Gelar Simposium Nasional, KOM-JU Lahirkan Konsensus Bersama Kurikulum Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika
On Kamis, April 08, 2021
JAKARTA, KabarViral79.Com – Komite Juang (KOM-JU) menyelenggarakan Simposium Nasional Tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis implementasi (Kurikulum) Pendidikan Nasional dari dari tingkat TK/PAUD hingga perguruan tinggi.
Simposium tersebut menghasilkan konsensus bersama dari berbagai narasumber dan peserta yang hadir dalam webinar zoom, yakni:
1) Kurikulum Pendidikan nasional berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika perlu didorong agar mempunyai kekuatan hukum;
2) BPIP membuat bahan materi ajar terkait Pancasila serta melakukan pertemuan rutin bersama komunitas atau lembaga yang fokus dalam hal tersebut dan juga bhinneka tunggal ika untuk membuat bahan ajar untuk seluruh tingkat pendidikan
3) Menyusun peta jalan bendidikan bersama dan transformasi pendidkan reform Kurikulum serta tata kelola guru
4) Hasil notulensi dan rumusan dalam pertemuan ini akan dibukukan dan dibawa ke DPD untuk menjadi kajian agar kurikulum Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai kekuatan hukum;
5) Bersama mengevaluasi, memformulasikan, merumuskan Kembali kurikulum Pancasila dan bhinneka tunggal ika masuk dalam pejalan Pendidikan.
Bertempat di zoom meeting dan kantor Walikota Jakarta Utara, bagaimana simposium ini menjadi semangat awal memiliki kesamaan dalam Pendidikan Nasional berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hadir dan menjadi pembicara di bidangnya salah satunya yaitu Dr. Yogi Anggraena, M.Si.
“Kami mencoba mengintegrasikan nilai-nilai dari Pancasila ke dalam kurikulumnya. Dalam hal konteks kurikulum dan perbukuan dalam setiap jenjang Pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga menengah (SMK/SMA),” kata oleh Dr. Yogi Anggraena, Koordinator Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi - Puskurbuk (Mendikbud), sebagai materi awal dalam Simposium Nasional tersebut, yang diadakan melalui webinar zoom, Rabu, 07 April 2021.
Menurutnya, penjabaran Sila keTuhanan yang maha Esa, yaitu Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berTuhan dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan negara agama. Namun nilai-nilai agama menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, berkeadaban dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dengan naungan ridho Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya.
Penjabaran nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Dr. Yogi, yakni non-diskriminasi, saling mencintai dan bertenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta ikut serta mengambil bagian dari seluruh umat manusia dengan saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.
Penjabaran nilai Persatuan Indonesia, yaitu NKRI berdiri untuk seluruh rakyat, bukan untuk satu kelompok atau golongan.
“NKRI berlandaskan pada kehendak untuk bersatu demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenangggungan dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
Dr. Yogi juga mengatakan, Penjabaran nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan.
“Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah dengan akal sehat, kejujuran, menjunjung tinggi mufakat serta melaksanakan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkamewujudkan kesejahteraan dan keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan Bersama,” jelasnya.
Sementara, kata Dr. Yogi, penjabaran nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan dalam kehidupan tercermin pada Keadilan dalam kehidupan tercermin pada hubungan sesama manusia yang saling memberi dan saling menerima.
Hal ini terwujud pada cipta, rasa, karsa dan karya untuk senantiasa berbagi dan memberikan sesuatu kepada sesama sesuatu yang menjadi hak atau semestinya harus diterima.
“Keadilan sosial merupakan Tindakan afirmatif negara dalam membantu, melindungi, dan memberikan ruang keadilan kepada pihak yang lemah oleh karena faktor alam dan atau faktor manusia. Keadilan sosial muncul apabila ada penghormatan terhadap hak milik dan mencegah terjadinya usaha-usaha pemerasan kepada pihak lain. Perilaku welas asih menumbuhkan keberanian diri untuk menolong dan rela berkorban demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Keadilan sosial dicapai melalui pengembangan etos kerja dan kemandirian manusia Indonesia maupun upaya struktural demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkeadilan,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
“Pandangan ini menjadikan Kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan,” kata dia.
“Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global
“Melakukan penguatan nilai dan moral Pancasila melalui pembelajaran langsung (direct teaching) dilakukan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan penguatan secara tidak langsung (indirect teaching) dilaksanakan melalui integrasi nilai pada pembelajaran pada mata pelajaran lain integrasi nilai moral Pancasila dalam kegiatan sekolah maupun di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu penanya, Amirudin Sihombing memberikan pertanyaan kepada Dr. Yogi, bahwasanya setiap ganti kepemimpinan, ganti kebijakan dalam Pendidikan dan kurikulum, bagaimana Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat terus kesinambungan bangsa kedepan tidak hanya berganti kepempinan ganti kebijakan.
Dr. Yogi menanggapi, dalam peraturan atau kebijakan terkait Pendidikan kalau diruntutin dari sebelum-sebelumnya itu kurun waktunya sekitar sepuluh tahun karena pasti ada sifatnya hal-hal yang dinamis yang harus diperbaharui termasuk dalam hal ini kurikulum.
“Misalnya seperti negara-negara lainnya, mereka tetap melakukan perubahan-perubahan, serta perbaikan kurikulum. Bahwa memang tidak bisa dipungkiri pengambilan kebijakan dalam hal ini Pendidikan diwarnai juga dari aspek politis dan itupun di hampir semua negara-negara lain memiliki permasalahan yang sama, tapi kami tidak tertutup dan menerima masukan untuk mencari solusi bersama yang terbaik serta arah perkembangan kurikulum saat ini, dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hj. Fahira Idris memberikan narasi pembuka untuk meningkatkan pentingnya karakter dalam perjalanan sebuah bangsa.
“Tanpa karakter yang kuat dan berakar sebuah bangsa tinggal menunggu kehancurannya saja. Karakter menjadi kendaraan sebuah negara untuk dapat melompat maju, kokoh serta tidak terombang ambing. Tantangan kita saat ini dan ke depan adalah terus mengkokohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk tetap menjadi sumber utama dan menjadi inspirasi pada setiap generasi,” kata dia.
Menurutnya, perkembangan dan kemajuan bidang adalah tantangan utama pembentukan karakter sebuah bangsa, tak terkecuali Indonesia. Derasnya arus globalisasi dan kemajuan serta kecepatan teknologi saat ini menjadi tantangan besar untuk tetap megnkokohkan Pancasila sebagai basis pembangunan karakter bangsa. Perkembangan teknologi adalah penjajahan model baru. Dalam ekenomi ada pasar bebas yang berpotensi menghalalkan segala cara untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak, dari segi politik adanya kebebasan yang kebabalasan, bahkan kebebasan yang dapat merendahkan agama, yang dapat menimbulkan anarkisme.
“Karakter bangsa harus mandiri melalui berdikari terutama sektor-sektor penting yang dimiliki oleh negara, tapi tidak lagi dikuasai oleh negara serta didominasi oleh negara lain, maka keruntuhan karakter bangsa tinggal menunggu waktu,” tuturnya.
Fahira mengatakan, penghayatan Pancasila di setiap lini kehidupan masih lemah pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan, serta kemajemukan berbangsa belum optimal masih terjadi kesenjangan sosial, ekonomi dalam skala lingkup yang luas dalam kurun waktu yang panjang yang bertentangan dengan moralitas dan etika serta nilai-nilai keadilan.
“Keteladaan penuh oleh semua penyelenggara negara belum didapat semua oleh masyarakat, banyak praktek korupsi yang terjadi,” tegasnya.
Menurut Fahira, pembangunan karakter Pancasila melalui Pendidikan bukan perkara mudah. Saat ini, mata pelajaran Pancasila digabung dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Lebih banyak materi tentang pengetahuan dibanding nilai-nilai Pancasila.
“Padahal, penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan perilaku. Keberhasilan Pendidikan dari aspek kognitif. Praktik Pendidikan kita masih mengacu pada filsafat rasionalisme yang memberikan peranan yang sangat penting kepada akal budi. Pendidikan demokrasi yang multikultural budaya unggul yang mendukung implementasi karakter belum tumbuh sebagaimana mestinya berbagai tantangan tersebut belum dapat dipecahkan maupun mengimplementasikan persoalan persoalan tersebut kepada peserta didiknya,” jelasnya.
