KabarViral79.Com: Hasil penelusuran untuk bantuan keuangan

Bupati Serang Serahkan Bantuan Keuangan untuk Parpol

By Kabar Viral79 On Selasa, Juli 18, 2023

SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah secara simbolis menyerahkan dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Tahun 2023 di Pendopo Bupati Serang, Senin, 17 Juli 2023.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rudi Suhartanto, Asda I Nanang Supriatna, Asda II Ida Nuraida, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan para pimpinan Partpol di Kabupaten Serang.

Bantuan keuangan mengalami kenaikan 100 persen dibanding tahun lalu yang disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, meski ada kenaikan bantuan keuangan untuk Parpol namun tidak signifikan.

Menurutnya, kenaikan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan DPRD Kabupaten Serang.

“Kesepakatan DPRD ketika APBD membaik meski ada kenaikan tapi tidak signifikan sudah disepakati, karena supaya kondisi APBD juga aman pasti,” ujarnya kepada wartawan.

Tatu bersyukur bisa menyerahkan bantuan keuangan langsung kepada 12 pimpinan Parpol tingkat Kabupaten Serang melalui Badan Kesbangpol.

“Tentunya bantuan keuangan dari pemerintah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Parpol, karena tujuan salah satunya untuk penyiapan kader-kadernya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),” ucapnya.

Tatu mengatakan, bantuan keuangan Parpol meski jauh dari kata cukup, namun pihaknya berharap dengan anggaran yang ada bisa bermanfaat.

“Semoga dana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin,” katanya.

Tatu juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada teman-teman pimpinan Parpol atas bantuan keuangan tersebut jika dilihat dari cukupnya pasti tidak akan cukup.

“Tetapi bisa dibuat skala prioritas dulu kebutuhan-kebutuhan partai, bisa dibackup dari anggaran ini. Karena sudah ada ketentuan juga penggunaan dana ini,” terangnya.

Sedangkan dampak dari pendidikan politik saat ini yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu, kata Tatu, jika pada Pemilihan Legislatif (Pileg) cukup tinggi di angka 70 persen, namun berbeda pada Pilkada masih rendah.

Kemungkinan, kata dia, karena pada Pileg banyak calon yang turun ke masyarakat untuk mengajak dan menyampaikan jadi yang berdampak partisipasi tinggi.

“Memang harusnya baik pada Pileg atau Pilkada kalau pendidikan sudah bagus harusnya sama jadi partisipasi pada Pileg 70 persen. Harusnya di Pilkada juga 70 persen. Ini PR kita semua, PR Pemda Serang, PR jajaran pimpinan Parpol untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkpanya.

Dengan demikian, kata Tatu, agar masyarakat paham betul jika mempunyai andil, punya kepentingan sehingga tidak boleh mengabaikannya harus memilih Caleg atau Calon Kepala Daerah di wilayahnya masing-masing karena akan menentukan arah pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karenanya pendidikan politik sangat penting harus terus dilakukan.

“Terutama teman-teman media sangat penting, punya posisi yang strategis lewat berita media online maupun media manapun disampaikan bahwa ini penting. Karena yang mengurus baik itu kabupaten, kota, provinsi ada Legislatif atau Ekskutif, yaitu suaranya ada di masyarakat, masyarakat harus betul-betul memilih orang yang mumpuni,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna mengatakan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan Parpol Tahun 2023 sebesar Rp2.485.785.000. Rinciannya sebesar Rp3.000 per suara sah setiap Parpol. Sedangkan pada tahun sebelumnya hanya Rp1.500 per suara sah.

“(Mengalami kenaikan) 100 persen,” ujarnya.

Adapun penggunaannya, sebut Epi, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan Parpol dalam rangka sosialisasi dan sebagainya.

“Ini akan segera akan disalurkan. Ada pengawasannya setiap tahun, ada laporan untuk kelengkapan pelaporan keuangan ke BPK RI. Sebelum-sebelumnya juga sama sesuai dengan ketentuan,” katanya. (*/red)

Bupati Bireuen: “Ke depan Kita Harus Memasyarakatkan Ekonomi dengan Sistem Syari’ah”

By Kabar Viral79 On Rabu, Desember 09, 2020

Seorang peserta seminar edukasi keuangan syariah, kerjasama Pemkab Bireuen, BTPN Syariah dan Harian Serambi Indonesia mendapat hadiah telivisi, di Aula lama Sekdakab setempat, Selasa, 08 Desember 2020.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Melihat kondisi dunia simpan pinjam ekonomi saat ini, maka sudah saatnya syariat Islam diterapkan dalam bidang ekonomi, dan tidak hanya sebatas persoalan akidah serta ibadah saja.

Hal itu dikatakan Bupati Bireuen, H. Muzakkar A Gani saat membuka seminar edukasi keuangan syariah, kerjasama Pemkab Bireuen, BTPN Syariah dan Harian Serambi Indonesia di Aula Lama Sekdakab setempat, Selasa, 08 Desember 2020.

Kata Muzakkar A. Gani, peraturan terkait lembaga jasa keuangan syariah di Aceh telah tercantum di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

“Namun masih adanya anggapan, atau literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, lahirnya dan berkembangnya opini di tengah masyarakat, kalau lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam,” katanya.

Melalui seminar sehari ini, kata Muzakkar A Gani, mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang komprehensif (menyeluruh) bagi masyarakat agar dapat memperluas literasi warga masyarakat tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri.

“Tentunya ini sejalan dengan salah satu misi Bupati Bireuen, yakni ‘Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, teratur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam’,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berterimakasih atas usaha serta langkah positif Harian Serambi Indonesia, BTPN Syariah yang mengedukasi masyarakat terhadap peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan, sesuai dengan Syariat Islam.

“Ini menjadi momentum baru, kita dapat memasyarakatkan ekonomi syari’ah dan mensyari’ahkan ekonomi masyarakat, pada akhirnya seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Bireuen berjalan sesuai dengan ajaran Islam,” pintanya.

Sementara itu, seorang narasumber pada seminar edukasi keuangan syariah, Tgk Faisal Ali yang juga Wakil Ketua MPU Aceh dalam paparannya mengupas tentang berbagai produk hukum menyangkut keberadaan Bank Syariah.

“Bank yang menganut pembiyaan model syariah merupakan salah satu cara membantu masyarakat ikut mencegah lahirnya bank 47 yang menjerat masyarakat selama ini. BTPN merupakan perbankan yang akan membantu masyarakat dengan sistem syariah,” sebutnya.

Kepala Pembiayaan BTPN Syariah, Dewi Kamila juga ikut menyampaikan tentang program pembiayaan melalui slide dalam seminar.

Kata dia, pembiayaan yang dilakukan BPTN menganut sistem jemput bola, diutamakan nasabah perempuan.

Disinggung syarat mendapatkan bantuan tanpa agunan, Dewi menjelaskan, bantuan BTPN tanpa agunan, menerpakan sistem jemput bola, kemudian dilakukan pendampingan, bantuan dikhususkan untuk kaum ibu yang mengelola usaha kecil-kecilan di rumahnya

“Saat ini, di Kabupaten Bireuen sendiri sudah ada sekitar 7.000 nasabah, terutama kaum perempuan. Selain memberi bantuan modal, kami juga melakukan pendampingan sehingga usaha yang dijalankan nanti berjalan seperti harapan,” ungkapnya.

