-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Harga Pupuk Subsisi Naik, DPRD Banten Sebut Pemerintah Kurang Perhatian kepada Petani

By On Rabu, Januari 06, 2021

Awal tahun 2021, para petani dikejutkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsid Sektor Pertanian Tahun 2021, dan Keputusan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Banten No. 903/01/KPTS-Distan/01/2021 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati. 

SERANG, KabarViral79.Com – Awal tahun 2021, para petani dikejutkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsid Sektor Pertanian Tahun 2021, dan Keputusan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Banten No. 903/01/KPTS-Distan/01/2021 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Bagaimana tidak, Peraturan Menteri yang ditandatangani akhir tahun 2020, tepatnya 30 Desember kemarin, dan Keputusan Kadis Pertanian Banten yang tertanggal 4 Januari 2021 menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan pada tahun ini.

Menanggapi adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, kebijakan yang diambil oleh pemeritah pusat memberatkan para petani.

“Kenaikannya dari harga awal itu Rp200 sampai dengan Rp400 per kilogramnya. Dalam Peraturan Menteri Pertanian harga pupuk urea dari Rp1.800 menjadi Rp 2.250, ZA dari Rp1.400 menjadi Rp1.700, SP-36 dari Rp2.000 menjadi Rp2.400, NPK phonska dari Rp2.300 menjadi Rp2.300, dan Petroganik dari Rp500 menjadi Rp800 per kilogramnya,” katanya.

“Dengan adanya kenaikan itu, saya beberapa kali bertemu dengan petani, mereka sangat keberatan. Apalagi petani muda, semangat mereka untuk bertani menjadi berkurang,” sambungnya.

Nawa juga mengaku, sebelum adanya kenaikan itu dirinya sempat mendengarkan keluh kesah dari para petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi terutama di Kabupaten Lebak.

“Menjelang akhir tahun kemarin itu pupuk langka, lagu lama dalam melakukan kenaikan harga hal itu sering terjadi,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat Banten yang akrab disapa Cak Nawa itu merasa kepedulian Pemeritah terhadap petani sekalian hari semakin berkurang.

“Para petani tercekik dengan adanya kenaikan hara pupuk, hasil pertanian mereka hampir tidak sebanding dengan harga pupuk subsidi,” ungkapnya.

Ia berharap, kebijakan itu bisa dievaluasi, agar para petani tidak merasa keberatan. 

“Jangan sampai para petani, terutama petani muda tidak mau menjadi petani lagi, karena jantungnya Indonesia itu dari pertanian, tanpa ada petani mau makan apa?,” tukasnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pertainan Banten, Asep Mulyana Hidayat membenarkan adanya kenaikan pupuk bersubsidi. 

Menurutnya, keputusan Dinas Oertanian merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian.

“Betul sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsid Sektor Pertanian Tahun 2021. Sudah diterjemahkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten No. 903/01/KPTS-Distan/01/2021 tanggal 04 Januari 2021,” katanya. 

“Hara pupuk urea Rp2.250, SP-36 Rp2.400, ZA Rp1.700, NPK Rp2.300, NPK Formula Khusus Rp3.300 per Kg, Organik Granul Rp800 per Kg, Organik Cair Rp20.000 per liter,” sambungnya. (Haris Ranau)

Cukai Naik, Dampak Mulai Hancurnya Petani Tembakau Sampai Regulasi yang Pro Asing

By On Senin, November 02, 2020

Foto Ilustrasi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pekan depan. Rencana kenaikan CHT mendatang mendapat penolakan dari berbagai stakeholders, diantaranya kalangan Kepala Daerah, Petani Tembakau, Buruh Industri Tembakau, Legislator DPR, Akademisi, bahkan pelaku industri hasil tembakau.

Sigit Budiono, petani tembakau Magelang, Jawa Tengah mengaku, pihaknya sangat bangga hidup di Indonesia. Apalagi dengan adanya pemimpin negara yang baik dan bijaksana.

Baca juga: Petani Tembakau Akan Tunggu Presiden Jokowi di Solo untuk Tolak Kenaikan Cukai

Sigit menengarai, kebijakan cukai naik tiap tahun itu diduga masih ada para pembuat kebijkan di negeri ini yang selalu ‘mengimpor’ kebijakan dari luar negeri, WHO, dan sebagainya. Sehingga, kebijakannya tidak murni melindungi aset strategis pertembakauan di Indonesia.

Menurut Sigit, rokok kretek Indonesia sudah ada sejak nenek moyang, bahkan sejak kerajaan Majapahit. Adanya rencana kenaikan cukai tahun depan, menurut Sigit, akan menghancurkan kelangsungan hidup petani tembakau dengan dalih kesehatan.

“Karena itulah petani tembakau Magelang menolak dengan keras rencana kenaikan kenaikan CHT mendatang,” kata Sigit, Minggu, 01 November 2020.

Sikap penolakan rencana kenaikan cukai juga diserukan oleh Tarwidi, kepala desa Candisari, kecamatan Bansari, Temanggung.

“Kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo. Mohon ijin menyampaikan satu hal. Saat Pilpres 2019, 99% masyarakat kami mendukung dan memilih pak Jokowi. Kedua, 90% lebih masyarakat kami adalah petani tembakau. Untuk itu kami mohon kepada bapak Presiden Jokowi untuk tidak menaikan cukai tembakau. Karena cukai yang dinaikan kembali sudah membuat kami menderita. Di Temanggung, hasil pertanian kami hanya pertanian tembakau. Hasil pertanian lain sangat tidak bisa menopang kehidupan masyarakat kami,” ungkap Tarwidi.

Ketua DPC APTI Wonosobo, Ristomoyo berpandangan, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada keterpurukan ekonomi masyarakat, pemerintah malah menaikan cukai rokok.

“Kami mewakili seluruh petani tembakau Wonosobo dengan tegas menolak kenaikan cukai rokok,” tegasnya.

Baca juga: Soal Kenaikan Cukai Rokok, Petani Tembakau Kembali Surati Presiden

Menurut dia, kenaikan cukai rokok tidak berdasarkan  kenaikan harga bahan baku.

“Justru sebaliknya, kenaikan cukai tersebut akan memperburuk harga dan bahan baku dari kami para petani,” tegasnya.

