan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, malah justru ikut mengatur proyek dan merekomendasikan pihak ketiga, membuka ruang pada tindakan koruptif;, Begitu gamblangnya transaksional dilakukan untuk menunjuk pihak ketiga dengan mengatur sukses fee agar dapat melaksanakan kegiatan atas nama POKIR, mengatur anggaran mengataskanamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya lebih kepada kepentingan politik.

Untuk itu, tegas Kamaludin, seusai hari Raya Idul Fitri, pihaknya berencana untuk melaporkan secara khusus Anggaran Pokir DPRD Banten di semua Dinas di Pemprop Banten ke pihak KPK Jakarta.

Pada bagian orasinya, salah seorang orator menyampaikan tuntutannya, antara lain, panggil dan periksa Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo!, Bongkar keterlibatan DPRD dalam permainan anggaran proyek Pokir di Dishub dan Dinas-Dinas di Pemprov Banten, Audit forensik seluruh anggaran Dishub Banten sejak 2018 hingga 2024, Copot dan adili pejabat Dishub yang terlibat dalam skandal ini !, Kejati Banten harus segera menindaklanjuti laporan—jangan jadi pelindung koruptor! Dan Gubernur Andra Soni harus mencopot Kadishub, jika tidak, patut dipertanyakan ada apa !

Setelah aksi di depan halaman Kejati Banten, massa aksi bergeser ke depan Gedung DPRD Banten, namun ironisnya tak ada satupun pejabat atau Anggota DPRD yang berada di tempat pada saat itu.

Menurut Suprani, inilah wajah anggota DPRD Banten saat ini, saat rakyat mengkritisi dan menyuarakan suaranya yang merupakan suara jalanan dan suara rakyat, malah anggota dewan di Banten se olah-olah tiada peduli karena mereka sudah menikmati fasilitas Negara atas nama rakyat dengan segala kemewahannya.

“Dan ironisnya, kami datang untuk mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan selama ini, apakah mereka menghindar dan menjauh dari kebenaran, melihat kondisi ini semakin keyakinan kami kuat untuk mendorong Program Pokir ini menjadi sesuatu yang sarat perkeliruan dan penuh dengan nuansa KKN,” tegas Suprani.

(*/red)

Gubernur Andra Soni Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

By On Rabu, Maret 19, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) merupakan forum untuk menggali aspirasi dan melakukan penyelarasan Visi dan Misi Gubernur, 17 program prioritas, dan delapan proses hasil cepat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta merupakan tahapan dalam proses penetapan RPJMD.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa, 18 Maret 2025.

“Hari ini tahapan penetapan RPJMD. Sebagai Gubernur, saya berharap penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gubernur Andra, pembangunan daerah merupakan daerah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga perlu dilakukan penyelarasan antara visi misi kepala daerah, program prioritas daerah, dan Asta Cita.

“Bagaimana perangkat daerah bersama masyarakat terarah dan punya parameter untuk apa yang akan dicapai. Perlu kerja sama seluruh stakeholder untuk saran dan gagasan,” ucapnya.

Dia juga berharap para peserta untuk memanfaatkan agenda itu untuk menghasilkan RPJMD yan baik.

“Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” pungkasnya.

Dia juga menegaskan, program-program pembangunan yang dilaksanakan adalah program-program yang bermanfaat.

Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 memungkinkan untuk melakukan efisiensi terhadap hal yang terus berulang.

Gubernur Andra menjelaskan, efisiensi di antaranya untuk dialihkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta untuk Program Sekolah Gratis SMA, SMK, Aliyah Negeri dan Swasta kelas 10 dan 11 pada tahun ajaran baru nanti.

“Mohon dukungannya untuk kolaborasi dalam rangka menuju Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani dalam laporannya mengatakan, forum itu merupakan agenda rancangan awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2030, untuk menggali aspirasi berupa saran dan masukan.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pokok pikiran DPRD Provinsi Banten serta Bupati dan Walikota atau yang mewakili se-Provinsi Banten. 

“Diikuti oleh 250 secara offline dan online,” ucapnya.

Menurutnya, forum itu merupakan komitmen pemerintah daerah yang responsif pada permasalahan.