Di bagian lain, Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh, Rahmad Hidayat menambahkan, ke depan masyarakat harus mengubah pola, pembiayaan melalui lembaga resmi dan akan mendapat perlindungan dari OJK.

Sementara untuk pembiayaan non lembaga resmi, baik bantuan pinjaman online, bantuan simpan pinjam yang tidak jelas lembaganya, bukan dibawah perlindungan OJK.

“Apabila ada warga memperoleh pinjaman dari lembaga tidak resmi, bila nantinya bermasalah kedepan, maka penyelesaianya tetap harus menempuh kepolisian bukan melalui OJK,” terangnya.

Sementara BTPN Syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang ada dibawah OJK. Bila masyarakat yang ingin melakukan pinjaman, maka harus memastikan lembaga tersebut resmi dan di bawah OJK.

“Sementara bila suatu lembaga yang tidak resmi, dikhawatirkan akan mendatangkan masalah bagi si peminjam di kemudian hari,” tegasnya.

Agenda seminar tersebut juga dihadiri puluhan Kepala Desa, perwakilan Ormas dan unsur lain di Kabupaten Bireuen dan berjalan sukses, selanjutnya peserta juga diberikan kesempatan bertanya menyangkut perkembangan BTPN, serta sistem pinjaman yang diberlakukan BTPN Syariah. (Joniful)

Wagub Andika: Pemprov Banten Prioritaskan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

By Kabar Viral79 On Rabu, Oktober 06, 2021

SERANG, KabarViral79.Com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memprioritaskan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Komitmen itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 -2022.

“Memasuki usia ke-21 tahun, Provinsi Banten berkomitmen prioritaskan percepatan pembangunan desa,” kata Wagub Andika dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Enong Suhaeti pada Webinar Menyoal Peran Pemprov Banten di Desa yang diselenggarakan oleh TV Desa dan desapedia.id, Selasa, 05 Oktober 2021.

“Dimana dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, salah satu aspek penting yang menjadi isu strategis adalah kesenjangan antar daerah wilayah di Provinsi Banten,” tambahnya.

Wagub Andika berharap, para Kepala Desa di Provinsi Banten mampu mengimplementasikan berbagai terobosan dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju dan mandiri.

Dikatakan, sejak tahun 2003 Pemprov Banten telah menganggarkan bantuan keuangan desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

“Tahun 2020, Pemprov Banten mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp 61,9 miliar kepada 1.238 desa,” kata Enong.

Dijelaskannya, bantuan keuangan desa yang diberikan oleh Pemprov Banten tersebut bersifat komplementer, sedangkan sumber utama dan terbesarnya adalah dana desa yang bersumber dari APBN.

“Melalui bantuan keuangan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) se-Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pengelolaan potensi ekonomi desa dan kawasan perdesaan dapat menyerap sebanyak-banyaknya angkatan kerja, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan,” ungkap Enong.

Menurutnya, perhatian khusus terhadap usaha mikro di desa haruslah dikedepankan. Terutama dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar.

Dalam kesempatan itu, Enong juga menjelaskan soal prioritas pemberdayaan masyarakat diantaranya berupa pelatihan dan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin dan kelompok perempuan.

Untuk diketahui, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun (IDM) di 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020 meningkat dengan nilai IDM mencapai 0,6361 dengan status IDM berkembang.

Untuk capaian IDM Kabupaten Tangerang sebesar 0,6804 dengan status IDM berkembang. Capaian IDM Kabupaten Serang sebesar 0,6560 dengan status IDM Berkembang.

Sedangkan capaian IDM Kabupaten Pandeglang sebesar 0,6202 dengan status IDM berkembang serta capaian IDM Kabupaten Lebak sebesar 0,6004 dengan status IDM berkembang. (*/red)

Naik Peringkat, Pemkab Serang Raih Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset

By Kabar Viral79 On Jumat, Desember 22, 2023

SERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali meraih Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Predikat Baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kamis, 21 Desember 2023.

Tahun ini, penghargaan yang diraih naik peringkat menjadi urutan ke-4 dari tahun lalu ke-7 dari delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Penghargaan diterima langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dari Penjabat Gubernur Banten Almuktabar pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten di Hotel Aston Serang.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan upaya yang begitu luar biasa dari jajaran Pemkab Serang, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang. Selaku Kepala Daerah, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Serang,” kata Tatu kepada wartawan.

Menurutnya, Pemkab Serang terus melakukan upaya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam pengelolaan keuangan ini, kata Tatu, Pemkab Serang juga sudah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara dalam pengelolaan aset, kata Tatu, Pemkab Serang harus berupaya maksimal karena menjadi Pemerintah Daerah yang telah melakukan pemekaran dua daerah, yakni Kota Serang dan Kota Cilegon. Bukan hanya itu, sejumlah aset juga masih bersinggungan dengan Provinsi, karena Kabupaten Serang merupakan daerah tertua di Provinsi Banten.

“Tentu tantangannya semakin besar, sebab sebagai daerah induk, kami harus mampu menertibkan aset. Namun kami yakin, dengan kebersamaan antar daerah, penyelesaikan aset mampu berjalan dengan baik. Intinya, kita sama-sama berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat pembangunan maupun kemasyarakatan, bertumpu pada pengelolaan keuangan dan aset.

Ia berharap, pengelolaan yang baik dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Karena kita ingin mendedikasikan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang telah bersinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Terdapat sembilan indikator penilaian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Sejumlah penilaian mulai dari kepatuhan terhadap tahapan APBD dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan regulasi, progres peningkatan penggunaan produk dalam negeri, transparansi keuangan, digitalisasi, progress penggunaan kartu kredit daerah, universal health coverage (UHC), penilaian MCP KPK, hingga realisasi dan laporan bantuan keuangan.

Selain itu, Rina menuturkan, pada tahun 2023 ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah memberikan pembinaan dan pengawasan minimal tiga kali dalam satu tahun, dan hal itu telah kita lakukan,” ujarnya.

Berikut urutan penilaian Pemkab Tangerang predikat sangat baik (81,80), Pemkot Tangerang predikat sangat baik (81,57), Pemkot Tangerang Selatan predikat sangat baik (80,33), Pemkab Serang predikat baik (74,47), Pemkab Lebak predikat baik (62,15), Pemkot Cilegon predikat baik (60,60), Pemkot Serang predikat baik (60,47) dan Pemkab Pandeglang predikat baik (60,17).

Sementara, Piala Bergilir Gubernur Banten dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 diraih Pemkab Tangerang. (*/red)

Terima APDESI, Pj Gubernur Damenta Sebut Tahun 2025 Banprov Rp100 Juta untuk Desa

By Admin On Sabtu, Desember 28, 2024

SERANG, KabarViral79.Com – Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan Bantuan Provinsi (Banprov) untuk Pemerintah Desa (Pemdes) se-Banten sebesar Rp100 juta.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta usai menerima audiensi DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten, di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, 27 Desember 2024.

