POSNU Grobogan Gelar Webinar “Kontemplasi Pilkada 2020 Menuju Pemilu dan Pilkada 2024”
On Jumat, Desember 10, 2021
GROBOGAN, KabarViral79.Com – Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Grobogan menggelar webinar yang mengusung tema “Kontemplasi Pilkada 2020 Menuju Pemilu dan Pilkada 2024”, Selasa, 07 Desember 2021, pukul 19.00 – 21.50 WIB.
Webinar ini diadakan oleh Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Grobogan yang merupakan serangkaian acara dari Poros Sahabat Grobogan.
Pembicara pada webinar tersebut, di antaranya sahabat Puadi., S.Pd., M.M selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sahabat Muh Afit Khomsani selaku Peneliti NETFID Indonesia, sahabat Suwiknyo, S.Pd.I Selaku Anggota KPU Grobogan dan Sahabat Fitri Nita Witanti, S.Pd.I, M.Si selaku Ketua Bawaslu Grobogan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting yang dihadiri sekitar 120 peserta yang berasal dari berbagai daerah.
Adapun tujuan dari diadakannya webinar ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan arahan kepada peserta mengenai Pemilu dan Pilkada dari tahun 2020 menuju tahun 2024.
Tantangan dan peluang pemilu (pemilihan) berintegritas 2024 di Kabupaten Grobogan. Aktor yang membentuk integritas Pemilu salah satunya, yaitu peserta, penyelenggaraan dan pemilihan.
Evaluasi Pilkada 2020 ini tidak jauh dengan tahun sebelumnya mengenai netralitas ASN maupun politik uang. Padahal jelas pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 515 dan Pasal 523 Ayat 1-3 yang mengatur tindak pidana politik uang.
Lalu tanggung jawab siapakah? Tidak lain tanggung jawab bersama, penyelenggara, pemerintah, parpol maupun media. Maka kita harus mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan di tahun 2024 nantinya dengan melakukan trobosan hukum dan teknis kepemiluan di tengah situasi UU pemilu dan UU pemilihan yang tidak mengalami perubahan.
Selain dari pada itu Bawaslu juga memberikan arahan terkait tantanan pengawasan penegakan hukum pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 nantiya. Dengan rekrutmen penyelenggaraan pemilu berpotensi mengganggu penyelenggaraan mengingat penyelenggaraan tingkat kabupaten /kota (KPU maupun Bawaslu) berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 atau awal 2024.
Selain itu sulitnya mencari penyelenggaraan tingkat kelurahan/desa dan TPS, hal ini disebabkan ketentuan syarat batas usia serta beban kerja yang sangat tinggi.
Pengawasan Pemilu dibagi menjadi tiga model, yaitu electoral observation, electoral monitoring dan electoral supervisory.
Adapun dari electoral observation merupakan kegiatan pemantauan berupa pengumpulan informasi seputar pelaksanaan Pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan Pemilu dengan memberikan penilaian (value judgement) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh masyarakat umum.
Secara hukum, pemantau model ini tidak dapat mengintervensi proses Pemilu. Lalu peran dari Bawaslu ini sebagai pengawasan, penyelesaian sengketa proses serta menangani pelanggaran pemilu/pemilihan.
Dengan adanya webinar ini peserta diharap mampu menelaah pemilihan tahun sebelumnya guna mempersiapkan pemilu di tahun 2024 nantinya dan mampu terlibat dalam membantu KPU maupun Bawaslu.
(*/red)
