Cukai Naik, Dampak Mulai Hancurnya Petani Tembakau Sampai Regulasi yang Pro Asing
On Senin, November 02, 2020
 |
| Foto Ilustrasi. |
JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pekan depan. Rencana kenaikan CHT mendatang mendapat penolakan dari berbagai stakeholders, diantaranya kalangan Kepala Daerah, Petani Tembakau, Buruh Industri Tembakau, Legislator DPR, Akademisi, bahkan pelaku industri hasil tembakau.
Sigit Budiono, petani tembakau Magelang, Jawa Tengah mengaku, pihaknya sangat bangga hidup di Indonesia. Apalagi dengan adanya pemimpin negara yang baik dan bijaksana.
Baca juga: Petani Tembakau Akan Tunggu Presiden Jokowi di Solo untuk Tolak Kenaikan Cukai
Sigit menengarai, kebijakan cukai naik tiap tahun itu diduga masih ada para pembuat kebijkan di negeri ini yang selalu ‘mengimpor’ kebijakan dari luar negeri, WHO, dan sebagainya. Sehingga, kebijakannya tidak murni melindungi aset strategis pertembakauan di Indonesia.
Menurut Sigit, rokok kretek Indonesia sudah ada sejak nenek moyang, bahkan sejak kerajaan Majapahit. Adanya rencana kenaikan cukai tahun depan, menurut Sigit, akan menghancurkan kelangsungan hidup petani tembakau dengan dalih kesehatan.
“Karena itulah petani tembakau Magelang menolak dengan keras rencana kenaikan kenaikan CHT mendatang,” kata Sigit, Minggu, 01 November 2020.
Sikap penolakan rencana kenaikan cukai juga diserukan oleh Tarwidi, kepala desa Candisari, kecamatan Bansari, Temanggung.
“Kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo. Mohon ijin menyampaikan satu hal. Saat Pilpres 2019, 99% masyarakat kami mendukung dan memilih pak Jokowi. Kedua, 90% lebih masyarakat kami adalah petani tembakau. Untuk itu kami mohon kepada bapak Presiden Jokowi untuk tidak menaikan cukai tembakau. Karena cukai yang dinaikan kembali sudah membuat kami menderita. Di Temanggung, hasil pertanian kami hanya pertanian tembakau. Hasil pertanian lain sangat tidak bisa menopang kehidupan masyarakat kami,” ungkap Tarwidi.
Ketua DPC APTI Wonosobo, Ristomoyo berpandangan, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada keterpurukan ekonomi masyarakat, pemerintah malah menaikan cukai rokok.
“Kami mewakili seluruh petani tembakau Wonosobo dengan tegas menolak kenaikan cukai rokok,” tegasnya.
Baca juga: Soal Kenaikan Cukai Rokok, Petani Tembakau Kembali Surati Presiden
Menurut dia, kenaikan cukai rokok tidak berdasarkan kenaikan harga bahan baku.
“Justru sebaliknya, kenaikan cukai tersebut akan memperburuk harga dan bahan baku dari kami para petani,” tegasnya.
Samino, Kepala Desa Bansari, Kecamatan Bulu, Temanggung mengatakan, bilamana cukai akan dinaikan tahun 2021, akan berdampak besar terhadap kesejahteraan petani tembakau baik di Temanggung, maupun di daerah-daerah lain.
“Kami merasakan efek yang sangat besar apalagi pemerintah tidak mendukung kebijakan di sektor tembakau. Tahun ini, perhitungan kami untuk biaya tidak mencukupi. Padahal, 99% masyarakat desa kami mendukung pak Jokowi pada pilpres 2019 lalu,” kata dia.
Ketua DPC APTI Lumajang, Jawa Timur, Dwi Wahyono memohon agar Presiden Joko Widodo tidak menaikan cukai 2021. Pasalnya, kenaikan cukai 2020 saja berdampak terhadap harga tembakau di petani.
“Bapak Presiden, komoditi tembakau tidak sama dengan komoditi pangan. Di tembakau, jika cukai naik maka akan berpengaruh terhadap bahan baku petani yang turun. Lain dengan beras. Kalau harga beras naik, maka harga gabah ikut naik,” cetus dia.
Ia juga mengingatkan, komoditi tembakau adalah komoditi padat karya. Bilamana petani tembakau memasuki musim tanam, kemudian proses budidaya sampai paska panen tembakau, pasti menyerap banyak tenaga kerja mengingat sektor pertembakauan itu merupakan padat karya.
“Kami memohon bapak presiden untuk mempertimbangkan rencana kenaikan cukai 2021,” ujarnya. (rls/red)