“Istilahnya bantuan keuangan. Bantuan itu sudah disesuaikan kembali,” ucapnya.

Menurut Damenta, bantau tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan pemanfaatannya perlu difokuskan melalui evaluasi.

“Tapi ada beberapa Desa tidak mengajukan proposal karena ada kendala tidak ada SDM. Diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan 100 persen. Sehingga target pengusulan Banprov tercapai,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD APDESI Provinsi Banten, Uhadi mengatakan APDESI Banten selalu kompak dan bersatu.

“Hari ini kami jajaran pengurus melakukan silaturahmi ke Pj Gubernur sebagai pembina APDESI. Kami mengaspirasikan Banprov sebear Rp100 juta per Desa.

Hal senada dikatakan Sekjen DPD APDESI Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik. Menurutnya, bantuan untuk pemerintah desa sebesar Rp100 juta sesuai aspirasi APDESI.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang sudah ditetapkan sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

“Perlu dilakukan penguatan pembuatan proposal. Pemerintah Desa juga harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” sarannya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina mengatakan, untuk bantuan keuangan Pemerintah Desa sudah ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknisnya (Juknis).

“Dalam Juklak dan Juknis di antaranya percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif; pembuatan jamban keluarga minimal 10 KPM per desa; bantuan operasional PKK dan Posyandu; penguatan kapasitas Kades, BPD dan Sekdes; penyertaan modal BUMDES (berbadan hukum); sosialisasi dan pencegahan TB Paru; pembuatan Website (Pengembangan Digitalisasi); pemeliharaan penataan jalan desa, kantor desa, dan sebagainya,” jelasnya.

Dia mengingatkan, dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming, Desa sebagai lumbung pangan.

“Untuk itu, Pemerintah Desa dapat memanfaatkan dana desa untuk program desa sebagai lumbung pangan,” pungkasnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Serahkan Bantuan Traktor kepada Kelompok Tani

By Kabar Viral79 On Senin, Juli 24, 2023

SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyerahkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa Hand Traktor dan Cultivator kepada kelompok tani di UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak (P3T) Dinas Pertanian Provinsi Banten, Kota Serang, Senin, 24 Juli 2023.

Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani se-Provinsi Banten dengan jumlah 220 unit, yang terdiri dari traktor roda dua 210 unit dan cultivator 10 unit.

Al Muktabar menyampaikan, bantuan itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menghadapi kerawanan pangan dunia. Salah satunya melalui pengoptimalan dan pendayagunaan potensi di Banten pada sektor pertanian yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Ini bagian dari ikhtiar kita, menindaklanjuti untuk terus menggiatkan pangan nasional. Mudah-mudahan dengan menyerahkan ini bisa menjadi daya dukung petani kita untuk semakin kuat dan menjadi mandiri dengan usaha tani yang terus digiatkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan alat mesin pertanian ini merupakan penggunaan dana APBD Dinas Pertanian Provinsi Banten tahun 2023 pada program penyediaan dan pengembangan serta pengawasan peredaran sarana pertanian.

Al Muktabar berharap, bantuan ini mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan peran petani.

“Pemerintah hadir secara bertahap sesuai dengan keuangan daerah, dan ingin sekali bantuan ini dimanfaatkan betul oleh saudara-saudara kita,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani. Petani merupakan pahlawan daerah yang memiliki daya dukung kehidupan yang mendasar.

“Karena bayangkan jika kita tidak punya beras, tidak ada sawah itu akan menjadi masalah bagi kita,” pungkasnya.

Ia juga berharap bantuan mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani yang berada di daerah peringkat ke-8 penghasil beras nasional ini. Mampu menjadikan pahlawan bagi Provinsi Banten di sektor pertanian secara berkelanjutan.

“Menghasilkan daya dukung yang mendasar, saya titipkan sawah dapat dirawat dengan baik, dan mudah-mudahan terus menerapkan sistem tanam panen, karena jika menanam tanpa panen berarti tandanya kita gagal,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid menyampaikan, pemberian bantuan alat pertanian ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan alsintan pada kelompok tani khususnya hand traktor dan cultivator.

Agus menyampaikan, dengan bantuan satu unit hand traktor yang semula para petani memiliki provitas 5,2 ton per hektar.

Ia berharap, para petani mampu meningkatkan provitasnya menjadi angka 5,8 atau 6 ton per hektar setiap kali mereka memanen hasil taninya.

“Ini angka yang realistis, tentunya nanti mereka akan dikembangkan kepada dinamika kelembagaan yang didalamnya ada pemupukan modal. Saya harap handtraktor ini menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan pendapatan,” harapnya.

Menurut Agus, masyarakat penerima bantuan alat pertanian ini mayoritas adalah petani sawah dan perkebunan, sehingga diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa dimanfaatkan secara bersama-sama untuk lebih memperkuat sektor pertanian.

“Adapun syarat penerima bantuan ini adalah masyarakat kelompok tani yang tidak berstatus PNS atau Kepala Desa sehingga dengan apa yang diupayakan dan disediakan bisa digunakan dengan maksimal,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten, Oong Syahroni juga menyampaikan, kegiatan penyaluran bantuan alat pertanian ini merupakan bukti hadirnya Provinsi ke tengah masyarakat.

Ia berharap, masyarakat khususnya para kelompok tani ini bisa memanfaatkan apa yang didapatkan secara bijaksana.

“Saya yakin melalui pemberian bantuan ini, program yang diupayakan pemerintah bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Tugas kita bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal, dan bijak,” pungkasnya. (*/red)

KPK OTT Bupati Probolinggo, DPP LPPI Apresiasi Komitmen Ketua KPK

By Kabar Viral79 On Selasa, Agustus 31, 2021

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mengapresiasi atas kinerja KPK yang dinahkodai Firli Bahuri yang telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang diketahui merupakan Anggota DPR RI pada Senin dini hari, 30 Agustus 2021.

Diketahui, saat ini KPK sudah mengantongi bukti terkait perkara jual beli jabatan Kepala Desa dan barang bukti yang disita KPK senilai Rp.360 juta.

“Sejak awal kami melihat keseriusan Ketua KPK Firli Bahuri dalam melakukan penindakan korupsi di Indonesia tidak main-main. Salah satunya dibuktikan dengan melakukan OTT kepada Bupati Probolinggo. Selain itu, KPK juga berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun tahun 2020 melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total sebesar Rp. 592,4 triliun selama 2020,” kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia, (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui siaran persnya yang diterima media ini, Selasa, 31 Agustus 2021.

“Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), KPK bersama Pemerintah Daerah (Pemda) juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 954,2 trilin selama 2020,” sambungnya.

Kemudian, kata Dedi Siregar, Rekomendasi KPK kepada Menteri Sosial (Mensos) pada Desember 2020 lau, penggabungan tiga basis data, yaitu data Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos.

Menurut Menteri Sosial, sebanyak 52,5 juta data penerima bantuan ‘ditidurkan’ karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemda sebagai kontributor data penerima bantuan.