Samino, Kepala Desa Bansari, Kecamatan Bulu, Temanggung mengatakan, bilamana  cukai akan dinaikan tahun 2021, akan berdampak besar terhadap kesejahteraan petani tembakau baik di Temanggung, maupun di daerah-daerah lain.

“Kami merasakan efek yang sangat besar apalagi pemerintah tidak mendukung kebijakan di sektor tembakau. Tahun ini, perhitungan kami untuk biaya tidak mencukupi. Padahal, 99% masyarakat desa kami mendukung pak Jokowi pada pilpres 2019 lalu,” kata dia.

Ketua DPC APTI Lumajang, Jawa Timur, Dwi Wahyono memohon agar Presiden Joko Widodo tidak menaikan cukai 2021. Pasalnya, kenaikan cukai 2020 saja berdampak terhadap harga tembakau di petani.

“Bapak Presiden, komoditi tembakau tidak sama dengan komoditi pangan. Di tembakau, jika cukai naik maka akan berpengaruh terhadap bahan baku petani yang turun. Lain dengan beras. Kalau harga beras naik, maka harga gabah ikut naik,” cetus dia.

Ia juga mengingatkan, komoditi tembakau adalah komoditi padat karya. Bilamana petani tembakau memasuki musim tanam, kemudian proses budidaya sampai paska panen tembakau, pasti menyerap banyak tenaga kerja mengingat sektor pertembakauan itu merupakan padat karya.

“Kami memohon bapak presiden untuk mempertimbangkan rencana kenaikan cukai 2021,” ujarnya. (rls/red)

Petani Tembakau Akan Tunggu Presiden Jokowi di Solo untuk Tolak Kenaikan Cukai

By On Senin, November 02, 2020

Foto ilustrasi petani tembakau. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Rencana pemerintah akan menaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2021 mendapat penolakan dari petani tembakau di berbagai daerah.

Wakil Sekjend Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Setyawan berharap agar pemerintah tidak menaikan cukai mendatang. Pasalnya, petani tembakau sudah menderita.

Baca juga: Soal Kenaikan Cukai Rokok, Petani Tembakau Kembali Surati Presiden

“Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), kami menderita karena dampak kenaikan cukai tahun 2020 sebesar 23%, harga jual eceran 35%. Kami memohon jangan tambah penderitaan lagi di tahun depan," kata Agus, Minggu, 01 November 2020.

Agus yang juga merupakan petani tembakau di Temanggung Jawa Tengah mengakui, bahwa harga tembakau dari hasil panen tembakau tahun ini menurun drastis dibandingkan Tahun 2019. Oleh karena itu, sudah sepantasnya petani tembakau menolak kenaikan cukai di tahun depan.

“Penolakan ini kami lakukan karena tanaman Tembakau adalah penopang kehidupan secara ekonomi yang sampai saat ini belum tergantikan oleh tanaman lain,” cetusnya.

Pihaknya berharap, Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan cukai harus mengakomodir semua pihak khususnya Petani Tembakau dan Petani Cengkih, karena elemen ini adalah elemen terbawah di IHT dan yang terkena dampak pertama. Pasalnya, di komponen rokok kretek  bahan baku ini yang paling bisa ditekan.

Kalau pemerintah tetap memaksakan kenaikan cukai, petani tembakau di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur akan silaturrahum ngudo roso ke Solo dengan pertimbangan Solo lebih dekat. 

“Siapa tau Bapak Presiden pas kondur (pulang-red) ke Solo. Kalau ke Jakarta keadaan petani tembakau sekarang sedang tidak ada bekal karena merugi,” pungkasnya.

Baca juga: Tetap Siap Hadapi Pandemi, Unilever Indonesia Catat +1,7% Pertumbuhan Penjualan Domestik Retail

“Kami anggap silaturrahim tersebut merupakan cara untuk menyampaikan usulan dan harapan kepada pemerintah karena dengan cara yang sudah kami lakukan dengan surat, usulan, dan saluran lain blm ada tanggapan dari pemerintah,” jelasnya.

Agus menegaskan, jutaan petani tembakau adalah warga negara Indonesia dan Rokok adalah produk Legal .

“Kewajiban Bapak Presiden untuk memikirkan masa depan kehidupan kami dengan melindungi hak-hak petani tembakau,” tukasnya. (rls/red)

Bentuk Penolakan, Lempar Batu Dan Lumpur : Petani Desa Kaliasin Menolak Lahan Pembangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang

By On Selasa, November 08, 2022

 


Tangerang,KabarViral79.Com-Rencana pembangunan sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang menuai polemik di kalangan masyarakat, khususnya kalangan petani.

Pasalnya, lokasi pembangunan rencananya akan menggunakan lahan hijau, Puluhan petani menolak proyek pembangunan gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Selasa (8/11/2022).

Ketua Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) desa kaliasin, kecamatan sukamulya

Mustafa mengatakan, Alih fungsi lahan pertanian produktif sangat merugikan.

Puluhan petani penggarap di Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya itu melempar batu dan lumpur ke lokasi lahan yang akan dibangun SMAN 30 Kabupaten Tangerang.

"Para petani ini berharap tidak ada aktivitas pembangunan karena lahan ini masih dalam tahap penggarapan dan masih produktif,pembangunan gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang di lahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Undang Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan bisa diancam pidana," ucapnya.

Sekitar 30 orang sebagai petani penggarap, menggantungkan hidupnya pada lahan seluas sekitar 2 hektar ini.

Apalagi masih terus menghasilkan produksi beragam tanaman pangan.

Di sekitar lokasi juga telah dibangun saluran irigasi pertanian.

Menurutnya, rencana tersebut akan menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran di Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya.

Pasalnya lahan sawah produktif seluas 2 hektar itu menjadi tumpuan mata pencaharian mereka.

"Ada 30 petani yang hidupnya dari mengolah sawah ini. Kalau dijadikan sekolah, terus kami hidup ini bagaimana, darimana dapat penghasilan, ini kan lahan produktif. Kenapa harus dialihfungsikan jadi bangunan. Kan masih banyak lahan kosong lain yang bisa dimanfaatkan," ungkapnya.