“Mari berikan saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami mohon partisipasi aktif Bapak dan Ibu,” pungkasnya. (*/red)

Dugaan Korupsi Dana BOKB di DPMGPKB Mengarah ke Tahap Penyidikan di Kejari Bireuen

By On Rabu, Maret 19, 2025

Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dari tahap penyelidikan kini berlanjut ke tahap penyidikan di Kejaksan Negeri (Kejari) Bireuen. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025 menjelaskan, tim Jaksa Penyidik telah memanggil pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus dugaan tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 13 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KB yang belum menerima pembayaran atas kegiatan yang telah mereka laksanakan, dengan total anggaran mencapai miliaran Rp 1.156.266.371,” terangnya.

Munawal mengatakan, tindak pidana korupsi ini diduga terjadi akibat kelalaian pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, kata dia, penyidik akan berkoordinasi dengan Auditor untuk menghitung kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut. 

“Hasil perhitungan kerugian negara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini,” sebutnya. 

Menurut Munawal, kasus dugaan korupsi dana BOKB naik ke tahap penyidikan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1.156.266.371, dugaan kelalaian Pengguna Anggaran.

Maka langkah selanjutnya, kata dia, koordinasi dengan Auditor untuk menghitung kerugian negara dan penetapan tersangka.

“Dengan peningkatan status ini, Kejaksaan Negeri Bireuen menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Dihadiri Bawaslu, Bupati Tatu Ajak Masyarakat Sukseskan PSU Pilkada Kabupaten Serang

By On Rabu, Maret 19, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menyukseskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, yang akan diselenggarakan pada 19 April 2025.

PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Ajakan tersebut disampaikan Tatu saat Safari Ramadan 1446 Hijriah tingkat Kabupaten Serang, di Masjid At Taqwa, Desa Suralaba, Kecamatan Gunung Sari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Turut hadir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gunung Sari, Ahmad Rifai Ismaya, beserta anggota lainnya.

“Pada tanggal 19 April nanti, kita akan melaksanakan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, yaitu PSU, karena ditetapkan oleh MK bahwa Kabupaten Serang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Tatu berharap, pelaksanaan PSU kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran dari pihak mana pun.

Ia menekankan, bahwa ini adalah kali pertama Pilkada Kabupaten Serang harus diulang di semua TPS.

“Ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk hadir ke TPS. Jangan bersikap acuh tak acuh, karena ini adalah pemilihan Kepala Daerah, pemilihan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Serang. Jadi, mari kita semua hadir ke TPS,” tegasnya.

Menurut Tatu, proses pemilihan memang singkat, tidak lebih dari lima menit, namun pemimpin yang dipilih akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

Ia mengakui masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di bidang ekonomi.

“Pembangunan jalan sudah selesai sepanjang 601 kilometer, sudah dibeton. Saya titip kepada Bapak dan Ibu sekalian, pikirkanlah dengan baik-baik. Saya yakin masyarakat Kabupaten Serang sudah cerdas. Pikirkanlah dengan matang pemimpin yang akan dipilih, yang mampu membangun Kabupaten Serang,” pungkasnya.

“Jangan memilih karena suka atau tidak suka, tetapi pikirkanlah dengan baik. Karena lima tahun ke depan, Kabupaten Serang akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Serang yang kita pilih,” tambah Tatu.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Serang melalui Ketua Panwascam Gunung Sari, Ahmad Rifai Ismaya menanggapi ajakan Bupati Serang.

Ia mengatakan, ajakan tersebut bertujuan agar masyarakat Kabupaten Serang memilih dengan baik, dan menghindari pelanggaran yang terjadi pada Pilkada sebelumnya.

“PSU ini terjadi karena adanya pelanggaran, baik dari masyarakat maupun dari pelaku pelanggaran itu sendiri. Jangan sampai hal ini terulang lagi pada PSU kali ini. Itulah ajakan Bupati saat safari Ramadan di Desa Sukalapa, Kecamatan Gunung Sari,” ujarnya. 

Ahmad Rifai Ismaya menegaskan, tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

“Tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon. Ajakannya hanya untuk memilih, siapa pun pilihannya, dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 19 April. Itu yang saya tangkap dari sambutan Bupati,” tandasnya. (*/red)

Tiga Pelaku Penculikan Warga Peudada Bireuen Berhasil Diringkus

By On Rabu, Maret 19, 2025

Tiga dari empat pelaku penculikan warga Peudada, Bireuen, saat diamankan di Mapolres setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen berhasil mengungkap kasus penculikan seorang warga Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Senin malam, 17 Maret 2025.