Mulai saat ini, 52,5 juta penerima bantuan tidak digunakan lagi. Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52,5 juta penerima tersebut bila diasumsikan menerima bantuan per penerima sebesar Rp.200 ribu per bulan, atau Rp.10,5 truliun per bulan. Maka penyelamatan keuangan Negara sebesar Rp.126 triliun per tahun.

Selain itu, kata Dedi, KPK telah mampu menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke kas negara dengan nilai total Rp 120,3 miliar. Adapun jumlah yang disetorkan KPK ke kas negara itu terdiri dari denda hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.14 miliar. Kemudian, berasal dari uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar Rp.54,4 miliar, uang pengganti perkara korupsi Rp.19,8 miliar, uang sitaan dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp.18,5 miliar.

“Uang tersebut berasal dari hasil lelang KPK dari perkara tindak pidana korupsi Rp.3,3 miliar, gratifikasi Rp.2,9 miliar, dan jasa giro sebesar Rp.7 miliar,” pungkas Dedi.

Sementara, kata Dedi, pada capaian kinerja KPK di bidang penindakan dan koordinasi dan supervisi, nilainya terdiri dari penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp.3,8 triliun; penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemda dengan perkiraan nilai aset mencapai total Rp.9,5 triliun.

KPK juga berhasil melakukan penyelamatan aset daerah dengan dilakukannya pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai total Rp.1,7 triliun; dan penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan Fasum) senilai total Rp 7,1 triliun.

KPK juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait pada masing-masing daerah di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah dua untuk menyelamatkan keuangan dan aset daerah.

Lalu, peningkatan penegakan hukum korupsi melalui persentase pidana badan, denda ranpasan, dan uang pengganti serta melalui jumlah perkara TPK melalui TPPU dan korporasi.

“Sejauh ini kami menilai KPK menjadi lembaga yang paling produktif dalam penanganan perkara pidana korupsi,” kata Dedi.

Menurut Dedi, dalam penanganan perkara, KPK tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah perkara yang ditangani, namun lebih mendorong atau mengedepankan pada kualitas perkara melalui case building dan optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui TPPU.

“Dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, KPK mendorong dilakukannya inovasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pajak daerah, seperti implementasi tax clearance, pengkinian database, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti melakukan koneksi host-to-host,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dedi, KPK juga mendorong Pemda untuk melakukan penagihan tunggakan pajak. Diantaranya, KPK memfasilitasi kerja sama daerah dengan Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan piutang pajak.

Sementara itu, dalam program perbaikan tata kelola, khususnya area intervensi manajemen aset daerah, KPK mendorong Pemda untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset daerah.

Langkah pertama yang didorong adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset milik daerah untuk menghindari beralihnya kepemilikan aset yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah.

“Kami melihat, di tengah pandemi Covid-19, kondisi sulit ini, KPK tetap bekerja dengan segala keterbatasan dan tantangan untuk memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat yang dimana sesuai dalam Undang-Undang,” tutur Dedi.

Dengan prestasi itu, kata Dedi, KPK telah melakukan penyelesaian kasus hingga Semester 1 Tahun 2021 telah bertambah sebanyak total penyelamatan potensi kerugian negara di Semester 1 Tahun 2021 sebesar Rp. 22 trilyunan yang terdiri dari Penagihan Piutang PAD sebesar Rp.3.321.880.064.101, Pensertifikatan Aset sebesar Rp.9.509.604.128.215 (9.017 unit).

Pemulihan Aset sebesar Rp.1.747.932.083.744 (2.100 unit) dan Penyerahan aset daerah PSU Rp.7.123.164.830.792 (1.092 unit) juga termasuk 12.310 sertifikat atas bidang tanah milik Pemda.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan penertiban atas aset-aset bermasalah, baik yang dikuasai oleh pihak ketiga maupun aset-aset yang tidak optimal pemanfaatannya.

“Atas dasar itulah, maka kami menilai prestasi KPK dibawah Ketua KPK Firli Bahuri patutlah diapresiasi keberhasilan dalam melakukan OTT Bupati Purbalinggo dan penyelamatan asset serta menyelamatkan keuangan negara yang tentu saja ini sebuah prestasi yang harus diapresiasi,” tutupnya. (*/red)

Bantuan Korban Covid-19 Mengalir, Bupati Serang Sampaikan Apresiasi

By Kabar Viral79 On Selasa, April 21, 2020

SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan apresiasi bagi semua pihak yang sudah memberikan bantuan untuk warga terdampak Virus Corona atau Covid-19. Bantuan yang mengalir dinilai sebagai bukti kebersamaan dan semangat gotong royong yang semakin kuat.

Lebaran, Pedagang Pantai Anyer-Cinangka Dapat Bantuan Modal

By Kabar Viral79 On Minggu, Juni 09, 2019

SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memberikan bantuan modal untuk 251 warga pemilik warung di sekitar Kecamatan Anyer dan Cinangka. Mereka yang mendapat bantuan adalah yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda, akhir Desember 2018 lalu.

Apresiasi Bantuan Warung UPG, Bupati Serang Ajak Kebersamaan Bangkit dari Pandemi

By Kabar Viral79 On Selasa, September 28, 2021

SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi Universitas Primagraha (UPG) yang telah memberikan bantuan warung di tengah pandemi Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Serang.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang tersebut mengajak seluruh stakeholder menguatkan kebersamaan untuk bangkit dari pandemi.

“Program dan bantuan dari UPG ini adalah salah satu bentuk kebersamaan bangkit dari pandemi. Saya tidak melihat jumlahnya, tetapi kreativitasnya luar biasa. Ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat Kabupaten Serang,” kata Tatu kepada wartawan usai menerima bantuan dari UPG di Pendopo Bupati Serang, Senin, 27 September 2021.

Untuk diketahui, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, UPG memberikan bantuan 5 warung kepada sejumlah masyarakat dari Kecamatan Petir, Cikeusal, dan Pamarayan. Bantuan ini juga bagian dari kuliah kerja mahasiswa di tengah-tengah masyarakat.

Bantuan yang diberi nama Warung Masa Depan Gemilang tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ia pun meminta Diskoperindag Kabupaten Serang untuk mengkaji kemungkinan duplikasi program warung seperti yang dilakukan UPG.

“Nanti kita survei ke masyarakat terkait efektivitas warung ini,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UPG, Romli Ardie mengatakan, meski berlokasi di Kota Serang, UPG akan berupaya membantu seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Serang dalam membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Tahun ini, kita punya gagasan, untuk membuka Warung Masa Depan Gemilang. Kami serahkan lima warung tahap awal, dari 15 desa yang kami tergetkan. Insya Allah, tahun depan diperluas lagi,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan warung merupakan bentuk bantuan sekaligus edukasi kepada masyarakat tentang kewirausahaan. Selain bantuan fisik dan aneka produk yang bisa dijual, masyarakat penerima bantuan juga diberi pemahaman tentang tata cara berwirausaha, hingga pembukuan keuangan.