Hal lain yang membuat warga menolak, sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lahan pertanian produktif tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi pembangunan.

Sementara itu Sekertaris Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Wahyu menjelaskan, Bahwa para petani desa kaliasin menolak dengan adanya pembangunan gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang, karena lokasinya itu masih menjadi lahan dan ladang para petani dan juga ada saluran irigasi utama yang fungsinya bisa menyalurkan air ke beberapa sawah dan ladang para petani.

"Kami meminta untuk di kaji ulang atau bahkan di rencanakan ulang untuk lokasi lahan yang akan dibangun di wilayah desa kaliasin kecamatan sukamulya ini, karena ada nasib para petani yang dirugikan, mungkin bisa di cari lahan yang lain, yang lebih layak dan pas untuk dibangun Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang," harapnya.

Setelah Memanen Padi, Petani Pesisir Kuala Bireuen Beralih Menanam Semangka

By On Rabu, Mei 25, 2022

Safri, petani kawasan Cot Bate, Kecamatan Kuala, Bireuen, menyiapkan lahan untuk penanaman semangka di areal sawahnya. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Usai menamen padi, sebagian besar petani di kawasan pesisir Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh, kembali membuka lahan baru, dan beralih untuk bercocok tanaman buah semangka, di areal sawahnya, Rabu, 25 Mei 2022.

Selain tanaman semangka, para petani kawasan itu juga ikut bercocok tanam lainya, baik menanam kacang hijau, sawi dan daun bayam serta bawang merah.

Menurut sejumlah petani pesisir Kecamatan Kuala, Bireuen, kepada media ini mengaku, bercocok tanam semangka, usai memanen padi, di areal sawahnya merupakan kebiasaan atau menjadi rutintas petani di kawasan ini.

“Seluruh petani sepakat menanam semangka disamping tanaman lainnya, seperti kacang hijau serta jenis sayuran lainnya, bila sesudah memanen padi," ujar Safri Erliwan, petani di Cot Batee, Kuala, Bireuen.

Diakuinya, dengan adanya peralihan masa tanam, baik semangka dan tanaman lainnya, maka akan memberikan dampak terhadap ksesuburan tanah ketika masa penanaman padi masa mendatang.

"Tahun ini, dirinya menyiapkan areal tanaman semangka di sawah sekitar 2000 meter persegi dengan harapan dapat mendongkrak ekonomi keluarga, apalagi saat ini kondisi petani sangat memprihatinkan," sebutnya, Rabu, 25 Mei 2022.

Sejumlah petani Cot Batee, Kuala, Bireuen juga ikut mengolah sawah, untuk penanaman semangka usai memanen padi di areal sawahnya.

Disinggung keuntungan yang sering diperoleh usai memanen semangka, Safri Erliwan mengaku, bila masa panen membaik, buahnya juga besar-besar, maka keuntungan bisa diperoleh juga akan lebih besar.

Sementara sekarang ini, dirinya mengeluarkan dana garap hingga proses akhir sebesar Rp 4.5 juta untuk areal 200O meter persegi lahan sawahnya. Itupun bila kita garap sendiri, tapi bila kita manfaatkan atau dibantu tenaga petani lainnya, maka pengeluaran biasa bertambah.

"Kalau tahun ini saya mengeluarkan biaya mulai menggarap, pembibitan, ditambah pupuk dan perawatan hingga berbuah sekitar Rp 4.5 juta. Kita berharap panen tahun ini bisa membuahkan hasil yang maksimal," tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Zakaria petani di Ujong Blang, Kuala. Menurutnya, penanaman semangka selalu dicanangkan usai memanen padi, sehingga areal tanah sawahnya akan subur kembali.

“Kalau tahun ini dirinya hanya menanaman semangka sekitar satu petak tanah sawah, menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 juta lebih,  baik pengolahan lahan, bibit serta saat mulai memasuki masa panen," ujarnya.

"Apabila saat memanen, kondisinya tidak hujan, maka keuntungan sangat besar, terlebih bila permintaan tinggi. Maka keuntungan lumayan besar. Tapi bila musim penghujan, tentu peminatnya juga kurang," sebutnya. (Joniful)

GP Ansor Pandeglang Tolak Rencana Impor Beras dan Garam

By On Senin, Maret 22, 2021

Rencana pemerintah mengimpor beras dan garam menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pandeglang, Banten.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Rencana pemerintah mengimpor beras dan garam menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pandeglang, Banten.

Pasalnya, pemerintah dinilai sudah tidak mengetahui bagaimana susahnya para petani dalam mengelola lahan pertanian, ditambah lagi sulit dan mahalnya pupuk ketika padi sudah ditanam.

Baca juga: 88,92 Persen Penerima Manfaat Kartu Prakerja dapat Meningkatkan Keterampilan

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim dengan tegas mengatakan, pihaknya menolak rencana Pemerintah untuk mengimpor beras dan garam di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh para petani.

“Saya atas nama pribadi maupun Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, menolak dengan tegas adanya wacana dari pemerintah untuk melakukan impor beras dan garam,” kata Lukman saat ditemui di wilayah Kecamatan Angsana, Senin, 22 Maret 2021.

Lukman menambahkan, diketahui bersama bagaimana susahnya para petani dalam mengelola lahan, ditambah dengan mahalnya harga pupuk saat para petani sudah melakukan penanaman padi demi menjaga kualitas yang didapat.

“Bisa kita keahui bersama bagaimana susahnya petani kita dalam mengelola lahan pertanian, ditambah sulit dan mahalnya pupuk ketika padi sudah ditanam. Setelah itu, penderitaan petani juga tak kunjung berhenti, ketika panen d itengah segala kesulitan harga gabah (padi-red) di kalangan petani harga belinya sangat rendah, seakan-akan Pemerintah berdiam diri terhadap nasib petani,” lanjut pria pemerhati pertanian ini.

Baca juga: Industri Pariwisata Indonesia Siap Promosikan GeNose C-19

Sementara itu, kata Lukman, Negara Indonesia sebagai negara Agraris, petani merupakan tulang punggung tegak dan berdirinya negeri ini.

Lukman juga berharap, Pemerintah untuk berhenti mewacanakan impor beras dan garam. Menurutnya, jangan sampai kebijakan Pemerintah merugikan petani.