Kasus penculikan tersebut terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian  penculikan dan sempat melihat saat pelaku membawa paksa korban dengan satu unit mobil.

Kasat Reskrim Polres Bireuen, Iptu Jeffryandi, S.T.r.K., S.I.K., didampingi Kanit Pidum Aipda Asra Dinata, S.H kepada wartawan, Selasa 18 Maret 2025 menjelaskan, usai mendapatkan laporan dari keluarga korban, pihaknya langsung  turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

“Berkat kerja keras tim di lapangan, Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan, dan korban dalam keadaan selamat. Korban dibawa oleh pelaku ke sebuah areal kebun sawit di kawasan Desa Paku, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen,” ungkap Iptu Jeffryandi.

Menurut Iptu Jeffryandi, korban bernama Anwar (60), pedagang dan merupakan warga Gampong Blang Kubu, Peudada, dan pada saat kejadian, Anwar sedang berada di sebuah warung keripik, di lintasan Jalan Medan - Banda Aceh. 

Tiga dari empat pelaku penculikan warga Peudada, Bireuen, saat diamankan di Mapolres setempat. 

Berdasarkan keterangan korban, saat itu secara tiba-tiba dirinya dihampiri empat orang pelaku dan memaksa korban masuk ke dalam mobil. 

Lalu Anwar sempat melawan pelaku, namun pelaku berhasil menggiring dirinya agar naik ke mobil minibus jenis Xenia ke arah Banda Aceh.

“Kronologis kejadiannya ini sesuai dengan keterangan dari saksi di lokasi kejadian,” kata Jeffryandi.

Setelah dikembangkan lebih lanjut, Tim Opsnal Polres Bireuen berhasil menangkap dua pelaku berinisial MR (41) dan SB (30), di Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, pada Selasa pagi, 18 Maret 2025.

“Dari keterangan kedua pelaku ini, tim kembali melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya berinisial MS (33), dan MS ini diamankan di kediamannya di Desa Cot Lagasawa, Kecamatan Kuala, Bireuen,” sebutnya.

Setelah diamankan ketiganya, mereka mengaku menculik Anwar atas suruhan I (40), warga Desa Blang Kubu, Kecamatan Peudada. Sementara I sendiri kini masih DPO.

“Berdasarkan pemeriksaan sementara, penculikan ini berlatar belakang masalah utang piutang antara pelaku dan korban Anwar. Namun kami akan tetap mendalami apakah ada unsur lainnya dalam kasus penculikan tersebut,” terang Jeffryandi. 

Keempat pelaku itu bakal dijerat Pasal 328 KUHPidana, dengan ancaman hukumaan pidana penjara paling lama 12 tahun. (Joniful Bahri)

Ketum LSM GNR Edy Kurniawan Dukung APH Segera Menangkap Pelaku Pembacokan Security SMK 9

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Terkait Insiden adanya pembacokan oleh oknum anggota LSM Gerhana Indonesia yang dilakukan kepada Security SMK 9 Argo Solear pada Selasa, 18 Maret 2025, Ketua Umum (Ketum) LSM GNR mendukung penuh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangkap pelakunya.

“Kami mendukung APH, dalam hal ini pihak Polresta Tangerang, untuk segera menagkap pelaku pembacokan Security SMKN 9 Argo Subur Solear. Karena mereka harus segera mempertanggungjawabkan perbuatanya,” ucap Edy Kurniawan.

“Mari kita dukung Kepolisian untuk segera menangkap pelakunya, agar kasus ini bisa selesai dengan baik,” pungkasnya. (*/red)

HRD Kritisi Kebijakan Bupati Terkait Belum Cairnya Dana DD di Bireuen

By On Rabu, Maret 19, 2025

Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Akibat terbentuknya dan belum keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) terkait Penggunaan Dana Desa (DD) oleh Bupati Bireuen, ratusan Keuchik di 17 Kecamatan di Kabupaten setempat kelabakan. 

Belum cairnya dana DD tersebut membuat pemerintahan desa mengalami hambatan, termasuk menyangkut pembayaran gaji perangkat desa, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.  