“Ini untuk mendidik masyarakat cara berusaha. Bukan hanya teori, tetapi juga praktik. Kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami mendampingi hingga masyarakat paham dan mampu berwirausaha dengan baik,” ujarnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar: UMKM dan Platform Digital Landasan Kokoh Provinsi Banten Hadapi Tantangan Perekonomian Mendatang

By Kabar Viral79 On Minggu, Desember 04, 2022

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung dan mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menjadi landasan kokoh yang membuat masyarakat dan Provinsi Banten tahan atas berbagai perkembangan situasi nasional dan global.

Demikian diungkapkan Al Muktabar saat menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemprov Banten Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Shohibul Barokah, Jl Raya Labuan, Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Minggu, 04 Desember 2022.

“Pemerintah hadir dan selalu bersama rakyat untuk kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.

“Jangan lihat besar kecilnya bantuan, tapi kebersamaannya. Semoga menguatkan modal usaha ibu-ibu,” tambah Al Muktabar.

Dikatakannya, Bantuan UEP dalam rangka mendukung usaha ekonomi produktif dan diprogramkan untuk delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Mendukung dan menggiatkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat yang cikal bakalnya sudah ada atau sudah menekuninya.

“Dengan bantuan ini semoga memperluas dan memperbesar usahanya. Juga untuk memberikan contoh kepada sekitar,” kata Al Muktabar.

“Bagi yang telah memiliki cikal bakal didukung. Diharapkan, yang belum punya cikal bakal, dia akan memulainya,” tambahnya.

Dikatakannya, UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dipantau perkembangannya oleh pendamping. Sehingga ada pelaporan ke Dinas Sosial untuk memantau perkembangannya.

“Kita akan lihat perkembangannya nanti. Kalau dia sudah besar kita kaitkan dengan permodalan perbankan. Nanti banyak skema pembiayaan untuk permodalan,” ungkap Al Muktabar.

“Jadi ini terus menerus kita bina. Mulai dari nol, punya cikal bakal, terus meningkat. Nanti pada titik tertentu usahanya makin besar permodalannya bisa kita akseskan ke perbankan. Ada Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tambahnya.

Ditegaskannya, pihaknya akan terus mendorong karena UMKM yang paling dasar yang membuat masyarakat dan Provinsi Banten tahan atas berbagai perkembangan situasi nasional dan global.

Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha, khususnya Ibu-ibu untuk akrab dengan teknologi.

“Global begitu resah dengan soal ekonomi, soal keuangan, dan soal pangan. Alhamdulillah semua kita punyai itu. Tinggal kita bersama untuk memperkuatnya,” ungkap Al Muktabar.

“Peluang usaha kita luar biasa. Sesama kita saja bisa hidup, apalagi nanti kalau platform digital kita bisa menjangkau kawasan Asean, Asia,” tambahnya.

Dijelaskannya, Pemprov Banten juga memiliki program yang dialokasikan untuk menuntun mereka memulai usaha melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

“Kita yakin sekali akan pengembangan UMKM. Ini peta jalan kita untuk kuat menghadapi segala situasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menyerahkan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan disabilitas, bantuan lansia, dan bantuan anak-anak terlantar di dalam panti.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana dalam laporannya menyampaikan, penerima bantuan UEP untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang sebanyak 470 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 2.720 KPM se-Provinsi Banten.

“Bantuan UEP ini diharapkan tidak dikonsumsi sendiri, namun dijual untuk usaha dan dikembangkan,” pungkasnya. (*/red)

Ketua Forum FK LSM Program Inkubasi Bisnis Kementrian Diduga Janggal

By Admin On Kamis, Februari 02, 2023

Lebak, KabarViral79.Com - Bantuan keuangan kementrian Agama RI pada Program Inkubasi Bisnis Pondok Pesantren, diduga kuat disalah Gunakan, padahal tujuan utama dari bantuan Dana inkubasi Bisnis Pada ponpes tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan para santri santrinya.

"Para santri santrinya bukan hanya sekedar pandai mengaji dan membaca kitab, tapi santri juga dibekali pengetahuan bagaimana cara berbisnis dan mengelola usaha lewat program Bantuan Inkubasi Bisnis Ponpes. Kami Tim Forum Komunikasi LSM Kabupaten Lebak ( FK KSM Lebak) telah melakukan investigasi ke salah satu Ponpes, yang mendapat bantuan tersebut yaitu Ponpes QUTROTUL FALAH yang berlokasi di kecamatan Cikulur. Tim kami menemukan berbagai kejanggalan mulai dari proses pengajuan sampai pada penggunaan uang bantuan, yaitu Ponpes tersebut adalah Ponpes yang tidak diajukan oleh Kemenag Lebak," tegasnya.

Masih kata yayat, “padahal ada 100 ponpes yang diajukan oleh kemenag yang telah lolos verifikasi tidak ada satu ponpes pun yang lolos mendapatkan bantuan, tetapi ponpes QUTRITUL Falah yang tidak direkom atau diajukan malah dapat, sehingga mendapat perhatian dari kami," ujar Yayat.

"Dari hasil investigasi, kami mendapat keterangan bohong dari pengelola Ponpes Quteotul Falah, yaitu Ponpes tersebut mendapatkan Bantuan sebesar Rp 70.000.000, untuk memenuhi memaksimalkan kantin, dan uangnyapun belum dibelanjakan," lanjut ketua forum FK waktu konfirmasi ke orang bersangkutan.

"Pada waktu itu kami percaya dan langsung pulang ke sekret Forum LSM, selang 3 hari tim kami (FK LSM) mendatangi kantor Kemenag Lebak tujuannya kami minta rekom mau mendatangi kantor Kemenag RI di Jakarta untuk mempertanyakan kejelasan Program Inkubasi bisnis Ponpes tersebut, setelah ketemu dan menceritakan hasil investigasi kami di lapangan, kami terkejut setelah membuka SIMBA kemenag, ternyata keterangan pengelola Ponpes Qotrul Falah tidak sesuai dan jauh dari Fakta sebenarnya, bahwa ponpes tersebut bukan mendapatkan Rp 70.000.000, tetapi mendapatkan Rp 250 jt dan usahanyapun bukan memaksimalkan kantin, tapi untuk usaha pribadi Sablon yang berlokasi di Labuan Pandeglang.

"Setelah kami tanyakan lagi ke KH Abdurahman beliau sebagai penanggung jawab bantuan tersebut, beliau mengakui bahwa yang disampaikan ke kami sebelumnya bohong," singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masi berupaya konfirmasi kepihak yang berkaitan.

Pj Gubernur Al Muktabar Komitmen Kembangkan Desa Wisata

By Kabar Viral79 On Minggu, Agustus 20, 2023

SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengapresiasi bantuan keuangan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPUP) yang diberikan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Desa Wisata Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Sabtu sore, 19 Agustus 2023.

Al Muktabar berharap, bantuan sebesar Rp120 juta itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Desa Wisata Cikolelet untuk bisa lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

“Dengan berbagai hal yang dikembangkan melalui Desa Wisata ini, dapat menopang ekonomi daerah, stabilitas pangan, penanganan stunting dan inflasi,” kata Al Muktabar.

Misalnya, lanjut Al Muktabar, pengoptimalan lahan pekarangan yang bisa ditanami pohon katuk dan lainnya, itu dapat menjadi sumber protein bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, sehingga mereka terhindar dari keluarga beresiko stunting. Ditambah lagi dengan lingkungan yang bersih serta sanitasi yang baik.