“Kita ketahui bersama, sebagai negara agraris, petani ini menjadi tulang punggung tegak dan berdirinya negeri ini. Untuk itu, kami berharap stop impor padi dan garam. Gunakan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan Pertanian kita. Jangan sampai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat petani ini, menjadi semakin menyusut dan berkurangnya antusiasme masyarakat terutama kalangan generasi muda untuk turut serta mengelola lahan Pertanian,” harapnya. (Yockhie)

Cegah Krisis Pangan, BMKG Dorong Petani Milenial Sadar Iklim

By On Senin, Juli 01, 2024


BANTUL, KabarViral79.Com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mendorong petani millenial untuk sadar iklim guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi pertanian.

Menurutnya, di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia akibat perubahan iklim, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Saat ini, semua negara menghadapi persoalan yang sama, yakni soal ketahanan pangan akibat perubahan iklim. Salah satu langkah mitigasi dan antisipasi yang dilakukan BMKG adalah terus membangun kesadaran iklim di kalangan petani, utamanya petani milenial,” kata Dwikorita di sela-sela acara Sekolah Lapang Iklim (SLI), di Bantul, Yogyakarta, Jumat, 28 Juni 2024.

Dwikorita mengatakan, petani milenial Indonesia memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mereka, kata dia, yang akan mengusung generasi emas di 2045. Sementara di waktu yang berdekatan, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi jika tidak ada langkah mitigasi serius, maka dunia akan mengalami krisis pangan pada tahun 2050 mendatang.

Menurutnya, sektor pertanian sangat berhubungan erat dengan keadaan cuaca dan iklim dan dampak buruk kejadian ekstrem cuaca/iklim dapat mengakibatkan penurunan produksi secara kuantitas maupun kualitasnya, berkembangnya hama penyakit disebabkan tidak berjalannya pola tanam yang baik, yang kemudian dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kejadian iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami gagal panen atau puso semakin luas.

“Petani millenial ini harus mendapat pemahaman yang cukup tentang cuaca dan iklim, agar mereka bisa menyusun perencanaan strategi dan langkah-langkah apa yang harus disiapkan dilakukan bila sewaktu-waktu terjadi kekeringan atau kondisi ekstrim seperti banjir dan lain sebagainya yang bisa berakibat gagal panen,” imbuhnya.

“Jika gagal panen dampaknya bisa kemana-mana, karena mengancam kestabilan harga dan bisa mengakibatkan inflasi. Nah, inflasi ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat, penurunan nilai mata uang, kenaikan suku bunga, sampai perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tambah dia.

Karena itu, generasi petani milenial dan penggunaan teknologi memiliki peran penting dalam memajukan sektor pertanian. BMKG sendiri, lanjut Dwikorita, menyediakan informasi cuaca dan iklim yang dapat diakses dengan mudah oleh petani. Diharapkan, petani dan tenaga penyuluh pertanian bisa memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim tersebut dengan baik serta mampu beradaptasi dengan situasi cuaca dan iklim kekinian.

Sementara itu, Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, dalam pelaksanaan SLI, BMKG mengusung tema pemanfaatan teknologi. Salah satunya melalui pengenalan dan pemanfaatan inovasi Augmented Reality SLI, yaitu dimana pembelajaran materi SLI disimulasikan dalam gabungan dua dimensi dan ataupun tiga dimensi kedalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi.

Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan keefisienan pembelajaran SLI dan memberikan pengalaman melihat objek secara langsung tanpa perlu ke lokasi/membawa alat peraga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, D.I Yogyakarta, Ibrahim mendukung penuh penyelenggaraan SLI yang dilakukan BMKG. Menurutnya, SLI menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi pangan. Inflasi di sektor pangan sendiri, kata dia, sangat dipengaruhi faktor musim.

“Gagal panen atau distribusi pangan yang terhambat akan membuat harga pangan bergejolak. Inilah yang akhirnya memicu inflasi,” tuturnya.

Kepala BMKG, Dwikorita menerangkan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat Celcius di atas zaman pra industri.

Angka ini, kata Dwikorita, nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celcius. Pada tahun 2023, terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

“Situasi ini perlu menjadi perhatian kita bersama. SLI yang digelar BMKG ini merupakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim guna menjaga ketahanan pangan nasional. SLI menjadi salah satu bentuk komitmen BMKG untuk berperan serta mewujudkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan juga nelayan,” pungkasnya. (*/red)

Ketua Apkasindo Bireuen: Musim Kemarau, Petani Sawit di Bireuen Diminta Tak Membakar Lahan Sembarangan

By On Kamis, Maret 18, 2021


BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Bireuen yang dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, maka petani sawit di wilayah Bireuen agar menghidari membakar lahan sembarangan.

Hal itu ditegaskan, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bireuen, Adnam Adam kepada awak media ini usai mengikuti Rapat Koordnasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla, di Oproom Kantor Pemerintaha Bireuen, Kamis, 18 Maret 2021.

Rapat Koordnasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla dengan petani sawit tersebut dibuka oleh Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH, MSi, Kapolres dan Dandim 0111/Bireuen Bireuen membahs menyangkut larangan pembakaran lahan dan hutan sembarangan.

“Kita berharap seluruh petani sawit di Bireuen dapat menghindari pembakaran lahan atau hutan, maupun bekas sampah daun dan dahan sawit yang dapat menyebabkan terjadinya rambahan kebakaran,” katanya.

Diakui Adnan Adam yang juga Keuchik Bandar Bireuen itu, saat ini kondisi wilayah Bireuen sedang mengalami kemarau panjang, dan sejatinya petani sawit serta petani lainnya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Adnam Adam, bila terjadi pembakaran hutan serta lahan maka akan menimbulkan kerugian besar, disamping lahan juga habitat alam lainnya yang ikut terpenguruh.

Guna menghidari hal ini, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran, seruan bersama memberitahukan kepada seluruh pemilik lahan sawit serta petani yang berdampingan dengan lahan sawit agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan baru serta membakar sampah dahan sawit.