“Pendidikan menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa. Maka peran kita bersama mengevaluasi, memformulasikan, merumuskan kembali kurikulum Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masuk dalam pejalan Pendidikan dsbg, agar mata pelajaran PMP dihadirkan Kembali atau dipisahkan dengan PPKN, namun harus benar dirumuskan bagaimana mata pelajaran PMP ini tidak menambah beban siswa, mempunyai kemasan baru yang komunikatif,” jelas Fahira Idris.
Sementara, Pakar Falsafah Bhinneka Tunggal Ika, Teguh Handoko Susilo mengatakan, dengan adanya pemikiran falsafah Bhinneka Tunggal Ika, filsafat merah putih dirumuskan tentunya merespon tentang kegelisahan bangsanya.
“Kita rasakan bangsa serta negeri ini yang mengkhawatirkan tentang disintergritas itu sendiri. Sistem filsafat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran jati diri sudah sangat tipis, jati diri sejati bersama filsafat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu filsafat kesatuan secara umum dan universal untuk seluruh dunia dan dunia mengalami krisis identitas. Indonesia mempunyai ruh bagaimana memandang Pancasila itu Ibu serta bapaknya, sistem filsafat Bhinneka Tunggal Ika, saya yakin dapat diterima dunia karena belum ada,” jelasnya.
“Maka konsep kunci yang paling utama adalah konsep kesatuan manusia tidak lepas antara isi dan wadahnya falsafah bhinneka tunggal ika menggagas antara manusia dan keTuhananya,” imbuhnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Perwakilan PB PGRI Pusat, Dudung Abdul Qodir yang memberikan beberapa poin dalam materi yang diterangkan kepada peserta zoom.
“Bangsa ini harus memiliki sistem yang kuat, siapapun menterinya siapapun presidennya, ketika kita memiliki sistem yang kuat selanjutnya dibangun budaya/kultur yang kuat dan sistem politik yang hebat, pemerintah, kementerian harus membangun perumusan paradigma selanjutnya bagaimana maindset yang akan dibangun warga negara, peserta didik guru. Itu maindsetnya akan dibangun sperti apa, maka kurikulum akan berjalan sesuai dengan fungsi tidak jatuh ditengah jalan, maka perlu dilibatkan seluruh stakeholder dan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama dalam hal ini,” tuturnya.
Selanjutnya pemaparan materi dari Dr. Mohamad Sabri M.Ag (Direktur Pengkajian dan Materi BPIP) menjelaskan, BPIP sedang membuat pendidikan Pancasila untuk seluruh jenjang pendidik formal (PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT), karena BPIP memandang perlu ada pemisahan pelajaran Pancasila dengan PPKN. BPIP membuat bahan ajar agar pendidikan pancasila mempunyai bahan ajar khusus, spirit kebangsaan.
“Kami dari BPIP sangat berapresiasi dengan gerakan yang dibangun oleh Bapak Teguh dan kawan-kawan terkait falsafah Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat. Secara teknis kami menerima masukan-masukan agar dalam pembuatan bahan ajar terkait pendidikan Pancasila dapat diterima oleh masyarakat dan tentunya menjadi bahan evaluasi kami,” ucapnya.
“Walaupun secara penguatan hukum kami belum mampu memasukan mata pelajaran ini masuk dalam revisi UU Sisdiknas, tapi kami mendorong langsung kepada Bapak Presiden agar membuat Instruksi Presiden agar menghidupkan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.
Hadir dan memberikan sambutan dalam simposium nasional tersebut, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.
Untuk kegiatan yang hadir secara offline di ruang Fatahilah Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara sangat terbatas mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19.
Hadir mendampingi Walikota dan mengawal kegiatan, Wawan Budi Rohma dari Asisten Administrasi dan Kesra.
Peserta lebih dari seratus melalui zoom meeting dan yang tidak tertampung melalui youtube channel. (*/red)