“Selain itu, di Cikolelet ini juga bisa dikembangkan ketahanan pangan padi atau sejenisnya sesuai dengan kearifan lokal yang ada dalam rangka menghadapi kemarau dan dampak El Nino. Sehingga multi sektor yang bisa dikembangkan melalui Desa Wisata ini,” jelasnya.

Al Muktabar mengatakan, pihaknya bersama seluruh stakeholder terus fokus mengembangkan sektor pariwisata, UMKM serta ekonomi kreatif di Provinsi Banten dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Apalagi, melihat perkembangan yang ada, di era saat ini sektor-sektor itu sangat memungkinkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang terus kita giatkan dengan berbagai upaya kerja keras semua pihak.

“Berbagai infrastruktur sudah kita siapkan sebagai dukungan untuk peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Selain diberikan kepada Desa Cikolelet, bantuan keuangan DPUP itu juga diberikan kepada dua Desa Wisata lainnya seperti Desa wisata Sukarame, Kabupaten Pandeglang dan Desa Wisata Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dimana masing-masing mendapat bantuan dengan nominal yang sama.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, bantuan ini diharapkan dapat memberikan penguatan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Terlebih, Desa Wisata Cikolelet ini baru kembali menggeliat pasca dua tahun diterpa Pandemi Covid-19.

“Geliat kunjungan wisatawan yang menginap di sini cukup banyak, serta banyak pula muncul homestay-homestay baru. Oleh karenanya kita perlu berikan dukungan tambahan dari segi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.

Sandi juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Banten melalui gerakan urban farming atau pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat yang berbasis kearifan lokal setempat.

Penerapan di Desa Wisata itu sudah sangat tepat dijadikan sebagai ketersediaan bahan pangan. Karena selain menarik banyak wisatawan, ketahanan pangan Desa juga terjaga di tengah isu krisis pangan yang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia saat ini.

“Di tengah gejolak dunia saat ini, dengan kesiapan Desa-desa Wisata ini, saya yakin kita akan mampu untuk menjaga harga-harga bahan pokok. Sehingga ke depannya kita bisa ciptakan Desa-desa yang mandiri, dengan pengembangan SDA serta kearifan lokal yang ada,” pungkasnya. (*/red)

IKA Untirta Dukung Kebijakan Gubernur Banten soal Merger antara Bank Banten dengan BJB

By Kabar Viral79 On Senin, April 27, 2020

Ketua Umum IKA Untirta, Asep Abdullah Busro.

SERANG, KabarViral79.Com – Terkait kebijakan Gubernur Banten dalam mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB, serta penandatanganan Letter of Intens antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan Pemprov Jawa Barat berkaitan rencana Penggabungan (merger) antara Bank Banten dengan BJB, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengapresiasi dan mendukung kebijakan Gubernur Banten.

DPMPD Kabupaten Pandeglang Kembali Akan Panggil Kades Ciseureuheun

By Kabar Viral79 On Rabu, November 04, 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang kembali akan memanggil Kepala Desa (Kades) Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan saat menerima kunjungan awak media terkait Desa Ciseureuheun, Selasa, 03 November 2020.

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang kembali akan memanggil Kepala Desa (Kades) Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mengambil tindakan, dan langkah-langkah selanjutnya dalam persoalan pengalihan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2020.

“Kades Ciseureuheun, Mursid bersama dengan Sekertaris Desa (Sekdes) Ciseureuheun Endi Sutrisna telah dipanggil ke Kantor DPMPD Pandeglang pada Senin, 02 November 2020, dan rencananya untuk yang kedua kalinya pemanggilan dilakukan pada Kamis, 05 November 2020,” ujar Doni saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa, 03 November 2020.

Doni menjelaskan, dari keterangan Kades dan Sekdes permasalahan yang terjadi di Desa Ciseureuheun sudah diselesaikan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kami panggil Kades Ciseureuheun bersama Sekdes ke Kantor Dinas pada Senin, 02 November 2020, dari hasil klarifikasi yang disampaikan, persoalan pengalihan bantuan program keuangan (Bankeu) sudah diselesaikan,” jelas Doni.

Doni juga menyampaikan, dari hasil pemanggilan Kades dan Sekdes, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan, salah satunya muncul informasi bahwa yang dialihkan tersebut sudah berdomisili di luar Desa Ciseureuheun dan dengan dasar itu bantuan dialihkan.

“Informasi dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Ciseureuheun bahwa KPM yang dialihkan sudah berdomisili di luar desa Ciseureuheun, tetapi ketika kita pertanyakan terkait surat kepindahannya itu belum ada,” ucap Doni.

Ia juga menegaskan, pihkanya akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Kades Ciseureuheun pada Kamis 05, November 2020. Hal itu dilakukan berkaitan dengan keterangan yang disampaikan KPM bahwa persoalan pengalihan bantuan belum diselesaikan oleh pihak Pemdes Ciseureuheun.

“Jika memang benar apa yang disampaikan KPM bahwa Bankeu dari Pemprov Banten berbentuk sembako dengan jumlah Rp700 ribu itu belum diterima oleh KPM, maka saya pastikan pada Kamis, 05 November 2020, akan melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya,” janji Doni Hermawan.

Sementara itu, salah seorang KPM, Dedeh, warga Kampung Suka Maju RT 002, RW 007, Desa Ciseureuheun merasa dirugikan dan dikecewakan atas perlakuan pihak Pemdes.

“Jika dari awal ada informasi hak saya dialihkan untuk bantuan itu, tidak ada masalah, yang membuat kecewa kenapa saya malah dipermainkan untuk meminta informasi tentang bantuan tersebut,” pungkas Dedeh. (Yockhie)

BUMDesma LKD Kabupaten Serang Jadi Percontohan Nasional

By Kabar Viral79 On Rabu, Juni 12, 2024

SERANG, KabarViral79.Com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengapresiasi perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Kabupaten Serang.

Bahkan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyebut, daerah yang dipimpin Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah ini sebagai percontohan nasional.

Manurut yang akrab disapa Gus Halim itu, Ratu Tatu mampu melakukan konsilidasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Lembaga Keuangan Desa (LKD). Bahkan sudah ada lima BUMDesma yang selesai audit oleh akuntan publik.

“Dengan selesai audit ini sangat luar biasa, dan Serang ini termasuk yang paling berhasil se-Indonesia, bukan hanya se-Jawa. Kenapa, karena di Jawa Timur sudah audit, tapi satu kabupaten cuma satu, se-Jawa Timur cuma tiga, yaitu Bojonegara, Pasuruan, dan Malang,” kata Gus Halim di Pendopo Bupati Serang, Selasa, 11 Juni 2024.

Ada lima BUMDesma yang sudah melakukan audit, dengan penilaian empat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan satu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Itulah kenapa saya harus ke sini. Untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, dan para Direktur BUMDesma,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan terus dilakukan percepatan-percepatan yang pada akhirnya terbentuk Bank Desa dari perkumpulan BUMDesma LDK. Selanjutnya bisa dengan mudah mendapat akses kredit program pemerintah pusat.