“Untuk itu kami berharap petani di Biareuen, terutama petani sawit dapat menghidari hal-hal yang merugikan smeua pihak, apalagi ketentuan hukum saat ini. Bila ada warga atau pemilik lahan yang ikut membakar hutan akan diproses hukum,” terangnya. (Joniful)

Bupati Pidie Demonstrasikan Pencegahan Hama di Kebun Kakao Petani di Juli Bireuen

By On Senin, Februari 15, 2021

Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) ikut menyerahkan alat penyemprot hama kepada petani kakoa (coklat) di Dusun Kumbang Hitam, Desa Balee Panah, Juli, Bireuen, Aceh, Senin, 15 Febuari 2021. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Terjadinya hama tanaman belakangan ini tidak lepas dari keselahan petani sendiri, salah satunya penyebabnya sering digantinya pupuk, sehingga memunculkan hama dan mengganggu tanaman sehingga produksi petani ikut menurun.

Hal itu dikatakan Bupati Pidie, Roni Ahmad atau sering disapa Abusyik saat memberikan pemahaman serta mendemonstrasikan cara penyemprotan pupuk alami pada tanaman kakao (Coklat) di lahan petani di Dusun Kumbang Hitam, Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Senin, 15 Febuari 2021.

Baca juga: Sopir Bus Angkutan Umum Cenderawasih Protes Kebijakan Dinas Perhubungan Bireuen

“Belakangan tanaman dan unsur hara tanah rusak dan tidak menghasilkan panen yang produktif, karena sebagaian petani sering mengganti pembasmi hama, atau pupuknya,” katanya.

Kehadiran Abusyik di Juli Bireuen guna memberikan berbagai petunjuk, cara membasmi hama dengan obat yang diraciknya sendiri dan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi kakao yang lebih baik.

Obat pembasmi hama yang diraciknya, tambah Abusyik, dapat membantu meningkatkan hasil produksi baik kakoa (coklat), durian, rambutan maupun tanaman lainnya.

“Ke depan kita berharap semua komoditas pangan Aceh, baik padi, buah-buahan serta sayuran tidak lagi mengandung bahan berbahaya, sehingga akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak cucu kita,” harapnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Bireuen, Muhammad Nasir SP, MSM dalam sambutan singkatnya mengatakan, selama ini hasil produksi kakao (coklat) di Kabupaten Bireuen terus menurun akibat terjadinya serangan hama.

“Kita berharap agenda ini ini akan memberikan pemahaman, sehingga akan membantu para penyuluh, petani dan masyarakat tentang cara mencegah serangan hama kakoa,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi dalam paparannya menyebutkan, kehadiran Abusyik guna membantu memberikan berbagai petunjuk dan cara membasmi hama dengan obat yang diraciknya sendiri.

Baca juga: Polda Aceh Ungkap Kasus Sabu 353 Kg di Pandrah Bireuen, 11 Tersangka Diamankan

“Kita juga sangat berharap ini akan memberikan kontribusi lebih, dan petani kakoa di Bireuen nantinya dapat meningkatkan hasil produksinya dengan sempurna,” harap Muzakkar A Gani.

Di kesempatan itu, Bupati Pidie dan Bupati Bireuen ikut melakukan demonstrasi di kebun kakao milik Salman dengan luas areal sekitar 5 hektar itu.

Sebelumnya, penyemprotan hama dilakukan Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) ikut  menyerahkan alat penyemprot hama kepada petani, dan ikut menyerahkan kopi racikannya kepada sejumlah pejabat serta Bupati Bireuen. (Joniful)

Minta Selesaikan Konflik Agraria, Ratusan Mahasiswa dan Petani Geruduk Kantor DPRD Banten

By On Selasa, Oktober 26, 2021

SERANG, KabarViral79.Com – Ratusan mahasiswa dan petani yang tergabung dalam dua organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten dan Serikat Tani Nelayan (STN) Banten geruduk kantor DPRD Banten, Senin, 25 Oktober 2021.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan petani itu merupakan aksi yang kedua kalinya yang sebelumnya digelar pada 24 September 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

LMND Eksekutif Wilayah Banten bersama dengan kelompok petani yang tergolong dalam STN Banten, menuntut kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten agar segera menyelesaikan segala permasalahan dan konflik agraria yang terjadi.

Ketua LMND Banten, Abu Bakar mengatakan, petani di Provinsi Banten masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah, terutama DPRD sebagai representasi masyarakat.

“Sampai saat ini, nasib kaum tani tidak banyak berubah, banyak yang masih miskin dan terus terpinggirkan. Berbagai persoalan dihadapi oleh kaum tani, penggusuran paksa, perampasan hak atas tanah di semua tempat, kekerasan dan penangkapan paksa, pendudukan lahan, pembangunan yang merusak ekosistem hutan, krisis pangan, harga pupuk yang sangat mahal, dan kelaparan,” ujarnya kepada awak media di sela-sela aksi.

Abu mengatakan, Provinsi Banten yang merupakan wilayah dengan sektor pertaniannya yang sangat luas dan melimpah, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi petani di beberapa daerahnya, yang masih terabaikan, dan diperparah dengan persoalan konflik agraria yang tidak kunjung usai.

“Hal yang dirasa menjadi pemicu konflik agraria yaitu tidak tepatnya hukum dan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah agraria, baik terkait status kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah, dan cara memperoleh hak-hak tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran, Fakultas Pertanian pada Tahun 2018, Banten yang sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi alih fungsi lahan di sebagian daerahnya, hingga mencapai angka 3.861.09 hektar.

“Masifnya mega proyek nasional yang dijalankan dibeberapa daerah di Banten, dirasa hanya akan menambah permasalahan baru untuk masyarakat dan petani,” tuturnya.

“Mega proyek yang tengah digenjot tersebut adalah pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Proyek ini akan menggerus lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang. Terbukti dengan ditetapkanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, berdampak pada perubahan RTRW di 5 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Bojong, Cibitung, dan Cikeusik menjadi lahan indsutri nasional,” sambungnya.