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bupati Bireuen. 

Menurutnya, Bupati sejatinya dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat demi kepentingan masyarakat banyak.

“Kami dari PKB siap membantu pemerintahan yang baru. Bupati bukan hanya pemimpin perusahaan, tetapi pemimpin bagi seluruh rakyat Bireuen, dari Samalanga hingga Gandapura. Seharusnya ada kebijakan yang jelas terkait Perbub, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar HRD, Senin, malam, 17 Maret 2025.

Ke depan, HRD akan berusaha mengusulkan, dana desa langsung ditransfer ke rekening desa tanpa harus melalui pemerintah daerah. Dengan demikian, pencairan dana tidak lagi bergantung pada Perbub yang kerap menjadi hambatan dan masalah di pemerintahan desa. 

Di samping itu, HRD juga ikut menyoroti kebijakan yang mewajibkan setiap desa membangun rumah layak huni menggunakan dana desa.

Dirinya khawatir kebijakan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat, apabila mekanismenya tidak diatur dengan adil.

Di bagian lain, HRD mendorong pemerintah daerah agar melobi pemerintah pusat, terutama di bidang perumahan, sehingga bisa diberikan langsung tanpa membebani anggaran desa.

“Kami berharap, Perbub tersebut segera ditangani, sehingga pencairan dana desa dapat dilakukan secepatnya, apalagi beberapa hari ke depan merupakan hari yang paling sakral bagi masyarakat, terutama penyaluran dana BLT,” imbuhnya. (Joniful Bahri)

Bupati Maesyal Kunjungi RSUD Pakuhaji, Tinjau Pelayanan dan Interaksi dengan Pasien

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pakuhaji.

Dalam kunjungannya itu, Bupati Maesyal yang didampingi seluruh jajaran manajemen RSUD Pakuhaji meninjau langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan serta berinteraksi dengan masyarakat dan pasien, Selasa, 18 Maret 2025.

Bupati Maesyal menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

Kunjungan itu menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam memastikan pelayanan kesehatan di daerah semakin berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Kami ke depan akan memfasilitasi RSUD Pakuhaji agar semakin baik dan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati Maeysal.

Menurutnya, pelayanan di RSUD Pakuhaji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi fasilitas maupun sarana penunjang lainnya. Meski masih terdapat beberapa kekurangan, pihaknya memastikan akan terus berupaya melengkapi kebutuhan rumah sakit, termasuk menambah alat medis dan sarana prasarana lain yang diperlukan.

“Saat ini, RSUD Pakuhaji sudah cukup baik, namun kami akan terus membenahi dan menambah fasilitas kesehatan agar pelayanan semakin optimal. Kami juga mempertimbangkan penambahan gedung atau bangunan baru sebagai penunjang,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Umie Kulsum mengapresiasi perhatian dan respons cepat Bupati Tangerang terhadap kebutuhan rumah sakit.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, termasuk sarana dan prasarana.

“Alhamdulillah, Bupati Tangerang sangat responsif terhadap kebutuhan rumah sakit. Kami berharap ke depan pelayanan di RSUD Pakuhaji semakin baik, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar dr. Umie. 

Ia juga menegaskan komitmen RSUD Pakuhaji untuk terus berbenah demi menjadi rumah sakit yang unggul dan sejajar dengan fasilitas kesehatan terbaik lainnya. Pembenahan itu mencakup sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan sumber daya manusia

“Kami siap meningkatkan kualitas layanan agar sejajar dengan rumah sakit lainnya. Dengan dukungan dari Bupati dan Pemkab Tangerang, kami optimistis hal ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Saat berdialog dengan masyarakat dan pasien di RSUD Pakuhaji, Bupati Maesyal banyak sekali mendapatkan masukan saran dan kesan terhadap pelayanan di RSUD Pakuhaji.

Mereka merasa senang bisa bertemu langsung dengan Bupati yang baru saja dilantik. Mereka pun mendoakan agar Bupati dan Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Semoga Bupati dan Ibu Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap salah satu pasien. (Reno)

Oknum TNI AL Pelaku Utama Pembunuhan Agen Mobil di Aceh Utara

By On Rabu, Maret 19, 2025

Tim medis dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lhokseumawe saat mengevakuasi jenazah korban ke RSUCM Buket Rata Lhokseumawe. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sempat dinyatakan hilang beberapa hari, Hasfiani alias Imam warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan meninggal mengenaskan, Senin, 17 Maret 2025, di Kilometer 30, Jalan KKA, Kawasan Gunung Salak, Aceh Utara.