“Dengan bersatu membuat Bank Desa dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saya yakin akan sangat luar biasa bagi peningkatan kesejahateraan warga masyarakat desa. Karena menukik langsung lokus ke desa,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, saat program PNPM-MPd tidak dilanjutkan, para pengurus UPK sempat bingung karena masih mengelola keuangan yang tidak kecil. Kemudian Pemkab Serang terus menjaga keberlangsung UPK dalam membantu pelaku ekonomi di desa.

“Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Menteri, dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, menjadikan payung hukum para UPK di Kecamatan yang berjumlah 27 dalam status aktif. Bertransformasi menjadi BUMDesma Lembaga Keuangan Desa. Semoga ini menjadi cikal bakal bank desa,” ujar Tatu.

Saat ini, kata Tatu, transformasi UPK ke BUMDesma LDK sangat membantu usaha-usaha mikro yang belum bankable.

“Kalau sekarang sudah berbadan hukum, semua bisa mengakses bantuan keuangan, yang Insya Allah ini akan menjadi besar, dan menjadi sandaran usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Serang,” ujarnya.

Tatu menyampaikan terima kasih kepada Gus Halim dan jajaran Kemendes PDT.

“Mohon terus dukungannya kepada kami, arahannya dari Pak Menteri,” ujarnya. (*/red)

Anak Yatim dan Fakir Miskin di Bireuen Terima Bantuan Jelang Meugang

By Kabar Viral79 On Minggu, April 19, 2020

Anak yatim di salah satu kecamatan menerima bantuan sosial secara simbolis menjelang puasa Ramdahan. (Foto: Istimewa)

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sedikitnya 3.817 anak yatim dan fakir miskin di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, Aceh, menerima bantuan sosial menjelang hari Meugang bulan puasa Ramadhan 1441 Hijriah.

Warga Desa Ciseureuheun Mengaku Belum Terima Banprov

By Kabar Viral79 On Senin, November 09, 2020

Program Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2020 di Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, dalam pengelolaannya diduga tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Program Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2020 di Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, dalam pengelolaannya diduga tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan disinyalir tidak sepenuhnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Hingga hari ini, Senin, 09 November 2020, belum ada itikad baik dari Kepala Desa (Kades) Ciseureuheun maupun Sekertaris Desanya yang datang untuk menyerahkan Bankeu berbentuk sembako,” kata Dedeh, warga Kampung Suka Maju RT 002, RW 007, Desa Ciseureuheun.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya pada Kamis, 05 November 2020.

“Pemanggilan Endi Sutrisna selaku Sekertaris Desa (Sekdes) Ciseureuheun untuk kedua kalinya sudah dilakukan pada Kamis, 05 November 2020, dan Kades bersama Perangkat Desa akan meminta maaf kepada KPM,” tulis Kepala DPMPD Pandeglang, Doni Hermawan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Kades Ciseureuheun Mursid, maupun Sekdes Endi Sutrisna, setelah mencuatnya pemberitaan di media tiba-tiba sulit untuk dihubungi, bak hilang ditelan bumi. (Yockhie)

DPRD Banten Fokus Kawal Percepatan Pembangunan Puspemkab Serang

By Kabar Viral79 On Kamis, Juni 15, 2023

SERANG, KabarViral79.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten terus mengawal percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang.

Terlebih Raperda Percepatan pembangunan Puspemkab Serang sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Serang yang saat ini tengah dievaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Hal itu terungkap saat Reses Anggota DPRD Banten asal Dapil Kabupaten Serang, Muchsinin dan Umar Barmawi di Aula KH. Syam’un, Kamis, 15 Juni 2023.

Mereka diterima oleh Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriatna, Staf Bupati Bidang SDM dan Kesra Rahmat Fitriadi dan para Kepala OPD terkait.

“Kita bagaimana memaksimalkan kontribusi Pemprov Banten sesuai amanat Undang-Undang, bahwa pembangunan Puspemkab Serang masih tanggung jawab Pemprov Banten dan Pusat. Jadi, bagaimana memaksimalkan kontribusinya terhadap Kabupaten Serang karena itu amanat Undang-Undang maka harus didesak supaya cepat,” ujarnya.

Sebagai masyarakat yang duduk sebagai Anggota DPRD Banten, kata Politisi Partai Golkar ini, sebuah kewajiban memperjuangkan agar Pemprov Banten memprioritaskan Kabupaten Serang dalam pembangunan Puspemkab Serang yang berlokasi di Kecamatan Ciruas dan Kragilan.

“Wajar bagi kami memperjuangkannya sebagai warga dan Anggota DPRD Banten,” ucap Muchsinin.

Senada dikatakan Anggota DPRD Banten Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Barmawi. Pihaknya pun akan mendorong Pemprov Banten bersama Anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang lainnya untuk memprioritaskan pembangunan Puspemkab Serang.

"Bantuan keuangan atau membangun gedung memang masih kurang, makanya kami mendorong agar penambahan anggaran atau penambahan membangun gedungnya,” katanya.

Sementara itu, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan, untuk tahun 2023 bantuan keuangan Pemprov Banten dialihkan untuk pembangunan dua gedung di Puspemkab Serang yang tengah dilaksanakan. Selanjutnya, Pemkab Serang juga berharap tahun berikutnya Pemrov Banten untuk kembali membangun gedung di Puspemkab Serang.

“Bantuan provinsi bukan berupa uang, tapi berupa bangunan yang dihibahkan kepada Pemkab Serang. Contoh kita perlu gedung DPRD itu kalau bisa dibangun oleh Pemprov Banten dan diserahkan kepada Pemkab Serang,” ujarnya. (*/red)

Kementerian Transformasi Digital, FTX, dan Everstake Ukraina Luncurkan Bantuan Situs Penggalangan Dana Crypto

By Kabar Viral79 On Selasa, Maret 15, 2022

KYIV, KabarViral79.Com – Situs web resmi untuk Aid For Ukraina, sebuah prakarsa yang mengumpulkan dana dari komunitas kripto untuk kepentingan militer Ukraina dan kebutuhan kemanusiaan, telah resmi diluncurkan.

Inisiatif ini didukung oleh Kementerian Transformasi Digital Ukraina, FTX, dan Everstake. Ini adalah contoh pertama dari pertukaran mata uang kripto yang menyediakan saluran untuk sumbangan kripto ke lembaga keuangan publik.

Peluncuran situs web resmi memungkinkan pengguna dari seluruh dunia memiliki cara sederhana untuk memberikan sumbangan mata uang kripto ke Ukraina. Siapa pun sekarang dapat memilih jumlah yang diinginkan dalam cryptocurrency yang dipilih untuk disumbangkan, menghubungkan dompet, dan mengonfirmasi transaksi dalam antarmuka ramah pengguna yang sama.

Proses penggalangan dana akan dapat dilacak secara real-time di situs web. Jumlah keseluruhan donasi akan dijumlahkan dan untuk sementara dinyatakan dalam USD dengan kurs Coinecko.