Ia juga mengatakan, sejak masuknya program nasional ke Provinsi Banten, konflik agraria justru semakin bergejolak, termasuk alih fungsi lahan. Maka dari itu, akibatnya sering terjadi kriminalisasi terhadap geraka tani dalam menolak industri, yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

“Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang menjadi aturan perlindungan petani di Banten, yang terkesan tidak berfungsi dengan baik, dan bahkan Undang-Undang sapu jagat yang kerap disebut 'Omnibuslaw' hanya akan dijadikan dalih peraturan di atas Perda,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya bersama dengan Serikat Tani Nelayan Banten pun membawa  beberapa tuntutan kepada pemerintah khususnya DPRD Banten.

“Selesaikan permasalahan alih fungsi lahan di 5 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, sarana prasarana pertanian, JUT, Irigasi, pompa air, dan KUR petani harus segera direalisasikan,” tegasnya. (Weli)

Terpilih Secara Aklamasi, Asep Jatnika Sutrisno Jabat Ketua DPD HKTI Provinsi Banten Periode 2025-2030

By On Minggu, Januari 05, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Banten mengadakan Musyawarah Daerah (Musda), di Gedung Usaha Daerah Lt.2 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu, 04 Januari 2025.

Musda HKTI yang mengusung tema “Mengali Potensi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Provinsi Banten” itu dihadiri Ketua dan pengurus DPC HKTI Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten, Waketum DPP HKTI Kaharudin Syah, Ketua Umum Perempuan Tani HKTI Dian Novita S, Ketua HKTI Provinsi Banten Periode 2015-2025 Adang Sopandi dan tamu undangan lainnya.

Sebagai calon tunggal, Ir. H. Asep Jatnika Sutrisno, M.M terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HKTI Provinsi Banten Periode Tahun 2025 - 2030 menggantikan dr Adang Sopandi yang telah menjabat selama 10 tahun (2015-2025).

Asep Jatnika Sutrisno mengatakan, pihaknya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memajukan bidang pertanian.

“Pemerintah daerah dan petani harus bersinergi dalam mengatasi kebutuhan dan kendala-kendala yang dialami petani. Di bidang advokasi sendiri kami telah siapkan beberapa pengacara untuk membantu permasalahan petani,” katanya saat sambutan.

Asep Jatnika yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang ini mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan rapat kerja untuk menyusun satu persatu program dari setiap bidang.

“Secepatnya kami akan mengadakan Raker untuk menyusun program dari setiap bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Waketum DPP HKTI, Kaharudin Syah berharap dengan adanya gelaran Musda ini akan melahirkan pengurus baru HKTI Banten yang mampu menitikberatkan pada kerja nyata untuk petani di Banten.

“Saya harap musyawarah ini bisa merumuskan program-program nyata yang berdampak pada petani di Banten. Seperti advokasi bagi petani dan penjembatan untuk permodalan,” kata Kaharudin Syah.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto menyampaikan ucapan selamat kepada H. Asep Jatnika yang terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Banten.

“Terpilihnya Pak Asep sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Banten menjadi angin segar buat HKTI. Kami berharap, beliau dapat bekerja sama dengan baik dan mensejahterakan petani,” ucapnya.

“Dari jumlah petani kurang lebih 38 juta, delapan jutanya adalah petani perempuan, ada peran perempuan dan banyak potensi yang yang belum digali,” tambahnya. (*/red)

Kabupaten Serang Dijadikan Pilot Project Program ITC-IPDMIP

By On Rabu, Agustus 31, 2022


SERANG, KabarViral79.Com - Kabupaten Serang dijadikan pilot project (proyek percontohan) Program Information and Communication Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (ICT-IPDMIP).

Program IPDMIP merupakan tindak lanjut Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri membuat program ICT untuk para petani.

Koordintaor Lapangan Information and Communication Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (ICT-IPDMIP) Provinsi Banten, Ene Sa'diyah menuturkan, untuk di Provinsi Banten hanya Kabupaten Serang yang dijadikan pilot project program ITC-IPDMIP tersebut.

“Kemarin (Selasa, 30 Agustus) ada 40 petani yang kita beri sosialisasi. Acara sosialisasinya di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” ujar Diah melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Diskominfosatik Kabupaten Serang, Rabu, 31 Agustus 2022.

Sosialisasi tersebut, kata Diyah, sapaan Ene Sa'diyah, diikuti para petani dari Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu dan Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang untuk dikenalkan mengenai manfaat aplikasi Matani id. 

“Aplikasi yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mendukung peningkatan pendapatan petani,” ujarnya.

Diyah menjelaskan, program ICT-IPDMIP sebagai tindaklanjut program IPDMIP di Kabupaten Serang Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri membuka program ICT untuk para petani.

“Melalui program ICT-IPDMIP ini bagaimana membuat model bisnis pertanian di era digitalisasi. Salah satunya di dalam ICT ini produknya sebuah aplikasi, namanya Matani id yang bisa didownload di play store," tutur perempuan yang aktif di berbagai organisasi tersebut.

Melalui aplikasi Matani id itu, lanjut Diyah, para petani di Kabupaten Serang bisa berkomunikasi dengan petani lain di Indonesia untuk berbagai pengetahuan.

“Jadi aplikasi ini mirip dengan facebook, petani bisa buat status dan komentar mengenai pertanian, ada artikel-artikel terkait pertanian baik pembenihan, penanaman dan yang lainnya,” terangnya.

Namun aplikasi matani id ini, tambah Diyah, baru tahap sosialisasi dan masih terus dilakukan pembaharuan oleh Kemendagri karena terdapat empat komponen di dalamnya. 

“Di komponen empat ada namanya marketplace. Jadi petani bisa menjual produk pertaniannya lewat aplikasi Matani id ini,” jelas Diyah. (*/red)

Terendam Air Hujan, Petani Semangka di Kuala Bireuen Merugi

By On Senin, Mei 04, 2020

Buah semangka milik petani di Kecamatan Kuala, Bireuen, Aceh, mengalami rugi setelah semangka di areal sawahnya terendam air hujan, Minggu, 03 Mei 2020. 
BIREUEN, KabarViral79.Com – Sejumlah petani semangka di pesisir Kecamata Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh, ikut merugi. Pasalnya, areal tanaman semangka siap panen terendam air hujan yang mengguyur selama sepekan terakhir.

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, BMKG Gencarkan SLI di Magelang

By On Jumat, Juli 19, 2024

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. 

MAGELANG, KabarViral79.Com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut, sektor pertanian berhubungan erat dengan kondisi cuaca dan iklim.