Hasfiani sempat hilang saat melakukan tes drive satu unit mobil Toyota Innova di Komplek Perumahan PT Asean, pada Jum’at, 14 Maret 2025, dengan calon pembeli, dan merupakan Oknum TNI Angkatan Laut (AL).

Terakhir terungkap, oknum TNI AL berpangkat Klasi Dua berinisial DI diduga ingin menguasai mobil Toyota Innova milik Hasfiani.

Lalu, pada Senin, 17 Maret 2025, jasad korban Hasfiani ditemukan di sekitar kebun warga dan telah dibungkus dengan karung goni, atau di pinggir Jalan Lintas Takengon, Lhokseumawe, Kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara.

Tim medis dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lhokseumawe saat mengevakuasi jenazah korban ke RSUCM Buket Rata Lhokseumawe. 

Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu menyebutkan, sesuai hasil keterangan, motif pelaku diduga ingin menguasai barang milik orang lain, yakni mobil Toyota Innova warna hitam BL 1539 HW.

“Menyangkut kasus ini, saya pastikan pelaku itu hanya satu orang. Motifnya untuk menguasai kendaraan mobil saja, dan tidak ada motif lain,” terang Napitupulu didampingi Pelaksana Lanal Lhokseumawe, Letkol Laut (H) R. Johan Edy Syahputra dan Komandan Unit Kapten Laut (P) Eko. 

Menurutnya, TNI AL akan terus menangani kasus ini secara transparan dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.

Sesuai arahan pimpinan TNI AL, proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. 

“Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman seberat-beratnya sesuai perbuatan yang dilakukan,” sebutnya. 

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban. 

“Atas nama institusi TNI AL, kami mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas kejadian ini,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Tim PH Heru Hanindyo Hadirkan Saksi Meringankan dan Ahli Pidana Prof Nur Basuki

By On Rabu, Maret 19, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Tim Penasehat Hukum (PH) Heru Hanindyo menghadirkan lima saksi meringankan dan saksi a de charge ahli pidana, sidang lanjutan dugaan Tipikor yang menjerat tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, di PN Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.

Salah satu penasihat hukum, Heru Hanindyo, yaitu Farih Romdoni mengatakan, pihaknya menghadirkan lima saksi meringankan dan satu ahli pidana.

Saksi pertama, yaitu Equiseon Billy Siagian, saksi kedua Budi Usman, saksi ketiga Muhamad Kedung Makmur, saksi keempat Abdul Azis, saksi kelima Arif Budi, dan ahli pidana Prof. Dr. Nur Basuki, SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut, Saksi Budi Usman menjelaskan, bahwa ia pernah menjadi terdakwa dalam kasus ITE, dimana yang melaporkan, yaitu pihak PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan tentakel Agung Sedayu Group.

Menurutnya, Equiseon Billy Siagian saat itu menjadi penasehat hukum Budi Usman. Sedangkan, Heru Hanindyo selaku Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat saat itu. 

“Saya mendapatkan putusan akhir vonis bebas,” ujar Budi Usman di depan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.

Selanjutnya, saksi Muhamad Kedung Makmur menjelaskan, bahwa ia hanya seorang penjaga rumah yang disewa Heru Hanindyo, yang berada di Jalan Ketitang Baru, Surabaya. 

“Selain menjaga rumah yang disewa Pak Heru, saya juga terapis bekamnya. Saya juga tidak tahu tentang uang dollar apapun di rumah sewa Pak Heru,” kata Muh Kedung.

Terdakwa Heru Hanindyo salah satu dari tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur dari dakwaan penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. (red/tim)

APH Diminta Tindak Tegas Toko Obat Keras di Pakemitan Cinambo Kota Bandung yang Bikin Resah Warga

By On Selasa, Maret 18, 2025


KOTA BANDUNG, KabarViral79.Com – Aktivitas toko obat keras golongan G jenis Tramadol dan Hexymer di Jl. AH. Nasution, RT 001 RW 002, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), sudah meresahkan warga setempat.

Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah tersebut untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap peredaran obat-obatan terlarang tersebut.

Pasalnya, apabila, tidak segera disikapi dengan serius akan makin banyak jatuh korban dari efek obat-obatan terlarang tersebut dan merusak mental penerus bangsa.

Hal itu dibenarkan oleh warga setempat yang menyatakan bahwa toko yang berada di sebelah Bank BCA tersebut benar menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer.

“Saya tau toko itu menjual obat-obatan terlarang pada saat ditindak oleh aparat penegak hukum,” ujarnya kepada media ini, Selasa, 18 Maret 2025.

Hal senada dikatakan warga Pakemitan berinisial B. Menurutnya, harusnya sebelum bulan suci Ramadan toba-toko tersebut ditutup.

“Ini kan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, harus bersih dari semuanya. Saya berharap pihak Kepolisian segera menindak toko di sebelah Bank BCA itu,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, Polisi juga dapat mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. (*/red)

Warga Resah dengan Keberadaan Kios Penjual Obat Terlarang Jenis Tramadol dan Hexymer di Cisaranten Kota Bandung, Polisi Diminta Tindak Tegas

By On Selasa, Maret 18, 2025


BANDUNG, KabarViral79.Com – Warga sekitar Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diresahkan dengan keberadaan sebuah kios yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexymer secara bebas. 

Kios tersebut berlokasi di Jalan Cisaranten, IV No.56, RT 004 RW 005, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Awak media menerima laporan dari warga yang merasa khawatir dengan keberadaan kios tersebut. Warga mengungkapkan keheranan mereka melihat banyak anak muda membeli dan mengonsumsi obat di kios yang berkamuflase sebagai penjual jajanan anak kecil.

“Saya heran, kok kios jajanan anak-anak selalu rame yang beli. Tapi yang dibeli atau dibawa si pembeli bukan jajanan, sepertinya obat. Soalnya banyak juga yang saya liat anak muda beli dan langsung dikonsumsi di toko tersebut,” ucap salah seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa, 18 Maret 2025.

Awak media juga mengamati aktivitas di kios tersebut, mencoba membeli obat Tramadol di kios tersebut dengan uang Rp50 ribu, dan berhasil mendapatkan lima butir obat Tramadol dengan kembalian uang Rp2.000.

Saat ditanya mengenai jenis obat yang dijual, penjaga kios mengaku menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer.

Warga berharap, pihak Kepolisian, khususnya Polsek Cinambo, segera bertindak tegas atas keberadaan kios tersebut.

“Ya saya mohon disampaikan kepada aparat Kepolisian, khusus Polsek Cinambo, untuk segera bertindak tegas atas adanya kios yang berjualan-obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer itu,” ujar salah seorang warga.

“Kami sebagai masyarakat merasa resah dan takut atas bebasnya penjualan obat-obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Untuk diketahui, fenomena itu menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran obat-obatan terlarang. Penjualan obat-obatan terlarang secara bebas dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya bagi para remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan obat.

Pihak Kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Cinambo. (*/red)

Ketua PAC Bayah GRIB Jaya Resmi Dilantik, Siap Jaga Marwah Organisasi dan Dukung Investasi

By On Selasa, Maret 18, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Uding Samsudin, resmi melantik Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bayah, Ade Purna Kridiana, pada Senin (17/03/2025).

Pelantikan tersebut digelar di Rumah Makan Lesehan Wisata Pantai Karang Taraje, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah.

Dalam sambutannya, Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Lebak, Uding Samsudin, berharap kepemimpinan baru di PAC Bayah dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi, khususnya di tingkat kecamatan.

“Semua pengurus dan anggota GRIB Jaya, khususnya PAC Bayah, harus menjaga marwah organisasi,” ujar Uding Samsudin, yang akrab disapa Aki Uding.

Sementara itu, Ketua PAC GRIB Jaya Bayah yang baru dilantik, Ade Purna Kridiana, menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik organisasi.

“GRIB Jaya adalah organisasi besar. Oleh karena itu, kami akan berusaha menciptakan iklim investasi yang baik dan menjaga nama baik organisasi di wilayah Bayah,” ujar Ade Purna Kridiana.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota GRIB Jaya serta tamu undangan lainnya.

(Cup)