Situs web ini juga memungkinkan untuk menambahkan lebih banyak cryptocurrency ke inisiatif ini berkat keterlibatan Everstake, penyedia staking terdesentralisasi terbesar di industri ini. Pejabat perusahaan berhubungan langsung dengan perwakilan masyarakat yang bersedia ambil bagian dalam membantu masyarakat Ukraina.

Komunitas crypto tidak ingin berdiri di samping dan menyaksikan Ukraina menderita dari agresi tak beralasan oleh Federasi Rusia dan bencana kemanusiaan berikutnya yang tak terlihat di Eropa sejak perang Balkan.

“Kebebasan selalu menjadi landasan komunitas kripto. Ini adalah nilai fundamental yang sama yang diperjuangkan Ukraina saat ini, dan komunitas kripto menyatakan keinginan kuatnya untuk membantu Ukraina segera setelah dimulainya perang yang tidak menyenangkan ini. Sebagai bagian dari komunitas hebat ini dan sebagai perusahaan yang berbasis di Ukraina, kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan cara apa pun yang kami bisa. Itulah bagaimana dan mengapa Bantuan Untuk Ukraina muncul,” kata Sergey Vasilchuk, CEO di Everstake.

Sejauh ini, pengguna dapat menyumbang ke dompet Kementerian Transformasi Digital yang ada dalam bentuk BTC, ETH, USDT (TRC-20), DOT, SOL, DOGE, dan XMR. Inisiatif ini juga telah menambahkan ICX, EOS, dan NEO. Bantuan Untuk Ukraina akan menambah cryptocurrency lainnya dari waktu ke waktu.

“ICON Foundation bergabung dengan upaya komunitas global dengan menjanjikan $ 1 juta untuk bantuan dan bantuan bagi orang-orang Ukraina. Saya berharap teknologi dan komunitas kami dapat memberikan kontribusi kecil pada saat dibutuhkan,” kata Min Kim, pendiri ICON.

Aid For Ukraine bekerja sama dengan pertukaran cryptocurrency FTX yang mengubah dana crypto yang diterima menjadi fiat dan mengirimkan sumbangan ke Bank Nasional Ukraina. Ini menandai contoh pertama dari pertukaran mata uang kripto yang secara langsung bekerja sama dengan entitas keuangan publik untuk menyediakan saluran untuk sumbangan kripto. Awal bulan ini, FTX telah mengonversi SOL senilai $1 juta dan mentransfernya ke Bank Nasional Ukraina.

“Pada awal konflik di Ukraina, FTX merasa perlu untuk memberikan bantuan dengan cara apa pun. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Transformasi Digital untuk menyiapkan jalur pembayaran dan memfasilitasi konversi sumbangan kripto ke mata uang fiat, kami telah memberikan Bank Nasional Ukraina kemampuan untuk memberikan bantuan dan sumber daya kepada orang-orang yang paling membutuhkannya. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk bekerja dengan Sergey dan tim Everstake karena mereka terus bekerja tanpa lelah dalam membantu Ukraina yang menderita akibat konflik ini,” ujar Sam Bankman -Fried , pendiri dan CEO FTX.

Komunitas Crypto telah menyumbangkan lebih dari $80 juta ke Ukraina , dengan lebih dari $50 juta masuk ke akun resmi Kementerian Transformasi Digital Ukraina . Aid For Ukraina berupaya untuk mengumpulkan lebih banyak donasi untuk Ukraina di komunitas crypto. Setiap kontribusi penting dan berharga.

“Hari ini, kripto memainkan peran penting dalam pertahanan Ukraina. Aset kripto terbukti sangat membantu dalam memfasilitasi aliran dana ke warga dan tentara Ukraina, serta dalam meningkatkan kesadaran dan melibatkan orang-orang di seluruh dunia. Jumlah crowdfunding kripto untuk negara kita sudah terbesar dalam sejarah sejauh ini. Kami berharap pengumpulan NFT akan memberikan dorongan berikutnya untuk proses penggalangan dana kripto. Terima kasih banyak kepada komunitas kripto atas dukungan Ukraina yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan pembelaannya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan dalam menghadapi perang yang dilancarkan oleh Federasi Rusia,” kata Oleksandr Bornyakov, Wakil Menteri Transformasi Digital Ukraina untuk pengembangan industri TI.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu Angkatan Bersenjata Ukraina serta warga sipil Ukraina yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Aid For Ukraina dan mendukung upayanya, silakan kunjungi: https://donate.thedigital.gov. ua/ .

Tentang Kementerian Transformasi Digital

Kementerian Transformasi Digital adalah salah satu otoritas pemerintah di Ukraina . Misi utamanya adalah membangun negara yang paling nyaman dan ramah pengguna di dunia.

Kementerian fokus untuk menciptakan "negara dalam smartphone". Ini menggabungkan aplikasi seluler Diia dan portal web Diia, tempat warga menyimpan dokumen elektronik dan mendapatkan akses ke layanan publik.

Visi Kementerian adalah bahwa negara tidak boleh dikaitkan dengan monster menakutkan, korupsi dan birokrasi, tetapi menjadi layanan ramah yang nyaman. Negara harus memberikan layanan yang berkualitas dan efisien kepada warga negara dan bisnis.

Sasaran global ini diperluas menjadi 4 sasaran strategis khusus Kementerian hingga tahun 2024:

Transfer 100% dari semua layanan publik untuk warga dan bisnis online.

Menyediakan 95% infrastruktur transportasi, pemukiman dan fasilitas sosial mereka dengan akses ke Internet berkecepatan tinggi.

Untuk mengajar 6 juta keterampilan digital Ukraina.

Meningkatkan pangsa TI dalam PDB negara menjadi 10%.

Tentang FTX

FTX.COM adalah pertukaran mata uang kripto yang dibangun oleh pedagang, untuk pedagang. Ini menawarkan produk inovatif, termasuk produk turunan, opsi dan volatilitas terkemuka di industri, saham tokenized, pasar prediksi, token leverage, dan meja OTC.

FTX.COM berusaha untuk menjadi platform yang intuitif namun kuat untuk semua jenis pengguna, dan menjadi pertukaran paling inovatif di industri ini.

FTX.COM telah berkembang pesat sejak didirikan, menjadi salah satu pertukaran cryptocurrency paling dihormati di dunia dalam waktu kurang dari 3 tahun.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang FTX.COM, silakan kunjungi: https://ftx.com/

FTX.COM tidak tersedia untuk penduduk AS atau penduduk yurisdiksi terlarang lainnya, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanannya.

Tentang Everstake

Everstake adalah perusahaan yang berbasis di Ukraina dan penyedia taruhan terdesentralisasi terbesar di industri blockchain, dipercaya oleh 625.000 pengguna.

Perusahaan telah menggunakan perangkat keras tingkat perusahaan untuk menjalankan node untuk jaringan blockchain paling populer sejak 2018.

Everstake mempekerjakan 100+ ahli di seluruh dunia dan menciptakan produk blockchain yang kompleks, seperti protokol peminjaman, staking pool, jembatan blockchain, dan pasar.

Perusahaan telah banyak terlibat dalam pengembangan proyek seperti Metaplex, Wormhole, dan Everlend.

Sumber: PRNewswire

Berita Terbaru

Subscribe Here!