Kedua komponen tersebut, kata dia, dapat mengakibatkan penurunan produksi secara kuantitas maupun kualitas yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

“Dalam skala global, masyarakat dunia khususnya masyarakat petani di Indonesia juga menghadapi ancaman pemanasan global dan perubahan iklim,” kata Dwikorita dalam pembukaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tematik di Balai Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.

Atas dasar alasan itulah, kata Dwikorita, BMKG terus menggencarkan SLI di seluruh penjuru Indonesia. Harapannya, pemahaman para petani tentang informasi iklim dan cara adaptasi terhadap perubahan iklim. Sehingga, para petani dapat menerapkan pola tanam yang tepat dan jenis tanaman yang digunakan sesuai dengan kondisi iklim yang sedang terjadi agar dapat meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya.

Dwikorita menjelaskan, SLI merupakan salah satu program berkelanjutan BMKG yang memberikan edukasi dan literasi iklim bagi petani, penyuluh petani dan nelayan yang merupakan kelompok yang paling rentan terdampak risiko perubahan iklim. Saat ini, fase aktivitas SLI ditingkatkan pada tataran level tapak operasional, cost sharing, dan penggunaan teknologi.

Pemberian literasi iklim ini, lanjut Dwikorita, berbasis pembelajaran modul namun juga turut mengawal pemanfaatannya dan berbasis kebutuhan riil informasi iklim pada sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan dengan kolaborasi sinergis antara BMKG, penyuluh dan petani di lapangan serta berbagai pihak terkait.

Kegiatan SLI ini juga mengusung konsep Climate Smart Agriculture (CSA) melalui penggunaan teknologi dalam mendukung kegiatan pertanian. Di antaranya, yaitu Augmented Reality (AR) SLI, dimana pembelajaran materi SLI disimulasikan dalam gabungan dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi Climate Smart Technology for Climate Field School (KIMONO - CFS) yang bisa di-install pada handphone pengamat pertanian untuk monitoring iklim dan pertumbuhan tanaman pada lahan SLI.

“Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG telah melatih lebih dari 22 ribu peserta secara nasional di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai komoditas pertaniannya,” pungkasnya.

“SLI ini menjadi bagian dari komitmen BMKG memajukan pertanian Indonesia. Harapan kami, setelah petani dibekali ilmu tentang cuaca dan iklim maka ke depan volume produksi dan kualitas pertanian Indonesia semakin meningkat dan stabil sehingga kesejahteraan petani Indonesia pun semakin baik,” tambahnya.

Sebagai informasi, SLI yang digelar di Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini diikuti oleh 40 petani perwakilan dari enam desa dengan komoditas hortikultura.

Kegiatan SLI Operasional juga dilangsungkan di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan komoditas sayuran.

Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Adi Waryanto, Kabid Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Arifan Sasongko, dan sejumlah pejabat BMKG. (*/red)

Anggota DPR RI, Muslim Saleh: “Petani Kita Perlu Adanya Kemauan Agar dapat Maju dan Mandiri”

By On Senin, April 05, 2021

Untuk memajukan bidang pertanian di daerah, maka perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi pertanian, disamping kemauan petani untuk terus maju dan lebih mandiri.
Anggota DPR RI Muslim Saleh, SHI, MM, Sekda Bireuen Ir Ibrahim Ahmad, MSi, Kadis Pertanian dan Perkebunan Bireuen Muhammad Nasir SP serta Anggota DPRK Bireuen, Zulfikar Apayub menyerahkan komputer kepada seorang P3K pada Bimtek Pertanian kemarin. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Untuk memajukan bidang pertanian di daerah, maka  perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi pertanian, disamping kemauan petani untuk terus maju dan lebih mandiri.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI, Muslim Saleh, SHI, MM saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyuluh pertanian dan petani Aceh, wilayah koordinasi Polbangtan Medan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Aula Hotel Luxury, Bireuen, kemarin.

Baca juga: Anggota DPRA, dr Purnama Setia Budi Tinjau Produk Bata Ringan di Juli Bireuen

“Kita tetap mendorong adanya kemauan petani, sehingga sektor pertanian kita semakin maju dan mandiri, namun petani kita harus mengubah pola pikir dan tidak lagi bertani di warung kopi,” katanya.

Petani perlu adanya kedisplinan, karena masih banyak lahan tidur yang saat ini belum tergarap dengan maksimal, baik untuk penanaman jagung, cabai serta komuditi lainnya.

Kata politisi Partai Demokrat yang duduk di Komisi IV DPR RI itu, selama ini banyak program serta bantuan yang terus disalurkan ke daerah, sehingga dapat membantu kehidupan petani di Aceh. Disamping itu penyuluh pertanian agar terus mendampingi petani, sehingga mereka medapat bimbingan yang lebih baik.  

“Belakangan ini sektor pertanian sangat membutuhkan regenerasi Sumber Daya Manusia terdidik yang lebih baik, profesional, dan mau membangun serta ikut memiliki jiwa wirausaha mandiri,” sebutnya. 

Baca juga: Bupati Bireuen: Kominfo dan Persandian Bireuen Diminta Berperan Dampingi Operator SIGAP Gampong

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyuluh pertanian dan petani Aceh, wilayah koordinasi Polbangtan Medan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian itu dirangkai dengan penyerahan SK Penyuluh, BP3, Kabid, Kasi dan KSJ Pertanian.

Agenda itu turut dihadiri Sekda Bireuen Ir Ibrahim Ahmad, Msi, Kadis Pertanian dan Perkebunan Bireuen Muhammad Nasir SP serta Anggota DPRK Bireuen, Zulfikar Apayub serta sejumlah undangan lainnya. (Joniful)

Poktan dan Gapoktan Kecamatan Pontang Gelar Silaturahmi, Bahas Musim Tanam ke-II dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

By On Senin, Oktober 17, 2022


SERANG, KabarViral79.Com - Poktan dan Gapoktan Kabupaten Serang, khususnya kelompok tani yang berada di wilayah Kecamatan Pontang melakukan kegiatan silaturahmi di kediaman Ketua Gapoktan Kencana Tani, H. Hariri, di Kampung Baru, Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Senin, 17 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib.

Silaturahmi itu dilakukan berkaitan dengan persiapan menghadapi Musim Tanam (MT) ke-II pada bulan Oktober 2022 - Maret 2023 dan distribusi pupuk bersubsidi Tahun 2022. 

Acara silaturahmi ini dihadiri 70 orang perwakilan petani yang tergabung dalam Empat Gapoktan dan 25 Poktan, tiga orang Penyuluh Pertanian Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

Ketua Gapoktan Kencana Tani, H. Hariri dalam kesempatan itu membahas kendala penebusan pupuk bersubsidi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022, dimana para petani diwajibkan menggunakan Kartu Tani Indonesia (KTI).

"Padahal para petani belum semuanya memiliki Kartu Tani, sehingga menjadi kendala dalam penebusan pupuk untuk musim tanam pada 2 Oktober 2022 dan Maret 2023," kata H. Hariri.

Menjawab keluhan dari petani terkait pupuk bersubsidi, Penyuluh Pertanian Kecamatan Pontang, Yayan mengatakan, permaslahan distribusi pupuk bersubsidi mulai 01 Oktober 2022 harus menggunakan Kartu Tani, menjadi masalah mengingat sebagian umum petani belum memegang Kartu Tani, bahkan persentase 30 persen dan mesin EDC belum siap.

"Sehingga, kios pun khawatir dalam pendistribusiannya sementara para petani sebagian besar sudah mulai olah lahan untuk tanam. Alhamdulilah penebusan secara manual sudah dibuka mengingat kesiapan sarana dan prasarana yang memang belum siap," kata Yayan.

Sampai akhir 2022, kata Yayan, pupuk bersubsidi dapat ditebus secara manual dengan memperlihatkan KTP dan terdata di RDKK tahun 2023, baik petani dan penggarap.

"Terdaftar dalam RDKK sangat penting untuk disampaikan para Ketua Kelompok kepada para anggota, bahkan dapat disampaikan melalui berbagai forum kegiatan kemasyarakatan supaya dapat mengurangi problem distribusi pupuk bersubsidi," ujar Yayan.

Luas baku sawah masing-masing Poktan, lanjut Yayan, agar segera didata ulang dan dicantumkan dalam foam pernyataan dan membubuhkan tanda tangan, sehingga data tersebut mendekati validitas yang nantinya akan diserahkan kepada para penyuluh, mengingat pola distribusi tahun 2023 lebih ketat.

"NPK jangan 50 Kg kalau urea 200 Kg. Mudah-mudahan NPK pun bisa sama, yaitu 200 Kg untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertanian," kata Yayan menambahkan.

Yayan mengimbau, Ketua Kelompok Tani dan para anggota Kelompok Tani, agar jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kendala/permasalahan yang ada di lapangan, supaya dicarikan solusi yang tepat.

"Mudah-mudahan dapat diselesaikan dan ke depan masalah pangan menjadi diskusi yang sangat penting secara Nasional bahkan internasional," pungkasnya.

Dalam acara tersebut para petani yang tergabung dalam Gapoktan juga berikrar, selain siap mendukung kebijakan pemerintah, mereka juga siap mendukung dan menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif. (*/red)

Pemkab Tangerang dan Cirebon Kerja Sama Tekan Inflasi Bawang Merah

By On Rabu, Desember 18, 2024


TANGERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama dengan Pemkab Cirebon menggelar rapat kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Verse Hotel Cirebon, Kabupaten Cirebon, Selasa hingga Rabu, 17-18 Desember 2024.

Agenda ini dilakukan dalam rangka menanggulangi inflasi daerah, khususnya dalam stabilisasi harga komoditas bawang merah.

Kunjungan langsung dilakukan oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat ke Kabupaten Cirebon untuk memastikan ketersediaan pasokan bawang yang cukup dari daerah tersebut.

Cirebon diketahui memiliki potensi besar dalam produksi bawang merah, dengan luas lahan petani bawang mencapai sekitar 300 hingga 350 ribu hektar.

“Kami ingin memastikan komunikasi antara kami dan petani bawang di Cirebon berjalan lancar. Kami berharap, dengan adanya kerja sama ini, pasokan bawang dari Cirebon dapat mencukupi kebutuhan di Kabupaten Tangerang, terutama saat permintaan meningkat,” ungkap Iskandar di lokasi.

Kerja sama antar daerah ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menahan inflasi, terutama untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.

“Jika kebutuhan bawang merah di Kabupaten Tangerang tidak mencukupi, kami dapat segera mendapatkan pasokan dari Cirebon,” tambahnya.

Menurut Iskandar, pemantauan harga dan intervensi harga melalui kegiatan seperti Gerakan Pasar Murah hingga Operasi Pasar juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan harga.

“Dengan pasokan yang lancar, harga akan kembali normal, dan inflasi dapat ditekan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Bidang Hortikultura Kabupaten Cirebon, Didin Jaenudin pun menyambut baik kerja sama ini.

Ia berharap kolaborasi antara kedua kabupaten dapat menjaga kestabilan harga bawang merah di pasar.

“Dengan adanya kerja sama ini, ketika harga bawang merah di pasar melonjak, kita bisa membantu Kabupaten Tangerang dengan menyediakan pasokan yang stabil. Harapannya, kerja sama ini bisa meluas ke kabupaten-kabupaten lain untuk menanggulangi inflasi komoditas bawang merah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Koperasi Bawang Merah Kabupaten Cirebon, Wasirudin mengungkapkan dukungannya terhadap upaya pemerintah yang mendukung para petani.

Ia menyatakan, sebagai koperasi akan terus menjembatani para petani agar bisa mendapatkan akses yang lebih baik dalam bertanam bawang.

“Para petani sangat mendukung penuh kerja sama ini, terutama dengan adanya dukungan pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Wasirudin optimistis bahwa dengan kerja sama ini, pada tahun 2025, Kabupaten Cirebon akan menjadi pusat produksi unggulan, sejajar dengan daerah lainnya seperti Brebes.

“Kami juga sedang mempersiapkan bibit bawang merah khas Cirebon yang berkualitas, sehingga petani bisa lebih termotivasi untuk menanam bawang merah dan meningkatkan hasil produksi,” harapnya. (Reno)